Kategori: PEMERINTAHAN

SUKABUMIKITA.ID – Polsek Sukabumi, di bawah naungan Polres Sukabumi Kota, melaksanakan kegiatan dialogis dengan masyarakat di wilayah Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa siang (15/10/2024).

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah warga setempat dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Sukabumi, IPTU Tommy Ganhany Jaya Sakti.

Kegiatan dialogis ini merupakan salah satu upaya Polsek Sukabumi dalam menjalankan patroli preventif serta mendekatkan aparat kepolisian dengan masyarakat.

Tujuan utama dari dialogis ini adalah menggali informasi langsung dari warga terkait masalah keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan arahan kepada warga dalam rangka menjaga keamanan bersama dan mengantisipasi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat).

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Keamanan

Dalam keterangannya,Tommy menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.

Ia mengajak warga untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk gangguan atau potensi gangguan yang dapat mengancam keamanan dan kenyamanan warga.

Hal ini bertujuan agar Polsek Sukabumi dapat bertindak cepat dalam merespon situasi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Kegiatan dialogis ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kami dari Polsek Sukabumi sangat mengharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan mereka masing-masing. Jika ada hal-hal yang mencurigakan atau gangguan kamtibmas, segera laporkan kepada kami di Polsek Sukabumi agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat,” ujar Tommy.

Upaya Preventif melalui Patroli Dialogis

Patroli dialogis seperti ini merupakan salah satu bentuk strategi kepolisian dalam menjalankan pendekatan preventif.

Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pihak kepolisian dapat lebih mudah mendeteksi potensi masalah yang mungkin timbul di lingkungan.

Selain itu, interaksi langsung antara aparat dan masyarakat juga dinilai efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Tommy juga menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan secara rutin di berbagai wilayah hukum Polsek Sukabumi.

Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat agar situasi kamtibmas tetap terkendali.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan kegiatan seperti ini, karena melalui dialogis, kami dapat lebih memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait pelayanan kepolisian,” tambahnya.

Pesan Penting Kamtibmas

Selama kegiatan berlangsung, Tommy tidak hanya menerima laporan atau keluhan dari warga, tetapi juga memberikan sejumlah pesan penting terkait keamanan dan ketertiban.

Ia mengingatkan agar warga selalu waspada terhadap tindak kejahatan, baik yang bersifat kriminal seperti pencurian maupun bentuk kejahatan lainnya, termasuk aksi premanisme dan narkoba yang dapat merusak generasi muda.

“Untuk menciptakan lingkungan yang aman, kita semua harus bekerjasama. Tidak hanya aparat kepolisian, tetapi juga seluruh masyarakat harus proaktif menjaga lingkungannya. Apabila ada tindakan yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami juga berharap masyarakat dapat membantu menjaga anak-anak muda dari bahaya narkoba yang saat ini menjadi salah satu ancaman serius di masyarakat,” tegas Tommy.

Peningkatan Kerjasama dengan TNI dan Pemerintah Daerah

Di samping itu, Kapolsek juga menekankan pentingnya kerjasama antara Polri, TNI, serta pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sukabumi.

Kolaborasi antarinstansi ini dinilai sangat efektif dalam menciptakan situasi yang kondusif, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang ada saat ini.

“Sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah kita. Kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga,” jelasnya. (cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hasan Asari, menyambut kedatangan Tim Visitasi dari Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penilaian Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024.

Acara ini berlangsung pada Selasa, 8 Oktober 2024, di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, beserta jajaran, para Ketua PPID Pelaksana dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Sukabumi, serta sejumlah undangan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kota Sukabumi mempresentasikan tiga inovasi layanan keterbukaan informasi publik, yaitu Open Data, Lasmi, dan Kopi Online.

Tiga Inovasi Keterbukaan Informasi Publik

Inovasi pertama, Open Data, adalah platform keterbukaan informasi publik yang menampilkan berbagai publikasi resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi.

Informasi yang tersedia mencakup dokumen perencanaan, data statistik, serta publikasi lain yang memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi terbaru di kota. Inovasi ini dikembangkan oleh Bidang Statistik Diskominfo Kota Sukabumi.

