Kategori: PEMERINTAHAN

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan pentingnya menjaga dan merawat kemajemukan bangsa sebagai kekuatan utama Indonesia dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Dialog Kebangsaan bersama organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat di Hotel Bountie, Kamis (12/06/2025).

Acara yang dihadiri sejumlah tokoh nasional ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen persatuan di tengah beragam tantangan ideologi global. Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pencegahan Radikalisasi BNPT, Mayjen TNI (Purn) Sudaryanto, serta Anggota DPR RI Hj. Dewi Asmara.

Kemajemukan Adalah Kekuatan Bangsa

Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyebut bahwa sejak awal kelahirannya, Indonesia dibentuk oleh keberagaman—dari suku, agama, bahasa, hingga budaya dan justru dari situlah kekuatan bangsa tumbuh.

“Indonesia tidak satu ras, tidak satu agama. Tapi disatukan oleh nilai luhur. Ini adalah embrio luar biasa. Sebagai kepala daerah, saya akan terus mengibarkan panji persatuan dan kesatuan,” tegas Ayep di hadapan peserta dialog.

Ia menambahkan bahwa capaian toleransi Kota Sukabumi bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kolaborasi dan gotong royong lintas elemen masyarakat.

“Kota Sukabumi kini menjadi kota paling toleran se-Jawa Barat dan peringkat 6 nasional. Ini bukan prestasi saya pribadi, tapi hasil kolaborasi seluruh warga,” ungkapnya.

Selain itu, ia memaparkan inisiatif strategis Pemkot Sukabumi, seperti pembentukan 33 Koperasi Merah Putih yang berfungsi sebagai wadah ekonomi produktif warga, sekaligus bagian dari program pencegahan radikalisme di tingkat akar rumput.

BNPT Apresiasi Ketangguhan Sukabumi

Deputi BNPT, Mayjen (Purn) Sudaryanto, menyampaikan apresiasi terhadap posisi Sukabumi sebagai kota toleran. Ia mengaku memiliki hubungan emosional dengan Sukabumi karena pernah menjalani pelatihan militer di kota ini.

“Kalau semua kota bisa seperti ini, Indonesia akan semakin kuat. Tapi capaian ini tidak boleh membuat kita lengah. Ancaman radikalisme itu nyata dan terus beradaptasi,” ujarnya mengingatkan.

Sudaryanto menegaskan bahwa dialog seperti ini adalah bagian penting dari upaya menjaga negara dari rongrongan paham ekstrem yang mengancam keutuhan bangsa.

Dewi Asmara: Pancasila Benteng Melawan Radikalisme

Sementara itu, Hj. Dewi Asmara, anggota DPR RI yang juga hadir sebagai narasumber, menyoroti pentingnya ideologi Pancasila sebagai tameng utama dalam menghadapi infiltrasi paham radikal, khususnya di kalangan generasi muda.

“Di era digital, penyebaran paham ekstrem bisa masuk lewat media sosial dan informasi palsu. Maka penguatan Pancasila harus terus dilakukan secara konsisten, terutama di dunia pendidikan,” tuturnya.

Dewi juga mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dan instabilitas global bisa menjadi celah tumbuhnya bibit radikalisme, jika masyarakat tidak dibekali dengan ideologi kebangsaan yang kuat.

Sukabumi Ingin Jadi Teladan Nasional

Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wali Kota Ayep Zaki menyatakan komitmennya untuk terus mengarahkan pencapaian Kota Sukabumi ke kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Pencapaian dalam toleransi, antikorupsi, hingga peningkatan PAD semuanya diarahkan untuk kesejahteraan. Kami ingin dari Sukabumi, lahir kontribusi besar untuk Indonesia,” pungkasnya.

Dialog Kebangsaan ini pun diakhiri dengan deklarasi bersama seluruh peserta untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat toleransi, serta menjadikan dialog dan kerja kolaboratif sebagai jalan utama membangun masa depan bangsa yang damai dan adil. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Keberadaan papan reklame tanpa izin di sejumlah titik strategis di Kota Sukabumi kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Samsul, menyampaikan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan dan tidak sinkronnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Agus mengaku prihatin dengan masih banyaknya reklame berdiri di atas Ruang Milik Jalan (Rumija) yang tidak dilengkapi dokumen perizinan. Ia mempertanyakan bagaimana bisa reklame-reklame tersebut lolos dari pengawasan, padahal sudah berdiri cukup lama.

