Kategori: NASIONAL

SUKABUMIKITA.ID – Setelah sebelumnya muncul kasus BBM dan minyak bersubsidi yang tidak sesuai takaran, kini giliran beras yang dilaporkan mengalami hal serupa. Sejumlah video di media sosial mengungkap adanya beras kemasan 5 kilogram yang ternyata hanya berisi 4 kilogram setelah ditimbang, Minggu (23/03/2025).

Salah satu video yang viral di TikTok menunjukkan beras merek Rinjani dalam kemasan 5 kg ditimbang menggunakan timbangan berat badan. Hasilnya, berat beras tersebut hanya mencapai 4 kg atau berkurang 20 persen dari yang seharusnya.

Video berdurasi 13 detik yang diunggah akun TikTok @irwansugihartono pada 13 Maret 2025 itu telah ditonton lebih dari satu juta kali dan mendapatkan ribuan komentar dari warganet.

Selain merek swasta, temuan serupa juga terjadi pada beras SPHP yang diedarkan oleh Perum Bulog. Dalam sebuah video bertanggal 20 Februari 2025, beras bersubsidi berlabel kemasan 5 kg ternyata hanya memiliki berat 4,78 kg setelah ditimbang.

Narasi dalam unggahan video tersebut menyebut, adanya pengusaha nakal yang sengaja mengurangi takaran. Bahkan, mereka meyakini juga telah banyak terjadi hal serupa yang hingga kini belum terungkap.

Menanggapi temuan ini, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, mengungkapkan bahwa pada awal 2025, pihaknya telah memberikan sanksi administratif berupa teguran kepada sembilan pelaku usaha yang terindikasi mengurangi takaran beras.

“Untuk tahun 2025 saja, sudah ada sembilan pelaku usaha yang dikenai sanksi administrasi,” ujar Moga di kantor Kemendag pada Jumat, 21 Maret 2025.

Fenomena ini bukanlah hal baru. Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pada 2023, sebanyak 96,55 persen dari total 29 produk beras kemasan yang diperiksa tidak sesuai ketentuan.

Pada 2024, jumlah pelanggaran menurun, di mana dari 36 produk yang diperiksa, hanya separuhnya yang memiliki berat kurang dari 5 kg. Sementara itu, dalam periode pengawasan dari Februari hingga Maret 2025, Kemendag menemukan bahwa 28,27 persen dari 21 produk beras kemasan 5 kg tidak sesuai label.

Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta masyarakat untuk melaporkan jika menemukan kasus beras kemasan yang tak sesuai takaran. Ia juga mengajak media untuk berperan aktif dalam mengungkap kasus serupa.

“Kalau ada laporan mengenai beras yang tak sesuai takaran, segera laporkan ke kami agar lebih mudah dan cepat dalam mencegah praktik curang ini,” kata Budi dalam konferensi pers di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Budi tidak menampik bahwa kasus ini berkaitan dengan polemik penyunatan volume minyak bersubsidi Minyakita yang sempat mencuat sebelumnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Kami bersama Satuan Tugas Pangan Polri dan tim daerah terus melakukan pengawasan ketat,” ujarnya.

Namun, Budi belum menjelaskan secara detail mekanisme peningkatan pengawasan tersebut. Ia hanya kembali menegaskan agar masyarakat dan media turut berpartisipasi dalam melaporkan temuan kecurangan ini.

“Dibantu dong kalau ada informasinya,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) berhasil mencegah hujan ekstrem di wilayah Jakarta hingga Jawa Barat.

Keberhasilan ini menghindarkan potensi banjir besar yang sebelumnya diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 19-20 Maret 2025.

Kepala BNPB, Mayjen Suharyanto, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Gedung Graha BNPB, Kamis (20/03/2025).

Suharyanto menyebut, bahwa teknologi modifikasi cuaca telah membantu mengurangi intensitas hujan di wilayah yang berisiko tinggi terdampak bencana banjir.

