Kategori: POLITIK

SUKABUMIKITA.ID – Polemik program wakaf abadi Kota Sukabumi kembali mencuat ke permukaan. Kali ini datang dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, yang secara tegas mengkritik sikap Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengindahkan rekomendasi penghentian sementara pengumpulan dana wakaf.

Dalam wawancara yang dilakukan Minggu (01/06/2025), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa rekomendasi tersebut adalah hasil keputusan kolektif Bapemperda, bukan sikap sepihak fraksinya.

“Rekomendasi DPRD itu memang tidak mengikat, mau dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah. Tapi perlu diingat, rekomendasi itu bukan pandangan perorangan atau fraksi PKS saja,” ujar Inggu dengan nada serius.

Ia menilai adanya upaya penggiringan opini yang menyesatkan publik dengan menyebut bahwa hanya Fraksi PKS yang mengusulkan penghentian program wakaf tersebut.

Padahal, menurutnya, seluruh anggota Bapemperda sepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghentikan sementara kerjasama dengan  Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB), serta melakukan kajian ulang terhadap mekanisme dan akuntabilitas program.

“Kami dari Bapemperda ingin menjaga pemerintah juga. Jangan sampai nanti muncul masalah hukum atau konflik kepentingan karena yayasan yang mengelola dana wakaf itu adalah yayasan yang didirikan oleh wali kota sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Inggu menegaskan bahwa DPRD tidak menolak konsep wakaf uang. Bahkan, ia pribadi mendukung penuh program wakaf sebagai bagian dari inovasi pembiayaan pembangunan daerah. Hanya saja, pelaksanaannya di Kota Sukabumi dinilai belum matang dan penuh risiko konflik kepentingan.

“Wakaf uang itu bukan barang baru. Kota-kota lain juga sudah melakukannya. Kami juga sudah studi banding. Tapi teknis pelaksanaan di Kota Sukabumi ini yang perlu dibenahi,” ujar Inggu.

Kritik tersebut muncul di tengah kekhawatiran publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf, terutama karena hubungan langsung antara yayasan pengelola dan kepala daerah.

DPRD Kota Sukabumi memandang bahwa pemisahan otoritas, pengawasan independen, dan penguatan regulasi sangat penting jika program ini tetap ingin dilanjutkan ke depan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, yang baru saja menapaki 100 hari masa kerja, menuai kritik pedas dari legislatif. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Inggu Sudeni, yang menilai banyak hal mendasar belum disentuh secara serius oleh duet pemimpin baru tersebut.

Dalam wawancara khusus yang dilakukan pada Minggu (01/06/2025), Inggu menyampaikan dua catatan penting: lemahnya komunikasi dan tidak jelasnya arah kebijakan.

Menurutnya, sejak awal menjabat, Wali Kota Ayep Zaki sudah menunjukkan pola komunikasi yang kurang sehat, baik terhadap DPRD maupun publik.

“Catatan bagi saya yang pertama ialah perbaiki komunikasi. Karena dari awal beliau sudah banyak memberikan statment yang blunder, dan tentunya itu kurang baik dalam pola komunikasi baik dengan DPRD Kota Sukabumi maupun masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya komunikasi, Inggu juga menilai bahwa pemerintahan Ayep–Bobby belum fokus pada persoalan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pada masa awal kepemimpinan.

“Kami melihat pemerintah saat ini kurang begitu fokus terhadap hal yang mendasar. Seperti K3: Kebersihan, Kesehatan, dan Keamanan. Itu dulu yang harus ditata sejak awal. Setelah itu, baru pembangunan diarahkan sesuai RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025–2030,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa pondasi yang kuat pada aspek fundamental tersebut, program-program besar yang dicanangkan pemerintah hanya akan berjalan di atas fondasi rapuh.

Ketika dimintai pendapat soal tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari Ayep Zaki dan Bobby Maulana, Inggu menjawab jujur bahwa dirinya belum puas.

Bahkan ia memberikan nilai tengah, yang mencerminkan ketidakpercayaan pada arah pemerintahan saat ini.

“Jika diberikan angka kepuasan 1–10, saya bisa memberikan nilai 5. Saya pribadi menyatakan belum puas,” tegasnya.

