Sukabumikita.id

Blog

  • Emil Dardak: Program UMKM Jawa Timur Sudah Paripurna, Termasuk Fasilitasi Digitalisasi

    Emil Dardak: Program UMKM Jawa Timur Sudah Paripurna, Termasuk Fasilitasi Digitalisasi

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong penguatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hingga September 2025, tercatat lebih dari 10 ribu UMKM di Jawa Timur telah mendapatkan pendampingan literasi digital, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan toko modern.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu upaya konkret Pemprov Jatim dalam mendukung UMKM agar lebih kompetitif di era digital.

    “Semua program untuk UMKM di Jatim sudah paripurna, apalagi DPRD sudah menyetujui dana bergulir dengan tambahan signifikan bagi UMKM, angkanya mencapai ratusan miliar,” ujar Emil Dardak, dikutip dari Antara saat melakukan kunjungan kerja ke Situbondo, Selasa (09/09).

    Fasilitasi Pemasaran Digital UMKM

    Emil menuturkan, pemerintah tidak hanya memberikan pendampingan literasi digital, tetapi juga memfasilitasi pemasaran produk secara online. Mulai dari penyusunan strategi digital marketing hingga pembuatan foto dan video produk agar lebih menarik di pasaran.

    Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim melibatkan anak-anak muda dengan keahlian digitalisasi untuk mendampingi UMKM. Mereka membantu pelaku usaha agar mampu memasarkan produk dengan lebih efektif melalui platform digital.

    “Jadi Pemprov Jatim sudah memfasilitasi semuanya untuk penguatan produk UMKM. Mulai dari produknya harus unggul, pemasarannya tepat sasaran, serta dukungan pembiayaan,” tambah Emil.

    Daya Saing UMKM di Era Digital

    Pendampingan literasi digital ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang teknologi digital, sekaligus memperkuat daya saing mereka dalam menghadapi era transformasi digital.

    Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis UMKM, sekaligus mendukung visi Jawa Timur sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia.

    Dengan adanya program ini, Pemprov Jatim optimistis UMKM di daerahnya tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. (Cr5)

  • Tren Positif, Investasi Kota Sukabumi Capai Rp918,9 Miliar hingga Agustus 2025

    Tren Positif, Investasi Kota Sukabumi Capai Rp918,9 Miliar hingga Agustus 2025

    SUKABUMIKITA.ID – Pertumbuhan investasi di Kota Sukabumi terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat telah menembus Rp918,9 miliar.

    Data tersebut dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi. Kepala Bidang Penanaman Modal, Teten Agus Sugihan, mengatakan capaian ini memberi dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. “Alhamdulillah, perkembangan investasi di Kota Sukabumi tergolong tumbuh dengan baik,” ujar Teten, Rabu (10/09/2025).

    21 Ribu Tenaga Kerja Terserap

    Berdasarkan catatan DPMPTSP, hingga kini 21.133 tenaga kerja telah terserap dari 8.358 perusahaan yang beroperasi di Kota Sukabumi. Perusahaan tersebut terdiri dari 7.066 usaha mikro, 1.199 usaha kecil, 52 usaha menengah, dan 41 usaha besar. “Masuknya investasi tentu berdampak pada perekrutan tenaga kerja, meskipun jumlahnya masih terbatas,” kata Teten.

    Kemudahan Perizinan Lewat OSS

    Untuk menjaga tren positif ini, DPMPTSP terus mendorong promosi potensi daerah serta memberikan kemudahan layanan perizinan. Pemerintah Kota Sukabumi juga meyakinkan para investor bahwa daerah ini layak dijadikan destinasi investasi.

    “Kami lakukan pendampingan perizinan. Selain itu, sistem OSS (Online Single Submission) yang sudah terintegrasi secara nasional memudahkan para pelaku usaha. Mereka bisa mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja,” jelas Teten.

    Bacile Jadi Wilayah Paling Prospektif

    Dari tujuh kecamatan yang ada, tiga wilayah dinilai memiliki prospek investasi paling besar, yakni Baros, Cibeureum, dan Lembursitu atau dikenal dengan singkatan Bacile. Ketiga wilayah tersebut memiliki ketersediaan lahan lebih luas dibanding kecamatan lainnya.

    Namun, Teten menegaskan bahwa investasi di Sukabumi dibatasi hanya untuk industri non-polutan serta industri pengolahan skala kecil dan menengah.