“Prediksi BMKG menyebutkan akan terjadi hujan ekstrem pada 19 dan 20 Maret. Namun, berkat rekayasa cuaca, kondisi cuaca saat ini relatif aman dan tidak menimbulkan banjir,” ujar Suharyanto dalam sambutannya.

Kerja Sama BNPB dan Pemda Berhasil Kendalikan Cuaca

BNPB telah menggelar operasi modifikasi cuaca sejak 10 Maret 2025, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kolaborasi ini memungkinkan intervensi cuaca secara efektif untuk mengurangi risiko bencana akibat curah hujan tinggi.

“Modifikasi cuaca ini bukan hanya dilakukan oleh BNPB, tetapi juga didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Tiga kekuatan ini terbukti mampu mengendalikan curah hujan yang berpotensi ekstrem,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suharyanto berharap kerja sama semacam ini dapat diperluas ke daerah lain yang juga rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

“Semoga upaya ini bisa terus dikembangkan dan diterapkan di wilayah lain yang sering terdampak hujan ekstrem dan banjir,” tambahnya.

Teknologi Modifikasi Cuaca Jadi Solusi Pencegahan Banjir

Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan menaburkan bahan tertentu ke dalam awan agar hujan turun lebih awal di lokasi yang lebih aman, sebelum mencapai daerah rawan banjir. Teknologi ini telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak bencana di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi dalam periode 18–24 Februari 2025. Beberapa fenomena atmosfer diprediksi akan memengaruhi kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia.

Fenomena Atmosfer yang Mempengaruhi Cuaca

BMKG mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sejumlah gangguan atmosfer yang berpotensi meningkatkan curah hujan dan memicu kondisi cuaca ekstrem. Salah satu di antaranya adalah sirkulasi siklonik yang terpantau di Laut Timor, dekat wilayah Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini memiliki kemungkinan berkembang menjadi Bibit Siklon Tropis dalam beberapa hari ke depan.

Selain itu, sirkulasi siklonik lainnya ditemukan di perairan barat daya Banten, yang membentuk zona konvergensi dari barat daya Lampung hingga selatan Jawa Tengah. Dampaknya, curah hujan berpotensi meningkat di Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat.

Tidak hanya itu, dinamika atmosfer lainnya seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), Gelombang Rossby Ekuator, serta Gelombang Kelvin juga berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah, khususnya Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Prediksi Cuaca dalam Sepekan

Periode 18–20 Februari 2025

BMKG memperkirakan bahwa pada periode ini, sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami cuaca berawan hingga hujan ringan. Namun, beberapa daerah perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai petir dan angin kencang, yaitu:

• Hujan Sedang – Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan.
• Hujan Lebat – Sangat Lebat: Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
• Potensi Angin Kencang: Maluku, Sulawesi Selatan, dan NTT.

Periode 21–24 Februari 2025

Memasuki periode ini, intensitas hujan diperkirakan akan meningkat di beberapa wilayah. Beberapa daerah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat meliputi:

• Hujan Sedang – Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan.
• Hujan Lebat – Sangat Lebat: Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.
• Potensi Angin Kencang: NTB, Maluku, Sulawesi Utara, NTT, dan Sulawesi Selatan.

Imbauan BMKG untuk Masyarakat

BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak cuaca ekstrem yang dapat berujung pada bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan genangan air. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain:

• Membersihkan saluran air dan lingkungan sekitar untuk mengurangi risiko banjir.
• Menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana.
• Mempersiapkan perlengkapan darurat untuk situasi tak terduga.

Masyarakat juga diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, seperti situs web www.bmkg.go.id, media sosial @infobmkg, atau aplikasi infoBMKG.

“Tetap tenang dan selalu siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem. Kami akan terus memperbarui informasi sesuai perkembangan terbaru,” ujar BMKG dalam keterangan resminya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi sudah tidak lagi menjadi bagian dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Pengunduran diri Prabowo dari ormas tersebut telah dilakukan sejak 6 Januari 2022 melalui surat resmi yang diajukan kepada Ketua Ormas GRIB Jaya.

