Kategori: PEMERINTAHAN

SUKABUMIKITA.ID — Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan berbasis komunitas, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan, Senin (14/07/2024). Kegiatan ini menyasar 24 peserta dari kader PKK dan unsur kewilayahan, bertempat di aula kelurahan.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Ketua TP-PKK Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah, Camat Baros Hendaya, Lurah Baros Erwan Hermawan, serta jajaran TP-PKK kecamatan dan kelurahan.

Dalam pemaparannya, Ranty menyampaikan pentingnya kader PKK memahami secara menyeluruh program dari Pokja 1 hingga Pokja 4. Ia mengapresiasi dedikasi para kader yang terus aktif meski waktu dan tenaga sering kali terbatas.

“Belajar tidak mengenal usia. Kita harus terus tumbuh bersama tanggung jawab yang semakin besar,” tegas Ranty.

Ia juga menekankan pentingnya keteladanan dalam kehidupan sosial. Kader, kata Ranty, harus menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan penuh kepedulian.

“Jangan mudah terpengaruh dengan hal negatif. Bangun keteladanan mulai dari rumah, dari keluarga,” tambahnya.

Menurut Ranty, peran ibu dalam keluarga sangat penting sebagai sekolah pertama bagi anak-anak. Ia menyoroti perlunya visi dan misi yang kuat dalam membangun rumah tangga yang sehat secara sosial dan emosional.

Dalam konteks pengelolaan sampah, ia menjelaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat memerlukan proses yang konsisten. “PKK adalah motor penggerak. Kita harus sabar membangun pola pikir masyarakat agar sadar akan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah,” tuturnya.

Sementara itu, Camat Baros Hendaya mengungkapkan bahwa kader PKK memiliki posisi strategis sebagai penguat program kelurahan. Ia menyebut kehadiran kader sebagai “vitamin” bagi dinamika lingkungan.

“Apa yang disampaikan dalam bimtek ini harus diteruskan ke masyarakat. Edukasi kader adalah investasi sosial yang sangat penting,” ujar Hendaya.

Ia juga memaparkan bahwa Kelurahan Baros telah menjalankan sistem pengelolaan Bank Sampah sebagai bentuk nyata dari kesadaran lingkungan. Selain itu, tingkat partisipasi warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga membanggakan, menjadikan Baros sebagai kelurahan dengan capaian tertinggi di kecamatan.

Acara ini akan berlanjut dengan kegiatan Bimbingan Teknis Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang akan digelar keesokan harinya. Seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas kader PKK dalam mendukung pembangunan berbasis keluarga, lingkungan, dan kesehatan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi bergerak cepat menanggapi berbagai persoalan strategis yang dinilai bisa menghambat laju pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Ruang Oproom Setda, Jumat (11/07/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan Wakil Wali Kota, Bobby Maulana.

Rapat yang dihadiri Sekda Andang Tjahjandi, asisten daerah, staf ahli, dan sejumlah kepala dinas tersebut membahas lima isu krusial yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan saat ini.

Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa persoalan-persoalan seperti pengelolaan TPA sampah, revitalisasi Pasar Pelita, sistem parkir, manajemen PDAM, hingga iklim investasi yang terhambat birokrasi, tak bisa lagi dibiarkan berlarut.

“Jika lima masalah ini tidak segera ditangani secara sistematis, pelayanan publik akan terganggu dan investasi tidak akan tumbuh. Ini harus jadi atensi seluruh jajaran,” ujar Ayep dengan tegas.

Fokus Masalah

1. TPA Sampah
   Ayep menyoroti buruknya pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang sudah lebih dari satu dekade tak mendapatkan penanganan signifikan. Kondisi ini dinilai sudah kritis dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan jika tidak segera diperbaiki.

2. Pasar Pelita
   Terkait mandeknya proyek Pasar Pelita, Pemkot membuka opsi menjual sebagian saham kepada investor baru karena pengembang saat ini dinilai kesulitan keuangan. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan kembali denyut ekonomi kawasan pasar tersebut.