    Kondisi tersebut membuat sektor jasa dan perdagangan, termasuk properti, masih menjadi dominasi utama dalam profil investasi Kota Sukabumi. “Investasi kita memang lebih banyak pada sektor jasa dan perdagangan, salah satunya properti,” pungkasnya. (Cr5)

  • Google Resmi Rilis Mode AI dalam Bahasa Indonesia, Pengalaman Pencarian Jadi Lebih Natural

    Google Resmi Rilis Mode AI dalam Bahasa Indonesia, Pengalaman Pencarian Jadi Lebih Natural

    SUKABUMIKITA.ID – Google kembali membuat gebrakan besar di dunia pencarian digital. Mulai hari ini, Mode AI di Google Search resmi mendukung lebih banyak bahasa, termasuk Hindi, Indonesia, Jepang, Korea, dan Portugis Brasil.

    Langkah ini menandai upaya serius Google untuk menghadirkan pengalaman pencarian berbasis kecerdasan buatan yang lebih inklusif dan relevan secara global. Bagi pengguna di Indonesia, hal ini berarti interaksi dengan chatbot AI Google kini lebih natural, kontekstual, dan bermanfaat dalam bahasa sehari-hari.

    Ekspansi Global dalam Waktu Singkat

    Dikutip dari Engadget, Selasa (09/09/2025), perluasan ini bukanlah langkah mendadak. Sejak Mei lalu, Google telah mempercepat distribusi Mode AI, dimulai dari Amerika Serikat, lalu merambah ke Inggris dan India. Padahal, fitur ini baru diuji coba secara publik dua bulan sebelumnya.

    Kecepatan ekspansi ini menunjukkan keseriusan Google dalam mengintegrasikan AI ke dalam pencarian, bukan sekadar pelengkap, tetapi inti dari pengalaman baru pengguna.

    Gemini 2.5 Pro dan Pencarian Mendalam

    Pada Juli lalu, Google menambahkan fitur baru pada Mode AI, termasuk dukungan Gemini 2.5 Pro dan Pencarian Mendalam. Kombinasi keduanya membuat jawaban lebih akurat, kompleks, dan kontekstual dalam sekali pencarian.

    Hingga bulan lalu, Mode AI sudah hadir di 180 negara, tetapi terbatas dalam bahasa Inggris. Kini, dengan dukungan bahasa lokal, jutaan pengguna non-Inggris bisa merasakan langsung kecanggihan teknologi ini.

    Fokus pada Konteks Lokal

    Hema Budaraju, VP Manajemen Produk Penelusuran Google, menegaskan bahwa membangun pencarian global tidak sekadar soal terjemahan.

    Menurutnya, Google perlu memahami konteks lokal, budaya informasi, serta cara pengguna berinteraksi dengan data. Dengan kemampuan multimoda dan penalaran canggih dari Gemini 2.5, Mode AI kini bisa memahami bahasa secara lebih intuitif sehingga hasil pencarian lebih relevan di setiap bahasa.

    Dampak bagi Penerbit dan Kreator Konten

    Di balik inovasi ini, terdapat dinamika menarik. Google menyebut lalu lintas ke situs web dari Penelusuran tetap “stabil” sejak hadirnya AI Overviews, meski dalam dokumen pengadilan mereka mengakui web terbuka sedang mengalami penurunan pesat.

    Hal ini menimbulkan dilema baru bagi penerbit dan kreator digital. Di satu sisi, ekspansi Mode AI membuka peluang menjangkau audiens global. Namun di sisi lain, persaingan makin ketat karena AI menyajikan informasi langsung di hasil pencarian tanpa mengarahkan pengguna ke situs web. (Cr5)

  • Agus Samsul Soroti Perbedaan Data Kerugian BUMD Sukabumi: LPJ Catat Rp19 Miliar, Wali Kota Sebut Rp150 Miliar

    Agus Samsul Soroti Perbedaan Data Kerugian BUMD Sukabumi: LPJ Catat Rp19 Miliar, Wali Kota Sebut Rp150 Miliar

    SUKABUMIKITA.ID – Polemik mengenai kondisi keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Sukabumi kembali mencuat. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Sukabumi, Ir. Agus Samsul, secara terbuka mempertanyakan pernyataan Wali Kota Sukabumi yang menyebut akumulasi kerugian BUMD mencapai Rp150 miliar.

    Menurut Agus, angka tersebut sangat berbeda dengan data resmi dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota Sukabumi tahun 2024 yang telah disampaikan ke DPRD. Dalam dokumen tersebut, total kerugian BUMD justru tercatat tidak sampai Rp19 miliar.