Berdasarkan dokumen yang beredar, surat pengunduran diri tersebut bernomor 01-0212/B/DPP-Gerindra/2022 dan berisi pernyataan bahwa Prabowo tidak lagi menjabat dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya.

“Bersamaan dengan surat ini, saya, H. Prabowo Subianto, mengundurkan diri dari kepengurusan DPP GRIB Jaya,” demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut yang dikutip pada Kamis, 13 Februari 2025.

Dengan adanya keputusan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak lagi memiliki keterlibatan dalam segala bentuk kegiatan GRIB Jaya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Serta tidak terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan GRIB Jaya dari pusat hingga daerah,” lanjut isi surat tersebut.

Pengunduran diri ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki hubungan struktural maupun fungsional dengan GRIB Jaya. Langkah ini juga menjadi klarifikasi bagi masyarakat terkait status Prabowo terhadap ormas yang dipimpin oleh Ketua Umum GRIB Jaya, Rosario de Marshal alias Hercules.

GRIB Jaya sendiri merupakan salah satu organisasi masyarakat yang cukup aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Namun, sejak Prabowo mengundurkan diri, GRIB Jaya beroperasi secara independen tanpa keterlibatan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Dengan adanya pernyataan resmi ini, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman terkait posisi Prabowo Subianto dalam ormas tersebut. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi solusi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau. Namun, tidak semua masyarakat mengetahui tata cara pendaftaran dan syarat yang harus dipenuhi. Berikut panduan lengkap bagi masyarakat yang ingin mendapatkan fasilitas JKN-KIS sesuai regulasi terbaru.

Syarat Pendaftaran JKN-KIS

Untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS, masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Tidak terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan lain dari instansi pemerintah atau swasta.
• Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi masyarakat yang ingin didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
• Melengkapi dokumen administrasi, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Terdaftar pada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang dimiliki oleh Kementerian Sosial RI.

Cara Mendaftar JKN-KIS

Terdapat dua metode pendaftaran JKN-KIS yang dapat dilakukan masyarakat, yaitu secara online dan offline.

1. Pendaftaran Online melalui Aplikasi Mobile JKN

Untuk mempermudah akses layanan, BPJS Kesehatan telah menyediakan aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Berikut langkah-langkah pendaftaran online:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN.
2. Pilih menu “Pendaftaran Peserta Baru”.
3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data diri yang diminta.
4. Pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai domisili.
5. Konfirmasi data dan verifikasi melalui kode OTP yang dikirimkan ke email atau nomor HP yang terdaftar.
6. Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan nomor virtual account untuk pembayaran iuran pertama (bagi peserta mandiri).

2. Pendaftaran Offline di Kantor BPJS Kesehatan

Bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan online, pendaftaran juga bisa dilakukan langsung di kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi kantor BPJS Kesehatan sesuai domisili dengan membawa dokumen persyaratan.
2. Ambil nomor antrian dan isi formulir pendaftaran.
3. Serahkan dokumen kepada petugas untuk diverifikasi.
4. Jika terdaftar sebagai peserta mandiri, lakukan pembayaran iuran pertama.
5. Peserta akan menerima nomor kepesertaan JKN-KIS yang dapat digunakan untuk mengakses layanan kesehatan.

Kategori Peserta JKN-KIS

Peserta JKN-KIS terbagi dalam beberapa kategori, antara lain:

• PBI (Penerima Bantuan Iuran): Didaftarkan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
• Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU): Masyarakat yang bekerja di sektor formal dan iurannya ditanggung oleh pemberi kerja.
• Peserta Mandiri: Masyarakat yang mendaftar secara pribadi dan membayar iuran sendiri.
• Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU): Termasuk pekerja informal seperti pedagang dan petani.