3. Sistem Parkir
   Wali kota juga menekankan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola parkir di sejumlah ruas jalan strategis, seperti Jalan Lettu Bakri, Julius Usman, dan Pasundan. Target penyelesaian penataan ini dijadwalkan rampung hingga Oktober 2026.

4. PDAM
   Masalah keempat adalah buruknya kinerja manajemen PDAM. Dengan terus mencatatkan kerugian, BUMD ini dinilai belum optimal dalam memberikan layanan air bersih kepada warga. Sekda diminta segera melakukan perombakan manajerial yang terukur.

5. Iklim Investasi
   Ayep menilai lambannya respons birokrasi terhadap investor dan pengembang justru menjadi penghambat kemajuan. Ia meminta OPD untuk memperbaiki sistem perizinan dan komunikasi agar dunia usaha merasa didukung, bukan dipersulit.

“Kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, jangan harap investor akan datang. Ini masalah pelayanan dan mental birokrasi kita,” tegas Ayep.

Kolaborasi Diperkuat

Wakil Wali Kota Bobby Maulana memperkuat pernyataan Ayep dengan menekankan bahwa kehadiran proyek-proyek besar seperti Tol Bocimi Sesi 3 akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia meminta OPD menyiapkan respons cepat dan mental pelayanan yang lebih proaktif.

“Kalau kita lambat, peluang akan diambil daerah lain. Rencana pembangunan besar jangan sampai sia-sia hanya karena birokrasi tidak siap,” tegas Bobby.

Ia juga menyinggung kebutuhan revisi RTRW yang sempat dikeluhkan warga. Menurutnya, pemerintah harus memiliki jawaban teknis dan legal yang kuat agar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Komitmen Pemerintah

Melalui forum ini, Pemkot Sukabumi menunjukkan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Seluruh permasalahan yang dibahas akan masuk dalam agenda prioritas Pemkot untuk diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

“Langkah-langkah struktural harus segera ditempuh. Kita bangun sistem yang sehat, bukan reaktif, demi mewujudkan Sukabumi Bercahaya yang kita cita-citakan bersama,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditegaskan dengan kehadiran langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kamis (10/07/2025), di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah dari enam provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

Dari Kota Sukabumi, turut hadir Ketua DPRD Wawan Juanda, Sekda Andang Tjahjandi, serta Inspektur Yudi Yustiawan, menandakan keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan komitmennya dalam menjalankan seluruh arahan strategis dari KPK. Ia menargetkan agar Kota Sukabumi tidak hanya menurunkan potensi korupsi, tetapi menjadi salah satu daerah dengan tingkat korupsi paling rendah di Indonesia.

“Insyaallah Kota Sukabumi akan menjalankan setiap arahan dari KPK. Kami ingin menjadi salah satu kota terendah bahkan nol korupsi. Ini bukan hanya mimpi, tapi target yang harus diwujudkan bersama,” ujar Ayep Zaki usai rapat.

Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Pelayanan Publik

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang juga hadir dalam forum ini menyampaikan bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari pelayanan publik yang jujur dan anggaran yang dikelola secara terbuka.

Menurutnya, mengganti kepala daerah bukan satu-satunya solusi. Yang dibutuhkan adalah perubahan pola pikir menyeluruh, baik di kalangan pejabat maupun masyarakat. Ia juga mendorong keterbukaan anggaran sebagai salah satu solusi konkret agar tidak menimbulkan kecurigaan di mata publik.

“Kepala daerah harus punya daya tahan. Tapi bagaimana dengan SKPD? Kita perlu membangun ekosistem antikorupsi secara kolektif,” ujar Dedi.

Ia juga mengusulkan agar anggaran kepala daerah dijadikan satu plot besar yang fleksibel, agar dapat digunakan untuk situasi insidentil tanpa tersandung masalah administrasi.

KPK RI dalam kegiatan ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal, membangun budaya integritas, dan melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran.

Rapat ini bukan hanya ajang koordinasi formal, tetapi juga sebagai momentum membangun kolaborasi lintas daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sebagai wujud dukungan terhadap gerakan nasional ini, Pemkot Sukabumi menyatakan kesiapannya menjadi daerah percontohan dalam penerapan sistem antikorupsi yang menyentuh seluruh level birokrasi.

