Kategori: PEMERINTAHAN

SUKABUMIKITA.ID — Polemik mengenai wakaf uang di Kota Sukabumi terus menjadi perhatian publik. Aliansi Masyarakat Kota Sukabumi (AMKS) melakukan audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi pada Senin (15/09) untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus memastikan kebenarannya.

Juru Bicara AMKS, Anggi Fauzi, menyatakan bahwa audiensi dilakukan sebagai bentuk tabayun. Menurutnya, perdebatan yang berkembang selama ini lebih banyak dipicu oleh miskomunikasi mengenai dasar rekomendasi program wakaf uang.

“Belakangan ini wakaf uang di Kota Sukabumi selalu menjadi pro dan kontra. Kami tergerak mendatangi MUI untuk memastikan dan menyinkronkan informasi. Apalagi Wali Kota sebelumnya menyampaikan bahwa kerja sama dengan YPPDB atas dasar rekomendasi Kemenag, BWI, dan MUI,” ujar Anggi, Selasa (16/09/2025).

Namun, hasil audiensi menunjukkan hal berbeda. MUI Kota Sukabumi menegaskan bahwa rekomendasi terhadap Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Dakwah Banten (YPPDB) diberikan atas dasar surat permohonan dari yayasan, bukan inisiatif dari Kemenag, BWI, maupun MUI.

“Jadi jelas bukan atas dasar usulan atau inisiatif Kemenag, BWI, maupun MUI. Tiga lembaga itu hanya merespons surat permohonan yang diajukan YPPDB,” tegas Anggi.

AMKS berharap ke depan Wali Kota Sukabumi tidak lagi menyampaikan informasi yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Kota Sukabumi mencatat inflasi tertinggi di Jawa Barat pada Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa persoalan inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Banyak hal di Kota Sukabumi yang mengakibatkan inflasi, terutama dampak bencana beberapa waktu lalu. Kami sudah melakukan upaya penanganan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM), tapi memang itu tidak mudah. Saya terus mencari jalan agar inflasi bisa stabil,” ujar Ayep, Selasa (16/09/2025).

Menurutnya, langkah menekan inflasi harus dilakukan bersama. “Masalah inflasi ini harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Yang jelas, saya bahu-membahu untuk kepentingan jejaring sosial yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sebelumnya, BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kota Sukabumi pada Agustus 2025 mencapai 3,54 persen, tertinggi di Jawa Barat. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bandung, hanya 1,46 persen.

Ayep memastikan pemerintahannya telah menempuh sejumlah strategi, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga pasokan bahan pokok dan stabilitas harga di pasar. “Dengan dukungan semua pihak, saya yakin inflasi bisa kita kendalikan,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus mematangkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang saat ini masih kosong. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, secara resmi membuka tahap assessment kompetensi seleksi terbuka di Puspenkom ASN BKN, Rabu (10/09/2025).

Kegiatan tersebut merupakan tahapan kedua dari empat rangkaian seleksi. Sebanyak 22 peserta mengikuti proses penilaian ini, dengan melibatkan jajaran asesor dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono, Asesor Ahli Utama Suryawana Yusuf, jajaran asesor ahli madya dan muda, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, serta pejabat eselon III dan pejabat ahli madya Pemkot Sukabumi.

Assessment ini digelar untuk menjaring pemimpin perangkat daerah yang kompeten guna mengisi beberapa jabatan penting yang lowong. Posisi tersebut meliputi:

• Kepala Dinas Kesehatan

• Kepala Dinas Pendidikan

• Direktur Rumah Sakit Daerah

• Kepala BKPSDM (yang akan purna tugas per 1 Oktober 2025)

Dalam sambutannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa seleksi terbuka ini bukan hanya formalitas. Menurutnya, mekanisme tersebut dirancang agar menghasilkan calon terbaik dengan kapasitas, integritas, dan komitmen tinggi.

