Sukabumikita.id

Blog

  • Sejarah Indonesia Ditulis Ulang, Fadli Zon: Penulisan Ulang Butuh Rp9 Miliar

    Sejarah Indonesia Ditulis Ulang, Fadli Zon: Penulisan Ulang Butuh Rp9 Miliar

    SUKABUMIKITA.ID Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia telah berjalan sejak Januari 2025, dengan total anggaran sebesar Rp9 miliar. Saat ini, progres penyusunan tersebut sudah melampaui 50 persen.

    “Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar. Enggak banyak sih,” ujar Fadli, dikutip dari media nasional, Senin (26/05/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proyek penulisan ulang ini bertujuan untuk menghadirkan buku sejarah nasional yang menjadi bahan pembelajaran resmi di sekolah-sekolah.

    Ia berharap sejarah kembali menjadi mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, seperti halnya mata pelajaran US History di Amerika Serikat.

    “Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat kita, rakyat kita itu mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” ujarnya.

    Fadli menyoroti pentingnya membangun narasi sejarah yang lebih positif, mencakup kontribusi dan capaian para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Ia menilai, selama 26 tahun terakhir, Indonesia belum pernah menulis ulang sejarah secara menyeluruh.

    “Kalau dicari kekurangan para pemimpin pasti ada, tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin menyampaikan apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, Pak Harto, sampai masa Pak Jokowi,” tegasnya.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli memaparkan bahwa buku sejarah tersebut akan terdiri dari 11 jilid yang mencakup periode penting dan kompleksitas perjalanan bangsa.

    Berikut 11 Jilid Penulisan Sejarah Indonesia:

    1. Sejarah Awal Nusantara

    2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina

    3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah

    4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi

    5. Respons terhadap Penjajahan

    6. Pergerakan Kebangsaan

    7. Perang Kemerdekaan Indonesia

    8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi

    9. Orde Baru (1967–1998)

    10. Era Reformasi (1999–2024)

    11. Faktaneka dan Indeks

    Fadli memastikan bahwa penyusunan sejarah ini dilakukan dengan melibatkan para sejarawan dan akademisi yang kompeten di bidangnya, agar menghasilkan narasi sejarah yang berimbang, ilmiah, dan membangun kesadaran kebangsaan. (Cr5)

  • BPH Bongkar Praktik Kartel Haji, Janji Evaluasi dan Penurunan Ongkos Ibadah

    BPH Bongkar Praktik Kartel Haji, Janji Evaluasi dan Penurunan Ongkos Ibadah

    SUKABUMIKITA.ID Badan Penyelenggara Haji (BPH) secara terbuka mengakui adanya praktik kartel dalam pengelolaan ibadah haji, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

    Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya akan membersihkan praktik tersebut demi memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berkeadilan kepada jemaah calon haji.

    “Memang ada fakta bahwa pengelolaan haji itu ada kartel, dan ini selalu kami ingatkan. Praktik kartel ini yang harus dibersihkan,” kata Dahnil saat melepas 423 jemaah calon haji kloter 13 asal Sumatera Barat di Kota Padang, dikutip dari media nasional, Senin (26/05/2025).

    Menurut Dahnil, hal ini menjadi perhatian serius karena pada musim haji 2026, BPH akan mengambil alih penuh penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Pembersihan praktik kartel menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan haji yang bebas dari korupsi dan praktik bisnis tertutup.

    Dahnil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan haji dilakukan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah konkret yang sedang dikaji BPH adalah pemangkasan durasi ibadah haji hingga 10 hari, dari 41 hari menjadi 31 hari.

    “Jika durasi dipersingkat, biaya juga bisa ditekan. Ini semua merupakan amanah Presiden agar ongkos haji bisa lebih ringan,” jelas Dahnil.

    Selain itu, BPH juga tengah mengupayakan agar pesawat yang digunakan jemaah tidak lagi kosong saat kembali ke Indonesia, melainkan bisa mengangkut wisatawan atau logistik dari Arab Saudi. Model ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung jemaah.

