Kategori: BERITA

SUKABUMIKITA.ID — Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kampanye dan Dana Kampanye” yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi. Acara berlangsung di Operation Room Setda Kota Sukabumi, Senin (15/09/2026).

Kegiatan ini melibatkan KPU Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda, Ketua KPU Kota Sukabumi, Bawaslu, pemantau pemilu, sejumlah SKPD terkait, serta perwakilan partai politik. Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan pentingnya sinergi semua pihak dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Apresiasi Pemerintah Kota

Dalam sambutannya, Bobby Maulana mengapresiasi langkah KPU Kota Sukabumi yang menggagas forum diskusi tersebut. Menurutnya, FGD ini sangat penting untuk membangun pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

“Kampanye adalah instrumen vital dalam demokrasi. Melalui kampanye, masyarakat dapat memahami program, visi, dan gagasan peserta pemilu. Namun, pengelolaan dana kampanye juga menjadi isu sensitif yang menuntut keterbukaan,” ucap Bobby.

Selain itu, ia menegaskan bahwa keterbukaan dana kampanye tidak hanya sebatas kewajiban hukum. Lebih jauh, transparansi menjadi bentuk tanggung jawab moral kepada publik. “Ini kunci untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” tegasnya.

Harapan Lahirnya Gagasan Baru

Bobby berharap FGD tersebut menghasilkan pemikiran, kajian, dan rekomendasi yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya memperkuat regulasi dan praktik pengelolaan dana kampanye. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu di Sukabumi bisa berlangsung lebih bermartabat, inklusif, dan berkeadilan.

“Melalui forum ini, saya ingin muncul gagasan yang memperkuat penyelenggaraan kampanye sekaligus menjamin akuntabilitas dana kampanye di Kota Sukabumi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bobby menyebut kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat akan menentukan keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kesinambungan forum semacam ini agar ide-ide strategis tidak berhenti pada satu pertemuan saja.

Pandangan KPU Kota Sukabumi

Ketua KPU Kota Sukabumi, Imam Sutrisno, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan non-tahapan KPU se-Jawa Barat. Kegiatan semacam ini bertujuan mengidentifikasi sekaligus mengevaluasi isu strategis yang pernah muncul pada kampanye sebelumnya.

“Dari hasil FGD ini, kami berharap muncul rekomendasi yang mampu memperkuat regulasi serta praktik kampanye ke depan. Terutama dalam hal transparansi dana kampanye,” jelas Imam.

Di sisi lain, Imam menambahkan bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara. Partisipasi aktif partai politik, pengawas, serta masyarakat juga memiliki peran krusial. Dengan demikian, sinergi multipihak harus terus dijaga agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Rabu (17/09/2025). Mereka menyoroti keberadaan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 yang mengatur soal tunjangan transportasi serta perumahan anggota DPRD.

Aksi berlangsung damai dengan pengamanan aparat, sementara mahasiswa terus menyuarakan tuntutan agar pemerintah dan legislatif segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

HMI Protes Kebijakan Tunjangan DPRD

Ketua HMI Cabang Sukabumi, Yudi Nurul Anwar, menyatakan bahwa kebijakan tunjangan DPRD tidak sejalan dengan kondisi masyarakat dan program efisiensi anggaran pemerintah pusat.

“Itu yang menjadi masalah. Saat ada kebijakan efisiensi, masyarakat harus berjuang demi menyambung hidup, di DPRD malah ada kenaikan tunjangan. Pada prinsipnya, perwal tersebut hanya mementingkan DPRD, tidak mempunyai dampak apa pun bagi masyarakat,” kata Yudi.

Yudi juga menyinggung persoalan komunikasi antara pemerintah kota dan DPRD. Menurutnya, terdapat ketidakjelasan dalam surat resmi yang dikirim Pemkot ke DPRD.

Wakil Wali Kota Turun Langsung Temui Mahasiswa

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana menegaskan bahwa Pemkot telah mengirim surat resmi kepada DPRD sejak awal September 2025 untuk meminta evaluasi atas Perwal Nomor 2 dan 3.

“Kami menghormati aspirasi mahasiswa dan masyarakat, namun pencabutan Perwal Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tegas Bobby di Plaza Balai Kota.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah kota masih menunggu hasil evaluasi DPRD serta masukan dari Biro Hukum Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan menjawab secara pasti setelah menerima balasan DPRD. Proses ini juga melibatkan Biro Hukum Provinsi, sehingga harus ditempuh sesuai aturan. Pemkot berkomitmen menindaklanjutinya setelah evaluasi selesai,” tambahnya.