Sementara itu, inovasi kedua, Lasmi (Layanan Informasi Pasien ICU Terkini), serta inovasi ketiga, Kopi Online (Konseling dan Pelayanan Informasi Obat Online), adalah layanan keterbukaan informasi yang dirancang oleh RSUD Syamsudin, S.H.

Lasmi memberikan akses informasi terkini mengenai pasien ICU, sementara Kopi Online mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang obat-obatan secara daring.

Standar Layanan Informasi Publik

Dalam sambutannya, Pj Sekda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menjelaskan beberapa standar layanan keterbukaan informasi publik yang diterapkan di Kota Sukabumi.

Beberapa dokumen standar tersebut meliputi SOP untuk Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi, SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, hingga SOP untuk menangani keberatan dan uji konsekuensi terkait informasi yang dikecualikan.

Hasan juga menyebutkan bahwa pelayanan PPID Kota Sukabumi dilakukan di Komplek Perkantoran Balai Kota Sukabumi.

“Kota Sukabumi memiliki visi untuk mewujudkan pelayanan informasi yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kami terus berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan,” ujar Hasan.

KIP Jawa Barat Apresiasi Inovasi Sukabumi

Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Barat, Ijang Faisal, yang memimpin tim visitasi, menyampaikan apresiasinya terhadap inovasi layanan publik yang telah diterapkan di Kota Sukabumi.

Ia menekankan pentingnya badan publik untuk terus meningkatkan layanan bagi masyarakat.

“Inovasi layanan publik merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh badan publik. Kami berharap inovasi-inovasi yang ada di Kota Sukabumi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Ijang.

Ijang juga menambahkan bahwa Kota Sukabumi, meskipun tergolong kecil dengan 7 kecamatan dan 33 kelurahan, dapat menjadi contoh dalam memaksimalkan pelayanan publik secara online.

Ia berharap Kota Sukabumi terus berkembang dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

“Walaupun kota ini kecil, saya yakin Sukabumi bisa menjadi contoh dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dengan potensi yang dimiliki,” tandasnya. (cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Baros dan Citamiang pada Selasa (15/10/2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dengan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memberikan arahan terkait netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024.

Dalam kunjungannya, Kusmana Hartadji menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme dan netralitas ASN, serta memastikan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Baros dan Citamiang tetap berjalan optimal selama proses Pilkada berlangsung.

Kusmana juga mengingatkan ASN agar tetap memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat meski tengah berada di tahun politik.

Turut mendampingi dalam kunjungan ini adalah Penjabat Sekretaris Daerah, para Asisten Daerah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Badan Kesbangpol, dan para lurah se-Kecamatan Baros.

Laporan dari Kecamatan Baros dan Citamiang

Dalam laporannya, Camat Baros, Hendaya, menyampaikan sejumlah prestasi dan tantangan di wilayahnya, termasuk kondisi pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh satu puskesmas utama dan dua puskesmas pembantu.

Ia juga menyampaikan kebanggaan atas keberhasilan ASN dari Baros yang berhasil masuk dalam 10 besar pegawai berprestasi di tingkat provinsi. Selain itu, Baros juga mewakili Kota Sukabumi dalam program Kampung Keluarga Berkualitas (KB).

Sementara itu, Camat Citamiang, Aries Ariandi, melaporkan bahwa wilayahnya terbagi menjadi 5 kelurahan dengan luas 440 hektar.

Kecamatan Citamiang memiliki 3 puskesmas dan 73 posyandu yang siap melayani kebutuhan kesehatan masyarakat setempat. Untuk persiapan Pilkada, Citamiang telah menyiapkan 79 TPS dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 39.702 orang.

Arahan Pj Wali Kota Sukabumi

Dalam arahannya, Kusmana Hartadji menyampaikan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2024.

Ia meminta agar ASN, baik PNS maupun non-ASN, menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan bahwa pelayanan publik tidak terganggu selama masa kampanye.

Pelayanan terhadap pengurusan dokumen seperti KTP dan surat keterangan lainnya harus tetap berjalan lancar.

Selain itu, Kusmana juga menekankan pentingnya tanggap terhadap risiko bencana alam, khususnya banjir, dengan memperkuat koordinasi bersama TNI dan Polri.

