Blog

SUKABUMIKITA.ID – Sebuah truk pengangkut limbah kardus mengalami kecelakaan di Jalan Nasional Kiaradua – Jampangkulon, tepatnya di Kampung Pasirpiring, Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/02/2025) sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut keterangan Kepala Dusun Kebon Kacang, Agus, insiden bermula saat truk dengan nomor polisi B 9187 TYW yang dikemudikan oleh Endang Supriatna (72) terlalu menepi hingga roda belakang masuk ke gili-gili bahu jalan. Ketika berusaha kembali ke jalur utama, truk sulit dikendalikan karena perbedaan tinggi jalan, hingga akhirnya terguling.

“Sopir sempat mencoba mengendalikan truk agar bisa kembali ke jalan, tapi karena posisi jalan yang tidak rata, kendaraan malah kehilangan keseimbangan dan terguling,” jelas Agus.

Beruntung, baik sopir maupun kernetnya selamat dalam kecelakaan ini. Mereka hanya mengalami luka ringan dan segera mendapat pertolongan pertama.

“Sopir dan kernet hanya mengalami lecet ringan. Saat ini, truk masih dalam kondisi terguling dan proses evakuasi menunggu bantuan dari rekannya di Kota Sukabumi,” kata Sertu Dadan Ramdhani dari Posramil Waluran Koramil 2214/Surade.

Lalu Lintas Sempat Tersendat

Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat karena posisi truk yang menghalangi sebagian jalan. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan lebih parah.

Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi masih berlangsung. Pengendara yang melintas di jalur tersebut diimbau untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan guna menghindari kecelakaan serupa. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, turut menghadiri ekspose hasil penegakan hukum yang digelar oleh Kementerian Perdagangan RI dan Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu (19/02/2025). Acara ini berlangsung di SPBU 34.43.111 Baros, Sukabumi, yang diduga melakukan praktik kecurangan dalam takaran BBM.

Ekspose ini dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, serta Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan, Sri Astuti.

Dugaan Kecurangan Terbukti

Dalam keterangannya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya pengurangan takaran BBM di SPBU tersebut.

Investigasi yang dilakukan oleh Bareskrim Polri bersama Kementerian Perdagangan menemukan alat tambahan berupa Printed Circuit Board (PCB) yang dipasang pada empat unit pompa BBM. Alat tersebut secara ilegal mengurangi volume BBM yang diterima konsumen hingga 3% atau setara 600 ml per 20 liter.

“Kami menemukan bukti adanya alat tambahan yang mengurangi takaran BBM, menyebabkan kerugian bagi konsumen yang diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar per tahun,” ujar Budi Santoso.

Ia menegaskan bahwa praktik ini merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga melanggar hukum. Pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan kecurangan serupa.

Bareskrim Siap Tindak Tegas Pelaku

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, menyatakan bahwa kasus ini mulai terungkap setelah adanya aduan masyarakat yang diterima pada 9 Januari 2025.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa SPBU 34.43.111 Baros secara sengaja memasang PCB yang dilengkapi trafo arus listrik untuk memanipulasi takaran BBM, sehingga merugikan konsumen dalam jumlah besar.

“Kami akan mengembangkan kasus ini lebih lanjut untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dan menikmati keuntungan dari kecurangan ini,” tegas Brigjen Nunung.

Ia menambahkan bahwa tim penyelidik telah mendatangkan empat saksi ahli untuk memperkuat bukti-bukti yang ada. Berdasarkan temuan ini, tindakan SPBU tersebut melanggar Pasal 27 Jo Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Komitmen Pemerintah Melindungi Konsumen

Dengan terungkapnya kasus ini, pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan komitmennya dalam melindungi hak konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

“Kami berharap pengawasan lebih ketat terus dilakukan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di daerah lain,” ujar Budi Santoso.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat diharapkan dapat mencegah praktik kecurangan serupa dalam transaksi perdagangan, khususnya dalam distribusi bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang beroperasi di sebuah apartemen di kawasan Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara. Dua perempuan, SM (56) dan TR (29), diamankan dalam penggerebekan yang dilakukan pada Selasa (04/02/2025).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing, dalam konferensi pers yang digelar Selasa (18/2), mengungkapkan bahwa SM merupakan pelaku utama dalam kasus ini, sementara TR berperan sebagai asistennya dalam menjalankan praktik perdagangan orang tersebut.

“Dari bisnis ilegal ini, tersangka meraup keuntungan sekitar Rp100.000 hingga Rp200.000 per korban, sementara pelanggan dikenakan tarif hingga Rp2 juta untuk layanan seksual,” ujar AKBP Martuasah Tobing.

Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa dalam kurun waktu enam bulan, perputaran uang dalam bisnis haram ini mencapai hampir Rp1 miliar, yang terlihat dari aliran transaksi di rekening bank tersangka.

