Blog

SUKABUMIKITA.ID – Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Sukabumi Pengganti Antar Waktu (PAW) masa bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan pada Selasa (16/09/2025). Prosesi pelantikan berlangsung secara virtual di Ruang Rapat Setda Kota Sukabumi dengan mengusung semangat “Sehat, Berdaya, Istimewa.”

Momentum pengukuhan ini menjadi langkah penting bagi organisasi DWP untuk memperkuat kiprah dalam mendukung kesejahteraan keluarga ASN sekaligus mendorong peran aktif perempuan di masyarakat.

Dalam sambutannya, Yanti Kristiana Herman memberikan ucapan selamat kepada para pengurus baru. Ia menilai DWP selama ini berperan besar dalam mendukung ekonomi kreatif keluarga, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus memperkuat ketahanan sosial.

“Pemimpin organisasi harus terbuka menerima kritik. Kritik adalah pengingat sekaligus motivasi agar kita tidak berhenti berkontribusi dan tetap konsisten dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Yanti.

Menurutnya, DWP bukan hanya sekadar wadah organisasi istri ASN, melainkan motor penggerak yang mampu memperkuat fondasi keluarga dan ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dorongan Penguatan Peran Keluarga ASN

Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, menambahkan bahwa tujuan utama DWP terletak pada peningkatan kualitas sumber daya keluarga ASN. Bentuk kepedulian sederhana seperti menjenguk anggota yang sakit juga menjadi bagian penting dalam menjaga ikatan kebersamaan.

“DWP memiliki peran penting dalam mendukung program PKK, menggerakkan kegiatan sosial, hingga memperkuat kesejahteraan keluarga. Semoga setiap langkah organisasi ini selalu mendapat keberkahan,” ucap Andang.

Ia menegaskan bahwa keberadaan DWP harus mampu menjadi mitra pemerintah dalam menggerakkan program pemberdayaan, terutama di bidang sosial dan ekonomi kreatif.

Dorongan dari Penasihat DWP Kota Sukabumi

Sementara itu, Kia Florita, selaku penasihat DWP Kota Sukabumi, mengingatkan bahwa pengukuhan bukan hanya acara seremonial. Ia menilai momen ini menjadi tonggak baru untuk memperkuat sinergi dengan PKK. Selain itu, DWP didorong memperluas kegiatan sosial dan memajukan ekonomi kreatif. Promosi usaha bisa dilakukan melalui media sosial.

“Sebagai makhluk sosial, kita harus bekerja dengan tulus. Kita juga perlu menjalin komunikasi, saling membantu, dan bertanggung jawab dalam setiap amanah,” tutur Kia.

Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pengurus dan anggota memaknai pengukuhan ini sebagai semangat baru. Harapannya, DWP dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga ASN serta memperkuat peran perempuan di Kota Sukabumi.

Dengan kepengurusan baru, DWP Kota Sukabumi akan terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah.  Fokus utamanya tetap pada pemberdayaan keluarga ASN, penguatan peran perempuan, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan sosial.

Semangat “Sehat, Berdaya, Istimewa” menjadi dasar gerakan DWP. Nilai itu menguatkan ketahanan keluarga dan mendorong ekonomi kreatif. DWP juga diarahkan untuk aktif dalam program pembangunan berkelanjutan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi,  Ayep Zaki, terus memperkuat upaya pengembangan transportasi perkotaan. Pada Senin (16/09/2025), ia bersama Asisten Administrasi (Asda III) Imran Wardhani dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi Iskandar, melakukan pertemuan strategis dengan jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, hadir Kadop 1 Jakarta, Yuskal Setiawan, serta jajaran manajer PT KAI yang membidangi pengamanan, komersialisasi non angkutan, hukum, dan humas. Selain itu, agenda diskusi berfokus pada kolaborasi Pemkot Sukabumi dengan KAI untuk memperkuat sistem transportasi massal sekaligus meningkatkan mobilitas masyarakat.

Ayep Zaki menegaskan bahwa Sukabumi memiliki keunggulan geografis yang harus dimaksimalkan. “Kota Sukabumi memiliki posisi strategis karena menjadi kota keempat tertua di Jawa Barat dan lokasinya paling dekat dengan Jakarta,” ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya, posisi tersebut bisa menjadi pintu masuk pengembangan transportasi, logistik, hingga pariwisata.