    BPH Kaji Penurunan Biaya Haji

    Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) masih berpeluang untuk diturunkan. “Setelah kami kaji selama tujuh bulan terakhir, masih sangat memungkinkan Bipih itu kembali diturunkan,” ujarnya.

    Saat ini, pemerintah dan BPH bersama instansi terkait tengah mematangkan rencana penurunan ongkos haji. Bahkan, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memperkirakan biaya haji ideal maksimal berada di angka Rp 85 juta, dan masih bisa ditekan lebih jauh apabila Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat direalisasikan.

    BPH memastikan musim haji 1446 H/2025 menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil menilai, selama ini pengelolaan haji di Tanah Air masih berperan seperti event organizer yang hanya fokus pada aspek ritual.

    Ke depan, BPH ingin mengembangkan ibadah haji sebagai instrumen ekonomi dan kebangsaan. Hal ini selaras dengan tiga visi utama BPH, yaitu:

    1. Sukses Ritual

    2. Sukses Ekosistem Ekonomi Haji

    3. Sukses Peradaban dan Keadaban Haji

    “BPH ingin membangun ekosistem haji yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kebangsaan. Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagian dari pembangunan peradaban,” kata Dahnil. (Cr5)

  • Mendag RI dan Singapura Bahas Penguatan Perdagangan dan Stabilitas Ekonomi Kawasan

    Mendag RI dan Singapura Bahas Penguatan Perdagangan dan Stabilitas Ekonomi Kawasan

    SUKABUMIKITA.ID Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Gan Kim Yong, dalam rangka memperkuat hubungan dagang serta menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, dan menjadi forum strategis dalam merespons tantangan ekonomi global.

    “Saya berharap Indonesia dan Singapura terus meningkatkan kerja sama di sektor perdagangan. Hubungan kedua negara selama ini telah berjalan baik dan saling menguntungkan,” ujar Budi dalam keterangan resminya yang dikutip dari Antara, Senin (26/05/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu penting, antara lain:

    • Rencana penyelenggaraan kembali Annual Ministerial Dialogue (AMD) Indonesia–Singapura yang dijadwalkan berlangsung di Labuan Bajo, NTT, tahun ini.

    • Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P) yang diusulkan Singapura.

    • WTO moratorium bea masuk atas transmisi elektronik yang masa berlakunya menjadi sorotan negara-negara anggota.

    • Isu tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) yang memicu ketegangan global.

    Budi menyampaikan bahwa Indonesia tetap konsisten mendukung sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Terkait usulan kerja sama FIT-P, Indonesia masih akan mempelajari lebih lanjut dokumen proposal tersebut secara menyeluruh.

    Indonesia Pilih Jalur Diplomasi, Tak Ambil Langkah Retaliasi

    Terkait ketegangan dagang dengan AS, Mendag menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah retaliasi. Sebaliknya, pemerintah memilih jalur diplomasi dan dialog konstruktif untuk menyelesaikan perbedaan pandangan perdagangan.

    “Indonesia membuka ruang dialog yang konstruktif dengan AS. Ini adalah pendekatan terbaik dalam menghadapi perselisihan dagang,” tegas Budi.

    Fokus Perkuat Ekonomi dan Dorong UMKM Go Global

    Mendag juga menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, terutama melalui:

    • Mendorong ekspor UMKM

    • Diversifikasi pasar ekspor ke luar pasar tradisional

    • Pengamanan pasar dalam negeri melalui instrumen trade remedies

    🇸🇬 Singapura Ajak Indonesia Gabung FIT-P dan JSI e-Commerce

    Menteri Gan Kim Yong menyampaikan apresiasinya atas hubungan bilateral yang telah lama terjalin erat antara Indonesia dan Singapura. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    “Singapura mengundang Indonesia untuk bergabung dalam program Future of Investment and Trade Partnership (FIT-P) dan Joint Statement Initiative (JSI) e-Commerce guna memperkuat kerja sama regional,” ujar Gan. (Cr5)

  • Markas Kodim 1307/Poso Terbakar Hebat, Penyebab Masih Misterius

    Markas Kodim 1307/Poso Terbakar Hebat, Penyebab Masih Misterius

    SUKABUMIKITA.ID – Kebakaran hebat melanda Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1307/Poso, Senin malam (26/05/2025). Kobaran api yang melalap bagian depan bangunan markas terekam jelas dalam sejumlah video yang beredar luas di media sosial.