“Seleksi ini bertujuan memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas. Dari seluruh pelamar akan dipilih tiga nama terbaik untuk setiap formasi jabatan, yang kemudian diserahkan kepada kepala daerah,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, penetapan pejabat hasil seleksi tetap menjadi kewenangan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bobby menekankan percepatan pengisian jabatan kosong sangat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

“Organisasi perangkat daerah tidak boleh berjalan pincang karena kekosongan jabatan. Oleh sebab itu, seleksi ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kota Sukabumi berharap, proses seleksi terbuka ini dapat melahirkan pemimpin yang adaptif, profesional, serta mampu membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Pejabat yang terpilih nantinya harus mampu berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Sukabumi,” pungkas Bobby. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi harus dilengkapi dengan pengalaman lapangan.

Hal itu ia sampaikan saat menyambut peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) PPSDM Regional Bandung di Hotel Horison Sukabumi, Senin (08/09/2025) malam.

Menurut Bobby, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang teori atau jabatan, melainkan kemampuan untuk melayani, menghadirkan solusi, serta membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

“Pelatihan kepemimpinan tidak cukup hanya di ruang kelas, tetapi harus dilengkapi dengan pengalaman lapangan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengambil keputusan, tetapi tetap dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya,” tegasnya.

Bobby menekankan pentingnya pemimpin yang memahami dinamika sosial dan kebutuhan publik secara langsung. Melalui studi lapangan, para peserta diharapkan dapat melihat secara nyata praktik tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sukabumi.

Dengan demikian, pengalaman ini bisa memperkuat kapasitas kepemimpinan yang lebih adaptif dan solutif di instansi masing-masing.

Selain memperkaya wawasan, kegiatan ini juga menjadi ajang saling berbagi praktik terbaik (best practices) antar daerah.

“Kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain, sehingga mampu melahirkan inovasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” jelas Bobby.

Ia berharap kehadiran peserta PKA dan PKP di Sukabumi membawa semangat kolaborasi dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan akuntabel. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menggelar forum dialog Ngoppy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi edisi kedua.  Acara ini berlangsung pada Kamis (04/09/2025) petang di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, LSM, perwakilan mahasiswa, hingga seluruh unsur SKPD.

Dengan tema “Sukabumi Kini dan Nanti”, forum ini dipandu moderator Dedi Suryadi. Suasana berlangsung santai namun serius, menegaskan komitmen pemerintah membuka ruang aspirasi dan kritik publik.

“Ngoppy kali ini berbeda. Pemerintah menjadi pendengar, dan kritik adalah vitamin untuk membangun. Forum ini membuktikan bahwa pemerintah tidak anti keterbukaan,” kata Dedi dalam sambutannya.

Aspirasi Publik Mengalir

Dalam sesi pertama, berbagai organisasi menyampaikan masukan strategis.

• KAHMI menyoroti maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan mendorong solusi berbasis dialog.

• IMM mempertanyakan kebijakan perpajakan dan meminta penerapan asas keadilan sosial.

• HIMASI menyoroti kenaikan tunjangan DPRD di tengah keterbatasan APBD serta mendorong optimalisasi retribusi.

• Gerakan Pemuda Ansor menekankan perlunya komunikasi publik yang jelas terkait dana wakaf dan dana abadi umat.

• Jaga Budaya Indonesia meminta transparansi penggunaan tambahan PAD sebesar Rp20 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa kebijakan pajak yang dijalankan bukanlah kenaikan, melainkan normalisasi kewajiban yang sebelumnya tidak dibayar.

“Kita hanya menormalkan pajak yang dulu tidak dibayar menjadi dibayar. Tidak ada kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Ayep juga memaparkan capaian PAD hingga September 2025 yang sudah mencapai Rp90 miliar, serta rencana pembenahan BUMD agar memiliki strategi bisnis yang jelas dengan keuntungan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat. Ia menekankan komitmen anti-KKN dengan memastikan tidak ada titipan jabatan atau proyek dalam pengelolaan BUMD.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Yudi Febriansyah, turut menjelaskan Perwal Nomor 2 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD. Menurutnya, aturan tersebut sudah melalui mekanisme appraisal, difasilitasi Biro Hukum Jabar, dan mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Isu Transparansi dan Lingkungan

Pada sesi kedua, berbagai organisasi kembali memberikan masukan.

