Blog

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya menanggulangi permasalahan sampah yang terus meningkat di wilayah perkotaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi terus menggencarkan program penguatan bank sampah.

Program ini tidak hanya dipandang sebagai solusi pengelolaan limbah, tetapi juga sebagai gerakan membangun kesadaran masyarakat dan membuka potensi ekonomi dari sampah yang dipilah.

Kepala DLH Kota Sukabumi, Asep Irawan, menuturkan bahwa bank sampah memiliki peran strategis dalam menekan jumlah timbunan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Bank sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA dengan cara mengolah dan memanfaatkan sampah yang memiliki nilai jual,” ujar Asep, Kamis (24/04/2025).

Ia menambahkan, pembentukan bank sampah ini juga merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang diamanatkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam kebijakan tersebut, setiap daerah diwajibkan memiliki satu bank sampah induk dan sejumlah bank sampah unit di wilayah kelurahan sebagai jaringan pendukung.

“Saat ini Kota Sukabumi telah memiliki 12 bank sampah unit, dan kami optimis jumlahnya akan terus bertambah,” jelas Asep.

DLH tidak hanya fokus pada pembentukan bank sampah secara struktural, tetapi juga aktif menggandeng berbagai pihak seperti sekolah, komunitas, dan lembaga non-pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan rutin digelar untuk mendorong keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan. “Sampah yang terpilah bisa dijual kembali. Ini bisa menjadi pendapatan tambahan bagi warga,” imbuh Asep, menyoroti potensi ekonomi yang muncul dari kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

DLH Kota Sukabumi juga terus mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan aparat kelurahan. Setiap kelurahan didorong untuk memiliki minimal satu bank sampah unit, guna memperkuat upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya.

“Kami terus melobi kelurahan untuk ikut terlibat aktif. Semakin banyak unit yang terbentuk, semakin signifikan dampaknya bagi pengurangan sampah ke TPA,” tegas Asep.

SUKABUMIKITA.ID – Kenaikan tarif layanan rawat jalan di RSUD R Syamsudin SH yang mulai diberlakukan sejak 8 April 2025 lalu menuai perhatian publik.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, angkat bicara terkait kebijakan yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2025, sebagai perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2023 tersebut.

Inggu menegaskan, kenaikan tarif tersebut hanya berlaku bagi pasien umum atau pasien tunai, sementara pasien yang menggunakan jaminan BPJS Kesehatan tetap mendapatkan layanan secara gratis.

“Kenaikan tarif itu hanya untuk pasien tunai saja. Kalau untuk pasien BPJS, masih gratis. Dan Kota Sukabumi saat ini sudah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC), jadi sudah tercover,” jelas Inggu saat diwawancarai, Kamis (24/04/2025).

Dalam Perda terbaru itu, tarif layanan rawat jalan naik dari semula Rp40.000 menjadi Rp65.000 per kunjungan. Selain itu, kebijakan baru lainnya adalah pemberlakuan tarif parkir di lingkungan rumah sakit, yang sebelumnya digratiskan.

Meski memahami urgensi kebijakan tersebut, Inggu mengakui bahwa Pemerintah Kota Sukabumi dinilai kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kenaikan tarif tersebut. Menurutnya, perubahan kebijakan publik seperti ini seharusnya diawali dengan tahapan sosialisasi yang memadai.

“Mungkin memang karena keterbatasan anggaran, jadi kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Kalau di daerah lain memang ada anggaran khusus untuk sosialisasi perda. Di Kota Sukabumi memang tidak ada anggaran itu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Inggu juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir secara berlebihan terhadap kebijakan kenaikan tarif ini. Ia menekankan bahwa lebih dari 90 persen warga Kota Sukabumi telah tercover dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS, yang dijalankan di bawah skema UHC.

“Kita di Kota Sukabumi sudah UHC. Selain itu, bagi warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan bisa memanfaatkan layanan di Rumah Sakit Al Mulk. Atau jika memang perlu, kami dari DPRD juga siap membantu untuk mengadvokasi pengurusan BPJS bagi warga yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, RSUD R Syamsudin SH sebagai rumah sakit milik Pemkot Sukabumi menetapkan kebijakan penyesuaian tarif layanan rawat jalan dan parkir. Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyesuaikan dengan biaya operasional yang terus meningkat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Program Peningkatan Peran Rukun Warga (P2RW) di Kota Sukabumi dipastikan tidak dihapus. Wakil Wali Kota Sukabumi, Boby Maulana menegaskan bahwa program tersebut hanya mengalami perubahan dalam sistem pelaksanaannya.

“P2RW itu tidak dihapuskan, hanya saja sistemnya yang dirubah,” ujar Boby saat ditemui pada Kamis (24/4).

Menurut Boby, perubahan sistem P2RW ini merupakan bagian dari penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Menurut Bobby, nantinya program ini akan berganti nama dan masuk ke dalam program baru yang digagas oleh Wali Kota Sukabumi.

“Jadi nanti terkait perubahan P2RW tersebut, akan menjadi program yang lain dari Pak Wali Kota Sukabumi dan tetap anggaran itu akan terimplementasikan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, perubahan ini diharapkan dapat membuat pengaplikasian pembangunan di tingkat wilayah menjadi lebih maksimal dan optimal. “Kita berharap pengaplikasian pembangunan di wilayah nantinya bisa lebih maksimal dan juga optimal,” tambahnya.

