Blog

SUKABUMIKITA.ID – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Sukabumi ke Kecamatan Cibeureum kembali menjadi sorotan. Proyek yang telah lama diwacanakan ini diperkirakan membutuhkan anggaran besar, berkisar dari ratusan miliar hingga satu triliun rupiah.

Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan di Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menjelaskan bahwa kajian mengenai pemindahan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

“Rencana pemindahan pusat pemerintahan sudah menjadi agenda lama. Bahkan dalam RPJMD 2018-2023, wacana ini sudah muncul. Kami sudah menyusun DED (Detail Engineering Design), master plan, dan berbagai kebutuhan lainnya,” ujar Asep, Selasa (11/02/2025).

Ia menegaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“Di dalam RPJPD tersebut, salah satu arah pembangunan Kota Sukabumi adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru. Ini penting agar aktivitas kota tidak hanya terpusat di wilayah pusat kota saja,” tambahnya.

Asep menjelaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan juga diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Dengan adanya kantor pemerintahan, aktivitas bisnis dan ekonomi di Kecamatan Cibeureum diprediksi ikut berkembang.

“Konsepnya tidak hanya membangun pusat pemerintahan saja, tetapi juga pusat ekonomi yang dapat menghidupkan aktivitas di sekitarnya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa pembangunan pusat pemerintahan ini akan dilakukan dalam empat tahapan, masing-masing dalam periode lima tahun. Tahap pertama (2025-2030): Fokus pada persiapan sarana dan prasarana, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Tahap kedua (2030-2035): Memulai pembangunan fisik pusat pemerintahan.

“Seluruh rencana ini sudah tertuang dalam RPJPD 2025-2045 dan nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi terpilih. Secara lisan sudah kami sampaikan, tinggal pembahasan lebih lanjut,” jelas Asep.

Ia berharap pemimpin Kota Sukabumi yang akan datang bisa menjadikan proyek ini sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD 2025-2030, meskipun pada tahap awal hanya berupa persiapan infrastruktur.

“Mudah-mudahan pemindahan pusat pemerintahan ke Cibeureum bisa masuk dalam proyek strategis daerah, sehingga bisa terealisasi secara bertahap sesuai rencana,” tutupnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, bersama Pj Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti, melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Senin (10/02/2025).

Kunjungan kali ini, menjadi momen refleksi perjalanan Pj Walikota Sukabumi selama 17 bulan menjabat,  dalam membangun sektor pendidikan dan kebudayaan di Kota Sukabumi.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Pendidikan, kepala sekolah, serta para guru. Dalam suasana penuh kehangatan, Kusmana Hartadji mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas dedikasi seluruh tenaga pendidik di Kota Sukabumi.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Winda Punjul Saepul Hayat, menyampaikan rasa bangga atas kunjungan tersebut.

Ia menuturkan bahwa bimbingan serta arahan yang telah diberikan selama ini menjadi penyemangat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor pendidikan.

“Kami merasa bangga dan bersyukur atas kunjungan Bapak dan Ibu. Arahan yang diberikan menjadi motivasi bagi kami semua. Kami juga mengucapkan terima kasih karena sebentar lagi Bapak dan Ibu akan kembali ke Bandung. Semoga segala ilmu yang diberikan menjadi manfaat bagi kami,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat. Ia mengapresiasi kepemimpinan Kusmana Hartadji yang selama 17 bulan terakhir telah memberikan arahan jelas dalam pelaksanaan berbagai program pendidikan di Kota Sukabumi.

“Terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Meskipun terkadang tegas dalam memberikan arahan, namun itu menjadi pelajaran berharga bagi kami. Kami juga mohon maaf apabila dalam perjalanan ini ada kekurangan. Selama satu tahun lebih ini, dinamika dalam pelaksanaan program pendidikan, terutama dalam PPDB, bisa berjalan lancar berkat arahan Bapak,” ungkap Punjul.

Pesan dan Harapan untuk Dunia Pendidikan Sukabumi

Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menegaskan pentingnya kerja keras, kebijaksanaan, serta mental yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan di dunia pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi kinerja Dinas Pendidikan. Sekecil apa pun usaha yang dilakukan, pasti memiliki arti penting. Dalam menghadapi berbagai tugas, yang utama adalah kebijaksanaan dan mental yang kuat agar tantangan bisa diatasi dengan baik,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan etika sebagai tenaga pendidik. Mengacu pada arahan Gubernur Jawa Barat terpilih, Kusmana kembali menekankan larangan praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) serta pungutan-pungutan lain di sekolah.

