Sukabumikita.id

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2045: Kolaborasi Pembangunan untuk Masa Depan

    Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2045: Kolaborasi Pembangunan untuk Masa Depan

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar acara bertajuk “Kolaborasi Pembangunan di Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2045” pada Selasa (21/01/2025) malam di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

    Kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Terpilih, Kang Dedi Mulyadi; anggota DPR; dan para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat periode 2025-2029, dengan tujuan menyelaraskan program nasional dan kebutuhan daerah.

    Dalam pemaparannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

    “Visi Jawa Barat tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang berkarakter, cerdas, dan mandiri,” ujar Bey.

    Program Prioritas Jawa Barat 2025-2029

    Bey menjelaskan bahwa visi Jabar diwujudkan melalui sejumlah program prioritas di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan ekonomi.

    Sektor Kesehatan

    Di sektor kesehatan, salah satu program unggulan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program ini bertujuan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.

    Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten.

    Sektor Pendidikan

    Dalam bidang pendidikan, Jawa Barat berkomitmen membangun sekolah unggul di setiap kabupaten serta merenovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Program ini didukung oleh penerapan kurikulum berbasis STEAM untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam sains, teknologi, seni, dan matematika.

    Sektor Pertanian

    Sektor pertanian juga menjadi perhatian utama dengan fokus pada peningkatan produktivitas lahan melalui pembangunan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional. Pengembangan ekosistem pertanian berbasis organik turut didorong untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.

    Sektor Infrastruktur

    Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penting lainnya. Pemerintah merencanakan pembangunan jalan hingga pelosok desa dan permukiman perkotaan untuk memperkuat konektivitas.

    Selain itu, rumah murah bersanitasi baik disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama generasi milenial, guna meningkatkan kualitas hunian.

    Sektor Ekonomi

    Di sektor ekonomi, Pemerintah Jawa Barat menargetkan penghapusan kemiskinan absolut melalui program kartu kesejahteraan sosial dan peningkatan investasi di sektor industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Transformasi birokrasi berbasis teknologi juga akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

    Bey Machmudin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Barat sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif.

    Dengan visi yang jelas dan program-program yang terarah, Jawa Barat siap menjadi contoh provinsi istimewa yang berkontribusi besar terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. (Cr5)

  • Musrenbang Kecamatan Cibeureum dan Baros: Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

    Musrenbang Kecamatan Cibeureum dan Baros: Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

    SUKABUMIKITA.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Cibeureum dan Baros digelar pada Selasa, 21 Januari 2025. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk menyusun rencana pembangunan 2026 yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Kota Sukabumi.

    Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji; Penjabat Sekda Kota Sukabumi, M. Hasan Asari; Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti; anggota DPRD Kota Sukabumi; perwakilan SKPD; bjb Kota Sukabumi; PNM; para lurah; dan berbagai elemen masyarakat.

    Musrenbang Kecamatan Cibeureum: Menyelaraskan Pembangunan Strategis

    Camat Cibeureum, Yanwar Ridwan, menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar, termasuk proyek strategis nasional seperti pembangunan flyover dan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Cibeureum.

    “Cibeureum terdiri dari empat kelurahan dengan populasi 45.531 jiwa. Tantangan utama adalah memastikan integrasi pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yanwar.

    Kasi PPM Kecamatan Cibeureum menambahkan, Musrenbang ini bertujuan untuk mengevaluasi prioritas pembangunan yang belum terealisasi, membahas usulan baru, dan mengintegrasikan prioritas ke dalam rencana pembangunan Kota Sukabumi.

    Musrenbang Kecamatan Baros: Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

    Di Kecamatan Baros, Musrenbang menghasilkan usulan anggaran sebesar Rp28,59 miliar dengan 40 skala prioritas pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Fokus utama mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, kesehatan, pengurangan angka pengangguran terbuka, dan penguatan infrastruktur.

    “Indikator capaian di Baros meliputi LPE 5,33%, IPM 77,15 poin, indeks kota layak huni 65,60%, dan indeks reformasi birokrasi 73%,” ungkap Camat Baros, Hendaya.