• FITRA meminta estimasi PAD yang lebih realistis serta pengawasan ketat terhadap kebocoran anggaran.

• YLCS menyoroti aturan penggunaan Lapangan Merdeka yang dinilai membingungkan.

• Sahabat Lingkungan mengusulkan sistem pemilahan sampah, sanksi tegas bagi pembuang sembarangan, serta inovasi mesin pemilah berbasis insentif di sekolah.

• KNPI menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekaligus menilai kritik mahasiswa sebagai bentuk kepedulian pembangunan.

Ayep juga menyinggung keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang disebut berhasil menghemat dana lebih dari Rp80 miliar tanpa menggunakan APBD. “Saya tegaskan TKPP bukan keluarga saya, ini tim profesional yang sudah lama membantu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana memberikan penjelasan terkait regulasi Lapangan Merdeka. Ia menegaskan Perda Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata sehingga konser dan hiburan dapat digelar, menggantikan aturan lama dalam Perwal Nomor 4 Tahun 2017.

Komitmen Pemerintah Terbuka

Dari forum yang berlangsung hampir dua jam ini, mengemuka sejumlah kesimpulan penting: pemerintah kota berkomitmen terhadap keterbukaan, profesionalisme birokrasi tanpa KKN, transparansi anggaran, serta komunikasi publik yang lebih jelas.

Organisasi masyarakat dan mahasiswa menyatakan siap menjadi mitra kritis, sementara Pemkot berjanji menindaklanjuti masukan terutama terkait pajak, PAD, pengelolaan aset, hingga penanganan sampah.

Ngoppy edisi kedua ini sekaligus menegaskan tekad Pemkot Sukabumi membangun kota inklusif, partisipatif, dan berdaya saing dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut disampaikan Ayep dalam keterangannya pada Minggu (07/09).

Menurutnya, selama ini banyak BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi justru menjadi beban pemerintah daerah karena terus mengalami kerugian, alih-alih berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

“Bisnis harus tumbuh dan menguntungkan, maka perlu menggunakan konsep bisnis dengan rumus tiga P, yakni Port Polio Business, People Development, dan Public Contribution,” tegas Ayep.

Ia menjelaskan, Port Polio Business merupakan arah dan ekspansi bisnis yang dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan memberikan keuntungan.

Sementara People Development berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas karyawan serta organisasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pada BLUD seperti rumah sakit.

Sedangkan Public Contribution, lanjut Ayep, merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menyeimbangkan profit perusahaan dengan kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan.

Program CSR, kata dia, dapat diwujudkan dalam bentuk iuran BPJS, penanganan stunting, hingga program bedah rumah. Selain itu, Ayep juga memaparkan konsep 3 Winning, yaitu Winning System, Winning Team, dan Winning Concept, sebagai penguat strategi bisnis.

“Three Winning ini merupakan tiang penguat, yakni sistem yang memastikan strategi tercapai, tim yang solid, dan konsep yang tepat,” jelasnya.

Tak hanya itu, metode manajemen dengan pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, Action) juga dinilai penting diterapkan. Mulai dari perencanaan dengan target terukur melalui Key Performance Indicator (KPI), pelaksanaan sesuai rencana.

Selain itu, diperlukan juga pemeriksaan hasil, hingga tindak lanjut dengan analisa masalah menggunakan metode 5-M (Man, Method, Machine, Material, Money). Dari evaluasi tersebut, setiap penyimpangan akan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan hingga menjadi standar baru.

“PDCA akan berkembang menjadi SDCA, yaitu Standard, Do, Check, dan Action,” tambah Ayep.