“Fasilitas pendidikan saat ini sudah cukup memadai. Sekarang, tinggal bagaimana kita sebagai tenaga pendidik bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Jaga martabat jabatan yang diemban dan pahami kembali tugas pokok serta fungsi masing-masing,” pesannya.

Lebih lanjut, Kusmana juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk tetap solid dan mendukung kepemimpinan yang akan datang. Ia berharap ASN di lingkungan pendidikan, tetap menjalankan tugas dengan profesionalisme.

Dan juga nantinya, diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif sesuai dengan koridor birokrasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru nanti.

“Mohon maaf apabila selama saya bertugas ada hal yang kurang berkenan. Saya dan istri juga akan membawa kenangan indah dari Kota Sukabumi. Silaturahmi ini adalah bentuk apresiasi dan tanda bahwa kebersamaan kita tidak akan hilang,” tambahnya.

Sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi, acara ini ditutup dengan pemberian cinderamata dari Keluarga Besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi kepada Pj Wali Kota dan Pj Ketua TP-PKK sebagai simbol terima kasih atas dedikasi mereka selama bertugas di Kota Sukabumi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi tahun 2026. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah dan bertujuan untuk mensinergikan berbagai program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan bahwa FGD ini merupakan langkah penting sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota dilaksanakan. Menurutnya, tahapan perencanaan pembangunan telah diawali dengan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, dimana berbagai prioritas unggulan telah dirumuskan.

“Ya jadi, yang pertama FPD ini diawali oleh Bappeda. Ini merupakan tahapan dalam perencanaan pembangunan untuk 2026 yang sebelumnya sudah diawali dengan Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dari sana, sudah didapat beberapa prioritas unggulan. Dan sekarang ini, sebelum dilakukan Musrenbang tingkat kota, kita melakukan dulu FPD oleh masing-masing perangkat daerah. Alhamdulillah, hari ini yang pertama dilakukan oleh Bappeda Kota Sukabumi,” ujar Kusmana pada Senin (10/02/2025).

Lebih lanjut, Kusmana menekankan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif saat diterapkan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa target utama dari perencanaan ini adalah menyelaraskan program-program unggulan pemerintah pusat, termasuk Asta Cita, serta program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Target utamanya adalah mensinergikan program-program unggulan pusat seperti Asta Cita, termasuk program dari Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kita juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat serta pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih yang menjadi prioritas,” jelasnya.

Kusmana juga menegaskan bahwa janji politik yang dicantumkan dalam visi dan misi Wali Kota terpilih harus diakomodir dalam perencanaan pembangunan tahun 2026. Namun, hal tersebut tetap harus selaras dengan visi dan misi Gubernur Jawa Barat terpilih agar pembangunan di Kota Sukabumi berjalan searah dengan kebijakan yang lebih luas.

“Janji politik yang dicantumkan dalam visi dan misi wali kota terpilih juga harus diakomodir dan diwujudkan terutama di tahun 2026. Tapi tentu harus disinergikan dengan visi dan misi Gubernur Jawa Barat terpilih,” tandasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi tengah menghadapi dampak kebijakan refocusing anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat. Salah satu imbasnya adalah pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), yang berpengaruh pada struktur keuangan daerah.

Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan di Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima koreksi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Terkait kebijakan refocusing anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pasti akan berdampak juga terhadap anggaran di Pemerintah Kota Sukabumi. Hari ini, kita sudah menerima koreksi TKDD. Ada salah satu DAU yang awalnya sekian milyar rupiah, dan saat ini menjadi nol. Itu baru dana yang berasal dari pusat, belum lagi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Asep, Senin (10/02/2025).

Menurutnya, pihaknya masih melakukan pembahasan internal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan langkah strategis ke depan.

“Hari ini saya belum bisa berbicara banyak, karena kita sedang melakukan pembahasan di TAPD dan sudah ada diskusi-diskusi secara internal. Mungkin dalam satu atau dua hari ini akan ada edaran dari Pak Sekda Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Meski besaran total anggaran yang akan di refocusing masih dalam proses perhitungan, Asep mengkonfirmasi adanya pengurangan DAU lebih dari Rp7 miliar. Selain itu, ada kebijakan pengurangan pada beberapa jenis belanja daerah, seperti perjalanan dinas dan alat tulis kantor.

“SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) akan dikurangi 50 persen, ATK (Alat Tulis Kantor) dan berbagai pengeluaran lainnya juga akan mengalami penyesuaian. Ini yang saat ini sedang kita rumuskan,” katanya.

Asep menjelaskan bahwa kebijakan refocusing ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang menjadi panduan utama bagi pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dalam menyesuaikan anggaran.