Urgensi Pembangunan Double Track

Lebih lanjut, ia juga menyoroti urgensi pembangunan jalur ganda (double track) kereta api yang menghubungkan Sukabumi dengan wilayah lain. Menurut Ayep, keberadaan double track akan memperlancar arus transportasi, mempercepat distribusi logistik, sekaligus memberi dampak positif pada sektor wisata. “Kami ingin jalur kereta terintegrasi dengan pusat ekonomi dan destinasi wisata. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah bermobilitas dan potensi wisata Sukabumi bisa lebih tergali, termasuk dengan pengembangan kereta wisata,” tambahnya.

Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari PT KAI. Kadop 1 Jakarta, Yuskal Setiawan, menegaskan komitmen perusahaannya untuk bersinergi dengan Pemkot Sukabumi. “Double track akan membawa dampak signifikan, tidak hanya bagi kelancaran perjalanan penumpang, tapi juga logistik dan pariwisata. Karena itu, kami siap mendukung penuh agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” kata Yuskal.

Selanjutnya, pertemuan itu juga membahas penguatan sinergi dalam pengelolaan aset dan optimalisasi transportasi di wilayah Sukabumi. Tidak hanya itu, kedua belah pihak sepakat untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Tujuan utama kita adalah menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Dengan transportasi yang lebih baik, peluang ekonomi akan terbuka, pariwisata semakin berkembang, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” tutup Ayep Zaki.

Pada akhirnya, langkah strategis ini menunjukkan komitmen Pemkot Sukabumi dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui transportasi massal. Dengan dukungan PT KAI, Sukabumi diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai kota penyangga utama Jakarta sekaligus destinasi wisata yang lebih kompetitif. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, membuka kegiatan Pemberdayaan Dana Kelurahan Benteng di Ruang Pertemuan BJB Kota Sukabumi, Rabu (17/09/2025).

Acara ini menghadirkan Camat Warudoyong, Lurah Benteng, kepala BJB, perwakilan Kejaksaan Negeri, Polsek Warudoyong, serta 60 peserta yang terdiri dari ketua RW, perwakilan ketua RT, dan anggota karang taruna. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat dan pengurus lingkungan mengenai tata kelola dana kelurahan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya transparansi, kekompakan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana kelurahan. Ia menjelaskan bahwa RT, RW, dan karang taruna memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kota meningkatkan insentif bagi ketua RT dan RW sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka.

Pemkot Sukabumi Menggandeng APH

Selain itu, Ayep menekankan pemerintah kota akan menggandeng kepolisian dan kejaksaan untuk menindak setiap penyimpangan penggunaan dana. Langkah ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Wali Kota juga mengingatkan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, mengingat APBD yang relatif terbatas. Dengan sinergi ini, pembangunan dapat tersebar merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta lebih memahami tata kelola dana kelurahan yang baik, transparan, dan sesuai aturan. Dengan demikian, kolaborasi antara RT, RW, karang taruna, dan pemerintah akan menjadi fondasi pembangunan lingkungan yang lebih berkualitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkas H. Ayep Zaki.

Kegiatan pemberdayaan dana kelurahan di Benteng ini diharapkan menjadi contoh bagi kelurahan lain. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lingkungan akan semakin meningkat, sehingga manfaat dana kelurahan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga.

SUKABUMIKITA.ID — Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kampanye dan Dana Kampanye” yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi. Acara berlangsung di Operation Room Setda Kota Sukabumi, Senin (15/09/2026).

Kegiatan ini melibatkan KPU Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda, Ketua KPU Kota Sukabumi, Bawaslu, pemantau pemilu, sejumlah SKPD terkait, serta perwakilan partai politik. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Apresiasi Pemerintah Kota

Dalam sambutannya, Bobby Maulana mengapresiasi langkah KPU Kota Sukabumi yang menggagas forum diskusi tersebut. Menurutnya, FGD ini sangat penting untuk membangun pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

“Kampanye adalah instrumen vital dalam demokrasi. Melalui kampanye, masyarakat dapat memahami program, visi, dan gagasan peserta pemilu. Namun, pengelolaan dana kampanye juga menjadi isu sensitif yang menuntut keterbukaan,” ucap Bobby.