    “Pernyataan Wali Kota Sukabumi tentang kerugian BUMD sebesar Rp150 miliar patut dipertanyakan. LPJ Wali Kota, yang kemungkinan sudah diaudit, menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni kurang dari Rp19 miliar,” tegas Agus Samsul, Rabu (10/09/2025).

    Detail Data Kerugian BUMD

    Agus merinci, dalam laporan tersebut tercatat kerugian PDAM sebesar Rp9,8 miliar dan PD Waluya Rp8,9 miliar. Bahkan, setelah memperhitungkan penyertaan modal pemerintah daerah senilai Rp7,5 miliar, angka total kerugian tetap tidak mendekati Rp150 miliar.

    Perbedaan mencolok antara pernyataan Wali Kota dan data resmi ini, menurut Agus, menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi dan akurasi pengelolaan BUMD.

    “Kita perlu tahu secara detail bagaimana pengelolaan BUMD dilakukan dan apa penyebab perbedaan angka kerugian tersebut. Transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan agar publik tidak bingung dan DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan benar,” ujarnya.

    DPRD Desak Klarifikasi dan Audit

    Agus menegaskan, jika angka Rp150 miliar benar adanya, publik berhak mengetahui komposisi detail kerugian tersebut. Namun, jika angka itu keliru atau hanya pernyataan umum tanpa basis data yang jelas, hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    Atas dasar itu, Fraksi PKB berencana meminta klarifikasi langsung dari Wali Kota Sukabumi serta pihak terkait, termasuk manajemen BUMD.

    “Kami akan meminta klarifikasi dari Wali Kota Sukabumi dan pihak terkait untuk memahami penyebab perbedaan angka kerugian tersebut. Jangan sampai pernyataan yang beredar di publik justru menimbulkan kebingungan baru,” tambahnya.

    Agus juga mendorong agar DPRD tidak berhenti pada klarifikasi semata, melainkan melakukan investigasi mendalam terkait tata kelola BUMD, mulai dari manajemen, sistem pengawasan, hingga kebijakan penyertaan modal. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Dorong KIM Tingkatkan Kapasitas Melawan Hoaks dan Lindungi Data Pribadi

    Pemkot Sukabumi Dorong KIM Tingkatkan Kapasitas Melawan Hoaks dan Lindungi Data Pribadi

    SUKABUMIKITA.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi terus memperkuat keberadaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau publik hingga tingkat kelurahan.

    Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, melalui Pranata Humas, Sri Siswanti, menjelaskan bahwa KIM merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara mandiri, kreatif, dan partisipatif.

    Landasan hukumnya mengacu pada Permenkominfo RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010. “Fungsinya bukan sekadar menyebarkan informasi, tapi juga menjadi ruang edukasi dan pemberdayaan warga,” ujar Wanti, Rabu (10/09/2025).

    KIM Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah

    Menurut Wanti, KIM berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan program kerja, kegiatan, serta capaian pembangunan. Jejaring KIM sendiri sudah terbentuk di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi.

    Selain menyalurkan informasi, KIM juga berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah, sehingga aspirasi masyarakat dapat diteruskan ke pemerintah daerah secara lebih efektif.

    Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital

    Untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, Diskominfo Kota Sukabumi secara rutin memberikan pembekalan dan pelatihan, di antaranya:

    • EdukAsyik Literasi Digital

    • Training of Trainer (ToT)

    • Edukasi Komunikasi Antarpribadi

    Dalam kegiatan terbaru, sebanyak 30 peserta perwakilan KIM se-Kota Sukabumi mendapat materi mengenai komunikasi antarpribadi, empat pilar literasi digital, strategi melawan hoaks, serta keamanan data pribadi.

    “Dengan bekal ini, KIM diharapkan mampu menjadi agen literasi digital yang bisa mendampingi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah informasi,” jelas Wanti.

    Komunikasi Publik Lebih Transparan dan Inklusif

    Melalui penguatan peran KIM, komunikasi publik di Kota Sukabumi diharapkan berjalan lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. “Optimalisasi peran KIM menjadi bagian dari komitmen Pemkot Sukabumi dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat,” pungkas Wanti. (Cr5)

  • BPS Catat Inflasi Kota Sukabumi 3,54 Persen, Tertinggi di Jabar Tahun Ini

    BPS Catat Inflasi Kota Sukabumi 3,54 Persen, Tertinggi di Jabar Tahun Ini

    SUKABUMIKITA.ID – Kota Sukabumi mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,54 persen pada Agustus 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat, menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi. Sebagai perbandingan, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bandung dengan catatan hanya 1,46 persen.