Manfaat dan Pelayanan JKN-KIS

Peserta JKN-KIS berhak mendapatkan berbagai layanan kesehatan, antara lain:

• Pelayanan kesehatan tingkat pertama, seperti Puskesmas dan klinik pratama.
• Pelayanan kesehatan tingkat lanjut, seperti rumah sakit rujukan.
• Rawat jalan dan rawat inap, termasuk tindakan operasi sesuai indikasi medis.
• Pemeriksaan laboratorium dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Presiden  Prabowo Subianto dijadwalkan mengundang seluruh Ketua Umum Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ke kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Jumat, 14 Februari 2025. Undangan ini bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra.

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, membenarkan undangan tersebut. Menurutnya, acara ini bersifat seremonial sebagai bentuk silaturahmi antarpartai dalam rangka perayaan ulang tahun partai yang didirikan Prabowo itu.

“Iya, kami diundang ke Hambalang besok setelah salat Jumat untuk menghadiri HUT Gerindra. Semua partai, termasuk kami di NasDem, mendapatkan undangan. Ini juga bagian dari konsolidasi,” ujar Willy saat dikonfirmasi, Kamis (13/02/2025).

Meskipun momentum ini mempertemukan para pimpinan partai politik, Willy menegaskan bahwa tidak ada agenda khusus terkait pembahasan politik atau strategi pemerintahan ke depan.

“Enggak ada pembahasan khusus. Saya pikir ini hanya selebrasi dan silaturahmi. Semua diundang, termasuk anggota DPR, partai-partai lain, serta berbagai organisasi sahabat,” tambahnya.

Momentum Konsolidasi KIM Plus

Perayaan HUT Gerindra kali ini menjadi sorotan karena berlangsung setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI 2024-2029. Banyak pihak menilai pertemuan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga bisa menjadi ajang konsolidasi kekuatan politik jelang pembentukan kabinet pemerintahan yang baru.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, NasDem, dan sejumlah partai lainnya, menjadi pilar utama dalam mendukung kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Dengan berkumpulnya para ketua umum partai di Hambalang, spekulasi terkait arah politik pemerintahan mendatang semakin mengemuka.

Namun, sejauh ini, belum ada konfirmasi resmi terkait adanya agenda politik dalam pertemuan tersebut. Juru Bicara Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa acara ini lebih menitikberatkan pada perayaan dan kebersamaan.

“Ini adalah perayaan 17 tahun perjalanan Partai Gerindra. Kami ingin berbagi momen ini dengan semua mitra politik dan sahabat-sahabat kami,” kata Dahnil. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) adalah program pemerintah yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan komprehensif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Apa Itu JKN-KIS?

JKN adalah program jaminan kesehatan yang memastikan peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sementara itu, KIS adalah kartu identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan sebagai bukti kepesertaan dalam program JKN.

Siapa Saja yang Berhak Menjadi Peserta JKN-KIS?

Program JKN-KIS terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan dibagi menjadi beberapa kategori peserta:

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI): Masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh pemerintah. Data peserta PBI berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU): Karyawan yang bekerja pada pemberi kerja, baik instansi pemerintah maupun swasta, yang iurannya dipotong dari gaji dan disetor oleh pemberi kerja.

3. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU): Individu yang bekerja secara mandiri atau wiraswasta, seperti pedagang, petani, atau pekerja lepas, yang membayar iuran secara mandiri.

4. Bukan Pekerja (BP): Kelompok ini mencakup investor, pemberi kerja, pensiunan, veteran, dan lain-lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Bagaimana Cara Mendaftar JKN-KIS?

Pendaftaran dapat dilakukan melalui beberapa cara:

• Kantor BPJS Kesehatan: Calon peserta dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan pas foto.

• Pendaftaran Online: Melalui aplikasi Mobile JKN atau situs resmi BPJS Kesehatan, peserta dapat mendaftar secara daring dengan mengikuti petunjuk yang tersedia.

• Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP): Beberapa puskesmas atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga menyediakan layanan pendaftaran.

Dengan memahami program JKN-KIS dan prosedur pendaftarannya, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Lembaga ini memangkas anggarannya hingga Rp 200,2 miliar sebagai bagian dari upaya penghematan yang diinstruksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Kementerian Keuangan.