“Kehadiran kami bukan simbolis. Ini bagian dari langkah konkret menuju Sukabumi Bercahaya yang bersih dari korupsi dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” tegas Ayep Zaki. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan dari tingkat paling dasar, Pemerintah Kota Sukabumi melangsungkan kegiatan pembinaan bagi 83 Ketua RT dan RW se-Kelurahan Baros, Rabu (09/07/2025), bertempat di Aula Kelurahan Baros.

Acara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan turut dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Ratna Hermayanti, Camat Baros Hendaya, serta Lurah Baros Erwan Hermawan.

Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa RT dan RW bukan hanya perangkat administratif, melainkan bagian vital dalam struktur pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Keberhasilan setiap program daerah—mulai dari kesehatan, sosial, hingga infrastruktur—bergantung pada efektivitas RT dan RW dalam menjangkau warganya,” ujar Ayep.

Tiga Fokus Utama Pembinaan RT/RW

Wali Kota menggarisbawahi tiga pilar utama yang menjadi dasar pembinaan:

1. Peningkatan kapasitas pelayanan publik, di mana RT/RW diminta mampu menjadi penyelesai masalah (problem solver) di lingkungan masing-masing.

2. Pemahaman prinsip tata kelola yang baik (good governance). RT/RW diminta berperan bukan sekadar struktural, tetapi sebagai pemimpin komunitas yang menjunjung nilai transparansi dan keadilan sosial.

3. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, RT dan RW diimbau aktif memberikan edukasi pajak dan retribusi, serta menggali potensi ekonomi lokal yang bisa dimaksimalkan.

“RT dan RW juga bisa menjadi jembatan untuk mengedukasi masyarakat soal kewajiban pajak dan peluang ekonomi berbasis komunitas,” tambahnya.

Digitalisasi dan Keadilan Sosial Jadi Sorotan

Selain itu, Wali Kota Sukabumi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan RT dan RW, termasuk dalam hal peningkatan insentif, digitalisasi layanan publik berbasis wilayah, serta pelatihan-pelatihan berkelanjutan.

Ia juga menyinggung peran RT dan RW sebagai perekat sosial yang menjembatani keberagaman warganya, dan menciptakan iklim kepemimpinan yang adaptif dan inklusif.

“Kita butuh RT dan RW yang bukan hanya paham wilayahnya, tapi juga mampu membina harmoni sosial,” tandas Ayep.

Di akhir sambutannya, wali kota berharap bahwa setiap materi yang disampaikan dalam pembinaan ini bisa langsung diterapkan di wilayah masing-masing.

“RT dan RW adalah wajah pertama dari pemerintah di mata rakyat. Kepemimpinan mereka menentukan keamanan, ketertiban, dan produktivitas lingkungan,” tegasnya.

Membangun dari Bawah, Menuju Sukabumi Inklusif

Kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Sukabumi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Sinergi antara struktur pemerintahan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Sukabumi sebagai kota yang sehat, cerdas, dan tangguh. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya memperkuat struktur birokrasi yang responsif dan profesional, Pemerintah Kota Sukabumi resmi melantik dan mengambil sumpah 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional, Selasa malam (08/07/2025).

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Ruang Utama Sekretariat Daerah itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekda Andang Tjahjandi, dan jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan menjaga ritme pelayanan publik tetap adaptif dan efisien.

“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa, dan semua dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta telah mendapatkan persetujuan dari BKN, Gubernur, dan Kemendagri,” ujarnya.

Fokus pada Percepatan dan Kolaborasi

Wali kota menekankan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu bergerak cepat, membangun sinergi antarinstansi, serta memiliki etos kerja tinggi dalam pelayanan masyarakat.

