Sukabumikita.id

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Pisah Sambut Komandan Denpom III/1 Bogor

    Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Pisah Sambut Komandan Denpom III/1 Bogor

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri acara Pisah Sambut Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/1 Bogor yang digelar di Hotel Salak, Kota Bogor, Jumat (17/10/2025) pagi.

    Acara ini menjadi momen serah terima jabatan dari Letkol CPM Aditya Mahdi, S.I.P. kepada Letkol CPM Anggi Hardiyanto, yang kini resmi menjabat sebagai Komandan Denpom III/1 Bogor yang baru. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran TNI, unsur Forkopimda, serta perwakilan pemerintah daerah se-Bogor Raya, termasuk Pemerintah Kota Sukabumi.

    Apresiasi untuk Letkol Aditya Mahdi atas Dedikasi dan Sinergi Wilayah

    Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Letkol CPM Aditya Mahdi atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Komandan Denpom III/1 Bogor.

    Menurutnya, selama kepemimpinan Letkol Aditya, sinergi antara Denpom dan Pemerintah Kota Sukabumi berjalan dengan sangat baik, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan aparat di wilayah.

    “Pemerintah Kota Sukabumi menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kontribusi positif Letkol Aditya Mahdi selama ini. Semoga sukses di tempat pengabdian yang baru,” ujar Bobby.

    Ia menilai, kinerja Denpom selama ini turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung stabilitas wilayah dan mewujudkan situasi kondusif bagi masyarakat Sukabumi dan sekitarnya.

    Harapan Baru Bersama Letkol CPM Anggi Hardiyanto

    Pada kesempatan yang sama, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol CPM Anggi Hardiyanto, yang kini resmi memimpin Denpom III/1 Bogor.

    “Kami berharap, Denpom III/1 Bogor terus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum militer yang berintegritas, solid, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat serta negara,” ungkapnya.

    Menurut Bobby, kehadiran pemimpin baru di tubuh Denpom diharapkan membawa semangat baru, dalam memperkuat profesionalisme dan kerja sama lintas wilayah. Termasuk dengan Pemerintah Kota Sukabumi.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kota Sukabumi siap memperkuat kolaborasi dengan aparat militer, dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Terutama, dalam hal pembinaan masyarakat, penegakan disiplin, dan keamanan lingkungan.

    Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, Pilar Stabilitas Wilayah

    Acara pisah sambut ini tidak hanya menjadi momentum pergantian jabatan, tetapi juga ajang mempererat hubungan kelembagaan antara TNI dan pemerintah daerah di wilayah Bogor Raya, termasuk Sukabumi. Sinergi tersebut, dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

    Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus membangun kerja sama erat dengan seluruh unsur TNI dan Polri demi mewujudkan wilayah yang aman, tertib, dan sejahtera. “Kegiatan ini menjadi simbol semangat kebersamaan dalam menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat sinergi antarinstansi,” tutupnya. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Siapkan Evaluasi Satu Data Indonesia, Targetkan Kualitas Data Lebih Akurat

    Pemkot Sukabumi Siapkan Evaluasi Satu Data Indonesia, Targetkan Kualitas Data Lebih Akurat

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat tata kelola data melalui program Satu Data Indonesia (SDI). Sebagai langkah awal, Forum Satu Data Kota Sukabumi menggelar rapat persiapan evaluasi SDI, Kamis (16/10/2025), di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi.

    Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, selaku Wali Data Kota Sukabumi. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi.

    Pastikan Kesiapan Menjelang Evaluasi Nasional

    Dalam arahannya, Endah Aruni menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan kesiapan Kota Sukabumi menghadapi evaluasi penyelenggaraan SDI tingkat kota yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat.

    “Rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua siap dalam menghadapi evaluasi SDI. Kita harus memastikan bahwa data yang kita kelola akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Endah.

    Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tahun sebelumnya, di mana Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kota Sukabumi tercatat berpredikat baik dengan skor 79,61.

    Endah menambahkan bahwa pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas data dan memperkuat sistem pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

    Bahas Penguatan Portal dan Integrasi Data

    Rapat koordinasi juga membahas berbagai progres penting dalam implementasi SDI di Kota Sukabumi. Di antaranya adalah pengembangan portal data daerah, optimalisasi aplikasi pengelolaan data sektoral, serta peningkatan kualitas data statistik dan spasial agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan lintas instansi.