    Kepala BPS Kota Sukabumi, Dani Jaelani, menjelaskan bahwa inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. “Kelompok dengan inflasi tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,67 persen, disusul pendidikan 5,5 persen, makanan, minuman dan tembakau 6,02 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya 4,03 persen,” terang Dani, Selasa (09/09/2025).

    Penyumbang Utama Inflasi

    Sejumlah komoditas yang dominan mendorong inflasi di antaranya emas perhiasan, beras, kopi bubuk, rokok, bawang merah, minyak goreng, hingga biaya pendidikan perguruan tinggi. “Emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar, disusul kebutuhan pangan dan biaya sekolah,” tambah Dani.

    Meski begitu, Kota Sukabumi mencatat deflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,06 persen pada Agustus 2025. Penurunan harga tomat, cabai rawit, ikan asin, daging sapi, dan telepon seluler menjadi faktor utama.

    Jika dibandingkan dengan tahun lalu, inflasi Sukabumi melonjak signifikan. Pada Agustus 2024 inflasi hanya sebesar 1,83 persen, artinya tekanan harga tahun ini jauh lebih tinggi. “Sejak Januari hingga Agustus 2025, Kota Sukabumi menjadi kota kecil dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat,” jelas Dani.

    Analisis Ekonomi: Masalah Struktural

    Ahli Ekonomi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Ade Sudarma, menilai tingginya inflasi di Sukabumi tidak bisa hanya diatasi dengan operasi pasar murah.

    “Inflasi yang konsisten tinggi menunjukkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Pasokan barang dan jasa, terutama pangan, tidak mencukupi permintaan, sementara biaya produksi dan distribusi naik signifikan,” jelas Ade.

    Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Daya beli melemah, kualitas hidup menurun, sementara UMKM dan sektor informal kesulitan menaikkan harga jual di tengah beban biaya produksi.

    “Dari sisi makro, inflasi yang tidak terkendali bisa membuat investasi kurang menarik, stabilitas harga terganggu, dan risiko ketimpangan semakin besar. Jika dibiarkan, Sukabumi bisa mengalami stagflasi lokal,” katanya.

    Rekomendasi Penanganan Inflasi

    Ade menegaskan perlunya langkah strategis dan multisektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar, melainkan juga harus memperkuat rantai pasok, menambah cadangan pangan lokal, memperluas akses pasar produsen lokal, serta memperketat pengawasan harga secara real time.

    “Selain itu, bantuan sosial tunai atau subsidi bersasar juga dibutuhkan agar beban masyarakat bisa berkurang. Inflasi harus dilihat sebagai peringatan ekonomi. Jika ditangani secara parsial, persoalan ini akan terus berulang,” pungkasnya. (Cr5)

  • Prabowo Panggil Menteri Bahas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Program Pangan Nasional

    Prabowo Panggil Menteri Bahas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Program Pangan Nasional

    SUKABUMIKITA.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (09/09/2025). Dikutip dari laman resmi Presiden RI, Rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri untuk membahas program prioritas pemerintah sekaligus strategi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta jajaran menteri terkait lainnya.

    Fokus Percepatan Ekonomi Nasional

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa salah satu pokok bahasan utama rapat adalah percepatan ekonomi agar tumbuh lebih cepat. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah penciptaan pelonggaran likuiditas.

    “Beberapa menteri sudah setuju untuk menciptakan langkah-langkah supaya program pembangunan cepat dan sistem finansialnya tidak ketat, artinya bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu,” ujar Purbaya usai rapat.

    Ia menambahkan, terdapat kemungkinan penambahan stimulus untuk mendorong percepatan perekonomian, meskipun belum dijelaskan secara spesifik bentuk stimulus tersebut.

    Menurutnya, ekonomi Indonesia masih jauh dari potensi optimal, sehingga langkah agresif untuk meningkatkan likuiditas tidak akan menimbulkan risiko inflasi yang berlebihan. Tercatat inflasi Indonesia pada Agustus 2025 berada di level 2,31% year on year. “Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflation akan terjadi,” jelas Purbaya.