“Ya, ada pertemuan dengan Mensesneg dan Kementerian Keuangan. Hasilnya, kita melakukan efisiensi sebesar 0,2845 persen atau sekitar Rp 200,2 miliar,” ujar Dadan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/02/2025) malam.

Menurutnya, salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan adalah menunda pengadaan lahan baru. Presiden Prabowo menyarankan agar BGN tidak membeli lahan sendiri, melainkan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah atau kementerian lain.

“Setelah Pak Presiden sidak, kami sampaikan bahwa ada kebutuhan pengadaan lahan. Tapi beliau menyarankan agar tidak perlu membeli, cukup meminjam dari Pemda atau instansi lain, sehingga anggarannya bisa dialihkan ke kebutuhan lain,” jelasnya.

Anggaran BGN Tetap Rp 71 Triliun, Ada Pergeseran Prioritas

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah menyetujui anggaran untuk Badan Gizi Nasional sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menjelaskan bahwa meskipun ada pergeseran penggunaan anggaran, jumlah totalnya tetap sama.

“Pergeseran ini tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR. Meskipun sedang masa reses, kami tetap menggelar rapat karena keputusan ini penting,” ujarnya pada Senin (06/01/2025).

Ia menambahkan bahwa anggaran dari sektor dukungan manajemen dikurangi dan dialihkan ke program prioritas yang lebih mendesak.

“Tetap Rp 71 triliun, hanya saja ada penyesuaian anggaran untuk memastikan efektivitas penggunaan dana,” kata Nihayatul.

Dengan adanya efisiensi ini, diharapkan alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung program gizi nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan, resmi menyaksikan penandatanganan serta pertukaran memorandum of understanding (MoU) antara kedua negara. Acara tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 12 Februari 2025, setelah pertemuan bilateral yang membahas berbagai aspek kerja sama strategis.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa pembahasan dengan Presiden Erdoğan menyoroti sejumlah kerja sama yang sejalan dengan prioritas nasional kedua negara. “Dalam pertemuan ini, kita membahas berbagai kerja sama yang strategis dan bermanfaat bagi kedua negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Presiden Erdoğan menegaskan bahwa Indonesia dan Turkiye telah mencapai kesepakatan di berbagai bidang, termasuk pertahanan, energi, dan pendidikan. “Kami telah menandatangani sekitar 12 perjanjian yang mencakup energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan. Selain itu, kami juga menerima joint statement yang telah disepakati bersama,” ujar Erdoğan dalam konferensi pers bersama.

Kerja Sama Strategis yang Diteken Indonesia dan Turkiye

Dari pertemuan tersebut, sebanyak 13 dokumen kerja sama telah disepakati oleh Indonesia dan Turkiye. Adapun poin-poin kerja sama yang telah diratifikasi meliputi:

1. Layanan dan Pendidikan Keagamaan: MoU antara Kementerian Agama RI dan Kepala Bidang Urusan Agama Republik Turki terkait kerja sama di bidang layanan serta pendidikan keagamaan.
2. Energi dan Sumber Daya Mineral: MoU antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Turki terkait pengelolaan energi.
3. Pendidikan Tinggi: MoU antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI dan Dewan Pendidikan Tinggi Turki dalam kerja sama pendidikan tinggi.
4. Kesehatan dan Kedokteran: Perjanjian kerja sama antara pemerintah RI dan Turki dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran.
5. Industri Pertahanan: MoU antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Turki dalam kerja sama strategis industri pertahanan.
6. Perdagangan: MoU antara Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Perdagangan Turki untuk meningkatkan kerja sama di sektor perdagangan.
7. Pertanian: MoU antara pemerintah RI dan Turki dalam bidang pertanian.
8. Investasi: Pernyataan kehendak kedua negara dalam promosi dan fasilitasi investasi.
9. Industri: MoU antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Industri serta Teknologi Turki tentang pembentukan komite bersama kerja sama industri.
10. Produksi Drone: Perjanjian joint venture antara Republikorp dan Baykar untuk mendirikan pabrik drone di Indonesia.
11. Media Penyiaran Televisi: Protokol kerja sama antara Turkish Radio Television Corporation (TRT) dan LPP TVRI.
12. Media Penyiaran Radio: Nota kesepahaman antara TRT dan LPP RRI di bidang keradioan.
13. Jurnalisme dan Berita: Perjanjian kerja sama antara Anadolu Ajansi (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia.

