Sukabumikita.id

Tag: Bobby Maulana

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Pisah Sambut Komandan Denpom III/1 Bogor

    Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Pisah Sambut Komandan Denpom III/1 Bogor

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri acara Pisah Sambut Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/1 Bogor yang digelar di Hotel Salak, Kota Bogor, Jumat (17/10/2025) pagi.

    Acara ini menjadi momen serah terima jabatan dari Letkol CPM Aditya Mahdi, S.I.P. kepada Letkol CPM Anggi Hardiyanto, yang kini resmi menjabat sebagai Komandan Denpom III/1 Bogor yang baru. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran TNI, unsur Forkopimda, serta perwakilan pemerintah daerah se-Bogor Raya, termasuk Pemerintah Kota Sukabumi.

    Apresiasi untuk Letkol Aditya Mahdi atas Dedikasi dan Sinergi Wilayah

    Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Letkol CPM Aditya Mahdi atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Komandan Denpom III/1 Bogor.

    Menurutnya, selama kepemimpinan Letkol Aditya, sinergi antara Denpom dan Pemerintah Kota Sukabumi berjalan dengan sangat baik, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan aparat di wilayah.

    “Pemerintah Kota Sukabumi menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kontribusi positif Letkol Aditya Mahdi selama ini. Semoga sukses di tempat pengabdian yang baru,” ujar Bobby.

    Ia menilai, kinerja Denpom selama ini turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung stabilitas wilayah dan mewujudkan situasi kondusif bagi masyarakat Sukabumi dan sekitarnya.

    Harapan Baru Bersama Letkol CPM Anggi Hardiyanto

    Pada kesempatan yang sama, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol CPM Anggi Hardiyanto, yang kini resmi memimpin Denpom III/1 Bogor.

    “Kami berharap, Denpom III/1 Bogor terus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum militer yang berintegritas, solid, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat serta negara,” ungkapnya.

    Menurut Bobby, kehadiran pemimpin baru di tubuh Denpom diharapkan membawa semangat baru, dalam memperkuat profesionalisme dan kerja sama lintas wilayah. Termasuk dengan Pemerintah Kota Sukabumi.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kota Sukabumi siap memperkuat kolaborasi dengan aparat militer, dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Terutama, dalam hal pembinaan masyarakat, penegakan disiplin, dan keamanan lingkungan.

    Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, Pilar Stabilitas Wilayah

    Acara pisah sambut ini tidak hanya menjadi momentum pergantian jabatan, tetapi juga ajang mempererat hubungan kelembagaan antara TNI dan pemerintah daerah di wilayah Bogor Raya, termasuk Sukabumi. Sinergi tersebut, dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

    Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus membangun kerja sama erat dengan seluruh unsur TNI dan Polri demi mewujudkan wilayah yang aman, tertib, dan sejahtera. “Kegiatan ini menjadi simbol semangat kebersamaan dalam menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat sinergi antarinstansi,” tutupnya. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Tinjau Pengelolaan Sampah di Subangjaya, Warga Raup Penghasilan hingga Rp1,5 Juta per Bulan

    Wakil Wali Kota Sukabumi Tinjau Pengelolaan Sampah di Subangjaya, Warga Raup Penghasilan hingga Rp1,5 Juta per Bulan

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau secara langsung kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Subangjaya, pada Kamis (16/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Asep Irawan, bersama jajaran.

    Peninjauan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni tempat pengolahan sampah organik Eco Enzyme yang dikelola oleh Widodo, serta Bank Sampah Astrajingga yang dikelola oleh Kang Deri.

    Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bumi.

    “Ini upaya untuk merawat lingkungan dan bumi. Jika potensi ini dimaksimalkan, maka setiap wilayah akan menjadi lebih bersih dan enak dipandang. Itu adalah harga yang tak ternilai,” ujarnya.

    Sampah Jadi Sumber Ekonomi dan Kemandirian Warga

    Bobby menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah di Subangjaya melibatkan warga secara langsung melalui skema tabungan kiloan dan pengumpulan oleh ketua RW.
    Sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihitung nilainya setiap bulan, dan hasilnya cukup mengesankan.