Ia juga mengingatkan agar kebersihan lingkungan tetap dijaga demi kesehatan masyarakat.

Dalam hal ekonomi, Kusmana menyebut bahwa pertumbuhan Kota Sukabumi berjalan baik, namun ia menyoroti isu-isu yang perlu perhatian lebih, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, dan harga pangan.

Menutup kunjungannya, Kusmana menekankan bahwa ASN harus tetap menjaga integritas dan profesionalisme selama Pilkada. Ia mengingatkan pentingnya memerangi berita hoaks yang dapat mengganggu suasana kondusif di masa Pilkada.

“Mari kita bersama mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan kondusif,” tutupnya. (cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi berpartisipasi dalam penilaian interview evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB secara daring pada Selasa (15/10/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Sukabumi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.

Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Pj Sekretaris Daerah, Hasan Asari, para asisten Sekda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Rahmat Sukandar, serta perwakilan instansi terkait turut hadir dalam penilaian tersebut.

Selaras dengan Pembangunan Daerah

Dalam paparannya, Kusmana Hartadji menjelaskan bahwa penerapan SPBE sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi 2024-2026, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.

Reformasi birokrasi yang dijalankan diharapkan mampu mendukung pemerintahan yang dinamis dan meningkatkan inovasi di tingkat daerah.

“Kebijakan SPBE ini berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sesuai dengan visi RPD Kota Sukabumi,” ujar Kusmana.

Landasan Hukum dan Tujuan SPBE

Pelaksanaan SPBE di Kota Sukabumi didasarkan pada beberapa regulasi, antara lain Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, RPD Kota Sukabumi 2024-2026, serta Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 yang mengatur arsitektur dan peta rencana SPBE untuk tahun 2024-2026.

Selain itu, ada juga Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 188.45/161-Diskominfo/2024 tentang pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat daerah.

“Dokumen-dokumen ini menjadi acuan penting bagi tim kami dalam mengimplementasikan SPBE yang efektif,” tambahnya.

Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

Tujuan utama dari penerapan SPBE adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta responsivitas pemerintahan.

Selain itu, SPBE juga bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, serta memperkuat integrasi antarinstansi pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Salah satu manfaat penerapan SPBE yang ditekankan oleh Kusmana adalah peningkatan keamanan data pemerintah dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi, yang berdampak pada penghematan biaya operasional.

Ia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas layanan publik dengan layanan yang lebih cepat, responsif, dan ramah pengguna.

“Penerapan SPBE ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses terhadap layanan publik,” tandasnya. (cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi memerlukan tambahan kendaraan operasional. Walaupun, kendaraan yang ada saat ini masih memadai dan efektif, tapi idealnya diperlukan adanya pembaharuan kendaraan.

“Kita memiliki kendaraan operasional roda empat. Yang ada saat ini merupakan bantuan dari BNPB tahun 2013. Tapi tetap saja, walaupun dikatakan masih layak digunakan, tetapi kami memerlukan tambahan kendaraan operasional tersebut,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik, kepada wartawan, Kamis (10/10).

BPBD juga membutuhkan tambahan untuk kendaraan roda dua. Hal itu tentunya diperlukan karena ada hal-hal bencana yang cukup dievakuasi dengan roda dua sehingga bisa lebih efektif dan produktif.

“Untuk masalah kelayakan segi medan di Kota Sukabumi tentu saja layak. Hanya jangan nunggu mobil tidak bisa bergerak, kan itu bisa bahaya. Jadi diperlukan tambahan satu sampai dua kendaraan baik roda empat atau pun roda dua,” ungkapnya.

Sedangkan jumlah personel sejauh ini masih cukup memadai. Saat ini BPBD memiliki 50 orang personel. Dari jumlah itu, 10 orang berstatus ASN dan 40 orang non-ASN. 

“Setiap hari ada sekitar delapan personel disiagakan untuk melakukan monitoring dan penanganan bencana,” katanya.

Tingkat kebencanaan di Kota Sukabumi masuk dalam kategori ringan. Bencana banjir misalnya, kerap terjadi karena dampak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuang sampah sembarangan sehingga saat turun hujan air sungai meluap dan terjadi banjir limpasan. 