    Percepatan Program Prioritas Pangan

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta agar semua program prioritas dipercepat pelaksanaannya tanpa hambatan administratif. “Arahan beliau semua program harus dipercepat, tidak boleh ada hambatan dengan alasan kertas atau aturan,” kata Zulhas.

    Dalam sektor pangan, pemerintah fokus pada dua agenda besar, yakni optimalisasi lahan yang sudah berproduksi serta pembangunan lahan baru di sejumlah daerah, termasuk Wanam Papua, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 20 ribu hektare tambak pada tahun ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, dari target total 70 ribu hektare. “Itu juga diminta dipercepat tahun ini, dan tahun depan harus bisa diselesaikan 20 ribu dulu,” tambah Zulhas. (Cr5)

  • Harbolnas 2025 Resmi Diluncurkan, Target Transaksi Capai Rp35 Triliun

    Harbolnas 2025 Resmi Diluncurkan, Target Transaksi Capai Rp35 Triliun

    SUKABUMIKITA.ID – Fundamental ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2025 menunjukkan ketahanan yang solid. Hal ini ditopang oleh sejumlah indikator utama, mulai dari PMI Manufaktur yang naik ke 51,5 pada Agustus 2025, inflasi terkendali di 2,31%, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mencapai 118,1 pada Juli 2025, hingga likuiditas perekonomian yang tumbuh 6,5% (yoy) menjadi Rp9.597,7 triliun pada Juni 2025.

    Dari sisi pertumbuhan, konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor utama dengan kontribusi 54,25% terhadap PDB nasional.

    Harbolnas 2025 Resmi Diluncurkan

    Dalam momentum ini, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) kembali meluncurkan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025.

    Mengusung tagline “Nyatakan Cinta Nusantara”, Harbolnas tahun ini difokuskan pada peningkatan kontribusi produk lokal sekaligus penguatan UMKM.

    “Harbolnas menjadi penting untuk mempertebal kelas menengah, baik ekosistem, produsen, pipeline melalui e-commerce, maupun konsumen. Jadi harus dimanfaatkan masyarakat Indonesia,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari web resmi Kemenko Bidang Perekonomian, saat Kick Off Road to Harbolnas 2025 di Graha Sawala, Jakarta, Senin (08/09) lalu.

    Capaian dan Target Harbolnas

    Sejak pertama kali digelar pada 2012, Harbolnas telah menjadi ajang belanja online terbesar di Indonesia. Tahun 2024 mencatat capaian transaksi Rp31,2 triliun, naik 21,4% dari tahun sebelumnya. Produk lokal menyumbang 52% atau Rp16,1 triliun, naik 31% dibanding tahun 2023.

    Untuk tahun ini, Harbolnas 2025 menargetkan transaksi Rp33–Rp35 triliun dengan kontribusi produk lokal 50–55%.

    “Dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia yang terus digencarkan, kami berharap produk dalam negeri bisa semakin mendominasi pasar digital,” tambah Airlangga.

    Ekonomi Digital Indonesia Terus Tumbuh

    Indonesia diproyeksikan menjadi pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai Gross Merchandise Value (GMV) mencapai USD360 miliar pada 2030. Bahkan, potensi ini bisa berlipat ganda jika Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) segera disahkan.

    Airlangga juga menekankan pentingnya integrasi sistem pembayaran digital, termasuk QRIS, yang kini sudah digunakan lintas negara, bahkan hingga Jepang.

    Puncak Harbolnas Desember 2025

    Puncak selebrasi Harbolnas 2025 akan berlangsung pada 10–16 Desember 2025. Selama periode ini, masyarakat bisa menikmati diskon besar-besaran, promo eksklusif, showcase produk lokal unggulan, serta kampanye kreatif yang mendorong masyarakat untuk memilih dan bangga pada produk dalam negeri.

    Hadir dalam acara peluncuran antara lain Menteri Perdagangan Budi Santoso, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto. (Cr5)

  • Apple Digugat Grady Hendrix dan Jennifer Roberson Terkait Dugaan Pelanggaran Hak Cipta AI

    SUKABUMIKITA.ID – Dunia literasi dan teknologi kembali berhadapan di ranah hukum. Dua penulis ternama asal Amerika Serikat, Grady Hendrix dan Jennifer Roberson, resmi mengajukan gugatan terhadap Apple Inc. atas dugaan pelanggaran hak cipta.

    Keduanya menuduh Apple menggunakan karya sastra mereka secara ilegal untuk melatih model kecerdasan buatan Apple Intelligence, tanpa izin maupun kompensasi.