Pandangan ini menjadi alarm dini bagi Pemerintah Kota Sukabumi, untuk mengevaluasi pendekatan dan strategi komunikasi politik serta teknokratisnya.

Bagi legislatif seperti Inggu, komunikasi yang terbuka dan prioritas kebijakan yang jelas bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kontrak sosial dengan rakyat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Peta politik Kota Sukabumi diguncang oleh kabar mengejutkan terkait eksodus massal pengurus partai poltik. Kali ini terjadi pada, Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Dedi K. Winata, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Surat pengunduran diri Dedi bertanggal 23 Mei 2025 telah beredar luas dan menimbulkan gelombang reaksi, tidak hanya di internal partai, tetapi juga di kalangan pengamat politik lokal.

Tak berhenti sampai di situ, pengunduran diri Dedi rupanya menjadi pemantik bagi eksodus massal pengurus lainnya. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya di tubuh partai, sejumlah pengurus inti juga turut serta mundur.

Dikabarkan, bahwa pengurus inti DPD Perindo Kota Sukabumi seperti bendahara, wakil bendahara, wakil sekretaris, pembina, penasihat, hingga para wakil ketua DPD, serta pengurus DPC dan ranting, juga ikut mengajukan pengunduran diri.

Dalam surat pengunduran dirinya, Dedi menyebutkan bahwa dirinya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai, meski tidak merinci lebih lanjut hal-hal lain yang dimaksud.

Frasa tersebut kini memantik spekulasi lebih luas soal kemungkinan adanya konflik internal, perbedaan visi, atau bahkan krisis kepemimpinan dalam tubuh DPD Partai Perindo Kota Sukabumi.

“Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Sekretaris dan sebagai kader Partai Perindo Kota Sukabumi, di mana saya bergabung sejak Maret 2016 sampai sekarang. Adapun alasan saya mengundurkan diri dikarenakan sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai dan ada beberapa hal lainnya,” tulis Dedi dalam surat tersebut.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi maupun dari pengurus-pengurus yang dikabarkan turut mundur secara kolektif. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar tentang arah dan stabilitas partai menjelang Pemilu 2029.

Gelombang pengunduran diri ini berpotensi besar melemahkan mesin politik Perindo di Kota Sukabumi, terutama dalam menghadapi persiapan pemilu yang membutuhkan konsolidasi, strategi, dan kekuatan organisasi yang solid. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna ke-20 tahun sidang 2025 pada Senin (26/05/2025) di Ruang Rapat Utama DPRD.

Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025–2029.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi Andreas, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Penyampaian Jawaban dan Pembentukan Pansus

Agenda rapat mencakup penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Raperda RPJMD, serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang akan membahas rancangan tersebut.

Ketua DPRD Budi Azhar menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian dari kontrol politik DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus cermin dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara kritis dan konstruktif.

RPJMD 2025–2029 Usung Visi “Mubarokah”

Wakil Bupati Andreas menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 akan selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, dengan mengusung visi “Mubarokah” (maju, unggul, berbudaya dan berkah).

Beberapa fokus utama pembangunan dalam dokumen RPJMD tersebut antara lain:

• Infrastruktur dan Konektivitas: Program Tumaninah menjadi andalan untuk membangun infrastruktur dasar yang menghubungkan kawasan industri, pertanian, dan destinasi wisata.

• Penanggulangan Kemiskinan: Dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis data mikro wilayah.

• Isu Lingkungan dan Ketahanan Pangan: Fokus pada kualitas lingkungan hidup, sistem pangan agromaritim, mitigasi bencana, dan pengelolaan sampah berkelanjutan.

• Peningkatan Layanan Publik: Termasuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di wilayah selatan, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan anak dan keluarga.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya dukungan seluruh fraksi DPRD untuk mempercepat pengesahan RPJMD menjadi Perda, dengan target maksimal enam bulan pasca pelantikan kepala daerah.

Rapat paripurna juga menetapkan keanggotaan Pansus DPRD dari berbagai fraksi untuk membahas Raperda RPJMD lebih lanjut. Ketua DPRD Budi Azhar berharap, Pansus segera menggelar rapat internal, memilih pimpinan, menyusun jadwal kerja, dan melaksanakan tugas secara efektif.

“Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat membuat proses pembahasan Raperda RPJMD berjalan efektif dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Sukabumi,” pungkas Budi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Rencana Pemerintah Kota Sukabumi untuk merenovasi Stadion Suryakencana menjadi stadion bertaraf nasional mendapat dukungan dari legislatif. Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Fajar Kontara, menyatakan sikap positif terhadap program prioritas tersebut yang merupakan bagian dari janji kampanye Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana.

“Saya tentu mendukung program prioritas ini karena memang sudah menjadi janji kampanye. Daripada membangun stadion baru, lebih baik meng-upgrade fasilitas olahraga yang sudah ada namun selama ini kurang terurus,” ujar Fajar, Senin (26/05/25).

Sebagai penggiat olahraga, Fajar mengapresiasi langkah pemerintah yang memberi perhatian serius terhadap infrastruktur olahraga. Namun ia juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait rencana renovasi.

Pertama, Fajar menekankan pentingnya menjaga fungsi utama stadion sebagai sarana olahraga setelah renovasi rampung.

“Jangan sampai setelah selesai dibangun malah digunakan untuk kegiatan non-olahraga, seperti konser musik yang berisiko merusak rumput dan fasilitas lainnya,” tegasnya.

Ia juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di seluruh wilayah Kota Sukabumi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada sepak bola semata, tetapi juga memberikan dukungan untuk cabang olahraga lainnya.

Fajar menilai, bila pengelolaan pasca-renovasi dilakukan secara profesional, Stadion Suryakencana bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial.

“Kami berharap renovasi ini bisa segera terealisasi dan mampu mendongkrak PAD Kota Sukabumi. Selama ini, pajak dan retribusi dari fasilitas olahraga belum memberikan kontribusi signifikan,” ujarnya.

Mengenai pembiayaan, ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan cukup. Oleh karena itu, ia mendorong agar Wali Kota menggandeng investor untuk ikut serta dalam proyek tersebut.

“Saya yakin dengan latar belakang Pak Wali sebagai pengusaha, beliau punya jejaring untuk menarik investor dari luar Sukabumi agar bersedia menanamkan modalnya di kota ini,” tambahnya.

Fajar menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi III, akan menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh mulai dari proses renovasi hingga pemanfaatan stadion.

“Fungsi kami adalah mengawasi dari hulu ke hilir. Tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemanfaatannya agar benar-benar berdampak bagi masyarakat dan pendapatan daerah,” pungkasnya.

SUKABUMIKITA.ID – Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah inovatif yang dilakukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki-Bobby Maulana, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Wawan saat menghadiri Open Turnamen Ju Jitsu Pelajar Piala Wali Kota Sukabumi di GOR Merdeka, Kecamatan Cikole, Sabtu (26/04/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Wawan menilai bahwa berbagai gebrakan yang dilakukan kepala daerah saat ini sangat strategis, terutama dalam menggali potensi PAD dari sektor non-sumber daya alam (SDA).

“Tentunya kami apresiasi Pak Wali Kota. Kita sama-sama dari unsur penyelenggara pemerintahan. Beliau cukup gencar menaikkan PAD dari berbagai sektor, termasuk lewat event olahraga seperti turnamen Ju Jitsu ini,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Wawan mengakui bahwa Kota Sukabumi tidak memiliki kekayaan sumber daya alam seperti daerah lain. Namun demikian, hal itu tidak menjadi hambatan besar karena Kota Sukabumi memiliki keunggulan pada sumber daya manusia (SDM).

“Istilahnya, kita tidak punya SDA, tapi punya SDM. Maka salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak penyelenggaraan event-event seperti ini,” jelasnya.

Menurut Wawan, event olahraga seperti Open Turnamen Ju Jitsu mampu mendatangkan peserta dan pengunjung dari luar daerah. Kehadiran mereka di Kota Sukabumi akan memberikan efek domino terhadap perekonomian lokal, mulai dari peningkatan hunian hotel hingga peningkatan konsumsi kuliner di berbagai restoran dan warung makan.