    Selain itu, forum juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar perangkat daerah terkait pengumpulan, verifikasi, dan standardisasi data.
    Peserta sepakat bahwa koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan data yang valid dan terpadu.

    “Forum ini menjadi wadah penting bagi kita semua untuk memperkuat sinergi. Data yang baik bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi hasil kerja sama seluruh perangkat daerah,” jelas Endah. (Cr5)

  • Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Kecamatan Citamiang Tahun 2025 yang digelar di Aula Kecamatan Citamiang, Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Fajar Rajasa, Camat Citamiang Aris Ariandi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM), perwakilan Inspektorat, para Ketua RW, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Citamiang.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa Program P2RW merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan secara langsung.

    “P2RW adalah bukti bahwa masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan. Ini bukan proyek, tapi uang rakyat yang kembali untuk rakyat,” tegasnya.

    Fokus pada Pembangunan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

    Wali kota menjelaskan, pelaksanaan Program P2RW tahun 2025 difokuskan pada bidang-bidang prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Beberapa di antaranya mencakup penanganan sampah, pembangunan talud, jalan lingkungan, posyandu, drainase, dan tempat ibadah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah mandiri di tingkat RW, agar tidak menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemerintah, katanya, akan terus mendorong adanya inovasi dan kreativitas warga dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui sayembara atau inisiatif lokal.

    “Kami ingin setiap RW memiliki kesadaran dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Bukan hanya bersih, tapi juga bisa memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Ayep Zaki.

    Anggaran P2RW 2025 Capai Rp9 Miliar, Insentif RT/RW Rp12 Miliar

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki mengungkapkan bahwa anggaran Program P2RW tahun 2025 mencapai sekitar Rp9 miliar di luar biaya administrasi, sementara insentif untuk RT dan RW mencapai Rp12 miliar, seluruhnya bersumber dari dana masyarakat melalui APBD Kota Sukabumi.

    “Insentif yang diterima para RT dan RW harus disyukuri, karena itu adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Jangan jadikan P2RW sebagai proyek, tapi sebagai tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersamaan dan lingkungan,” katanya.

    Ia juga menyampaikan bahwa RW berprestasi akan mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam membangun lingkungan yang bersih, tertib, dan inovatif.

    P2RW Sudah Berjalan 12 Tahun, Terus Disesuaikan dengan Evaluasi

    Sementara itu, Asisten Daerah I Fajar Rajasa menambahkan bahwa P2RW merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi yang telah berjalan selama 12 tahun dan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi setiap tahunnya. Menurut Fajar, setiap penerima hibah diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan transparansi pelaksanaan program.

    “Target pencairan dana P2RW tahun ini ditetapkan pada bulan Oktober, dengan jumlah penerima sebanyak 547 RW, yang terbagi dalam enam bidang garapan. Prosesnya terus kami kawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.

    Camat Citamiang Fokus pada Infrastruktur dan Posyandu

    Di sisi lain, Camat Citamiang, Aries Ariandi, menyampaikan bahwa dari 43 RW di wilayahnya, prioritas pembangunan tahun ini difokuskan pada peningkatan jalan lingkungan, pengembangan posyandu, sarana keagamaan, serta penanganan sampah lingkungan.

    Ia juga berharap seluruh kelurahan segera melengkapi verifikasi administrasi agar pencairan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat segera direalisasikan. “Kami siap mendampingi setiap RW agar pelaksanaan program berjalan lancar dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Aris.

    Kolaborasi Pemerintah dan Warga untuk Sukabumi yang Bersih dan Sejahtera

    Melalui program P2RW, Pemerintah Kota Sukabumi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan sejahtera.

    Program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kota Sukabumi dilaksanakan secara partisipatif, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama. “Pembangunan tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari bawah ke atas, dari masyarakat untuk masyarakat,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

  • Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia, yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pangan, CPPD, dan bantuan bibit di Taman Cikondang, Kota Sukabumi, pada Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala DKP3, Kadiskumindag, Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk, serta para camat dan lurah se-Kota Sukabumi.

