Sukabumikita.id

Tag: Ayep Zaki

  • Pemkot Sukabumi Luncurkan Program Pencegahan Kekerasan Anak dan Pendampingan ABH

    Pemkot Sukabumi Luncurkan Program Pencegahan Kekerasan Anak dan Pendampingan ABH

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perlindungan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan, meluncurkan program Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Sekolah, serta Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

    Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan Prestasi Tingkat Jawa Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh DP2KBP3A Kota Sukabumi, Jumat (17/10/2025), di Aula DP2KBP3A.

    Penguatan Komitmen Perlindungan Anak

    Dalam sambutannya, Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni penghargaan, tetapi langkah awal memperkuat kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

    “Kami memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan tingkat provinsi sekaligus memulai gerakan baru agar setiap kelurahan memiliki kesadaran kolektif dalam melindungi anak,” ujar Yadi.

    Ia menambahkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selabatu yang melibatkan sekitar 80 warga, menjadi model awal pembentukan kelurahan ramah anak di Kota Sukabumi. “Kami berharap Selabatu bisa menjadi contoh nyata bahwa perlindungan anak berawal dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan masyarakat,” imbuhnya.

    Wali Kota Sukabumi Tekankan Sinergi Lintas Sektor

    Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengapresiasi kerja sama lintas sektor dalam memperkuat program perlindungan anak dan keluarga. Ia menilai, keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat hukum dan keluarga.

    “Perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat hukum, dan tentu saja keluarga,” tegasnya.

    Ayep juga menargetkan Kelurahan Selabatu sebagai wilayah percontohan ramah anak, di mana masyarakat aktif dalam mencegah kekerasan, memberikan pendampingan dan menciptakan lingkungan yang aman serta sehat bagi anak-anak.

    “Kita ingin memastikan tidak ada anak di Kota Sukabumi yang merasa takut di lingkungannya sendiri. Anak-anak harus tumbuh dengan rasa aman dan penuh kasih sayang,” ujarnya.

    Perlindungan Anak Dimulai dari Ketahanan Keluarga

    Dalam arahannya, Ayep menyoroti bahwa banyak kasus kekerasan anak berawal dari persoalan ekonomi rumah tangga. “Banyak kasus sosial muncul dari ketidakseimbangan ekonomi keluarga. Dari sana bisa muncul konflik, kekerasan, bahkan stunting. Karena itu, penguatan ekonomi dan ketahanan keluarga adalah bagian penting dari perlindungan anak,” jelasnya. (Cr5)

  • Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Kecamatan Citamiang Tahun 2025 yang digelar di Aula Kecamatan Citamiang, Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Fajar Rajasa, Camat Citamiang Aris Ariandi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM), perwakilan Inspektorat, para Ketua RW, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Citamiang.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa Program P2RW merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan secara langsung.

    “P2RW adalah bukti bahwa masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan. Ini bukan proyek, tapi uang rakyat yang kembali untuk rakyat,” tegasnya.

    Fokus pada Pembangunan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

    Wali kota menjelaskan, pelaksanaan Program P2RW tahun 2025 difokuskan pada bidang-bidang prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Beberapa di antaranya mencakup penanganan sampah, pembangunan talud, jalan lingkungan, posyandu, drainase, dan tempat ibadah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah mandiri di tingkat RW, agar tidak menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemerintah, katanya, akan terus mendorong adanya inovasi dan kreativitas warga dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui sayembara atau inisiatif lokal.

    “Kami ingin setiap RW memiliki kesadaran dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Bukan hanya bersih, tapi juga bisa memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Ayep Zaki.

    Anggaran P2RW 2025 Capai Rp9 Miliar, Insentif RT/RW Rp12 Miliar

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki mengungkapkan bahwa anggaran Program P2RW tahun 2025 mencapai sekitar Rp9 miliar di luar biaya administrasi, sementara insentif untuk RT dan RW mencapai Rp12 miliar, seluruhnya bersumber dari dana masyarakat melalui APBD Kota Sukabumi.

    “Insentif yang diterima para RT dan RW harus disyukuri, karena itu adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Jangan jadikan P2RW sebagai proyek, tapi sebagai tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersamaan dan lingkungan,” katanya.

    Ia juga menyampaikan bahwa RW berprestasi akan mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam membangun lingkungan yang bersih, tertib, dan inovatif.

    P2RW Sudah Berjalan 12 Tahun, Terus Disesuaikan dengan Evaluasi

    Sementara itu, Asisten Daerah I Fajar Rajasa menambahkan bahwa P2RW merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi yang telah berjalan selama 12 tahun dan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi setiap tahunnya. Menurut Fajar, setiap penerima hibah diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan transparansi pelaksanaan program.

    “Target pencairan dana P2RW tahun ini ditetapkan pada bulan Oktober, dengan jumlah penerima sebanyak 547 RW, yang terbagi dalam enam bidang garapan. Prosesnya terus kami kawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.

    Camat Citamiang Fokus pada Infrastruktur dan Posyandu

    Di sisi lain, Camat Citamiang, Aries Ariandi, menyampaikan bahwa dari 43 RW di wilayahnya, prioritas pembangunan tahun ini difokuskan pada peningkatan jalan lingkungan, pengembangan posyandu, sarana keagamaan, serta penanganan sampah lingkungan.

    Ia juga berharap seluruh kelurahan segera melengkapi verifikasi administrasi agar pencairan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat segera direalisasikan. “Kami siap mendampingi setiap RW agar pelaksanaan program berjalan lancar dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Aris.