“Otomatis akan melahirkan PAD. Makanya DPRD Kota Sukabumi sangat mensupport langkah ini. Insya Allah kami terus memberikan apresiasi untuk Pak Wali Kota karena dampaknya sangat bagus untuk seluruh sektor,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan pentingnya pembinaan bakat olahraga sejak usia dini, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Menurut Ayep, penyelenggaraan open turnamen semacam ini bukan hanya soal prestasi olahraga, tetapi juga memiliki efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

SUKABUMIKITA.ID – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Sukabumi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah resmi dilaksanakan. Dalam sidang paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (22/04/2025), Bayu Waluya secara resmi digantikan oleh Muhamad Ridho Nuryaman sebagai anggota legislatif.

Sidang yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menyampaikan bahwa proses PAW ini telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku, serta merupakan usulan resmi dari internal partai.

“Kita lihat semuanya berjalan lancar. Per hari ini, Pak Bayu sudah digantikan oleh Pak Rido. Kita berharap beliau bisa semangat mendedikasikan dirinya untuk Kota Sukabumi,” ujar Wawan kepada awak media.

Wawan menegaskan, DPRD hanya menjalankan proses administratif sesuai surat permohonan yang diajukan oleh DPD Partai Hanura. Ia berharap kehadiran Muhamad Ridho Nuryaman dapat memperkuat peran legislatif dan membawa aspirasi masyarakat, khususnya dari dapil tempat ia berasal.

“PAW ini murni dari partainya yang mengajukan kepada kami. DPRD hanya mengikuti mekanisme yang ada sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Muhamad Ridho Nuryaman yang hadir dalam sidang paripurna tersebut menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

Ia mengaku siap bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh anggota dewan dan Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.

“Ini adalah tanggung jawab besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjalankan amanah ini dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” ujar Rido singkat usai pelantikan.

Sekretaris DPD Partai Hanura Jawa Barat, Cecep Lukmanul Hakim, yang turut hadir dalam agenda tersebut menjelaskan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika internal partai dan telah ditempuh melalui jalur organisasi yang sah.

“Kita lihat semuanya lancar. Ini proses yang alami dalam organisasi partai politik. Hari ini Pak Rido sudah resmi menggantikan Pak Bayu, dan kami berharap beliau bisa lebih bersemangat dalam mendedikasikan diri untuk Kota Sukabumi,” kata Cecep.

Ia menambahkan, pergantian ini juga menjadi bagian dari konsolidasi politik di tubuh Partai Hanura. “PAW ini merupakan hasil proses yang sudah dijalankan. Dan kami meyakini bahwa Rido memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas dengan baik hingga akhir masa jabatan nanti,” tuturnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi pada Selasa (18/03/2025). Pertemuan ini membahas dua agenda penting, yakni laporan hasil reses anggota DPRD serta persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pj Wali Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, ini turut dihadiri oleh Pj Sekda Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, camat, dan lurah.

Peningkatan Pembangunan di 2024, Wali Kota Apresiasi DPRD

Dalam pidatonya, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk transparansi dan koordinasi antara Pemkot Sukabumi dan DPRD. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Dengan ridho Allah SWT dan sinergi yang kuat antara Pemkot dan DPRD, pembangunan di Kota Sukabumi selama 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ujar Ayep Zaki.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2024 akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan ke depan.

Komitmen Perbaikan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah

Meski capaian pembangunan di 2024 cukup baik, Wali Kota Sukabumi mengakui masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus berbenah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam pembahasan LKPJ ini. Saran dan masukan dari DPRD sangat berharga untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.

Pemerintah Kota Sukabumi juga berkomitmen untuk memperbaiki berbagai aspek, termasuk pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, serta fungsi penunjang lainnya.

Kolaborasi Berkelanjutan untuk Sukabumi yang Lebih Maju

Tak hanya kepada DPRD, Wali Kota juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah mendukung penyusunan LKPJ 2024.

“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan. Dengan kerja sama yang solid, kita bisa membangun Sukabumi yang lebih baik,” tutupnya.

Rapat paripurna ini menjadi langkah penting dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi ke depan. Dengan adanya sinergi antara Pemkot dan DPRD, diharapkan berbagai program yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. (Cr5)