    Hendaya berharap agar usulan-usulan ini dapat diakomodasi, sehingga berdampak positif pada pencapaian indikator pembangunan di wilayah Baros.

    Pj Wali Kota Sukabumi: Sinergi untuk Kesejahteraan

    Dalam arahannya, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam pembangunan. Ia menyoroti angka pengangguran sebesar 8,34% dan tingkat kemiskinan 7,2% di Kota Sukabumi yang menjadi tantangan utama.

    “Fokus kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan kerja, wirausaha, dan akses kesehatan,” ujar Kusmana.

    Ia juga menyoroti pentingnya program makan bergizi gratis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. “Ketersediaan dapur ideal di setiap wilayah harus didukung penuh,” tambahnya.

    Selain itu, Kusmana mengajak masyarakat untuk menyambut baik kehadiran wali kota dan wakil wali kota terpilih. “Sinergi yang telah terbangun harus dilanjutkan demi mewujudkan Kota Sukabumi yang berdaya saing dan lebih baik,” tegasnya. (Cr5)

  • Pemerintah Kota Sukabumi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    Pemerintah Kota Sukabumi Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik

    SUKABUMIKITA.ID Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelayanan publik di Kota Sukabumi. Acara yang berlangsung di Oproom ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat daerah dan narasumber ahli.

    Hadirnya Pejabat dan Narasumber Ahli

    Dalam acara tersebut, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hasan Asari, Brigjen Pol Rustam Mansyur, PPUPD Ahli Madya Drs. Kusna Heriman, serta narasumber lainnya.

    Fokus pada Peningkatan Pelayanan Publik

    Menurut Kusmana, pelayanan publik adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Sukabumi telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Kami fokus pada profesionalitas aparatur dan kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan,” ujar Kusmana, Selasa (21/01/2025).

    Baca juga: Pj Walikota Sukabumi Apresiasi Bapora Pemuda Pancasila: Cetak Bibit Atlet Lewat Turnamen Basket 2024

    Inovasi Unit Pelayanan Publik

    Peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui pengintegrasian Unit Pelayanan Publik (UPP). Melalui Surat Edaran tentang Agenda Akselerasi Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemkot Sukabumi memperkuat UPP di berbagai perangkat daerah. Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal.

    Selain itu, Mall Pelayanan Publik telah diinisiasi dengan 107 layanan dari 23 tenant. Mall ini menyediakan 23 loket yang melayani kebutuhan masyarakat secara efisien. “Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk memberikan kemudahan akses layanan publik,” tambah Kusmana.

    Capaian yang Membanggakan

    1. Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP): Mencapai 4,62 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Angka ini meningkat sebesar 0,34 poin.
    2. Indeks Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI: Tercatat pada angka 93,54 dengan kategori A (Kualitas Tertinggi), naik sebesar 0,19 poin.
    3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mendapat skor 87,02 dengan kategori B (Baik), meningkat 1,27 poin.

    Harapan untuk Masa Depan

    Melalui sosialisasi ini, Kusmana berharap para peserta dapat menerima wawasan berharga dari narasumber. Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan inovasi baru.

    “Kami optimis, pelayanan publik di Kota Sukabumi akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan berbagai inovasi dan pencapaian ini, Kota Sukabumi bertekad untuk menjadi contoh dalam pelayanan publik yang berkualitas. (Cr5)


    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Kota Sukabumi Bangun 2.000 Unit Rutilahu dalam Lima Tahun Terakhir

    Kota Sukabumi Bangun 2.000 Unit Rutilahu dalam Lima Tahun Terakhir

    SUKABUMIKITA.ID – Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Sukabumi telah berhasil membangun sebanyak 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu). Informasi ini disampaikan oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, saat ditemui di Kantor Bappeda, Jalan Sarasa No.9, Babakan, Kecamatan Cibeureum, pada Selasa (21/01/2025).