    “Rata-rata warga bisa memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta per bulan dari hasil pengelolaan sampah. Ini bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menambah penghasilan masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa hasil pengelolaan sampah bahkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan secara mandiri, seperti memperbaiki fasilitas umum dan ruang terbuka hijau di wilayah masing-masing.

    Inovasi Eco Enzyme: Ubah Limbah Organik Jadi Produk Bernilai Guna

    Dalam kunjungan tersebut, Bobby juga meninjau pengolahan sampah organik menjadi produk Eco Enzyme yang dikelola oleh Widodo, Koordinator Eco Enzyme Nusantara Sukabumi.  Produk ini dihasilkan dari bahan organik seperti sisa buah dan sayur, tanpa bahan kimia tambahan, dan tidak dipatenkan agar bisa dimanfaatkan masyarakat luas.

    Eco Enzyme dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pertanian, mulai dari pupuk organik, pembersih alami, hingga hand sanitizer ramah lingkungan. “Langkah seperti ini sangat inovatif dan patut ditiru. Eco Enzyme mampu mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi tanpa merusak lingkungan,” ujar Bobby.

    Menurutnya, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara kreatif dan produktif, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk mencintai bumi.

    Bank Sampah Astrajingga Jadi Inspirasi Warga

    Sementara itu, Kang Deri, pengelola Bank Sampah Astrajingga, menjelaskan bahwa penamaan “Astrajingga” terinspirasi dari tokoh wayang Cepot, yang dikenal sederhana dan dekat dengan masyarakat. Bank Sampah ini fokus pada penyortiran dan pengolahan sampah anorganik menjadi bahan setengah jadi untuk dijual kembali.

    “Kami berencana mengembangkan produk jadi seperti wadah atau papan dari sampah daur ulang, misalnya paving block. Tapi tentu membutuhkan peralatan dan mesin yang lebih memadai,” ujarnya.

    Upaya yang dilakukan Bank Sampah Astrajingga mendapat apresiasi langsung dari Bobby Maulana karena dinilai mampu mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

    Pemkot Siapkan Dukungan untuk Kembangkan Sistem Serupa

    Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memberikan dukungan dan alokasi anggaran untuk memperluas sistem pengelolaan sampah seperti di Subangjaya ke wilayah kelurahan lain.

    “Yang penting, sampah bisa selesai di kelurahan masing-masing sehingga tidak menumpuk di TPS atau dibuang sembarangan. Dengan begitu, lingkungan bersih dan ekonomi warga pun bergerak,” pungkasnya.

    Ia menilai, jika seluruh kelurahan di Sukabumi mampu meniru pola Subangjaya, maka persoalan sampah kota bisa diatasi secara tuntas, sekaligus menghadirkan ekosistem ekonomi sirkular yang bermanfaat bagi masyarakat. (Cr5)

  • Program Makanan Bergizi Gratis di Sukabumi Diperketat, Pemkot Terapkan Sistem Pemantauan Digital

    Program Makanan Bergizi Gratis di Sukabumi Diperketat, Pemkot Terapkan Sistem Pemantauan Digital

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), melalui Rapat Koordinasi Satuan Tugas MBG yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, bersama para kepala perangkat daerah, camat, kepala Puskesmas, kepala SPPG, ahli gizi, serta mitra pelaksana program MBG.

    Rapat koordinasi ini bertujuan, memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan, gizi seimbang, serta tanggung jawab sosial bagi anak-anak penerima manfaat.

    Bobby Maulana: Program MBG Bukan Sekadar Rutinitas, tapi Tanggung Jawab Moral

    Dalam arahannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan rutin pemerintah, melainkan komitmen bersama dalam menjaga hajat hidup dan masa depan generasi muda.