    Menurut Ayep Zaki, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penguatan sektor pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, melalui sinergi lintas sektor dan edukasi kepada masyarakat.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian,” ujar Ayep Zaki.

    Pemkot Sukabumi Komitmen Perkuat Sektor Pangan

    Momentum Hari Pangan Sedunia ini, menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat sektor pangan di tengah tantangan ekonomi global.
    Wali Kota juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penguatan sektor pangan, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat. Dengan gotong royong dan inovasi, Sukabumi bisa membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Ayep Zaki juga menegaskan bahwa penggunaan bibit unggul, inovasi pertanian perkotaan, serta partisipasi masyarakat dalam gerakan pangan lokal, menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Prestasi Nasional Bukti Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

    Meski tidak memiliki sumber daya alam besar seperti tambang atau industri berat, Kota Sukabumi tetap mampu mencatatkan berbagai prestasi nasional. Hal itu berkat kreativitas dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah.

    Hal tersebut juga dibuktikan dengan diraihnya APBD Award tingkat nasional, di mana Kota Sukabumi berhasil masuk dalam 40 kota terbaik di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini merupakan hasil kerja nyata seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang produktif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Simbol Kepedulian dan Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat

    Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Sukabumi juga menyalurkan bantuan pangan, CPPD dan bibit pertanian secara simbolis kepada perwakilan warga dari Kecamatan Citamiang.

    Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kolaborasi, antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Momentum ini juga mempertegas komitmen Pemkot Sukabumi, dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan bagi seluruh warga, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian daerah.

    Pangan Tangguh, Masyarakat Sejahtera

    Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 di Kota Sukabumi, menjadi pengingat penting bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

    Melalui sinergi, inovasi dan kepedulian bersama, Sukabumi diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPK), dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang mewakili Wali Kota Sukabumi, secara virtual dari Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Rabu (15/10/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Kantor Pajak Pratama Sukabumi, serta sejumlah pejabat terkait dari jajaran pemerintah daerah.

    Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Dalam arahannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan amanat undang-undang yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan terpadu antara DJP, DPK, dan pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengelolaan pajak.

    Kegiatan penandatanganan PKS OP4D Tahap VII ini diikuti oleh 109 pemerintah kabupaten/kota dan enam provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi fiskal lintas wilayah.

    Momentum Strategis Tingkatkan Kepatuhan Pajak

    Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa OP4D menjadi momentum penting dalam meningkatkan optimalisasi pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

    “Koordinasi yang solid antara DJP dan pemerintah daerah melalui kantor wilayah pajak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerimaan pajak yang berkeadilan dan transparan,” ujarnya.

    Bimo juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur pajak melalui lebih dari 500 kegiatan sosialisasi sistem kolektif perpajakan di berbagai daerah.

    Komitmen Sukabumi Wujudkan Keuangan Daerah Transparan

    Setelah resmi menandatangani PKS OP4D Tahap VII, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak secara optimal.

    “Kerja sama ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian fiskal Sukabumi,” ujar Bobby.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menambahkan, perjanjian tersebut membuka peluang besar dalam pemanfaatan pertukaran data perpajakan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dorong Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

    Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola keuangan daerah dapat semakin adaptif terhadap tantangan ekonomi dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Sinergi antara pajak pusat dan daerah tidak hanya diharapkan meningkatkan penerimaan negara dan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Kota Sukabumi serta Indonesia secara keseluruhan. (Cr5)

  • Bappeda Kota Sukabumi Siapkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III 2025

    Bappeda Kota Sukabumi Siapkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III 2025

     SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah. Saat ini, Bappeda tengah menyiapkan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (PEKPD) untuk Triwulan III Tahun 2025. Langkah ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Asep Supriad, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD sebagai bentuk persiapan.

    “Kami sudah menggelar pertemuan dengan seluruh SKPD sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan triwulan ketiga tahun 2025,” ujar Hasan, Senin (06/10/2025).

    Evaluasi untuk Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran

    Hasan menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administrasi. Evaluasi triwulanan berperan penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

    “Dengan evaluasi yang terstruktur, kami dapat memantau capaian program, menemukan hambatan, dan menyusun strategi percepatan yang efektif,” jelasnya.