DPRD Sukabumi Akui Ada Miskomunikasi

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, mengakui adanya miskomunikasi terkait surat dari Pemkot. Dirinya menjelaskan bahwa surat masuk secara elektronik tetapi belum resmi diterima olehnya.

“Memang ada miskomunikasi. Namun hal itu hanya persoalan teknis. Kami sudah membicarakan soal pencabutan perwal meskipun tanpa menunggu surat. Sebagai wakil rakyat, kami harus bersama rakyat,” jelas Wawan.

Wawan menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya tidak menutup telinga terhadap aspirasi mahasiswa. Ia memastikan lembaganya akan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku jika memang perwal tersebut harus diturunkan.

“Jika memang harus diturunkan, kami akan ikuti mekanisme hukum yang berlaku. Kami tidak diam, kami sudah menjadwalkan pertemuan dengan Wali Kota Sukabumi untuk membahas tuntutan tersebut,” ucapnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa seni budaya memegang peran penting dalam memperkuat jati diri sekaligus meningkatkan kapabilitas daerah di tengah arus digitalisasi yang kian pesat.

Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Workshop Budaya “Menggali Seni Tradisi dan Ritual Betok” yang diinisiasi oleh Yayasan Kipahare di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Kamis (18/9/2025). Acara tersebut menarik perhatian peserta dari kalangan pelajar, komunitas seni, hingga perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.

Seni Budaya sebagai Identitas dan Potensi Daerah

Dalam sambutannya, Bobby menekankan bahwa seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mengoptimalkan potensi lokal agar Sukabumi semakin dikenal luas.

“Seni budaya di Kota Sukabumi adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas dan popularitas daerah, sekaligus mengoptimalkan potensi Sukabumi sendiri. Di era transformasi digital, budaya kita harus tampil di ruang publik yang kini banyak bergeser ke media sosial,” ujar Bobby.

Menurutnya, nilai budaya mampu menjadi penguat identitas di tengah derasnya arus globalisasi. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak sekadar terpaku pada hiburan ringan atau berita kontroversial, tetapi juga menaruh perhatian lebih besar terhadap kekayaan budaya lokal.

Literasi Digital Jadi Kunci

Bobby juga menyoroti fenomena perilaku masyarakat Indonesia. Meski dikenal ramah secara langsung, banyak orang justru tampil keras di dunia maya. Kondisi itu, katanya, menjadi tantangan besar bagi generasi muda yang aktif menggunakan media sosial.

“Agama, budaya, dan ilmu harus menjadi karakter jati diri. Gunakan kebudayaan ini dengan baik dan gunakan media sosial secara bijak,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa literasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni budaya di tengah gempuran informasi yang begitu cepat.

Melalui wawancara selepas acara, Bobby menjelaskan bahwa workshop ini memperkenalkan seni tradisi Betok dengan menggunakan alat musik khas Sukabumi. Bobby berharap generasi muda dapat memanfaatkan teknologi dan algoritma digital untuk menyebarkan konten budaya yang positif.

“Di era digital ini, kita sering hanya melihat apa yang ingin kita lihat karena algoritma. Itu berbahaya jika membuat wawasan kita sempit. Saya berharap adik-adik bisa keluar dari zona nyaman, memperluas pandangan, dan mempromosikan kebudayaan asli kita,” ungkapnya.

Menurutnya, jika kolaborasi terjalin dengan baik, maka pelestarian budaya akan menjangkau lebih luas dan semakin memperkuat identitas Sukabumi di era digital.

Workshop budaya ini menjadi bukti nyata bahwa seni tradisi dan teknologi dapat berjalan beriringan. Dengan cara itu, generasi muda bisa memperkuat karakter serta membawa budaya Sukabumi tampil percaya diri di panggung global. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, membuka Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2025 di Gedung KORPRI, Kamis (18/09/2025).

Dalam sambutannya, Bobby menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar agenda administratif. Menurutnya, Latsar CPNS berfungsi sebagai tahap penting dalam membentuk karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, serta siap menghadapi dinamika zaman.

“Menjadi ASN bukan hanya pekerjaan, melainkan panggilan pengabdian. Aparatur harus tumbuh menjadi pribadi yang unggul, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Itulah wujud pengabdian mulia bagi bangsa dan negara,” kata Bobby.

Sinergi Lintas Lembaga untuk Suksesnya Latsar CPNS

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pihak. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, Komandan Batalyon Infanteri 310 Kidang Kancana, para kepala perangkat daerah, hingga para pelatih Yonif 310 ikut mendukung jalannya pembukaan.