Meski begitu, Boby mengaku hingga kini masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) dari program pengganti P2RW tersebut.

“Sampai saat ini saya belum mendapatkan detilnya terkait juklak juknisnya, nanti jika sudah ada terkait hal tersebut akan dikabarkan lebih lanjut,” pungkasnya.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan masyarakat tidak salah paham terhadap nasib program P2RW yang selama ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan berbasis kewilayahan di Kota Sukabumi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029, Rabu (23/4).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Diskominfo ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi jurnalis, perusahaan telekomunikasi, hingga Relawan TIK.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah kepada jajaran Diskominfo. Ketiganya meliputi penguatan literasi wakaf, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan kreatif, serta penyederhanaan proses perizinan acara yang dianggap dapat mendorong kegiatan ekonomi.

“Perlu proses, hal yang terjadi saat ini merupakan dinamika. Peran Diskominfo sangat krusial dalam menyukseskan program wakaf. Selain itu, peningkatan PAD harus didorong karena persoalan utama kita adalah keterbatasan anggaran,” ungkap Bobby.

Ia juga memperkenalkan sebuah agenda baru bertajuk Festival Menata Kebaikan Tech, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Juni mendatang. Festival ini bertujuan untuk menjaring kreator konten digital terbaik yang akan dilibatkan sebagai mitra pemerintah, terutama dalam mendukung promosi UMKM lokal.

“Pemenang festival nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah, salah satunya untuk membuat konten promosi bagi UMKM,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dimasukkan ke dalam dokumen Renstra 2025–2029.

Fokus program mencakup transformasi digital, penguatan kehumasan, serta integrasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

“Di bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), kami akan maksimalkan program Ngobrol Happy sebagai media komunikasi dua arah dengan masyarakat. Selain itu, videotron yang tersebar di berbagai titik akan dioptimalkan untuk menyampaikan informasi publik dan iklan layanan masyarakat,” terang Rahmat.

Ia juga menyoroti upaya penataan kabel udara, penyelenggaraan layanan digital terpadu, dan penguatan tata kelola kehumasan untuk mendukung iklim investasi di Kota Sukabumi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, terdapat tiga program utama yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Diskominfo, yaitu: pengintegrasian layanan publik berbasis teknologi informasi, peningkatan komunikasi publik yang efektif, serta penguatan tata kelola data melalui Forum Satu Data.

Pada forum tersebut, berbagai pemangku kepentingan turut menyampaikan aspirasi. Beberapa hal yang mengemuka antara lain pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat, perlunya perhatian khusus terhadap keamanan sistem informasi pemerintah, khususnya dalam situasi efisiensi anggaran, serta dorongan untuk memperkuat kolaborasi antara media massa dan akun media sosial resmi pemerintah.

Forum Perangkat Daerah ini menjadi langkah awal penting dalam menyusun arah kebijakan Diskominfo lima tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Sukabumi berbasis teknologi dan komunikasi yang inklusif. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Program pengumpulan dana wakaf abadi yang digulirkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi kembali mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Kali ini, giliran Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Danny Ramdhani, yang menyampaikan pandangannya terhadap kebijakan tersebut.

Dalam keterangannya kepada awak media, Danny menyatakan bahwa secara prinsip, gagasan wakaf abadi merupakan langkah positif dan bernilai keumatan.

Namun, ia menekankan perlunya kejelasan teknis, terutama menyangkut mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana wakaf agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Wakafnya sudah baik, hanya tinggal harus diatur Perda-nya, agar tidak salah kaprah mekanisme,” kata Danny kepada wartawan, Minggu (20/04).

Lebih jauh, Danny juga mengingatkan bahwa wakaf merupakan ibadah sunnah yang bersifat sukarela dan tidak bisa dipaksakan. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam program wakaf harus dilandasi keikhlasan dan kemampuan masing-masing individu.

“Wakaf itu adalah sunah, bukan wajib. Jadi bagi siapa yang mampu, silakan dan harus ikhlas memberikannya, bukan dipaksa,” jelasnya.

Danny menekankan bahwa semangat dari wakaf adalah kesadaran dan keikhlasan, bukan kewajiban atau tekanan sosial. Ia menyatakan keprihatinannya jika dalam praktiknya nanti terdapat indikasi keterpaksaan dalam pengumpulan dana.

“Kalau ada keterpaksaan, itu sudah beda tema lagi,” ujarnya tegas Danny.

Menurutnya, apabila program dana wakaf ini ingin dijalankan secara berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat luas, maka harus ada regulasi yang jelas. Ia menyarankan agar Pemkot segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pelaksanaan.

“Makanya ke depan, semua harus ada regulasi yang jelas dengan berpedoman pada Perda nantinya,” sambungnya.

Sampai berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Sukabumi belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pengaturan dana wakaf abadi dalam bentuk Perda.

Namun, sejumlah pihak di legislatif berharap wacana tersebut segera ditindaklanjuti agar kebijakan ini bisa berjalan secara sistematis, akuntabel, dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.  (Cr5)