Kerja Sama di Sektor Pertahanan dan Teknologi Jadi Sorotan

Salah satu kerja sama yang paling disorot dalam pertemuan ini adalah di sektor pertahanan dan teknologi. Kesepakatan joint venture antara Republikorp dan Baykar, perusahaan teknologi pertahanan asal Turkiye, akan membuka peluang baru dalam pengembangan industri pertahanan di Indonesia, terutama dalam pembuatan drone.

Selain itu, kerja sama dalam bidang energi dan perdagangan juga menjadi langkah strategis bagi kedua negara dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masing-masing. MoU di bidang pendidikan tinggi dan media penyiaran diharapkan mampu mempererat hubungan sosial dan budaya antara Indonesia dan Turkiye.

Dengan ditandatanganinya berbagai perjanjian ini, hubungan bilateral antara Indonesia dan Turkiye diharapkan semakin erat, tidak hanya dalam aspek diplomasi, tetapi juga dalam kerja sama ekonomi, teknologi, dan pendidikan. (Cr5) 

SUKABUMIKITA.ID – Hubungan bilateral antara Indonesia dan Turkiye semakin erat dengan adanya simbol persahabatan yang unik. Pemerintah Turkiye secara resmi menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah Indonesia dalam pertemuan kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/02/2025). Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdoğan, kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Momen ini terjadi di sela-sela agenda kenegaraan, tepat sebelum jamuan santap siang. Presiden Erdoğan memperkenalkan mobil listrik berwarna putih tersebut kepada Presiden Prabowo, sembari menjelaskan fitur unggulan yang dimiliki kendaraan nasional Turkiye tersebut. Presiden Prabowo tampak antusias dan bahkan sempat duduk di kursi kemudi, mencoba langsung kenyamanan mobil listrik buatan Turkiye ini.

Mobil Listrik Togg T10X: Simbol Kemitraan di Sektor Teknologi

Penyerahan Togg T10X tidak sekadar bentuk persahabatan, tetapi juga sinyal kerja sama di bidang teknologi dan energi hijau antara Indonesia dan Turkiye. Kendaraan listrik ini merupakan hasil pengembangan Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu (Togg), perusahaan otomotif nasional Turkiye yang berambisi menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik global.

Mobil ini didukung oleh sistem baterai canggih dengan jangkauan hingga 523 km dalam sekali pengisian daya. Selain itu, Togg T10X juga dilengkapi teknologi kecerdasan buatan dan ekosistem mobilitas yang memungkinkan integrasi dengan berbagai layanan berbasis digital.

Isyarat Kerja Sama Industri Otomotif Masa Depan?

Pemberian mobil listrik ini membuka peluang bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama di sektor otomotif dan energi ramah lingkungan. Indonesia, yang tengah gencar mengembangkan industri kendaraan listrik, dapat belajar dari strategi pengembangan Togg di Turkiye.

Dengan sumber daya nikel yang melimpah, Indonesia berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok industri kendaraan listrik global, termasuk potensi kolaborasi dengan Turkiye dalam produksi baterai hingga manufaktur kendaraan listrik.

Penyerahan Togg T10X ini pun menandai hubungan personal yang erat antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdoğan. Kedua pemimpin negara ini menunjukkan kedekatan dalam berbagai pertemuan, yang mencerminkan hubungan diplomatik yang lebih dari sekadar kerja sama ekonomi dan politik.

Melalui gestur ini, Turkiye mengisyaratkan keseriusannya dalam memperdalam hubungan dengan Indonesia, tidak hanya dalam diplomasi politik tetapi juga dalam inovasi teknologi dan transformasi industri otomotif.(Cr5)