    Frendy mengungkapkan bahwa pembangunan rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Sukabumi. “Rekapitulasi program rutilahu selama 2020-2024 menunjukkan bahwa 2.000 unit telah selesai dikerjakan. Khusus tahun 2024, terdapat 195 unit yang tersebar di tujuh kecamatan,” ujarnya.

    Fokus pada Kawasan Kumuh

    Pembangunan rutilahu tahun 2024 difokuskan pada kawasan kumuh yang luasnya lebih dari 10 hektare dan terdiri dari lima hingga enam kelurahan. Frendy menjelaskan, program ini sesuai dengan aturan pemerintah untuk mengentaskan kawasan kumuh di kota tersebut.

    Adapun bantuan keuangan untuk setiap unit rutilahu berasal dari dana provinsi sebesar Rp20 juta, yang dialokasikan Rp17,5 juta untuk belanja barang dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Dana tersebut dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat. “Namun, tantangan terbesar adalah memastikan dana tersebut cukup untuk memenuhi standar bangunan, termasuk penyediaan fasilitas septic tank dalam program rutilahu plus,” kata Frendy.

    Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono

    Rencana dan Tantangan di Tahun 2025

    Frendy juga menjelaskan bahwa untuk tahun 2025, Dinas PUTR dan Bappeda telah mengajukan tambahan anggaran ke provinsi untuk melanjutkan program ini. “Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan mengenai pengajuan tersebut. Kota Sukabumi sendiri masih membutuhkan anggaran untuk membangun 1.200 unit rutilahu tambahan,” jelasnya.

    Menurut Frendy, program rutilahu di kawasan kumuh akan tetap didanai oleh provinsi. Sementara itu, rutilahu akibat bencana, seperti yang terjadi di Jayaraksa Baros baru-baru ini, didanai melalui anggaran biaya tidak terduga dari APBD.

    “Peristiwa banjir yang terjadi belum lama ini menjadi salah satu contoh bagaimana dana tidak terduga digunakan untuk menangani rutilahu secara darurat,” tutupnya.

    Komitmen untuk Mengatasi Kawasan Kumuh

    Pembangunan rutilahu di Kota Sukabumi mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan kumuh. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat terus berjalan dan membawa dampak positif yang nyata. (Cr5)

  • Persiapan Pelantikan Kekosongan Jabatan, Pj Walikota Sukabumi: Pak Ayep Zaki Sudah Menandatangani

    Persiapan Pelantikan Kekosongan Jabatan, Pj Walikota Sukabumi: Pak Ayep Zaki Sudah Menandatangani

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan pelantikan pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi kosong di lingkungan pemerintahan.

    Penjabat Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan bahwa pelantikan ini masih menunggu izin dan rekomendasi dari kementerian terkait.

    “Ya, betul. Hari ini dan minggu depan semoga sudah keluar izin tambahannya. Pak Ayep Zaki juga sudah menandatangani, dan Insya Allah dalam waktu dekat akan ada perubahan,” ujar Kang Tutus, sapaan akrab Pj Walikota Sukabumi, Senin (20/01/2025).

    Kang Tutus mengungkapkan, pelantikan yang direncanakan hanya akan mencakup pejabat eselon tiga dan empat. Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan pada jabatan yang penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

    Namun, dirinya belum dapat memastikan apakah pelantikan akan berlangsung dalam masa kepemimpinannya. “Mudah-mudahan pelantikannya zaman saya. Kalau tidak zaman saya, nanti zaman wali kota terpilih,” tambahnya.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, sebelumnya menyebutkan bahwa ada 17 posisi yang diajukan untuk segera diisi.

    “Total ada sekitar 17 jabatan yang sudah diajukan,” jelas Didin. Menurutnya, pengisian jabatan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran berbagai program pemerintah daerah dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. (Cr5)


    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Pj Walikota Sukabumi Tekankan Fokus Pembangunan pada Musrenbang 2025

    Pj Walikota Sukabumi Tekankan Fokus Pembangunan pada Musrenbang 2025

    SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menekankan pentingnya fokus pada tujuan utama pembangunan daerah dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada Senin, 20 Januari 2025. Ia menggarisbawahi prioritas seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, dan kesehatan.

