Anggota DPRD Desak Evaluasi Kinerja Pemkot Sukabumi, Bukan Seremonial Setahun Kepemimpinan

id.sukabumikita.id/ – Refleksi satu tahun kepemimpinan Pemerintah Kota Sukabumi pasangan dan yang bertepatan pada 20 Februari 2026 menuai kritik dari kalangan legislatif. Agenda peringatan yang rencananya digelar Jumat (20/02/2026) dinilai kurang tepat di tengah keterbatasan anggaran daerah dan berbagai persoalan publik yang belum terselesaikan.

Kritik tersebut disampaikan Danny Ramdhani, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, saat dimintai tanggapan terkait kegiatan refleksi satu tahun kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota.

Menurut Danny, pemerintah seharusnya menjadikan momentum satu tahun kepemimpinan sebagai ruang evaluasi mendalam dan introspeksi terhadap berbagai janji politik yang belum terealisasi, serta kualitas pelayanan publik yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.

Soroti Kontradiksi Anggaran dan Infrastruktur

Danny menilai, penyelenggaraan agenda seremonial yang melibatkan banyak pihak di tengah kondisi fiskal yang terbatas menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap kondisi rakyat.

Ia menyoroti kontradiksi antara alasan klasik ketiadaan anggaran untuk perbaikan fasilitas publik dengan adanya pembiayaan kegiatan seremonial.

“Ngalereskeun jalan mah hese, teu aya anggaran, ari kikieuna aya (Memperbaiki jalan saja sulit, tidak ada anggaran, tapi untuk yang begini/seremonial malah ada uangnya),” ujarnya dengan nada menyindir.

Ketua DPD PKS Kota Sukabumi itu menegaskan, masyarakat saat ini tidak membutuhkan tontonan atau ajang pamer capaian.

“Masyarakat butuh kerja nyata, bukan mencari validasi. Di saat kita kesulitan anggaran, efisiensi harusnya menjadi prioritas utama, bukan malah mengadakan acara seremonial seperti itu,” tegasnya.

Tujuh Poin Evaluasi untuk Pemerintah

Danny memaparkan sedikitnya tujuh poin krusial yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam merefleksikan satu tahun perjalanan kepemimpinan.

Pertama, evaluasi program kerja, yakni mengukur kesesuaian antara rencana awal dengan capaian di lapangan. Kedua, identifikasi kekurangan dengan mencari solusi konkret atas kegagalan program, bukan menutupinya melalui seremoni.

Ketiga, transparansi keuangan, dengan meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Keempat, memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis.

Kelima, peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan. Keenam, penanganan masalah krusial seperti kemiskinan dan pengangguran yang dinilai masih belum menunjukkan progres signifikan.

Dan ketujuh, akuntabilitas, yakni pertanggungjawaban setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemilik mandat.

“Refleksi satu tahun pemerintah harusnya melakukan evaluasi dan introspeksi atas kinerja dan capaian yang telah diraih. Termasuk harusnya evaluasi pada janji-janji politiknya,” kata Danny.

Cerminkan Keresahan Publik

Kritik tersebut, menurutnya, bukan semata sikap oposisi politik, melainkan cerminan keresahan warga yang merasa pelayanan publik belum mengalami peningkatan signifikan. Penanganan persoalan mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran dinilai masih berjalan di tempat.

“Dengan melakukan refleksi dan evaluasi yang jujur, pemerintah dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bukan malah menghamburkan anggaran untuk seremoni kepemimpinan,” pungkasnya. (Cr5)