“Saya butuh tim yang mampu menyesuaikan ritme kepemimpinan saya—cepat, sigap, dan siap hadir langsung ke lapangan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, selain kerja keras, seluruh pejabat dituntut menjunjung tinggi integritas, mengedepankan nilai kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

Daftar Pejabat Baru yang Dilantik

Sebanyak 12 pejabat eselon II dan 9 pejabat fungsional resmi menduduki jabatan barunya. Beberapa nama di antaranya:

• Galih Marelia Anggraeni – Kepala BPKPD

• Mohammad Hasan Asari – Kepala Bappeda

• Asep Suhendrawan – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

• Iskandar – Kepala Dinas Perhubungan

• Een Rukmini – Kepala Dinas Sosial

• Olga Pragosta – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

• Reni Rosyida Muthmainnah – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Sementara pejabat fungsional yang turut dilantik meliputi:

• Henry Yoswara, Ruswandi, Kunto Mahendra Dewo, dan Raden Irvan T. N. Bratasurya – Penata Kelola Bangunan

• Arisandi, Sri Murtiningsih, dan Rahmat Huda – Penata Kelola Penanaman Modal

• Erwan Susila Tresna – Statistisi

• Meila Safira Ayth Thariqa – Penata Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintahan yang Sehat, Fiskal yang Kuat

Dalam arahannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada struktur. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih responsif, transparan, dan kolaboratif.

“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan fokus pada pelayanan yang berkualitas. Kota Sukabumi harus punya birokrasi yang sehat dan fiskal yang kuat,” katanya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD Kota Sukabumi resmi menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (4/7/2025) di ruang rapat utama DPRD.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Sekda Andang Tjahjandi, Ketua DPRD Wawan Juanda, unsur Forkopimda, serta pimpinan SKPD dan tamu undangan.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama yang telah dibangun dalam pengawasan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Apresiasi saya sampaikan kepada Panitia Khusus dan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan objektif dan membangun selama proses pembahasan Raperda ini,” ujar Ayep Zaki.

Kota Sukabumi Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Salah satu poin penting yang disampaikan dalam rapat ini adalah keberhasilan Kota Sukabumi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemda Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Namun, wali kota menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP tidak menjadikan pemerintah daerah berpuas diri.

“Ada catatan-catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian serius. Kita siapkan tindak lanjut melalui rencana aksi terstruktur, penguatan SPIP dan APIP, serta peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah,” tegasnya.

Prioritaskan Pelayanan dan Transparansi

Wali kota juga menekankan bahwa APBD adalah instrumen pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar laporan administrasi. Oleh karena itu, setiap belanja dan program yang dianggarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia menambahkan bahwa pembahasan yang dilakukan DPRD, baik dalam bentuk pandangan umum fraksi maupun rekomendasi teknis, akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam siklus anggaran selanjutnya.

“Kritik dan saran dewan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” katanya.

Raperda Diserahkan ke Gubernur untuk Dievaluasi

Setelah disetujui oleh DPRD, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda.

Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan vertikal untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.

Penguatan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif

Di akhir sambutannya, Wali Kota kembali menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Ia berharap, sinergi yang sudah terjalin ini dapat semakin kuat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Kita wujudkan Kota Sukabumi Bercahaya melalui kerja bersama, bukan sekadar bekerja bersama-sama,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Upaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat kembali dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi melalui kegiatan Jum’at Keliling (Jumling), yang kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muslim, Kecamatan Lembursitu, Jumat (04/07/2025). Momen tersebut juga dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sukabumi Raya.

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir secara langsung, didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Daerah III, Camat Lembursitu, para lurah, serta unsur pesantren dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa Jumling bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk mendengar langsung suara masyarakat, memperkuat sinergi antarwilayah, serta menyampaikan program strategis yang tengah dijalankan pemerintah kota.

“Kami turun langsung ke masjid-masjid di setiap kelurahan agar pemerintah terasa hadir di tengah warga. Ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bentuk pelayanan aktif,” ucap Ayep Zaki.

Fokus Utama: Wakaf, Insentif, dan Ekonomi Kerakyatan

Salah satu pokok bahasan utama dalam kegiatan tersebut adalah penguatan gerakan wakaf. Ayep menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji politiknya yang murni berbasis kesukarelaan warga.

“Tidak ada unsur paksaan dalam gerakan wakaf. Ini adalah ruang untuk berbuat baik bagi mereka yang mampu dan ikhlas,” tegasnya.