“Inpres itu adalah guidance (panduan) utama. Setelah itu, terbit keputusan yang mengatur pengurangan anggaran kementerian-kementerian, lalu provinsi melakukan hal yang sama. Nah, hari ini giliran kota dan kabupaten. Acuan dari pusatnya sudah ada, walaupun secara detail belum sepenuhnya jelas, tetapi secara makro sudah ditetapkan,” tutupnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Sukabumi dari Kecamatan Cikole ke Kecamatan Cibeureum kembali menjadi perbincangan hangat. Wacana ini sebenarnya telah lama muncul dan bahkan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Namun, hingga kini, realisasinya masih tertunda.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, peningkatan rasio Gini, dan peningkatan pendapatan daerah.

“Kita tinggal melihat alokasi 1-2 tahun ke depan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ada arahan-arahan Pemerintah Pusat untuk mengefisiensikan anggaran. Jadi tinggal kita lihat mana saja yang menjadi prioritasnya,” jelas Kusmana, Senin (10/02/2025).

Ia menambahkan, “Mudah-mudahan di dua tahun ke depan ini, hal-hal yang menjadi betul-betul kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” singkatnya.

Kusmana juga berharap bahwa dalam 2-3 tahun mendatang, pemindahan pusat pemerintahan dapat menjadi prioritas. Namun, ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, mengungkapkan bahwa rencana pemindahan tersebut telah dimasukkan dalam RPJPD 2025-2045.

Namun, saat ini pihaknya masih fokus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi wali kota terpilih.

“Penyusunan RPJMD 2025-2030 itu akan mulai dilaksanakan sejak tanggal pelantikan dan maksimal harus selesai enam bulan,” jelas Asep.

Asep menambahkan, terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan, pihaknya akan melihat apakah akan dimasukkan secara spesifik dalam RPJMD.

“Terkait anggaran, kita akan sesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih nantinya. Kita akan lihat nanti, berapa yang akan dialokasikan untuk perencanaan kegiatan itu,” tegasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Masyarakat Kota Sukabumi kini merasa lebih lega setelah Presiden Prabowo Subianto mencabut larangan penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi di tingkat pengecer. Kini, warga tak perlu lagi repot mencari gas melon ke pangkalan resmi yang ditunjuk PT Pertamina. Namun, di balik kemudahan tersebut, persoalan harga jual yang belum merata sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) masih menjadi keluhan di berbagai daerah, termasuk Sukabumi.

Di Kota Sukabumi, misalnya, harga gas LPG 3 kg masih jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 19.000 per tabung. Sejumlah warga mengaku masih membeli gas bersubsidi di pengecer dengan harga mencapai Rp 23.000 per tabung.

“Alhamdulillah sekarang enggak susah cari gas melon. Tapi harganya masih sama seperti sebelumnya. Saya tadi baru beli Rp 23.000 per tabung,” ujar Eman Setiawan, warga Kecamatan Cikole, saat ditemui pada Minggu (09/02/2025).

Meski demikian, Eman mengaku lebih memilih membeli di pengecer terdekat meski harganya lebih mahal dibandingkan dengan pangkalan resmi. Ia menilai, selisih harga beberapa ribu rupiah masih lebih murah dibandingkan biaya transportasi jika harus pergi ke pangkalan yang lokasinya jauh.

“Daripada harus jauh-jauh ke pangkalan terus antre panjang, mending beli di sini. Paling beda seribu atau dua ribu, tapi lebih praktis,” tambahnya.

Polemik Harga dan Distribusi Gas Melon

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sempat melarang pengecer menjual gas bersubsidi. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra, mengingat tidak semua daerah memiliki pangkalan resmi yang merata. Banyak warga akhirnya mengeluhkan akses yang sulit untuk mendapatkan gas bersubsidi.

Menanggapi hal ini, Ketua DPC Hiswana Migas Sukabumi menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk memastikan harga gas bersubsidi tetap stabil dan tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Tidak ada niatan pemerintah untuk mempersulit masyarakat dalam mendapatkan gas bersubsidi. Sekarang juga, pemerintah telah membuka pendaftaran bagi para pengecer yang ingin menjadi pangkalan resmi. Syarat-syaratnya juga dipermudah. Silakan datangi Pertamina atau Hiswana Migas Sukabumi untuk informasi lebih lanjut,” jelasnya.

Hingga kini, evaluasi terhadap distribusi gas LPG 3 kg terus dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan harga yang lebih merata dan memastikan gas bersubsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak menerimanya. (Cr5)