“Sekarang memang sudah ada beberapa yang diberi surat peringatan oleh dinas terkait agar segera mengurus izin. Tapi saya bertanya-tanya, sebelum reklame itu dibangun, ke mana saja pengawasan dari SKPD terkait?” kata Agus, Rabu (11/06/2025).

Agus juga menyoroti ketidaksinkronan antar instansi, mulai dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Menurutnya, ketiga instansi itu seharusnya memiliki peran yang saling mendukung dan terintegrasi.

“Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? DPMPTSP yang mengeluarkan izin? BPKPD yang menarik pajaknya? Atau Satpol PP yang menertibkan pelanggaran di lapangan? Kalau semua jalan di tempat, publik tentu bingung dan akan bertanya: ini salah siapa?” ujarnya.

Ia bahkan menduga banyak papan reklame yang saat ini berdiri di berbagai sudut Kota Sukabumi belum memiliki izin resmi. Agus menilai, persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga berkaitan dengan aspek keselamatan dan keuangan daerah.

“Reklame tanpa izin bukan hanya menyalahi aturan, tapi juga bisa membahayakan lalu lintas jika dipasang sembarangan. Selain itu, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun hilang karena tidak ada kontribusi resmi yang masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus mendorong agar Pemerintah Kota Sukabumi segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh titik pemasangan reklame. Ia juga mendesak agar dibuat master plan reklame yang dapat dijadikan pedoman penataan periklanan di wilayah perkotaan.

“Kami minta dilakukan pendataan ulang semua titik reklame, dan segera disusun peta zonasi atau master plan lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk pemasangan reklame. Dengan begitu, para investor juga tahu di mana titik-titik strategis yang memang diperbolehkan,” imbuhnya.

Agus menegaskan, dengan adanya data terpadu dan sistem pengawasan yang ketat, penataan reklame di Kota Sukabumi bisa lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi pendapatan daerah. (Mg5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi tengah melakukan langkah strategis melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Tahun 2025–2029. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh program terkait ketahanan pangan dan gizi berjalan selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Evaluasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor HK.02.01/493/Bappeda/2025 yang mengatur pelaksanaan RAD-PG di wilayah Kota Sukabumi.

“Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap RAD-PG 2025–2029 sudah kami laksanakan pekan lalu,” ungkap Erni Agus Riyani, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Sukabumi, pada Selasa (3/6/2025).

Erni menjelaskan, dokumen RAD-PG yang disusun memiliki rentang waktu lima tahun dan harus sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi, yakni dari 2025 hingga 2029. Dengan demikian, penyusunan RAD-PG tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah yang berkaitan.

“Tujuan utama penyusunan ini agar seluruh program dan target dalam RAD-PG dapat dituangkan secara konkret ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih luas, seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah,” tambahnya.

Sinkronisasi ini telah diperkuat secara regulatif melalui Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2024, yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029.

Menurut Erni, RAD-PG merupakan instrumen penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Dokumen ini memuat program-program lintas sektor yang terintegrasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta menjalankan program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“RAD-PG bukan hanya kumpulan program. Ia adalah panduan strategis untuk mengarahkan pembangunan pangan dan gizi secara menyeluruh, mulai dari hulu ke hilir, dan melibatkan berbagai sektor,” ujarnya.

Dengan monitoring dan evaluasi yang dilakukan, diharapkan implementasi RAD-PG ke depan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan memberi kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup warga Kota Sukabumi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin, 2 Juni 2025, di Lapang Apel Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi. Wali Kota Ayep Zaki memimpin langsung jalannya upacara yang berlangsung dengan penuh kekhidmatan dan makna.

Upacara ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Wali Kota, unsur TNI-Polri, Ketua lembaga peradilan, aparatur sipil negara, serta perwakilan masyarakat. Momen ini menjadi ruang refleksi kolektif atas pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi membacakan sambutan resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia. Pesan yang disampaikan menyoroti urgensi penguatan ideologi Pancasila di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.

Pancasila disebut sebagai satu-satunya ideologi yang mampu merajut kebhinekaan dan mengarahkan pembangunan nasional menuju keadilan sosial dan keberlanjutan.

Dengan tema nasional “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen masyarakat, untuk terus menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sendi kehidupan, baik dalam keluarga, institusi pendidikan, hingga pemerintahan.

Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar simbol atau hafalan, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam bersikap dan bertindak.

“Pancasila adalah jati diri bangsa. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkannya, dalam rangka membangun persatuan, mewujudkan keadilan, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan bermartabat,” ucapnya dalam amanatnya di hadapan peserta upacara.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penampilan paduan suara dari pelajar yang membawakan lagu-lagu kebangsaan, serta pembacaan ikrar kebangsaan oleh perwakilan pemuda Kota Sukabumi.

Momen tersebut menjadi simbol semangat generasi muda dalam melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Peringatan Hari Lahir Pancasila ini bukan hanya seremoni tahunan, namun menjadi panggilan moral untuk terus menjaga ideologi bangsa sebagai pilar kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari arus globalisasi. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Menyambut momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1446 H, Pemerintah Kota Sukabumi kembali meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kegiatan ini sebagai langkah konkret yang dilakukan Pemkot Sukabumi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Salah satu titik kegiatan berlangsung di Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan Citamiang, pada Senin (02/06/2025).

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, turun langsung meninjau pelaksanaan GPM yang diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3). Turut hadir mendampingi, Asisten Daerah II, Kepala DKP3, perwakilan DPMPTSP, Camat Citamiang, para lurah se-Kecamatan Citamiang, serta para pelaku UMKM dari wilayah sekitar.

Dalam kegiatan ini, masyarakat dapat membeli bahan pangan strategis seperti beras, minyak goreng, telur, dan cabai dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar.

Wali Kota menegaskan bahwa GPM ini merupakan salah satu instrumen nyata pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli warga menjelang hari raya.

“Kami menyelenggarakan GPM di lima titik, termasuk di Gedong Panjang ini. Tujuannya untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Iduladha,” ujar Ayep Zaki.

Tidak hanya sekadar menjual bahan pangan, GPM juga menghadirkan berbagai layanan publik terpadu. Di antaranya adalah layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis untuk pelaku usaha mikro dan kecil, serta stan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dimanfaatkan warga untuk menunaikan kewajiban perpajakan.

Wali Kota Sukabumi juga memanfaatkan momen ini untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak daerah. Ia mengungkapkan bahwa potensi penerimaan dari PBB-P2 bisa mencapai Rp14 miliar, dan dana tersebut sepenuhnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan layanan publik.

“Kalau seluruh warga taat membayar PBB, dampaknya akan langsung terasa pada pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan pelayanan publik lainnya,” jelasnya.

Di sela kegiatan, Ayep Zaki menyempatkan diri mengunjungi stan-stan UMKM dan mencicipi berbagai produk lokal. Ia secara simbolis menyerahkan NIB kepada pelaku usaha, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap legalisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin pelaku usaha di Sukabumi makin kuat dan mandiri. Legalitas usaha adalah pintu awal untuk naik kelas,” tegas Ayep.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara wali kota, camat, para lurah, serta warga setempat, sebagai simbol sinergi dalam mendorong ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Kota Sukabumi kembali mencatatkan prestasi nasional dengan menempati peringkat ke-6 dalam Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2024 yang dirilis oleh SETARA Institute. Pencapaian ini menandai kemajuan dari posisi tahun sebelumnya, di mana Sukabumi berada di urutan ke-8.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam seremoni peluncuran dan pemberian penghargaan IKT 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Alhamdulillah, ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat Sukabumi. Kami bersyukur karena berhasil naik ke peringkat enam nasional. Semoga tahun depan bisa masuk lima besar,” ujar Ayep Zaki, Senin (02/06/2025).

Wali kota juga menyampaikan bahwa prestasi ini adalah buah dari komitmen kolektif antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, serta warga masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan kebhinekaan.

“Dari tahun ke tahun, nilai IKT Kota Sukabumi menunjukkan tren positif. Sejak 2020 hingga 2023, kita konsisten masuk 10 besar nasional. Ini bukan hanya angka, tetapi mencerminkan suasana sosial yang harmonis,” tambahnya.

Komitmen terhadap toleransi juga kembali ditegaskan Ayep Zaki saat dirinya menghadiri peringatan HUT ke-49 Badan Kerjasama Gereja-gereja Sukabumi (BKGS), yang berlangsung di Gereja Kristen Pasundan.