Selain itu, ia menegaskan bahwa keterbukaan dana kampanye tidak hanya sebatas kewajiban hukum. Lebih jauh, transparansi menjadi bentuk tanggung jawab moral kepada publik. “Ini kunci untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegasnya.

Harapan Lahirnya Gagasan Baru

Bobby berharap FGD tersebut menghasilkan pemikiran, kajian, dan rekomendasi yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya memperkuat regulasi dan praktik pengelolaan dana kampanye. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di Sukabumi bisa berlangsung lebih bermartabat, inklusif, dan berkeadilan.

“Melalui forum ini, saya ingin muncul gagasan yang memperkuat penyelenggaraan kampanye sekaligus menjamin akuntabilitas dana kampanye di Kota Sukabumi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bobby menyebut kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat akan menentukan keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kesinambungan forum semacam ini agar ide-ide strategis tidak berhenti pada satu pertemuan saja.

Pandangan KPU Kota Sukabumi

Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan non-tahapan KPU se-Jawa Barat. Kegiatan semacam ini bertujuan mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi isu strategis yang pernah muncul pada kampanye sebelumnya.

“Dari hasil FGD ini, kami berharap muncul rekomendasi yang mampu memperkuat regulasi serta praktik kampanye ke depan. Terutama dalam hal transparansi dana kampanye,” jelas Imam.

Di sisi lain, Imam menambahkan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara. Partisipasi aktif partai politik, pengawas, serta masyarakat juga memiliki peran krusial. Dengan demikian, sinergi multipihak harus terus dijaga agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Rabu (17/09/2025). Mereka menyoroti keberadaan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 yang mengatur soal tunjangan transportasi serta perumahan anggota DPRD.

Aksi berlangsung damai dengan pengamanan aparat, sementara mahasiswa terus menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan legislatif segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

HMI Protes Kebijakan Tunjangan DPRD

Ketua HMI Cabang Sukabumi, Yudi Nurul Anwar, menyatakan bahwa kebijakan tunjangan DPRD tidak sejalan dengan kondisi masyarakat dan program efisiensi anggaran pemerintah pusat.

“Itu yang menjadi masalah. Saat ada kebijakan efisiensi, masyarakat harus berjuang demi menyambung hidup, di DPRD malah ada kenaikan tunjangan. Pada prinsipnya, perwal tersebut hanya mementingkan DPRD, tidak mempunyai dampak apa pun bagi masyarakat,” kata Yudi.

Yudi juga menyinggung persoalan komunikasi antara pemerintah kota dan DPRD. Menurutnya, terdapat ketidakjelasan dalam surat resmi yang dikirim Pemkot ke DPRD.

Wakil Wali Kota Turun Langsung Temui Mahasiswa

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana menegaskan bahwa Pemkot telah mengirim surat resmi kepada DPRD sejak awal September 2025 untuk meminta evaluasi atas Perwal Nomor 2 dan 3.

“Kami menghormati aspirasi mahasiswa dan masyarakat, namun pencabutan Perwal Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Bobby di Plaza Balai Kota.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota masih menunggu hasil evaluasi DPRD serta masukan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan menjawab secara pasti setelah menerima balasan DPRD. Proses ini juga melibatkan Biro Hukum Provinsi, sehingga harus ditempuh sesuai aturan. Pemkot berkomitmen menindaklanjutinya setelah evaluasi selesai,” tambahnya.

DPRD Sukabumi Akui Ada Miskomunikasi

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengakui adanya miskomunikasi terkait surat dari Pemkot. Dirinya menjelaskan bahwa surat masuk secara elektronik tetapi belum resmi diterima olehnya.

“Memang ada miskomunikasi. Namun hal itu hanya persoalan teknis. Kami sudah membicarakan soal pencabutan perwal meskipun tanpa menunggu surat. Sebagai wakil rakyat, kami harus bersama rakyat,” jelas Wawan.

Wawan menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak menutup telinga terhadap aspirasi mahasiswa. Ia memastikan lembaganya akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku jika memang perwal tersebut harus diturunkan.

“Jika memang harus diturunkan, kami akan ikuti mekanisme hukum yang berlaku. Kami tidak diam, kami sudah menjadwalkan pertemuan dengan Wali Kota Sukabumi untuk membahas tuntutan tersebut,” ucapnya. (Cr5)