    Dalam video tersebut, terlihat api membubung tinggi dan asap pekat mengepul dari area depan markas. Sejumlah warga yang melintas tampak panik dan berteriak, bergegas menjauh karena khawatir akan adanya ledakan dari dalam bangunan militer tersebut.

    “Cepat minggir! Jangan dekat-dekat, takut meledak!” teriak seorang warga dalam salah satu video amatir yang viral.

    Suasana mencekam terlihat menyelimuti kawasan sekitar Kodim. Lampu kendaraan warga yang melintas ikut menerangi kepulan asap di malam hari. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran, dan apakah terdapat korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini.

    Belum Ada Keterangan Resmi

    Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kodim 1307/Poso maupun Korem 132/Tadulako mengenai kronologi kejadian, dampak kerusakan, ataupun dugaan awal penyebab kebakaran. (Cr5)

  • Hari ini 26 Mei 2025, Rupiah Kembali Melemah ke Rp 16.249 per Dolar AS

    Hari ini 26 Mei 2025, Rupiah Kembali Melemah ke Rp 16.249 per Dolar AS

    SUKABUMIKITA.ID Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali ditutup melemah pada perdagangan Senin (26/5/2025), di tengah kekhawatiran pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama.

    Rupiah ditutup melemah sebesar 31,5 poin (0,19%) ke level Rp 16.249 per dolar AS, setelah sebelumnya sempat menguat signifikan ke Rp 16.217,5 pada Jumat (23/05/2025).

    Menurut analis mata uang Ibrahim Assuaibi, pelemahan ini disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan The Fed serta situasi fiskal AS yang terus memburuk. Ia menyoroti penjualan obligasi pemerintah AS yang terus berlangsung sebagai respons pasar terhadap meningkatnya utang negara tersebut.

    “Kashkari dari The Fed memperingatkan risiko stagflasi dan menyatakan kecil kemungkinan suku bunga berubah pada September. Ini menambah tekanan pada mata uang pasar berkembang, termasuk rupiah,” ujar Ibrahim.

    ❗ Ancaman Tarif Trump Bikin Pasar Cemas

    Sentimen negatif juga datang dari sikap Presiden AS Donald Trump, yang kembali mengancam tarif 50% terhadap Uni Eropa. Meski kemudian ia mengumumkan penundaan tarif hingga awal Juli, ketidakpastian kebijakan dagang Trump dinilai membuat pelaku pasar waspada.

    “Pernyataan Trump yang berubah-ubah menjadi faktor penggerak volatilitas pasar global tahun ini,” lanjut Ibrahim. Ia juga mencatat ancaman Trump untuk mengenakan tarif terhadap impor telepon pintar, yang semakin memperkeruh sentimen investor.

    Namun di sisi lain, ada sedikit angin segar dari kabar negosiasi nuklir AS-Iran. Trump menyebut telah mengadakan pembicaraan “sangat baik” dengan pejabat Iran dalam perundingan akhir pekan. Jika terjadi kemajuan, maka peluang pelonggaran sanksi terhadap Iran terbuka kembali.

    📈 APBN Surplus, Sinyal Positif dari Dalam Negeri

    Di tengah tekanan global, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencatat surplus sebesar Rp 4,3 triliun hingga akhir April 2025. Surplus ini setara 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan menjadi titik balik setelah tiga bulan sebelumnya mengalami defisit beruntun.

    Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara mencapai Rp 810,5 triliun, tumbuh lebih cepat dibanding belanja yang terealisasi Rp 806,2 triliun. Namun secara tahunan, pendapatan negara masih terkontraksi 12,4%, dengan penerimaan perpajakan turun 8,7% dan PNBP merosot hingga 24,7%.

    Ibrahim menilai bahwa surplus ini merupakan sinyal perbaikan, meskipun tekanan global tetap menjadi faktor dominan terhadap nilai tukar rupiah ke depan.