Dalam keterangannya Ayep Zaki menyebut Kota Sukabumi sebagai salah satu dari 514 kota di Indonesia, yang berhasil menunjukkan praktik toleransi secara nyata.

Namun demikian, Ayep tidak ingin sekadar puas dengan pencapaian ini. Ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penerbitan regulasi seperti Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai fondasi legal bagi upaya kerukunan.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti peran strategis generasi muda dalam menjaga keberagaman di tengah tantangan zaman. “Kami berharap sekolah-sekolah, komunitas pemuda, hingga organisasi kemasyarakatan aktif menanamkan dan menyuarakan nilai-nilai kebhinekaan dalam setiap aktivitas mereka,” tuturnya.

Pemkot Sukabumi, lanjut Ayep, akan terus menciptakan ruang dialog antarumat beragama guna mencegah potensi konflik serta menyelesaikan persoalan dengan cara damai dan musyawarah. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Genap 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, kritik tajam mulai dilontarkan dari lembaga legislatif.

Kali ini datang dari Agus Samsul, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, yang menyebut pemerintahan baru ini masih terjebak pada euforia seremonial dan belum menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat.

“Seratus hari ini bukan soal hitungan hari kerja, tapi tentang sinyal arah. Sampai sekarang, kita belum melihat pijakan kuat dari Wali Kota dalam menjawab problem nyata masyarakat,” tegas Agus saat ditemui, Sabtu (31/05/2025).

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret maupun lompatan kebijakan yang mencerminkan visi-misi perubahan sebagaimana yang pernah digaungkan saat kampanye.

Ia menyebut bahwa percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya menjadi prioritas, bukan dikesampingkan.

“Janji kampanye jangan hanya tinggal di baliho. Harus diturunkan ke dokumen perencanaan seperti RPJMD. Kalau itu pun belum mulai dibahas secara serius, bagaimana mau bicara program kerja?” ujar Agus.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan keberadaan strategi atau blue print pembangunan yang konkret. Agus menyoroti lemahnya respons Pemkot terhadap persoalan sosial mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan keberadaan PKL yang kian menjamur di pusat kota.

“Persoalan rakyat tak bisa ditangani dengan pencitraan. Lihat saja pusat kota, PKL makin banyak, kemiskinan masih tinggi, dan warga kesulitan mengakses layanan dasar. Di mana roadmap pembangunan yang dijanjikan?” katanya dengan nada serius.

Agus juga mengkritisi lemahnya manajemen tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Ayep Zaki. Ia menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai menabrak aturan dan etika pemerintahan, seperti pengangkatan tim percepatan daerah tanpa dasar regulasi yang jelas, serta pelibatan banyak tenaga dari luar daerah dalam struktur strategis.

“Bukan anti-pegawai luar kota, tapi apakah tidak ada SDM lokal yang mumpuni? Ini soal kepercayaan terhadap potensi daerah sendiri. Belum lagi soal pengelolaan fasilitas publik seperti Lapang Merdeka yang sekarang menuai protes warga,” tegasnya.

Terkait rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Agus menyebut langkah tersebut memang patut diapresiasi, namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani rakyat kecil.

“Kalau kenaikan PAD hanya mengandalkan pungutan atau retribusi dari pedagang dan usaha kecil, itu sama saja mengalihkan beban. Harus cerdas menggali potensi, bukan membebani,” tegasnya.

Ia juga menyinggung pentingnya membangun sinergi dengan DPRD, bukan justru bersikap eksklusif dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif belum menunjukkan tanda-tanda harmonis.

“Jangan alergi terhadap kritik. Kami di DPRD hadir bukan untuk menjegal, tapi untuk memastikan pemerintah berjalan di relnya. Kolaborasi bukan cuma jargon, tapi harus nyata dalam praktik,” tegas Agus.

Di akhir pernyataannya, Agus menyampaikan harapan agar momentum 100 hari tidak hanya menjadi pencitraan, melainkan titik balik untuk mulai bekerja secara serius dan berpihak pada masyarakat.

“Kalau 100 hari ini dianggap simbolik, jangan salahkan publik bila mulai mempertanyakan arah kepemimpinan. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekedar janji,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Menjelang 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, sejumlah sorotan mulai bermunculan dari kalangan legislatif.

Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Danny Ramdhani, yang menilai belum tampak perubahan signifikan dalam roda pemerintahan kota sejak pasangan ini dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

“Yang pertama, sampai sejauh ini belum terlihat perubahan yang signifikan terkait pembangunan di Kota Sukabumi,” ujar Danny saat diwawancarai, Jumat (30/05/2025).

Menurutnya, percepatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi hal mendesak agar janji-janji kampanye kepala daerah bisa tertuang secara jelas dalam dokumen perencanaan resmi.

Danny juga menyoroti belum adanya blue print atau peta jalan pembangunan yang konkret dari Wali Kota Ayep Zaki, terutama dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang cukup kompleks, seperti kemiskinan dan maraknya pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik pusat kota.

“Pemerintahan Pak Ayep Zaki sampai saat ini belum memiliki blue print untuk mengatasi persoalan sosial. Seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga, serta penanganan PKL yang semakin merebak,” jelasnya.

Ia menambahkan, masyarakat mulai menyuarakan keresahan terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan (K3) di Kota Sukabumi. Beberapa ruas jalan kembali dipadati PKL, serta persoalan sampah yang dianggap tidak tertangani dengan optimal.

Tak hanya itu, Danny juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintahan Ayep Zaki yang dinilai belum selaras dengan etika birokrasi dan regulasi yang berlaku.

Di antaranya pengangkatan tim percepatan daerah, Dewan Pengawas BLUD RSUD R Syamsudin SH, serta penggunaan Lapang Merdeka yang dianggap menabrak aturan.

“Penggunaan banyak sumber daya manusia dari luar Kota Sukabumi juga perlu ditinjau ulang. Termasuk skema peminjaman daerah untuk penerangan jalan umum (PJU) yang harus sesuai ketentuan,” katanya.

Danny mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun, dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan agenda resmi pemerintahan.

Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkot Sukabumi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

“Keberanian untuk meningkatkan PAD memang patut diapresiasi, tapi tetap harus berlandaskan regulasi, dan jangan sampai memberatkan rakyat,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Danny menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi.

“Kolaborasi dan sinergitas adalah hal yang sangat penting. Kami di DPRD memberikan kritik dan masukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap Kota Sukabumi,” tuturnya.

Ia menambahkan, 100 hari kepemimpinan seharusnya menjadi momentum awal untuk menunjukkan arah perubahan, meski secara substansi mungkin belum bisa terlihat sepenuhnya.

“Mari kita kawal dan awasi bersama-sama. Kritik bukan untuk menghakimi, tapi sebagai ruang untuk memperbaiki dan bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi resmi melantik Andang Tjahjandi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif melalui prosesi pelantikan yang digelar secara daring pada Rabu (28/05/2025).

Pelantikan ini juga disertai dengan pengangkatan 11 pejabat eselon III, 6 pejabat eselon IV, serta 1 pejabat fungsional yang berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut dan menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pengangkatan jabatan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2684/SJ tertanggal 20 Mei 2025.

Menurut Ayep, pengangkatan Sekda definitif ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan di Kota Sukabumi, mengingat masa jabatan Penjabat Sekda akan segera berakhir pada Juni 2025.

“Pelantikan ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Semua tahapan telah dilalui sesuai regulasi, termasuk persetujuan dari BKN, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri,” tegas Ayep dalam sambutannya.

Ayep Zaki juga menekankan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika birokrasi pemerintahan. Ia menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja aparatur.

“Di mana pun, termasuk di provinsi dan kabupaten, rotasi jabatan adalah hal yang wajar. Ini bukan sesuatu yang harus dipolitisasi,” ungkapnya.

Lebih jauh, Ayep menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang baru dilantik agar mengedepankan kebersamaan dan loyalitas pada pimpinan. Ia menolak adanya friksi atau kelompok dalam internal pemerintahan.

“Saya minta semua solid. Tidak ada kelompok-kelompok. Semua harus satu komando dan bergerak bersama demi kemajuan Kota Sukabumi,” katanya dengan tegas.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah yang sehat menjadi penopang utama dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“APBD yang kuat hanya bisa dicapai kalau kita semua bekerja keras meningkatkan PAD. Tanpa itu, pembangunan tidak akan maksimal,” ucap Ayep.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, didukung oleh soliditas ASN dan visi bersama untuk memajukan daerah secara berkelanjutan. (Cr5)