Pemprov Jabar Siapkan Gerbong Khusus Petani, Angkut Hasil Panen Gratis Lewat Jalur Kereta

id.sukabumikita.id/ – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM) meluncurkan terobosan baru di bidang transportasi publik. Pemprov akan menyediakan gerbong khusus petani untuk mengangkut hasil pertanian dan ternak secara gratis. Langkah ini bertujuan mempermudah mobilitas petani sekaligus menurunkan biaya distribusi agar kesejahteraan petani meningkat.

“Kita ingin infrastruktur menjadi bagian dari pemerataan ekonomi. Kereta itu nanti bisa mengangkut warga, petani, sampai hasil panen. Biaya murah, manfaatnya besar,” ujar Gubernur Dedi Mulyadi, Jumat (07/11/2025).

Transportasi Efisien dan Terjangkau

KDM menjelaskan, gerbong khusus petani akan beroperasi di jalur kereta yang sudah ada. Program ini juga sejalan dengan rencana reaktivasi Kereta Parahyangan pada rute Gambir–Bandung–Banjar. Nantinya, masyarakat dapat menikmati tarif yang lebih terjangkau dari harga sebelumnya.

Dengan cara ini, Pemprov Jabar ingin menghadirkan transportasi publik yang efisien, ramah rakyat, dan berdampak langsung bagi petani. Selain itu, jalur reaktivasi tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah pertanian dan pariwisata.

Sinergi Antarlembaga untuk Pemerintahan Bersih

Rencana tersebut di sampaikan KDM saat bersilaturahim dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) di Bandung, Kamis (6/11/2025). Pertemuan ini membahas penguatan sinergi antara Pemprov dan Kejati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan humanis.

KDM mengapresiasi Kepala Kejati Jabar, Hermon Dekristo, atas dukungan lembaganya dalam memperkuat sistem pemerintahan berintegritas. “Pesan saya satu, kita ingin mendampingi, memberi rambu-rambu, dan mendorong tata kelola yang baik,” ujar KDM.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kerja sama hukum dalam penyelamatan aset daerah. Pemprov Jabar bersama Kejati akan mempercepat proses identifikasi dan pengembalian aset yang masih bermasalah di sejumlah kabupaten dan kota.

“Kita ingin bergerak cepat. Kita identifikasi persoalannya, kita selesaikan, dan kita kembalikan hak-hak daerah,” tegasnya. (Cr5)