Blog

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Balcony pada Kamis (30/01/2025). Acara ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan kebijakan pembangunan kota.

Turut hadir dalam forum tersebut Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih Ayep Zaki dan Boby Maulana, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda beserta para wakilnya, Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari, serta Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan.

Penyusunan Program Prioritas Pembangunan

Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahap lanjutan setelah Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. “Saat ini, forum RKPD menjadi wadah untuk menyepakati usulan dari masing-masing perangkat daerah agar RKPD yang disusun benar-benar matang dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kusmana menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam membangun Kota Sukabumi. Ia berharap program-program yang dirancang tahun 2025 tetap mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota terpilih agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

Ia juga menyoroti pentingnya etika birokrasi. “Jika bersikap tegas, jangan sampai menyakiti. Jika bertindak cepat, jangan mendahului. Jika pintar, jangan menggurui. Dengan begitu, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan harmonis,” pesannya.

Target Pembangunan dan Strategi 2026

Dalam kesempatan tersebut, Kusmana menguraikan beberapa target pembangunan, termasuk keberhasilan dalam menurunkan angka stunting dari 26,9 persen menjadi 14 persen. Selain itu, ia menegaskan bahwa prioritas nasional, seperti program Asta Cita, harus menjadi acuan dalam perencanaan daerah.

Arahan strategis lainnya adalah memastikan bahwa penyusunan RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. “Setiap perangkat daerah harus menyusun rencana kerja yang langsung berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD yang disusun,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar usulan program benar-benar realistis dan efisien. “Hindari usulan yang hanya copy-paste atau bersifat seremonial. Fokuskan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Visi Kota Sukabumi di Bawah Kepemimpinan Baru

Walikota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun Kota Sukabumi. “Persatuan harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan demokrasi dan politik. Saya percaya bahwa dengan bersatu, kita dapat membawa Sukabumi menjadi lebih maju,” ujar Ayep.

Ia juga menyampaikan tekadnya untuk mengusung semangat “Dari Sukabumi untuk Indonesia.” Dalam 100 hari pertamanya sebagai Walikota, Ayep akan meminta dukungan penuh dari seluruh SKPD untuk menyukseskan milestone rencana kerja 2025-2026, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi ke depan akan lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warganya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Polemik terkait pelantikan 17 pejabat eselon III dan IV oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, akhirnya terjawab. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Didin Syarifudin, memastikan bahwa pelantikan tersebut diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sejak Agustus 2024, Pj Wali Kota telah membentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mengajukan pengisian jabatan. Namun, prosesnya tertunda karena menunggu persetujuan dari Kemendagri, yang akhirnya keluar setelah Pilkada,” jelas Didin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2025).

Didin mengungkapkan, rekomendasi dari Kemendagri sudah turun, sementara untuk BKN masih menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) bagi 12 dari 17 pejabat yang diusulkan. Adapun tiga nama lainnya telah memperoleh Pertek, sehingga pelantikan bisa segera dilakukan.

“Keterlambatan ini menyebabkan roda pemerintahan berjalan kurang optimal. Untuk itu, pengisian jabatan yang kosong menjadi prioritas agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambah Didin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pj Wali Kota hanya dapat melantik pejabat yang sudah memperoleh Pertek dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi atau mutasi jabatan di akhir masa jabatannya.

Menurut Didin, sejumlah jabatan strategis eselon III yang kosong di antaranya adalah Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda), serta beberapa kepala bidang di Dispusipda, Disporapar, dan perizinan.

“Total ada enam jabatan eselon III yang mendesak untuk segera diisi agar pemerintahan dapat berjalan lebih optimal,” terangnya.

Di tengah proses ini, isu lain mencuat terkait bocornya nama-nama pejabat yang akan dilantik ke publik. Didin mengaku kecewa dan menyayangkan insiden tersebut.

“Saya heran bagaimana data nama-nama pejabat yang akan dilantik bisa tersebar luas. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujar Didin.

Didin berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan baik mengingat Pj Wali Kota Sukabumi akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat. Ia juga meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai prosedur dan tanpa hambatan lebih lanjut.

“Semoga pelantikan ini menjadi langkah awal untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini menjadi penghambat kinerja pemerintahan,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Program Strategis Jawa Barat Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, dan dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta para Sekda dan Kepala Dinas dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat terpilih memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan di provinsi ini. Menurut M. Hasan Asari, arah pembangunan tersebut akan difokuskan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prioritas Utama: Infrastruktur dan Pendidikan

Salah satu program prioritas adalah percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi dalam dua tahun ke depan. Kang Dedi menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dikumpulkan dari setiap daerah akan dialokasikan kembali ke daerah asalnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur.

Di sektor pendidikan, gubernur terpilih menegaskan pentingnya penyelesaian kebutuhan ruang kelas dan penanganan masalah administrasi ijazah yang sering tertunda.