    Kolaborasi Pemerintah dan Warga untuk Sukabumi yang Bersih dan Sejahtera

    Melalui program P2RW, Pemerintah Kota Sukabumi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan sejahtera.

    Program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kota Sukabumi dilaksanakan secara partisipatif, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama. “Pembangunan tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari bawah ke atas, dari masyarakat untuk masyarakat,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

  • Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia, yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pangan, CPPD, dan bantuan bibit di Taman Cikondang, Kota Sukabumi, pada Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala DKP3, Kadiskumindag, Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk, serta para camat dan lurah se-Kota Sukabumi.

    Menurut Ayep Zaki, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penguatan sektor pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, melalui sinergi lintas sektor dan edukasi kepada masyarakat.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian,” ujar Ayep Zaki.

    Pemkot Sukabumi Komitmen Perkuat Sektor Pangan

    Momentum Hari Pangan Sedunia ini, menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat sektor pangan di tengah tantangan ekonomi global.
    Wali Kota juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penguatan sektor pangan, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat. Dengan gotong royong dan inovasi, Sukabumi bisa membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Ayep Zaki juga menegaskan bahwa penggunaan bibit unggul, inovasi pertanian perkotaan, serta partisipasi masyarakat dalam gerakan pangan lokal, menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Prestasi Nasional Bukti Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

    Meski tidak memiliki sumber daya alam besar seperti tambang atau industri berat, Kota Sukabumi tetap mampu mencatatkan berbagai prestasi nasional. Hal itu berkat kreativitas dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah.

    Hal tersebut juga dibuktikan dengan diraihnya APBD Award tingkat nasional, di mana Kota Sukabumi berhasil masuk dalam 40 kota terbaik di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini merupakan hasil kerja nyata seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang produktif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Simbol Kepedulian dan Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat

    Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Sukabumi juga menyalurkan bantuan pangan, CPPD dan bibit pertanian secara simbolis kepada perwakilan warga dari Kecamatan Citamiang.

    Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kolaborasi, antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Momentum ini juga mempertegas komitmen Pemkot Sukabumi, dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan bagi seluruh warga, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian daerah.

    Pangan Tangguh, Masyarakat Sejahtera

    Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 di Kota Sukabumi, menjadi pengingat penting bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

    Melalui sinergi, inovasi dan kepedulian bersama, Sukabumi diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (Cr5)

  • Efisiensi Besar-Besaran, Pemkot Sukabumi Revisi Rencana Pembangunan Tahun 2026

    Efisiensi Besar-Besaran, Pemkot Sukabumi Revisi Rencana Pembangunan Tahun 2026

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan efisiensi besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyesuaikan dan memangkas anggaran di seluruh kabupaten/kota.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa hasil rapat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (6/10) menetapkan pemangkasan sebesar Rp159 miliar dari total APBD Kota Sukabumi yang sebelumnya mencapai Rp1,32 triliun. Dengan demikian, APBD 2026 Kota Sukabumi akan menjadi sekitar Rp1,17 triliun.

    “Pemangkasan APBD ini sudah diumumkan di Bandung kemarin. Kota Sukabumi dipangkas Rp159 miliar dari total APBD Rp1,32 triliun, jadi tinggal Rp1,17 triliun,” ujar Ayep Zaki kepada wartawan.

    Menurut Ayep, penyesuaian anggaran ini akan berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas utama Pemkot Sukabumi. Beberapa proyek yang telah direncanakan untuk tahun depan terpaksa ditunda bahkan dibatalkan karena keterbatasan dana.

    “Kita akan mengefisiensikan APBD sebesar Rp159 miliar. Rencana anggaran akan segera dikonsultasikan dengan DPRD Kota Sukabumi. Banyak kegiatan di tahun 2026 yang tertunda karena pemangkasan ini,” jelasnya.

    Meski menghadapi pengetatan fiskal, pemerintah pusat akan membantu dengan mengambil alih sejumlah proyek infrastruktur strategis. Infrastruktur tersebut mencakup pengembangan kawasan strategis, pembangunan jalan dan drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan sampah, penyediaan ruang publik, sarana sosial dan umum, fasilitas perdagangan, serta penguatan infrastruktur pendukung Transit Oriented Development (TOD).

    “Untuk pengembangan kawasan strategis akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Hanya saja, saya belum mengetahui secara teknis bagaimana pelaksanaannya nanti,” terang Ayep.

    Selain infrastruktur, Ayep juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran memengaruhi program bantuan ekonomi masyarakat. Pemerintah membatalkan rencana bantuan untuk Koperasi Merah Putih karena keterbatasan anggaran.

    “Yang paling besar dipangkas memang infrastruktur. Termasuk dana untuk Koperasi Merah Putih tidak jadi saya berikan karena tidak ada anggarannya. Tapi belanja rutin tetap kita amankan,” tambahnya.

    Layanan Publik Tidak Akan Berkurang

    Meski demikian, Pemkot Sukabumi memastikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar pemerintahan tetap berjalan normal. Pemerintah akan memprioritaskan belanja rutin dan menjaga agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

    Ayep menegaskan, pemerintah akan segera berkonsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi untuk membahas hasil evaluasi dan menetapkan prioritas anggaran baru agar mencapai kesepakatan bersama. Setelah itu, pemerintah akan menyampaikan rincian efisiensi anggaran secara terbuka kepada publik.

    “Lebih teknisnya nanti akan saya sampaikan ke publik setelah konsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi,” pungkasnya.

    Rencana pemangkasan APBD ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi sejumlah program pembangunan strategis yang tengah berjalan. Namun, Pemkot Sukabumi berkomitmen mencari solusi agar pengurangan anggaran tidak menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026. (Cr5)