    Ia mengingatkan bahwa, kasus keracunan makanan yang sempat terjadi menjadi peringatan serius bagi seluruh pelaksana, agar lebih disiplin terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. “Program ini bukan hanya soal makan siang, tetapi menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak kita,” tegas Bobby.

    Menurutnya, Pemerintah Kota Sukabumi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

    SPPG Diminta Jalankan Program dengan Integritas dan Disiplin

    Bobby menjelaskan, seluruh Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi (SPPG) di lapangan wajib memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, DKP3, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mengawasi proses penyediaan makanan.

    “Kami ingin pelaksanaan MBG benar-benar sesuai dengan konsep kualitas gizi yang baik. Tolong dipantau, dijamin, dan diawasi bersama,” ujarnya. Dapur utama MBG yang tersebar di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi, juga diminta beroperasi dengan standar higienitas tinggi dan pengawasan ketat dari instansi terkait.

    Pemkot Terapkan Sistem Pemantauan Digital untuk Awasi MBG

    Untuk memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program, Pemerintah Kota Sukabumi akan memperkuat sistem pengawasan melalui Computer Assessment Test System (CATS) berbasis digital.

    Melalui sistem ini, pelaksanaan MBG di lapangan dapat dipantau secara real-time, termasuk evaluasi kualitas menu, kecukupan gizi, serta kebersihan dapur dan peralatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Sukabumi untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan efektivitas program sosial.

    Program MBG Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal

    Selain meningkatkan kesehatan anak, program MBG juga diharapkan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Menurut Bobby, jika dikelola dengan baik, program MBG dapat memperkuat rantai pasok pangan lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

    “Pelaksanaan MBG harus sejalan dengan penguatan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Jika dieksekusi dengan baik, dampaknya akan jauh lebih luas,” tuturnya.

    Ajak Semua Pihak Pegang Komitmen Bersama

    Menutup arahannya, Bobby mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga komitmen moral dan tanggung jawab sosial sebagaimana telah disepakati dalam forum koordinasi tingkat Provinsi Jawa Barat.

    “Mari kita pegang teguh komitmen ini. Program MBG bukan hanya soal tanggung jawab kerja, tetapi juga tanggung jawab moral untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.

    Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan sistem digital, dan komitmen bersama, Kota Sukabumi diharapkan dapat menjadi contoh daerah lain dalam pengelolaan program pangan bergizi yang aman, transparan, dan berkelanjutan. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPK), dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang mewakili Wali Kota Sukabumi, secara virtual dari Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Rabu (15/10/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Kantor Pajak Pratama Sukabumi, serta sejumlah pejabat terkait dari jajaran pemerintah daerah.

    Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Dalam arahannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan amanat undang-undang yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan terpadu antara DJP, DPK, dan pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengelolaan pajak.

    Kegiatan penandatanganan PKS OP4D Tahap VII ini diikuti oleh 109 pemerintah kabupaten/kota dan enam provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi fiskal lintas wilayah.

    Momentum Strategis Tingkatkan Kepatuhan Pajak

    Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa OP4D menjadi momentum penting dalam meningkatkan optimalisasi pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

    “Koordinasi yang solid antara DJP dan pemerintah daerah melalui kantor wilayah pajak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerimaan pajak yang berkeadilan dan transparan,” ujarnya.

    Bimo juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur pajak melalui lebih dari 500 kegiatan sosialisasi sistem kolektif perpajakan di berbagai daerah.

    Komitmen Sukabumi Wujudkan Keuangan Daerah Transparan

    Setelah resmi menandatangani PKS OP4D Tahap VII, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak secara optimal.

    “Kerja sama ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian fiskal Sukabumi,” ujar Bobby.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menambahkan, perjanjian tersebut membuka peluang besar dalam pemanfaatan pertukaran data perpajakan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dorong Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

    Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola keuangan daerah dapat semakin adaptif terhadap tantangan ekonomi dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Sinergi antara pajak pusat dan daerah tidak hanya diharapkan meningkatkan penerimaan negara dan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Kota Sukabumi serta Indonesia secara keseluruhan. (Cr5)