“Ijazah siswa tidak boleh ditahan, dan hal ini harus selesai sepenuhnya pada tahun 2027. Selain itu, tunggakan siswa di sekolah swasta akan didata dan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan,” ujar Hasan Asari, mengutip arahan Gubernur terpilih.

Penguatan Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan kepada pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Barat berencana mengadakan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota terpilih minggu depan untuk membahas kebutuhan spesifik di masing-masing daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan lomba Desa dan Kecamatan dengan pendekatan yang menyeluruh. Pemenang lomba ini akan menerima insentif senilai Rp10 miliar, baik dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ruang Dialog untuk Optimalkan Pembangunan

Menurut M. Hasan Asari, rakor ini memberikan ruang dialog bagi seluruh Sekretaris Daerah dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing.

“Beberapa usulan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar pembangunan lebih optimal,” ungkapnya.

Harapan Pembangunan yang Merata

Dengan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di Jawa Barat dapat lebih merata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rakor ini menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di provinsi tersebut. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap kepala daerah yang baru dilantik diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPM) Bappeda, Asep Supriadi, menargetkan penyusunan RPJMD Kota Sukabumi selesai pada Agustus 2025.

“RPJMD harus disusun paling lambat enam bulan setelah pelantikan wali kota. Jika pelantikan dilakukan pada Februari, maka dokumen ini wajib selesai pada Agustus,” ujar Asep di ruang kerjanya, Rabu (22/01/2025).

Saat ini, Bappeda sedang mempersiapkan penyusunan RPJMD bersama dokumen pendukung lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. RPJMD akan menjadi dokumen makro yang mengarahkan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sementara Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk merencanakan program jangka menengah masing-masing.

Langkah Awal Penyusunan RPJMD

Asep menjelaskan, langkah awal penyusunan RPJMD dimulai dengan pengajuan Keputusan Wali Kota (Kepwal) untuk membentuk Tim Penyusun RPJMD dan Renstra. Selain itu, Bappeda juga telah menjadwalkan bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas internal pada awal Februari.

“Setelah Kepwal disahkan, kami akan mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk mengikuti bimtek. Proses penyusunan RPJMD dimulai setelah pelantikan wali kota, diawali dengan penyusunan rancangan awal yang diperkirakan selesai pada Maret,” tambahnya.

Tahap berikutnya, rancangan awal RPJMD akan diserahkan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Setelah itu, rancangan tersebut akan menjadi bagian dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada April, usai Idul Fitri.

Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Lain

Selain RPJMD, Bappeda juga sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Perubahan RKPD 2025. Semua dokumen perencanaan ini harus dikerjakan secara bersamaan untuk memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Asep menegaskan bahwa Bappeda berperan sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD. Namun, pelaksanaannya melibatkan seluruh perangkat daerah secara aktif. “Tim penyusun melibatkan kepala dinas terkait dalam bidang perencanaan, serta tim administrasi dari pimpinan daerah yang baru,” jelasnya.

Target Penyelesaian Juli 2025

Meski batas waktu penyelesaian RPJMD ditetapkan pada Agustus 2025, internal Bappeda menargetkan dokumen ini dapat diselesaikan lebih cepat, yakni pada Juli 2025.

“Setelah finalisasi, RPJMD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan. Kami berharap semua tahapan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan sesuai visi-misi wali kota terpilih,” tutup Asep. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar acara bertajuk “Kolaborasi Pembangunan di Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2045” pada Selasa (21/01/2025) malam di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Terpilih, Kang Dedi Mulyadi; anggota DPR; dan para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat periode 2025-2029, dengan tujuan menyelaraskan program nasional dan kebutuhan daerah.

Dalam pemaparannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Visi Jawa Barat tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang berkarakter, cerdas, dan mandiri,” ujar Bey.

Program Prioritas Jawa Barat 2025-2029

Bey menjelaskan bahwa visi Jabar diwujudkan melalui sejumlah program prioritas di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan ekonomi.

Sektor Kesehatan

Di sektor kesehatan, salah satu program unggulan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program ini bertujuan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten.

Sektor Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Jawa Barat berkomitmen membangun sekolah unggul di setiap kabupaten serta merenovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Program ini didukung oleh penerapan kurikulum berbasis STEAM untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam sains, teknologi, seni, dan matematika.

Sektor Pertanian

Sektor pertanian juga menjadi perhatian utama dengan fokus pada peningkatan produktivitas lahan melalui pembangunan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional. Pengembangan ekosistem pertanian berbasis organik turut didorong untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.

Sektor Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penting lainnya. Pemerintah merencanakan pembangunan jalan hingga pelosok desa dan permukiman perkotaan untuk memperkuat konektivitas.

Selain itu, rumah murah bersanitasi baik disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama generasi milenial, guna meningkatkan kualitas hunian.

Sektor Ekonomi

Di sektor ekonomi, Pemerintah Jawa Barat menargetkan penghapusan kemiskinan absolut melalui program kartu kesejahteraan sosial dan peningkatan investasi di sektor industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Transformasi birokrasi berbasis teknologi juga akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Bey Machmudin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Barat sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif.