Ia berharap, dengan penerapan strategi bisnis yang terukur dan profesional, kinerja BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi dapat bertransformasi dari rapor merah menjadi hitam. “BUMD dan BLUD ke depan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai stakeholder,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan daerah harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Menurutnya, perusahaan daerah adalah milik rakyat sehingga tidak boleh dikelola hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Penegasan ini disampaikan Ayep dalam momentum peringatan 50 tahun PDAM Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi, Rabu (03/09/2025).

“Usia emas PDAM TBW harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem tata kelola perusahaan. Alhamdulillah, di usia ke-50 ini PDAM TBW masih berdiri tegak dan tidak bangkrut. Ini momentum untuk perbaikan lebih baik ke depan,” kata Ayep.

Ia menambahkan, komitmen bebas KKN di perusahaan daerah juga menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui aksi unjuk rasa pada 1 September lalu.

“Insya Allah, di jajaran PDAM tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme. Tidak ada jabatan di PDAM atau di Pemkot yang diisi keluarga saya,” tegasnya.

Kerugian BUMD dan BLUD Jadi Sorotan

Ayep juga mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya dalam bentuk penggelapan uang, tetapi juga terjadi jika perusahaan milik daerah terus merugi tanpa solusi. Ia mencontohkan, akumulasi kerugian dua BUMD dan tiga BLUD di Kota Sukabumi pada periode 2022–2024 mencapai Rp150,02 miliar.

“Kalau sebuah BUMD atau BLUD terus merugi, itu juga bentuk korupsi sistemik. Dan itu harus dihentikan,” ujarnya.

Namun, Ayep menyebut sejak awal 2025, Pemkot berhasil menekan kerugian perusahaan daerah. Hingga Juli 2025, BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi sudah mencatat surplus Rp4,4 miliar.

“Kalau perusahaan daerah untung, maka keuntungan itu akan kembali ke masyarakat melalui program-program pelayanan publik. Itu bukti pengelolaan yang sehat,” jelasnya.

Target Profit Rp15 Miliar di 2025

Selain menyelamatkan keuangan BUMD dan BLUD, Pemkot Sukabumi juga berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 64 persen hanya dalam enam bulan kepemimpinan Ayep Zaki. Ia pun optimistis perusahaan daerah mampu menghasilkan profit Rp15 miliar hingga akhir tahun 2025.

“Ini bukti kita menyelamatkan keuangan daerah. Perusahaan daerah harus dikelola secara profesional, berintegritas, dan tidak boleh dicampuri kepentingan politik,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, secara resmi membuka Pelatihan Smart ASN bertema “Peningkatan Pelayanan Publik di Era Digital” yang digelar di Aula BKPSDM Kota Sukabumi, Selasa (02/09/2025).

Kegiatan ini diikuti 964 peserta melalui platform Zoom dan dihadiri langsung oleh Kepala BKPSDM beserta jajaran. Program ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Sukabumi dalam membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan digital.

Pesan Wali Kota: ASN Harus Ingat dan Terapkan Hasil Pelatihan

Dalam arahannya, Ayep Zaki menegaskan pentingnya para ASN untuk mencatat dan mengingat setiap pesan yang disampaikan selama pelatihan agar dapat diimplementasikan dalam tugas sehari-hari.

“Anggaran tidak boleh hanya berputar pada kegiatan SKPD semata, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga pembangunan infrastruktur,” kata Ayep.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkot Sukabumi dalam membangun birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta menghindari rangkap jabatan.

Dorong Birokrasi Profesional dan Berorientasi Layanan Publik

Wali Kota menekankan bahwa pemerintahan harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan integritas, dengan menjadikan anggaran sebagai instrumen utama untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Ayep Zaki mendorong seluruh ASN untuk memiliki semangat kewirausahaan dan bermental pejuang agar mampu menghadapi tantangan zaman. Transformasi digital, menurutnya, harus dimanfaatkan ASN untuk mempercepat pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan.