    Dikutip dari Engadget, Selasa (09/09/2025), gugatan ini kini berkembang menjadi class action dan menyoroti isu krusial tentang bagaimana industri AI generatif memanfaatkan konten kreatif sebagai bahan bakar inovasi—sering kali tanpa persetujuan pemilik hak cipta.

    Tuduhan: Buku Bajakan Jadi Bahan Latih AI Apple

    Dalam dokumen gugatan, Hendrix dan Roberson menyebut Applebot, web scraper milik Apple, telah mengakses “perpustakaan bayangan” berisi ribuan buku bajakan berhak cipta.

    Di antara data yang diakses, mereka menemukan karya-karya mereka sendiri yang diduga digunakan untuk melatih sistem Apple Intelligence.

    “Perilaku ini telah merampas kendali kami atas karya kami, merusak nilai ekonomi dari pekerjaan kami, dan memposisikan Apple untuk meraih kesuksesan komersial melalui cara yang melanggar hukum,” tulis kedua penulis dalam pernyataan resmi.

    Mereka menegaskan, Apple sebagai perusahaan teknologi dengan valuasi triliunan dolar seharusnya mampu menghargai kontribusi intelektual para penulis.

    Tren Gugatan AI: OpenAI, The New York Times, hingga Anthropic

    Kasus ini menambah daftar panjang gugatan hukum terhadap perusahaan AI generatif. Sebelumnya, OpenAI menghadapi tuntutan dari sejumlah pihak, termasuk The New York Times, terkait penggunaan konten jurnalistik untuk melatih ChatGPT.

    Sementara itu, Anthropic, pengembang chatbot Claude, baru-baru ini menyetujui penyelesaian senilai $1,5 miliar. Dalam kasus tersebut, sekitar 500.000 penulis akan menerima kompensasi sebesar $3.000 per karya yang digunakan tanpa izin.

    Fenomena ini menandai titik kritis dalam hubungan antara teknologi dan hak kekayaan intelektual. Di satu sisi, AI generatif menjanjikan efisiensi dan inovasi luar biasa. Namun di sisi lain, ia kerap mengandalkan karya manusia yang dilindungi hukum. (Cr5)

  • KDM dan Para Rektor Bentuk Forum Rektor Jabar, Siap Fasilitasi Dialog Mahasiswa

    KDM dan Para Rektor Bentuk Forum Rektor Jabar, Siap Fasilitasi Dialog Mahasiswa

    SUKABUMIKITA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM sepakat membentuk Forum Rektor Jawa Barat (Jabar) sebagai wadah pemikir (think tank) untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

    Kesepakatan ini lahir dalam pertemuan KDM dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Gedung Sate Bandung, Selasa (02/09/2025) lalu.

    “Hari ini kita bertemu dengan para rektor. Intinya ingin mendengarkan pokok pikiran, gagasan, dan orientasi akademik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar.

    Wadah Pemikir untuk Pemda Jabar

    Menurut KDM, Forum Rektor Jabar akan berperan penting sebagai mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan masukan dari sudut pandang ilmiah. Isu-isu pembangunan seperti pengelolaan sampah, pengembangan kawasan pendidikan Jatinangor, hingga isu politik dan unjuk rasa mahasiswa menjadi perhatian utama forum ini.

    “Forum ini akan menjadi wadah untuk memberikan gagasan konstruktif. Pemerintah daerah butuh pandangan akademisi agar solusi yang diambil lebih komprehensif,” tegasnya.

    Dialog dengan Mahasiswa

    Dedi juga menyinggung situasi politik dan aksi unjuk rasa mahasiswa yang meningkat dalam beberapa hari terakhir. Untuk meredakan ketegangan, Pemda Jabar bersama Forum Rektor akan membuka ruang dialog.

    “Direncanakan hari ini, Rabu (03/09), Pemda Provinsi Jabar membuka ruang dialog bagi mahasiswa di halaman Gedung Sate Bandung. Kita akan memfasilitasi, mendengarkan, kemudian insyaallah seluruh gagasan konstruktif akan kita tampung,” kata KDM.

    Dedi menegaskan, dalam forum dialog nanti dirinya akan hadir sebagai sosok orang tua yang mengayomi mahasiswa. “Namanya anak muda, namanya mahasiswa, semangatnya luar biasa. Gubernur hadir sebagai orang tua,” pungkasnya. (Cr5)