Dengan visi yang jelas dan program-program yang terarah, Jawa Barat siap menjadi contoh provinsi istimewa yang berkontribusi besar terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Cibeureum dan Baros digelar pada Selasa, 21 Januari 2025. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk menyusun rencana pembangunan 2026 yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Kota Sukabumi.

Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji; Penjabat Sekda Kota Sukabumi, M. Hasan Asari; Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti; anggota DPRD Kota Sukabumi; perwakilan SKPD; bjb Kota Sukabumi; PNM; para lurah; dan berbagai elemen masyarakat.

Musrenbang Kecamatan Cibeureum: Menyelaraskan Pembangunan Strategis

Camat Cibeureum, Yanwar Ridwan, menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar, termasuk proyek strategis nasional seperti pembangunan flyover dan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Cibeureum.

“Cibeureum terdiri dari empat kelurahan dengan populasi 45.531 jiwa. Tantangan utama adalah memastikan integrasi pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yanwar.

Kasi PPM Kecamatan Cibeureum menambahkan, Musrenbang ini bertujuan untuk mengevaluasi prioritas pembangunan yang belum terealisasi, membahas usulan baru, dan mengintegrasikan prioritas ke dalam rencana pembangunan Kota Sukabumi.

Musrenbang Kecamatan Baros: Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

Di Kecamatan Baros, Musrenbang menghasilkan usulan anggaran sebesar Rp28,59 miliar dengan 40 skala prioritas pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Fokus utama mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, kesehatan, pengurangan angka pengangguran terbuka, dan penguatan infrastruktur.

“Indikator capaian di Baros meliputi LPE 5,33%, IPM 77,15 poin, indeks kota layak huni 65,60%, dan indeks reformasi birokrasi 73%,” ungkap Camat Baros, Hendaya.

Hendaya berharap agar usulan-usulan ini dapat diakomodasi, sehingga berdampak positif pada pencapaian indikator pembangunan di wilayah Baros.

Pj Wali Kota Sukabumi: Sinergi untuk Kesejahteraan

Dalam arahannya, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam pembangunan. Ia menyoroti angka pengangguran sebesar 8,34% dan tingkat kemiskinan 7,2% di Kota Sukabumi yang menjadi tantangan utama.

“Fokus kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan kerja, wirausaha, dan akses kesehatan,” ujar Kusmana.

Ia juga menyoroti pentingnya program makan bergizi gratis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. “Ketersediaan dapur ideal di setiap wilayah harus didukung penuh,” tambahnya.

Selain itu, Kusmana mengajak masyarakat untuk menyambut baik kehadiran wali kota dan wakil wali kota terpilih. “Sinergi yang telah terbangun harus dilanjutkan demi mewujudkan Kota Sukabumi yang berdaya saing dan lebih baik,” tegasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelayanan publik di Kota Sukabumi. Acara yang berlangsung di Oproom ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat daerah dan narasumber ahli.

Hadirnya Pejabat dan Narasumber Ahli

Dalam acara tersebut, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hasan Asari, Brigjen Pol Rustam Mansyur, PPUPD Ahli Madya Drs. Kusna Heriman, serta narasumber lainnya.

Fokus pada Peningkatan Pelayanan Publik

Menurut Kusmana, pelayanan publik adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Sukabumi telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami fokus pada profesionalitas aparatur dan kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan,” ujar Kusmana, Selasa (21/01/2025).

Baca juga: Pj Walikota Sukabumi Apresiasi Bapora Pemuda Pancasila: Cetak Bibit Atlet Lewat Turnamen Basket 2024

Inovasi Unit Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui pengintegrasian Unit Pelayanan Publik (UPP). Melalui Surat Edaran tentang Agenda Akselerasi Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemkot Sukabumi memperkuat UPP di berbagai perangkat daerah. Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal.

Selain itu, Mall Pelayanan Publik telah diinisiasi dengan 107 layanan dari 23 tenant. Mall ini menyediakan 23 loket yang melayani kebutuhan masyarakat secara efisien. “Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk memberikan kemudahan akses layanan publik,” tambah Kusmana.

Capaian yang Membanggakan

1. Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP): Mencapai 4,62 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Angka ini meningkat sebesar 0,34 poin.
2. Indeks Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI: Tercatat pada angka 93,54 dengan kategori A (Kualitas Tertinggi), naik sebesar 0,19 poin.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mendapat skor 87,02 dengan kategori B (Baik), meningkat 1,27 poin.

Harapan untuk Masa Depan

Melalui sosialisasi ini, Kusmana berharap para peserta dapat menerima wawasan berharga dari narasumber. Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan inovasi baru.

“Kami optimis, pelayanan publik di Kota Sukabumi akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai inovasi dan pencapaian ini, Kota Sukabumi bertekad untuk menjadi contoh dalam pelayanan publik yang berkualitas. (Cr5)

---

Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34