    “Untuk perdagangan besok, rupiah diperkirakan masih fluktuatif namun cenderung melemah di kisaran Rp 16.240Rp 16.300,” pungkasnya. (Cr5)

  • Smartphone Rp 2 Jutaan Terbaik? Oppo A58 Layak Masuk Daftar

    Smartphone Rp 2 Jutaan Terbaik? Oppo A58 Layak Masuk Daftar

    SUKABUMIKITA.ID Oppo kembali menarik perhatian pasar smartphone tanah air dengan menghadirkan Oppo A58, yang pada Mei 2025 dibanderol mulai dari Rp 2.139.000. Meski tergolong ponsel entry-level, Oppo A58 hadir dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk penggunaan sehari-hari.

    Mulai dari desain modern, kamera beresolusi tinggi, hingga baterai tahan lama, Oppo A58 disebut sebagai pilihan ideal bagi pengguna yang mencari smartphone dengan fitur lengkap namun tetap ramah di kantong.

    Desain Modern dan Ringan

    Oppo A58 mengusung layar 6,72 inci dengan bezel tipis yang memberikan kesan premium, meskipun bodinya masih berbahan plastik. Beratnya hanya 192 gram, membuat ponsel ini nyaman digenggam. Lapisan belakang tahan sidik jari juga menambah kenyamanan penggunaan tanpa casing tambahan.

    Tersedia dalam dua varian warna menarik, Glowing Black dan Dazzling Green, Oppo A58 tampil stylish dan kekinian, cocok untuk pengguna muda yang memperhatikan estetika perangkat.

    Layar Full HD+ yang Nyaman di Mata

    Smartphone ini dibekali layar Full HD+ (2400×1080) dengan tingkat kecerahan hingga 680 nits saat digunakan di luar ruangan. Meski hanya mendukung refresh rate 60Hz, tampilannya tetap tajam dan nyaman untuk aktivitas seperti browsing, streaming, maupun media sosial.

    Performa Andal untuk Kebutuhan Harian

    Didukung prosesor MediaTek Helio G85 dan RAM 6GB, Oppo A58 mampu menjalankan aplikasi harian dengan lancar. Penyimpanan internalnya sebesar 128GB, masih bisa diperluas hingga 1TB lewat kartu MicroSD.

    Ponsel ini menjalankan sistem operasi ColorOS 13 berbasis Android 13, dengan antarmuka yang intuitif. Fitur keamanan seperti sensor sidik jari di tombol power dan pengenalan wajah juga bekerja cepat dan responsif.

    Kamera 50MP yang Cukup Andal

    Untuk kebutuhan fotografi, Oppo A58 dibekali kamera belakang ganda, yakni kamera utama 50MP dan sensor Mono 2MP untuk kondisi minim cahaya. Kamera depan 8MP cukup baik untuk selfie dan video call.

    Hasil foto tampil jernih dan detail, meski saturasi warnanya terkadang terlalu mencolok karena fitur AI yang aktif secara otomatis.

    Baterai 5.000 mAh + Pengisian Cepat

    Daya tahan menjadi salah satu keunggulan Oppo A58. Baterai 5.000 mAh yang dibawanya mampu mendukung aktivitas seharian bahkan lebih. Tak hanya itu, fitur SUPERVOOC 33W memungkinkan pengisian dari kosong hingga penuh hanya dalam waktu sekitar 67 menit.

    Dengan semua kelebihan ini, Oppo A58 menjadi opsi menarik di kelas harga terjangkau, khususnya bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara performa, desain, dan daya tahan baterai. (Cr5)

  • Renovasi Stadion Suryakencana Sukabumi Disorot DPRD, Komisi III Siap Kawal

    Renovasi Stadion Suryakencana Sukabumi Disorot DPRD, Komisi III Siap Kawal

    SUKABUMIKITA.ID Rencana Pemerintah Kota Sukabumi untuk merenovasi Stadion Suryakencana menjadi stadion bertaraf nasional mendapat dukungan dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Fajar Kontara, menyatakan sikap positif terhadap program prioritas tersebut yang merupakan bagian dari janji kampanye Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.