“Namun, untuk longsor kami mewaspadai wilayah Kecamatan Gunungpuyuh dan Cikole,” tukasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Pengelolaa Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menggenjot realisasi pajak daerah. Alhasil, terhitung dari Januari hingga September 2024, penerimaan sudah mencapai Rp36.931.195.612 dari target target sebesar Rp41.154.520.509.

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah BPKPD Kota Sukabumi, Ziad Panji Nurhari, menjelaskan capaian pajak daerah hingga saat ini cukup baik. Kurun waktu 9 bulan realisasi sudah mencapai sekitar 89,74 persen.

“Target pajak daerah tinggal tersisa sekitar 11 persen,” ujar Ziad, Kamis (10/10/2024).

Dari jumlah capaian realisasi pajak daerah, reklame misalnya dari target sebesar Rp1.422.883.570 berhasil tercapai Rp1.190.752, pajak air tanah dari target Rp850.000.000 sudah tercapai Rp501.833.578, pajak barang dan saja tertentu dari target Rp38.881.636.939 tercapai Rp35.850.697.962, dan pendapatan denda pajak daerah mencapai Rp49.455.774.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik dengan semua elemen,” ungkapnya.

Adapun berbagai upaya terus dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sesui arahan Kepala BPKPD. Salah satunya dengan menggalakan sosialisasi aplikasi Pajak Online Kota Sukabumi (Pantas) sebagai bentuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP).

“Pantas merupakan bentuk transparansi bagi WP ketika akan membayar pajaknya,” bebernya.

Aplikasi tersebut langsung melayani wajib pajak dengan baik tanpa harus adanya pertemuan antara penagih dengan pembayar pajak. “Selain memberikan kemudahan WP dalam membayar, Pantas itu bentuknya tranparan,” cetusnya.

BPKPD juga terus melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. Karena, pajak yang masuk atau diterima itu, hasil laporan omset di setiap perusahaan atau pelaku usaha. 

“Kami akan terus memperketat pengawasannya dan juga bakal menggali potensi baru guna menambah pendapatan pajak daerah,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi menyebutkan tingkat kemantapan jalan pada tahun ini sudah mencapai 86,87 persen. Hal itu sebagai salah satu bukti nyata progres perbaikan infrastruktur jalan yang signifikan.

Kepala DPUTR Kota Sukabumi, Sony Hermanto, menjelaskan target 100 persen kemantapan jalan belum tercapai lantaran adanya kendala minimnya anggaran. “Spending mandatory yang sebelumnya di angka 11,46 persen, kini menurun menjadi 10,23 persen. Hal ini tentu berdampak langsung pada kemampuan untuk memperbaiki jalan yang ada,” ujar Sony kepada wartawan, kemarin (10/10/2024).

Penurunan anggaran diperkirakan akan memengaruhi kemampuan Dinas PUTR memperbaiki kondisi jalan secara maksimal. Kendati demikian, penurunan kemantapan jalan pada tahun ini tidak akan anjlok.

 “Salah satu langkah yang akan kami ambil untuk mengatasi kendala tersebut, dengan melakukan refocusing anggaran yang akan dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan yang mendesak,” ungkapnya.

Refocusing anggaran tersebut sebagian besar akan dialihkan untuk kepentingan politik khususnya menjelang Pilkada 2024. Meskipun ada pengalihan anggaran, DPUTR tetap berupaya agar kemantapan jalan di Kota Sukabumi tetap terjaga. Terkait dengan perbaikan kapasitas jalan menjadi prioritas Dinas PUTR.

“Keterbatasan anggaran terpaksa harus melakukan penanganan sementara, seperti tambal sulam pada jalan yang rusak agar jalan tetap aman dilalui meski belum dapat dilakukan perbaikan menyeluruh,” tukasnya. (mg4)

PENDOPO – Netralitas ASN pada Pelaksanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini harus benar terjaga. Hal itu disampaikan Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual perihal penguatan netralitas ANS di Pendopo Sukabumi, pada Kamis,(10/10).

Pelaksanaan pilkada serentak tahun ini, kata Ade, cukup rawan adanya pelanggaran pelanggaran terkait netralitas ASN. Untuk itu, dia meminta kepada peserta rakor dapat menjaga netralitas tersebut.