“Dengan kekompakan dan integritas, ASN diharapkan mampu membawa Kota Sukabumi menjadi Kota Bercahaya,” tegasnya.

Ajakan Meneladani Nilai-Nilai Kebenaran

Menutup sambutannya, Ayep Zaki mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan amanah, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kebaikan, dan kejujuran, serta meneladani sifat-sifat Rasul dalam setiap tugas yang diemban.

Pelatihan Smart ASN ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperkuat profesionalisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital di Kota Sukabumi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh kecamatan pada Sabtu (30/8/2025). Kegiatan ini diawali dengan zoom meeting bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan bazar sembako murah di titik-titik lokasi kecamatan.

Di Kota Sukabumi, pelaksanaan GPM dipusatkan di Kecamatan Citamiang dan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, bersama Camat Citamiang dan para lurah.

Dalam kegiatan tersebut, Bulog menyalurkan tujuh ton beras di setiap kecamatan dengan harga Rp60.000 per pack, lebih murah dibanding Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat sekaligus menekan inflasi.

Wawalkot: GPM Adalah Bukti Keseriusan Pemerintah

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bobby Maulana menegaskan bahwa GPM merupakan gerakan nasional yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Ia menyebut pelaksanaan pada akhir Agustus sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Gerakan pangan murah ini adalah langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ekosistem pangan yang matang dan berkelanjutan,” kata Bobby.

Ia juga menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras, dengan cadangan stok nasional mencapai empat juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya tiga juta ton.

“Artinya, tahun ini belum ada impor dan itu sangat baik. Semua pihak berupaya menekan inflasi, termasuk Kota Sukabumi yang beberapa waktu lalu sempat cukup tinggi,” ungkapnya.

Menuju Kemandirian Pangan

Bobby menambahkan bahwa kualitas beras medium yang disediakan Bulog sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Cita-citanya pada 2026 Indonesia bisa menjadi eksportir pangan. Semoga ini terwujud dan kita semua bisa mendukung program pemerintah pusat demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pelaksanaan GPM di Sukabumi disambut antusias oleh warga. Warga mengaku terbantu dengan adanya akses beras murah yang harganya di bawah pasaran.

Momentum ini tidak hanya menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperlihatkan langkah konkret memperkuat ketahanan pangan serta upaya serius dalam menekan inflasi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi terus gencar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui strategi jemput bola dalam penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke masyarakat. Langkah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kesadaran warga dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Camat Lembursitu, Yudi Sutiriana, menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai awak media usai kegiatan penyisiran PBB di wilayah Kelurahan Cikundul, Selasa (26/08/2025).

“Berdasarkan data terakhir, wilayah Kecamatan Lembursitu sudah terealisasi sebesar 21,63 persen dari target penerimaan tahun ini,” jelas Yudi.

Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak, baik aparatur kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW yang turut membantu mengedukasi masyarakat. Kesadaran warga Lembursitu dalam membayar PBB pun dinilai semakin meningkat setiap tahunnya.

“Dari total target potensi yang bisa didapatkan tahun ini adalah Rp 1,9 miliar, sementara Lembursitu sudah mencapai lebih dari Rp 1 miliar,” beber Yudi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa berdasarkan tingkat kepatuhan wajib pajak, Kecamatan Lembursitu saat ini menempati posisi pertama dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi.

“Capaian kepatuhan masih peringkat 1 dengan persentase 75,76 persen.” ungkapnya.

Yudi menambahkan, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi pemerintah kecamatan dengan masyarakat mampu memberikan hasil positif dalam mendukung pendapatan daerah.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus meningkat hingga akhir tahun agar target penerimaan PBB bisa terpenuhi bahkan terlampaui.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kecamatan Lembursitu yang telah menunaikan kewajibannya dalam pembayaran pajak tahun ini. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, tentu capaian ini tidak mungkin terwujud,” pungkas Yudi. (Cr5)