Bobby menyampaikan apresiasi atas keterlibatan BPSDM Jawa Barat yang berperan sebagai penjamin mutu. Ia juga memberikan penghargaan kepada Yonif 310 Kidang Kancana yang akan melatih peserta melalui pembinaan fisik, mental, sikap, dan disiplin.

Menurut Bobby, kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan. “Tanpa sinergi, pelatihan tidak akan berjalan optimal. Kerja sama seperti ini harus kita pertahankan agar kualitas CPNS semakin meningkat,” jelasnya.

Nilai “BerAKHLAK” sebagai Pedoman ASN

Selain menekankan pentingnya sinergi, Bobby juga mengingatkan seluruh peserta untuk menghayati core value “BerAKHLAK”. Nilai tersebut terdiri dari berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi.

Ia menegaskan, prinsip itu harus menjadi pedoman utama dalam pengabdian. Dengan memegang teguh nilai BerAKHLAK, pelayanan publik akan berjalan dengan penuh tanggung jawab serta ketulusan.

Bobby berpesan agar para peserta mengikuti setiap tahapan dengan semangat. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama Latsar harus dimanfaatkan untuk memperluas wawasan, memperkuat integritas, dan memperdalam komitmen pelayanan.

Harapan Pemerintah Kota Sukabumi

Melalui Latsar CPNS, Pemerintah Kota Sukabumi berharap lahir generasi ASN yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter tangguh dan disiplin tinggi. Bobby yakin para peserta mampu membawa energi baru dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“ASN harus mampu memberi pelayanan yang nyata bagi masyarakat. Integritas, dedikasi, dan loyalitas menjadi bekal utama untuk menjawab berbagai tantangan,” ungkapnya.

Ia menutup sambutan dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung. Menurutnya, keberhasilan Latsar CPNS menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan ASN yang berkualitas. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Polemik mengenai wakaf uang di Kota Sukabumi terus menjadi perhatian publik. Aliansi Masyarakat Kota Sukabumi (AMKS) melakukan audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi pada Senin (15/09) untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus memastikan kebenarannya.

Juru Bicara AMKS, Anggi Fauzi, menyatakan bahwa audiensi dilakukan sebagai bentuk tabayun. Menurutnya, perdebatan yang berkembang selama ini lebih banyak dipicu oleh miskomunikasi mengenai dasar rekomendasi program wakaf uang.

“Belakangan ini wakaf uang di Kota Sukabumi selalu menjadi pro dan kontra. Kami tergerak mendatangi MUI untuk memastikan dan menyinkronkan informasi. Apalagi Wali Kota sebelumnya menyampaikan bahwa kerja sama dengan YPPDB atas dasar rekomendasi Kemenag, BWI, dan MUI,” ujar Anggi, Selasa (16/09/2025).

Namun, hasil audiensi menunjukkan hal berbeda. MUI Kota Sukabumi menegaskan bahwa rekomendasi terhadap Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Dakwah Banten (YPPDB) diberikan atas dasar surat permohonan dari yayasan, bukan inisiatif dari Kemenag, BWI, maupun MUI.

“Jadi jelas bukan atas dasar usulan atau inisiatif Kemenag, BWI, maupun MUI. Tiga lembaga itu hanya merespons surat permohonan yang diajukan YPPDB,” tegas Anggi.

AMKS berharap ke depan Wali Kota Sukabumi tidak lagi menyampaikan informasi yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Kota Sukabumi mencatat inflasi tertinggi di Jawa Barat pada Agustus 2025. Ia menegaskan bahwa persoalan inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah kota, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

“Banyak hal di Kota Sukabumi yang mengakibatkan inflasi, terutama dampak bencana beberapa waktu lalu. Kami sudah melakukan upaya penanganan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM), tapi memang itu tidak mudah. Saya terus mencari jalan agar inflasi bisa stabil,” ujar Ayep, Selasa (16/09/2025).

Menurutnya, langkah menekan inflasi harus dilakukan bersama. “Masalah inflasi ini harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi maupun pusat. Yang jelas, saya bahu-membahu untuk kepentingan jejaring sosial yang berkelanjutan,” tambahnya.

Sebelumnya, BPS mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kota Sukabumi pada Agustus 2025 mencapai 3,54 persen, tertinggi di Jawa Barat. Sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bandung, hanya 1,46 persen.

Ayep memastikan pemerintahannya telah menempuh sejumlah strategi, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga pasokan bahan pokok dan stabilitas harga di pasar. “Dengan dukungan semua pihak, saya yakin inflasi bisa kita kendalikan,” pungkasnya. (Cr5)