Puluhan Perempuan Jadi Korban

Saat dilakukan penggerebekan, polisi menemukan 16 perempuan yang diduga menjadi korban eksploitasi. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, jumlah korban ternyata bertambah menjadi 30 orang.

“Korban-korban ini awalnya dijanjikan pekerjaan halal di Jakarta, namun saat tiba, mereka justru dijebak dan dipaksa menjadi pekerja seks,” jelas Martuasah.

Modus yang digunakan tersangka adalah menawarkan jasa layanan seksual terselubung dengan kedok pijat panggilan. Selain itu, mereka juga menyamarkan aktivitas bisnis ilegal ini dengan membuka usaha warung makanan guna mengelabui petugas.

“Para korban diantar-jemput ke lokasi pelayanan, seolah-olah mereka bekerja secara profesional, padahal semuanya sudah diatur oleh sindikat ini,” tambahnya.

Barang Bukti dan Ancaman Hukuman

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk empat alat kontrasepsi, kartu ATM, uang tunai Rp500.000, serta 10 unit ponsel yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 76F Jo. Pasal 83 dan/atau Pasal 76 Jo. 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Ancaman hukuman maksimal bagi para pelaku adalah 15 tahun penjara,” tutup Martuasah.

Kasus ini kembali menjadi peringatan akan maraknya perdagangan orang dengan modus pekerjaan palsu. Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas, terutama bagi perempuan yang rentan menjadi korban eksploitasi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pengadilan Militer II-08 Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus penembakan terhadap bos penyewaan mobil yang terjadi di Rest Area KM45 Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Dalam sidang tersebut, majelis hakim mengecek berbagai barang bukti yang berkaitan dengan kejadian tragis tersebut.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, pada Selasa (18/02/2025), dipimpin oleh Hakim Ketua Letnan Kolonel Chk Arif Rachman, didampingi oleh Hakim Anggota Letnan Kolonel Chk Nanang Subeni dan Letnan Kolonel Chk Gatot Sumarjono. Oditur Militer dari Oditurat Militer II-07 Jakarta yang menangani perkara ini antara lain Mayor Chk Gori Rambe, Mayor Chk Mohammad Iswadi, dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

Dalam sidang, Hakim Ketua Arif Rachman memeriksa sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik, termasuk pakaian korban dan senjata api yang digunakan dalam penembakan tersebut. “Berikut di depan sudah ada barang bukti, mulai dari surat hingga barang, ada baju korban bos rental hingga senjata,” ujar Arif di hadapan majelis sidang.

Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan antara lain lima lembar hasil visum et repertum atas nama korban Ilyas Abdurahman dari RSUD Balaraja, serta satu lembar surat keterangan kematian korban. Selain itu, terdapat tiga lembar hasil visum et repertum atas nama Ramli dari RSCM Jakarta Pusat dan satu lembar surat izin penggunaan senjata penugasan atas nama Sertu Bah Akbar Adli.

Senjata api yang digunakan dalam kasus ini adalah pistol merek Arex Zero 2 dengan nomor seri A27258 beserta satu buah magazin. Selain itu, terdapat juga sejumlah amunisi kaliber 9 mm, pakaian milik tersangka, serta foto mobil yang terlibat dalam insiden tersebut, yakni Honda Brio berwarna merah dengan nomor polisi B 2696 KZO dan Daihatsu Sigra hitam bernomor polisi B 1354 HKW.

Hakim juga menyoroti asal-usul kendaraan yang terkait dengan kasus ini. Dalam persidangan, terdakwa 2 Akbar menyatakan bahwa mobil Sigra berasal dari seseorang bernama Bambang. Hakim kemudian mengonfirmasi pernyataan tersebut kepada terdakwa 1, Bambang Apri Atmojo, yang mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut dibeli dari seseorang bernama Hendri di wilayah Tangerang.

“Mobil Sigra dari siapa?” tanya Hakim Ketua Arif.

“Siap, dari Saudara Bambang,” jawab terdakwa Akbar.

“Benar Saudara Bambang?” tanya Hakim lagi.

“Iya, informasi dari kami, mobil itu dibeli dari Hendri. Kami saat itu tidak tahu lokasi pastinya, tapi berada di wilayah Tangerang, Hendri yang menentukan lokasinya,” jawab Bambang.

Tiga oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, Sersan Satu Akbar Adli, dan Sersan Satu Rafsin Hermawan. Mereka didakwa melakukan penadahan terhadap kendaraan yang digunakan dalam insiden penembakan.

Selain itu, dua terdakwa, yakni Bambang Apri Atmojo dan Akbar Adli, juga menghadapi dakwaan tambahan berupa pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sidang yang dimulai pukul 09.10 WIB ini berjalan dengan lancar, dan majelis hakim terus menggali keterangan dari para terdakwa terkait kronologi kejadian serta keterlibatan masing-masing pihak. (Cr5)