    Menurut Hasan, pengendalian kinerja pembangunan harus dilakukan secara disiplin agar setiap program dapat terukur hasilnya. Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Sinergi SKPD dan Transparansi Pembangunan

    Seluruh SKPD memiliki peran penting dalam keberhasilan evaluasi. Karena itu, Bappeda menjadikan forum evaluasi sebagai ruang kolaborasi antarperangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

    “Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan ke depan. Kami ingin setiap program lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan warga,” tambah Hasan.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

    Pemanfaatan Sistem Digital SIPEKA

    Untuk meningkatkan efisiensi, Bappeda kini memanfaatkan sistem digital SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja). Melalui aplikasi ini, data capaian pembangunan dapat di kumpulkan dan di analisis dengan lebih cepat serta akurat.

    “Kami mendorong semua SKPD untuk melaporkan capaian dan kendala secara terbuka. Dengan begitu, solusi bisa segera diambil dan masalah cepat teratasi,” kata Hasan.

    Optimisme Menuju Pembangunan yang Lebih Baik

    Meski masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, Hasan tetap optimistis. Ia yakin, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pembangunan di Kota Sukabumi akan semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Dengan kerja sama dan semangat pembaharuan, pembangunan Kota Sukabumi akan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” tutup Hasan penuh keyakinan. (Cr5)

  • Hasan Asari Tekankan Pentingnya ASN BerAKHLAK untuk Birokrasi Modern

    Hasan Asari Tekankan Pentingnya ASN BerAKHLAK untuk Birokrasi Modern

    SUKABUMIKITA.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi diminta konsisten mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap tugas dan pelayanan publik.

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menegaskan bahwa nilai BerAKHLAK bukan hanya slogan. Nilai tersebut harus menjadi kompas moral sekaligus pedoman profesionalisme ASN dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

    “ASN BerAKHLAK harus tercermin dalam setiap langkah kerja kami. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” ujar Hasan dalam apel pagi, Senin (06/10/2025).

    Hasan menilai birokrasi modern menuntut ASN untuk bekerja cepat, tanggap, dan berintegritas tinggi. Selain itu, ASN juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Karena itu, penguatan budaya kerja positif dan kolaborasi lintas bidang menjadi prioritas di lingkungan Bappeda.

    Apel rutin menjadi salah satu cara Bappeda memperkuat nilai-nilai tersebut. Kegiatan ini juga berfungsi meningkatkan kompetensi dan semangat kebersamaan seluruh ASN.

    Hasan menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan nilai BerAKHLAK pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi, kita harus mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Hasan. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran dan Berkualitas

    Pemkot Sukabumi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran dan Berkualitas

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Salah satu langkah konkret yang dijalankan adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau langsung pelaksanaan program MBG di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Cikole Cisarua 003 dan SPPG Citamiang Gedong Panjang, pada Senin (06/10). Dalam kegiatan itu, ia didampingi oleh Satuan Tugas MBG, Kepala BGN Kota Sukabumi, Asisten Daerah II, Camat Cikole, Lurah setempat, serta mitra pelaksana SPPG.

    Bobby menegaskan bahwa SPPG memiliki peran penting dalam membangun SDM yang sehat dan berkualitas. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal karena gizi yang baik menjadi pondasi masa depan mereka.

    “SPPG adalah bagian vital dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Melalui program ini, kita ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal karena kualitas gizi sangat menentukan masa depan mereka,” ujar Bobby.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG bukan sekadar rutinitas penyaluran makanan, melainkan strategi jangka panjang dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia. Karena itu, Bobby meminta semua pihak menjaga kualitas dan konsistensi program di lapangan.

    Pengawasan Kualitas Jadi Sorotan

    Bobby juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan. Ia menegaskan bahwa makanan bergizi dan higienis sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak.

    “Kualitas makanan harus benar-benar layak dan higienis. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Mari kita kawal bersama agar makanan yang disajikan aman, bergizi, dan menyehatkan,” tegasnya.

    Selain meninjau kesiapan pelaksanaan, Bobby turut mengapresiasi para pengelola SPPG dan tenaga pelaksana yang bekerja penuh dedikasi. Ia menilai fasilitas di dua lokasi SPPG tersebut sudah cukup representatif dan mampu mendukung keberhasilan program.