    “Saya tentu mendukung program prioritas ini karena memang sudah menjadi janji kampanye. Daripada membangun stadion baru, lebih baik meng-upgrade fasilitas olahraga yang sudah ada namun selama ini kurang terurus,” ujar Fajar, Senin (26/05/25).

    Sebagai penggiat olahraga, Fajar mengapresiasi langkah pemerintah yang memberi perhatian serius terhadap infrastruktur olahraga. Namun ia juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait rencana renovasi.

    Pertama, Fajar menekankan pentingnya menjaga fungsi utama stadion sebagai sarana olahraga setelah renovasi rampung.

    “Jangan sampai setelah selesai dibangun malah digunakan untuk kegiatan non-olahraga, seperti konser musik yang berisiko merusak rumput dan fasilitas lainnya,” tegasnya.

    Ia juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada sepak bola semata, tetapi juga memberikan dukungan untuk cabang olahraga lainnya.

    Fajar menilai, bila pengelolaan pasca-renovasi dilakukan secara profesional, Stadion Suryakencana bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.

    “Kami berharap renovasi ini bisa segera terealisasi dan mampu mendongkrak PAD Kota Sukabumi. Selama ini, pajak dan retribusi dari fasilitas olahraga belum memberikan kontribusi signifikan,” ujarnya.

    Mengenai pembiayaan, ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup. Oleh karena itu, ia mendorong agar Wali Kota menggandeng investor untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

    “Saya yakin dengan latar belakang Pak Wali sebagai pengusaha, beliau punya jejaring untuk menarik investor dari luar Sukabumi agar bersedia menanamkan modalnya di kota ini,” tambahnya.

    Fajar menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses renovasi hingga pemanfaatan stadion.

    “Fungsi kami adalah mengawasi dari hulu ke hilir. Tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemanfaatannya agar benar-benar berdampak bagi masyarakat dan pendapatan daerah,” pungkasnya.

  • Stadion Surya Kencana Sukabumi Bakal Disulap Jadi Stadion Nasional

    Stadion Surya Kencana Sukabumi Bakal Disulap Jadi Stadion Nasional

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi bersiap melakukan langkah besar dalam dunia olahraga. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengumumkan rencana ambisius untuk merenovasi Stadion Surya Kencana agar memenuhi standar nasional.

    Dalam keterangannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa renovasi ini bukan sekadar peningkatan infrastruktur, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangkitkan semangat olahraga masyarakat, khususnya sepak bola, Senin (26/05/2025).

    “Stadion Surya Kencana memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kegiatan olahraga di Sukabumi. Dengan peningkatan fasilitas, kami berharap dapat melahirkan lebih banyak atlet berbakat dan menggelar event olahraga berskala nasional hingga internasional,” ujar Ayep Zaki.

    Tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, Pemkot Sukabumi juga akan membentuk badan pengelola profesional dalam bentuk perusahaan bernama PT Perssi. Perusahaan ini akan bertugas mengelola dan mengoperasikan stadion secara profesional, efisien, dan transparan.

    “PT Perssi akan menjadi wadah manajemen yang mengatur operasional stadion secara profesional, efisien, dan transparan,” tambah Wali Kota.

    Renovasi dan pembentukan badan pengelola ini diharapkan menjadikan Stadion Surya Kencana sebagai ikon baru olahraga di Sukabumi, serta memperkuat posisi kota ini dalam peta persepakbolaan nasional. (Cr5)

  • Polda Metro Jaya Tangkap 17 Orang Terkait Pendudukan Lahan BMKG di Tangsel

    Polda Metro Jaya Tangkap 17 Orang Terkait Pendudukan Lahan BMKG di Tangsel

    SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 17 orang diamankan aparat Polda Metro Jaya dalam operasi penertiban terhadap penguasaan lahan milik BMKG yang diduga dilakukan secara ilegal oleh ormas GRIB Jaya di wilayah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

    Penangkapan berlangsung pada Sabtu (24/05/2025) sore, dengan 426 personel bersenjata lengkap diturunkan untuk mengamankan lokasi. Dari 17 orang tersebut, 11 di antaranya merupakan anggota ormas GRIB Jaya, termasuk Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel, serta 6 orang lainnya mengaku sebagai ahli waris lahan.

