Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menggelar forum dialog Ngoppy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi edisi kedua.  Acara ini berlangsung pada Kamis (04/09/2025) petang di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, LSM, perwakilan mahasiswa, hingga seluruh unsur SKPD.

Dengan tema “Sukabumi Kini dan Nanti”, forum ini dipandu moderator Dedi Suryadi. Suasana berlangsung santai namun serius, menegaskan komitmen pemerintah membuka ruang aspirasi dan kritik publik.

“Ngoppy kali ini berbeda. Pemerintah menjadi pendengar, dan kritik adalah vitamin untuk membangun. Forum ini membuktikan bahwa pemerintah tidak anti keterbukaan,” kata Dedi dalam sambutannya.

Aspirasi Publik Mengalir

Dalam sesi pertama, berbagai organisasi menyampaikan masukan strategis.

• KAHMI menyoroti maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan mendorong solusi berbasis dialog.

• IMM mempertanyakan kebijakan perpajakan dan meminta penerapan asas keadilan sosial.

• HIMASI menyoroti kenaikan tunjangan DPRD di tengah keterbatasan APBD serta mendorong optimalisasi retribusi.

• Gerakan Pemuda Ansor menekankan perlunya komunikasi publik yang jelas terkait dana wakaf dan dana abadi umat.

• Jaga Budaya Indonesia meminta transparansi penggunaan tambahan PAD sebesar Rp20 miliar.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa kebijakan pajak yang dijalankan bukanlah kenaikan, melainkan normalisasi kewajiban yang sebelumnya tidak dibayar.

“Kita hanya menormalkan pajak yang dulu tidak dibayar menjadi dibayar. Tidak ada kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat,” tegasnya.

Ayep juga memaparkan capaian PAD hingga September 2025 yang sudah mencapai Rp90 miliar, serta rencana pembenahan BUMD agar memiliki strategi bisnis yang jelas dengan keuntungan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat. Ia menekankan komitmen anti-KKN dengan memastikan tidak ada titipan jabatan atau proyek dalam pengelolaan BUMD.

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Yudi Febriansyah, turut menjelaskan Perwal Nomor 2 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD. Menurutnya, aturan tersebut sudah melalui mekanisme appraisal, difasilitasi Biro Hukum Jabar, dan mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Isu Transparansi dan Lingkungan

Pada sesi kedua, berbagai organisasi kembali memberikan masukan.

• FITRA meminta estimasi PAD yang lebih realistis serta pengawasan ketat terhadap kebocoran anggaran.

• YLCS menyoroti aturan penggunaan Lapangan Merdeka yang dinilai membingungkan.

• Sahabat Lingkungan mengusulkan sistem pemilahan sampah, sanksi tegas bagi pembuang sembarangan, serta inovasi mesin pemilah berbasis insentif di sekolah.

• KNPI menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekaligus menilai kritik mahasiswa sebagai bentuk kepedulian pembangunan.

Ayep juga menyinggung keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP) yang disebut berhasil menghemat dana lebih dari Rp80 miliar tanpa menggunakan APBD. “Saya tegaskan TKPP bukan keluarga saya, ini tim profesional yang sudah lama membantu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana memberikan penjelasan terkait regulasi Lapangan Merdeka. Ia menegaskan Perda Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata sehingga konser dan hiburan dapat digelar, menggantikan aturan lama dalam Perwal Nomor 4 Tahun 2017.

Komitmen Pemerintah Terbuka

Dari forum yang berlangsung hampir dua jam ini, mengemuka sejumlah kesimpulan penting: pemerintah kota berkomitmen terhadap keterbukaan, profesionalisme birokrasi tanpa KKN, transparansi anggaran, serta komunikasi publik yang lebih jelas.

Organisasi masyarakat dan mahasiswa menyatakan siap menjadi mitra kritis, sementara Pemkot berjanji menindaklanjuti masukan terutama terkait pajak, PAD, pengelolaan aset, hingga penanganan sampah.

Ngoppy edisi kedua ini sekaligus menegaskan tekad Pemkot Sukabumi membangun kota inklusif, partisipatif, dan berdaya saing dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal tersebut disampaikan Ayep dalam keterangannya pada Minggu (07/09).

Menurutnya, selama ini banyak BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi justru menjadi beban pemerintah daerah karena terus mengalami kerugian, alih-alih berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

“Bisnis harus tumbuh dan menguntungkan, maka perlu menggunakan konsep bisnis dengan rumus tiga P, yakni Port Polio Business, People Development, dan Public Contribution,” tegas Ayep.