    “Saya sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak. Kita ingin pelaksanaan MBG di Sukabumi menjadi contoh terbaik bagi daerah lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa keberhasilan program terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang, bukan hanya dari jumlah penerima manfaat.

    “Program Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang kuat, sehat, dan cerdas. Pemerintah akan terus memastikan program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tutupnya. (Cr5)

  • Penataan Kawasan Pusat Kota, Pemkot Sukabumi Mulai Bangun Pagar Lapang Merdeka

    Penataan Kawasan Pusat Kota, Pemkot Sukabumi Mulai Bangun Pagar Lapang Merdeka

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai membangun pagar di kawasan Lapang Merdeka, Jalan Baksir. Langkah ini menjadi bagian dari program penataan pusat kota agar lebih tertib, aman, dan indah.

    Kepala Bidang Tata Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Muhammad Sahid, menjelaskan bahwa pembangunan pagar merupakan arahan langsung dari Wali Kota Sukabumi.

    Tujuannya untuk memperkuat fungsi ruang publik dan menjaga keindahan Lapang Merdeka sebagai ikon kota. “Sekarang kegiatan pemasangan pagar sudah berjalan. Ini kebijakan langsung dari kepala daerah agar kawasan lebih aman dan terlihat lebih estetis,” ujar Sahid, Senin (06/10).

    Sahid menuturkan, setelah pembangunan pagar selesai, pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh lagi berjualan di dalam area Lapang Merdeka. Pemerintah juga akan menertibkan kendaraan sepeda listrik, yang sering melintas di jalur in line track di sekitar lapangan. “Ke depannya, setelah pagar selesai, PKL tidak bisa masuk lagi ke dalam Lapang Merdeka. Sepeda listrik juga tidak boleh beroperasi di jalur in line track,” tegasnya.

    Selain pagar, pemerintah juga membangun empat gerbang utama yang menjadi pintu keluar-masuk pengunjung. Dengan desain lebih rapi, pemerintah menargetkan Lapang Merdeka terlihat lebih representatif sebagai ruang publik kebanggaan warga Sukabumi.

    Sahid menambahkan, proyek ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama memakai dana APBD murni sebesar Rp250 juta untuk membangun pagar sepanjang 117 meter. Tahap kedua memanfaatkan anggaran perubahan senilai Rp425 juta untuk pembangunan pagar sepanjang 200 meter.

    “Ada dua tahap pembangunan pagar Lapang Merdeka. Tahap pertama sepanjang 117 meter dengan dana Rp250 juta, dan tahap kedua sepanjang 200 meter dengan dana Rp425 juta,” jelas Sahid. (Cr5)

  • Realisasi Pajak Kendaraan di Kota Sukabumi Baru 68,58 Persen

    Realisasi Pajak Kendaraan di Kota Sukabumi Baru 68,58 Persen

    SUKABUMIKITA.ID – Hingga 3 Oktober 2025, jumlah kendaraan bermotor di Kota Sukabumi yang tercatat sebagai wajib pajak mencapai 123.874 unit. Data tersebut terdiri dari 98.321 kendaraan roda dua dan 25.553 kendaraan roda empat.

    Kepala Tim Pelayanan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, Heri Nuralamsah, mengungkapkan bahwa data ini menjadi acuan dalam pemantauan kepatuhan masyarakat. “Ya betul, itu berdasarkan data per hari ini,” jelas Heri saat dikonfirmasi.

    Dari total kendaraan bermotor tersebut, pemilik 84.958 unit sudah membayarkan pajaknya. Jika menggunakan persentase, angka itu menunjukkan capaian 68,58 persen dari total potensi pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. “Jika skala persentase, sudah mencapai 68,58 persen yang sudah membayarkan pajaknya berdasarkan data hari ini,” ungkap Heri.

    Meski capaian cukup tinggi, Heri menegaskan masih banyak kendaraan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak. Ia menghimbau masyarakat agar segera menunaikan kewajibannya demi meningkatkan kepatuhan pajak daerah.

    “Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh wajib pajak di Kota Sukabumi agar segera membayarkan kewajiban pajak kendaraan bermotornya,” tegasnya.

    Heri juga menekankan bahwa pajak kendaraan bermotor memegang peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan pajak ini nantinya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur maupun peningkatan layanan publik. (Cr5)