    Polisi juga membongkar satu bangunan permanen yang dijadikan posko ormas berlambang garuda bersayap merah, serta meratakan plang bertuliskan “Tanah Milik Ahli Waris” yang sebelumnya berdiri di lokasi. Plang tersebut mengacu pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pdt/2020, meski masih menjadi sengketa hukum.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk komitmen negara melawan premanisme.

    “Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir. Tidak ada ruang untuk segala bentuk aktivitas premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tegasnya.

    Dari hasil penyelidikan, diketahui para terduga pelaku menyewakan lahan negara kepada pihak ketiga, seperti pengusaha kuliner dan pedagang hewan kurban. Salah satu pengusaha pecel lele dipungut Rp 3,5 juta per bulan, sementara pedagang hewan kurban dikenakan Rp 22 juta.

    Uang hasil pungutan liar itu ditransfer langsung ke rekening pribadi oknum Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel, berinisial Y, yang kini telah diamankan polisi.

    “Dua korban ini langsung mentransfer kepada saudara Y, Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel,” ujar Kombes Ade Ary.

    BACA JUGA: BMKG Laporkan Ormas GRIB Jaya ke Polisi atas Dugaan Kuasai Lahan 12 Hektare

    Selain membongkar posko, polisi juga menyita barang bukti, termasuk:

    • Atribut ormas

    • Kupon parkir dan rekapan setoran

    • Senjata tajam berupa bambu berpaku

    • Bukti transfer pungutan liar

    Tindakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut laporan resmi BMKG kepada Polda Metro Jaya, terkait dugaan:

    • Penguasaan lahan tanpa hak

    • Penggelapan hak atas barang tidak bergerak

    • Kekerasan bersama terhadap orang dan barang

  • Menteri ATR/BPN Sesalkan Aksi Ormas GRIB Jaya Duduki Lahan Milik BMKG

    Menteri ATR/BPN Sesalkan Aksi Ormas GRIB Jaya Duduki Lahan Milik BMKG

    SUKABUMIKITA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turut angkat bicara terkait polemik pendudukan lahan milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat GRIB Jaya.

    Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/05/2025), Nusron menyayangkan tindakan ormas tersebut yang secara sepihak mengklaim dan menduduki lahan negara.

    “Pertama, sangat disayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh ormas tersebut,” ujar Nusron.

    Ia menegaskan bahwa klaim yang menyebut lahan itu milik ahli waris belum terbukti secara hukum. Pemerintah, dalam hal ini BPN, akan melakukan verifikasi status lahan lebih lanjut, terutama karena menyangkut Barang Milik Negara (BMN).

    “Masalah ini masih sebatas dugaan. Belum ada pembuktian. Karena itu, kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara,” kata Nusron.

    BACA JUGA: BMKG Laporkan Ormas GRIB Jaya ke Polisi atas Dugaan Kuasai Lahan 12 Hektare

    Menurutnya, selama tanah tersebut masih tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), maka tanah itu tetap dianggap sebagai aset negara.

    Diketahui sebelumnya, BMKG melaporkan enam orang terkait dugaan pendudukan lahan negara seluas 127.780 meter persegi atau sekitar 12 hektare. Mereka adalah J, H, AV, K, B, dan MY. Laporan resmi dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 3 Februari 2025.

    Pihak pelapor menjelaskan bahwa para terlapor memasang plang di atas lahan tersebut dengan keterangan bahwa tanah dalam penguasaan ahli waris. Tindakan itu dilakukan sejak Januari 2024.

    Sebelum menempuh jalur hukum, BMKG sudah dua kali melayangkan somasi, namun tidak diindahkan. Bahkan, ormas GRIB Jaya disebut-sebut menuntut uang sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk menarik massa dari lokasi proyek pembangunan Gedung Arsip BMKG.

    BMKG kemudian melaporkan kasus tersebut dengan sangkaan pasal berlapis, yaitu:

    • Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin,

    • Pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak, dan

    • Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama terhadap orang atau barang.

    Pihak kepolisian kini tengah mendalami laporan tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. (Cr5)