Lebih lanjut Sekda mengatakan, kesiapan untuk menjaga dan mengajak semua ASN di Kabupaten Sukabumi untuk tak terlibat politik praktis, menjaga untuk netral serta mendukung lancarnya pilkada Kabupaten Sukabumi.

“Alhamdulillah jauh sebelum rakor ini, Pemkab Sukabumi sudah mengeluarkan instruksi dan surat edaran kepada seluruh ASN termasuk lurah dan kades untuk mengambil posisi netral dalam Pilkada serentak. Yakni tidak memihak dan mengkampanyekan kandidat dan tak menggunakan fasilitas dan uang APBD dalam kegiatan politik,” imbuhnya. (Mg3)

SUKABUMIKITA.ID – Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah untuk Triwulan III Tahun 2024 telah berlangsung dengan sukses di Ballroom Hotel Horison, dihadiri oleh berbagai unsur penting dari Pemerintah Kota Sukabumi.

Acara ini dipimpin oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dan dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, staf ahli, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.

Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota serta mengevaluasi capaian masing-masing OPD. Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, dalam pemaparannya menyampaikan hasil evaluasi kinerja sejumlah SKPD.

Dinas P2KBP3APM mencatat nilai 70,33%, diikuti oleh DPMPTSP dengan 70,13%, DKP3 di angka 68,89%, DISPORAPAR 68,87%, dan Dinas Kesehatan dengan 68,48%.

Dalam kesempatan ini, Asep menekankan pentingnya aplikasi Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja (SIPEKA) sebagai alat untuk memaksimalkan penggunaan data dalam meningkatkan capaian kinerja.

Namun, ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait perangkat daerah yang belum sepenuhnya melengkapi data kinerja, dengan realisasi kinerja saat ini hanya mencapai 57,67%, lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan untuk triwulan III.

Kusmana Hartadji dalam arahannya mencermati penurunan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengalami penurunan 1,37 poin dari tahun sebelumnya.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang harus dihadapi dalam hal perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dalam arahan yang tegas, Wali Kota meminta agar setiap kepala perangkat daerah melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin.

Hal ini diharapkan dapat membantu dalam mengidentifikasi permasalahan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka.

“Hasil pengendalian dan evaluasi ini akan dijadikan dasar untuk memberikan reward dan punishment, serta sebagai acuan dalam proses perencanaan ke depan,” tambahnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas kinerja, serta memperbaiki kekurangan dalam pengisian data.

Dengan upaya ini, Pemerintah Kota Sukabumi optimis dapat mencapai target pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. (cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam lima tahun kepemimpinannya sebagai Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi telah berhasil melakukan penataan kota yang signifikan.

Sejak menjabat pada periode 2018-2023, berbagai pembangunan fasilitas umum telah terwujud, termasuk revitalisasi Alun-Alun dan Lapang Merdeka Sukabumi, serta penataan jalur pedestrian yang membuat kota semakin menarik dan nyaman untuk dihuni.

Keberhasilan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga berharap agar Fahmi kembali memimpin kota untuk lima tahun ke depan.

“Saya mendukung pasangan calon Fahmi-Dida karena saya merasakan banyak perubahan positif di kota ini,” ungkap Eliawati, seorang warga Sukabumi, Rabu (09/10/2024).

Ia menilai bahwa revitalisasi fasilitas umum telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Senada dengan Eliawati, Eman Setiawan, warga lainnya, menambahkan, keberhasilan Fahmi dalam menata kota sangat dirasakan.

Baca juga: Kampanye Hitam Nodai Pilkada Kota Sukabumi, Achmad Fahmi Jawab Beragam Isu Negatif

“Lapang Merdeka kini menjadi destinasi favorit kami untuk menikmati suasana Sukabumi. Kami berharap ia bisa melanjutkan program-program ini.” papar Eman.

Dengan dukungan masyarakat yang terus mengalir, Achmad Fahmi diharapkan mampu melanjutkan visi dan misinya untuk membawa Kota Sukabumi menuju kota yang lebih tertata dan berdaya saing. (cr5)