Selain wakaf, Wali Kota juga menyampaikan bahwa insentif bagi elemen masyarakat terus ditingkatkan. Tahun ini, Pemkot telah mengalokasikan dana untuk RT, RW, hansip, kader posyandu, guru ngaji, dan marbot masjid. Untuk tahun 2026, guru jam’iyah juga ditargetkan masuk dalam daftar penerima manfaat.

“Ini langkah konkret kami untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Pemerintah tidak hanya bicara, tapi bertindak,” katanya.

PAD Jadi Andalan Pembangunan

Ayep Zaki juga menekankan bahwa pembangunan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana dari pusat. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung pembiayaan program prioritas, termasuk sektor pendidikan, sosial, dan pelayanan publik.

“Kita fokus memperbaiki kinerja BUMD dan BLUD agar memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah,” ujarnya.

Normalisasi BUMD disebut penting agar pelayanan publik, khususnya yang menyangkut air, transportasi, dan sektor strategis lainnya, dapat berjalan optimal dan profesional.

Peran Koperasi Jadi Prioritas

Di hadapan para tokoh masyarakat dan santri, Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal, khususnya koperasi. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, Pemkot akan mengalokasikan hibah untuk koperasi di setiap kelurahan melalui APBD.

“Koperasi itu pilar ekonomi rakyat. Kalau ini kuat, maka masyarakat kecil pun bisa tumbuh bersama,” ucapnya.

Dukungan Bagi Pemuda Islam

Dalam penutupan sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musda GPII Sukabumi Raya yang digelar bersamaan dengan kegiatan Jumling. Ia berharap organisasi ini mampu mencetak kader-kader muda yang tangguh secara akhlak dan cerdas secara intelektual.

“GPII harus menjadi kawah candradimuka bagi calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan berjiwa nasionalis-religius,” tuturnya.

Kegiatan Jumling kali ini bukan hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Pemkot Sukabumi dalam membangun daerah secara menyeluruh: dari masjid, pesantren, hingga koperasi dan anggaran. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang inklusif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui program inovatif di sektor kesehatan, yang dikolaborasikan bersama PD Waluya dan seluruh Puskesmas di Kota Sukabumi.

Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan PAD yang digelar Jumat, 4 Juli 2025 di Opproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Hadir dalam kesempatan itu para camat, lurah, kepala Puskesmas, serta Asda II dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

Dalam arahannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

“Program ini bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi juga bagian dari strategi fiskal. Dengan BPJS Kacamata, masyarakat terbantu, PAD pun meningkat,” ujar Wali Kota.

Skema BPJS Kacamata Jadi Inovasi Baru

Melalui program ini, masyarakat bisa mengakses layanan kacamata secara gratis dengan mendaftar melalui Puskesmas setempat. Setelah mendapatkan rekomendasi medis, klaim akan diajukan oleh PD Waluya melalui mekanisme BPJS Kesehatan.

Sebagai langkah percepatan dan pemerataan manfaat, Wali Kota menetapkan target minimal 100 warga per kelurahan setiap bulan dapat terlayani melalui program ini.

“Program ini sepenuhnya tanpa membebani warga. Kita ingin manfaat ekonomi dan sosial bisa dirasakan bersama,” tambah Ayep Zaki.

PD Waluya Diminta Terus Tingkatkan Kinerja

Wali Kota juga meminta Direktur PD Waluya, Gulam Zakiya, untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas manajemen, serta memperkuat kolaborasi dengan layanan kesehatan lainnya.

Ia menekankan bahwa peran BUMD dan BLUD sangat krusial dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dan menciptakan dampak langsung terhadap kualitas hidup warga.

“BUMD bukan sekadar pengelola aset, tapi bagian dari mesin pembangunan daerah,” ujarnya.

 Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci Keberhasilan

Ayep Zaki menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan cepat dan ramah. Pemerintah ingin agar pelayanan Puskesmas ke depan terintegrasi secara digital, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara kelurahan, Puskesmas, serta unit usaha daerah untuk mengakselerasi setiap program pembangunan.

“Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Butuh dukungan semua pihak agar Sukabumi benar-benar bergerak maju,” tegasnya.

Sebagai penutup, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk mendoakan keberkahan bagi Kota Sukabumi, serta menjaga semangat kolaboratif demi kemajuan bersama. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Sebanyak 289 wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia berkumpul dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar di Hotel Safir, Yogyakarta, Kamis (03/07/2025). Salah satu peserta yang hadir adalah Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

Acara ini berlangsung selama tiga hari dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar wakil kepala daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah masing-masing.

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Munas ini tidak hanya berfungsi sebagai forum organisasi, namun juga menjadi wadah tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan menginisiasi berbagai program kolaboratif lintas daerah.

“Agenda pertama adalah pemilihan Ketua Umum ASWAKADA dan kami sepakat memilih Wakil Wali Kota Surabaya karena dianggap mampu mengayomi. Setelah itu dilanjutkan dengan gala dinner di mana kami berbagi potensi dan menjajaki sinergi antarwilayah,” ujar Bobby.

Sinergi dan Inovasi Jadi Sorotan

Menurut Bobby, berbagai ide kreatif dan gagasan inovatif muncul dalam forum tersebut. Ia menilai pentingnya kekompakan antarwakil kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Harapan saya, melalui forum ini kita bisa solid, bersatu, dan kompak. Bersama kepala daerah dan seluruh OPD, mari kita terus menata kebaikan dan kemajuan untuk daerah masing-masing,” ungkapnya.

Acara Resmi Dibuka Pemerintah Pusat

Pembukaan Munas I ASWAKADA ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik. Sebelumnya, sambutan pembuka diberikan oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah, serta Gubernur D.I. Yogyakarta yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Dr. Sukamto.

Kegiatan ini merupakan Munas perdana yang diselenggarakan ASWAKADA sejak dibentuk. Forum ini diharapkan mampu menjadi platform kolaboratif bagi wakil kepala daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta tanggung jawab strategis mereka dalam mendukung roda pemerintahan daerah.

“ASWAKADA bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi ruang sinergi untuk menciptakan terobosan dan mendorong keadilan pembangunan di seluruh penjuru negeri,” tutup Bobby Maulana. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Kelurahan Subangjaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan di tingkat paling dasar dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Ketua RT dan RW pada Kamis, 3 Juli 2025.

Kegiatan yang digelar di wilayah Kelurahan Subangjaya ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan dihadiri oleh para ketua RT dan RW se-kelurahan, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menekankan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas RT dan RW, sebagai elemen vital yang menjadi penghubung langsung antara masyarakat dengan pemerintah.

“Peran RT dan RW tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik dan kunci keberhasilan program-program pemerintah, termasuk dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ayep.

Menurutnya, pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab sangat penting agar para ketua RT dan RW mampu menjalankan tugas secara optimal dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Perkuat Sinergi, Dorong Kolaborasi

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara RT, RW, kelurahan, kecamatan, serta seluruh stakeholder pembangunan. Ia menyebut bahwa komunikasi dan kerja sama lintas sektor menjadi pondasi utama dalam mendorong perubahan positif di lingkungan masyarakat.

“RT dan RW harus menjadi agen perubahan sosial, penggerak pembangunan di lingkungannya, serta menjadi garda depan dalam pelayanan kepada warga,” jelasnya.

Ayep Zaki menambahkan bahwa Pemkot Sukabumi terus berkomitmen memperkuat aparatur pemerintahan hingga ke level paling bawah, agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

Dukung Program Prioritas Kota Sukabumi

Kegiatan Bimtek ini juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas Pemkot Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan PAD dan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah. Selain itu, pembekalan ini diharapkan menjadi modal utama para ketua RT dan RW dalam menjalankan amanah di wilayahnya masing-masing.

“Kami berharap ilmu yang diperoleh dalam bimtek ini bisa langsung diterapkan di lingkungan masing-masing. Mari kita terus bekerja bersama, bersinergi demi Sukabumi yang lebih bercahaya,” ujar Ayep Zaki menutup sambutannya.

Kegiatan ini menjadi contoh konkret dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Cr5)