Ia menjelaskan, Port Polio Business merupakan arah dan ekspansi bisnis yang dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan memberikan keuntungan.

Sementara People Development berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas karyawan serta organisasi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya pada BLUD seperti rumah sakit.

Sedangkan Public Contribution, lanjut Ayep, merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menyeimbangkan profit perusahaan dengan kesejahteraan sosial serta kelestarian lingkungan.

Program CSR, kata dia, dapat diwujudkan dalam bentuk iuran BPJS, penanganan stunting, hingga program bedah rumah. Selain itu, Ayep juga memaparkan konsep 3 Winning, yaitu Winning System, Winning Team, dan Winning Concept, sebagai penguat strategi bisnis.

“Three Winning ini merupakan tiang penguat, yakni sistem yang memastikan strategi tercapai, tim yang solid, dan konsep yang tepat,” jelasnya.

Tak hanya itu, metode manajemen dengan pendekatan PDCA (Plan, Do, Check, Action) juga dinilai penting diterapkan. Mulai dari perencanaan dengan target terukur melalui Key Performance Indicator (KPI), pelaksanaan sesuai rencana.

Selain itu, diperlukan juga pemeriksaan hasil, hingga tindak lanjut dengan analisa masalah menggunakan metode 5-M (Man, Method, Machine, Material, Money). Dari evaluasi tersebut, setiap penyimpangan akan ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan hingga menjadi standar baru.

“PDCA akan berkembang menjadi SDCA, yaitu Standard, Do, Check, dan Action,” tambah Ayep.

Ia berharap, dengan penerapan strategi bisnis yang terukur dan profesional, kinerja BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi dapat bertransformasi dari rapor merah menjadi hitam. “BUMD dan BLUD ke depan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai stakeholder,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan daerah harus dijalankan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Menurutnya, perusahaan daerah adalah milik rakyat sehingga tidak boleh dikelola hanya untuk kepentingan politik jangka pendek. Penegasan ini disampaikan Ayep dalam momentum peringatan 50 tahun PDAM Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi, Rabu (03/09/2025).

“Usia emas PDAM TBW harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem tata kelola perusahaan. Alhamdulillah, di usia ke-50 ini PDAM TBW masih berdiri tegak dan tidak bangkrut. Ini momentum untuk perbaikan lebih baik ke depan,” kata Ayep.

Ia menambahkan, komitmen bebas KKN di perusahaan daerah juga menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang sebelumnya disampaikan melalui aksi unjuk rasa pada 1 September lalu.

“Insya Allah, di jajaran PDAM tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak ada nepotisme. Tidak ada jabatan di PDAM atau di Pemkot yang diisi keluarga saya,” tegasnya.

Kerugian BUMD dan BLUD Jadi Sorotan

Ayep juga mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya dalam bentuk penggelapan uang, tetapi juga terjadi jika perusahaan milik daerah terus merugi tanpa solusi. Ia mencontohkan, akumulasi kerugian dua BUMD dan tiga BLUD di Kota Sukabumi pada periode 2022–2024 mencapai Rp150,02 miliar.

“Kalau sebuah BUMD atau BLUD terus merugi, itu juga bentuk korupsi sistemik. Dan itu harus dihentikan,” ujarnya.

Namun, Ayep menyebut sejak awal 2025, Pemkot berhasil menekan kerugian perusahaan daerah. Hingga Juli 2025, BUMD dan BLUD di Kota Sukabumi sudah mencatat surplus Rp4,4 miliar.

“Kalau perusahaan daerah untung, maka keuntungan itu akan kembali ke masyarakat melalui program-program pelayanan publik. Itu bukti pengelolaan yang sehat,” jelasnya.

Target Profit Rp15 Miliar di 2025

Selain menyelamatkan keuangan BUMD dan BLUD, Pemkot Sukabumi juga berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 64 persen hanya dalam enam bulan kepemimpinan Ayep Zaki. Ia pun optimistis perusahaan daerah mampu menghasilkan profit Rp15 miliar hingga akhir tahun 2025.

“Ini bukti kita menyelamatkan keuangan daerah. Perusahaan daerah harus dikelola secara profesional, berintegritas, dan tidak boleh dicampuri kepentingan politik,” pungkasnya. (Cr5)