    “Tingkat pengangguran di Kota Sukabumi mencapai 8,34%, dan angka kemiskinan berada di 7,2%. Ini harus menjadi perhatian utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Kusmana.

    Ia juga mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang berjalan lancar, meskipun berlangsung di tengah hujan. Kusmana menyarankan agar kecamatan mendukung program makan bergizi gratis dengan menyediakan dapur yang ideal sebagai bagian dari program prioritas pembangunan.

    Rancangan Program Pembangunan Tahun 2026

    Dalam wawancara, Kusmana menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan langkah awal untuk merancang program pembangunan tahun 2026. Ia berharap sektor kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat dapat terus ditingkatkan.

    “Alhamdulillah, meski digelar di tengah hujan, acara ini tetap berjalan lancar, menandakan keberkahan. Saya berpesan agar seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, terus bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.

    Musrenbang Kecamatan Cikole: Fokus pada Pembangunan Inklusif

    Di Kecamatan Cikole, Pj Wali Kota juga membuka Musrenbang yang mengusung tema “Memantapkan Pembangunan Kota yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti, serta unsur pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta, dan media.

    Camat Cikole, Caesar Anwar, memaparkan capaian dan potensi wilayahnya yang memiliki 55.254 jiwa penduduk. “Kami berhasil mencapai indeks pelayanan publik kategori B dan partisipasi masyarakat 100% pada 2024. Potensi UMKM, seperti batik Kenari, Lokatmala, dan olahan jahe, menjadi andalan wilayah kami,” ungkapnya.

    Kusmana Hartadji menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan. Ia juga memuji tahapan Musrenbang yang telah dilaksanakan secara terstruktur hingga tingkat kelurahan.

    “Musrenbang ini adalah langkah awal yang harus dijalankan dengan baik. Kita perlu mendukung program prioritas, termasuk penurunan angka kemiskinan, pengangguran, prevalensi stunting, dan pelaksanaan program makan bergizi gratis,” jelasnya.

    Komitmen untuk Pembangunan Kota yang Lebih Baik

    Dengan berbagai potensi dan program prioritas yang telah dirancang, Kusmana optimistis pembangunan Kota Sukabumi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif. Sinergi antara berbagai elemen masyarakat diharapkan mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. (Cr5)

  • Harga Cabai di Sukabumi Masih Stabil 100 Ribu Perkilo, Ini Dampaknya

    Harga Cabai di Sukabumi Masih Stabil 100 Ribu Perkilo, Ini Dampaknya

    SUKABUMIKITA.ID — Harga cabai rawit merah di Kota Sukabumi terus bertahan di angka Rp 100 ribu per kilogram selama sepekan terakhir. Lonjakan harga ini membuat pelaku usaha kecil, khususnya penjual makanan, kebingungan dalam menyiasati modal usaha mereka.

    Sardi, seorang penjual mie goreng di Kota Sukabumi, mengaku mulai kesulitan menghadapi tingginya harga cabai. Menurutnya, kenaikan harga cabai memberi tekanan besar pada para pedagang kecil yang bergantung pada bahan dasar tersebut.

    “Kami selaku pedagang tentu bingung. Tidak mungkin menaikkan harga jual dagangan kami begitu saja, karena khawatir pembeli berkurang. Namun, di sisi lain, harga bahan baku seperti cabai terus naik,” ujar Sardi saat ditemui, Minggu (19/01/2025).

    Hal serupa dirasakan oleh Eliawati, seorang pemilik warung nasi. Ia mengungkapkan bahwa cabai adalah bahan pelengkap yang wajib tersedia. Namun, tingginya harga membuat dirinya harus menambah modal atau mengurangi penggunaan cabai pada hidangannya.

    “Seringkali pembeli batal belanja karena kehabisan sambal. Sekarang harga cabai meroket, jadi terpaksa kami menambah modal. Kalau tidak, rasa masakan bisa berubah,” jelas Eliawati.

    Berdasarkan pantauan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskumindag) Kota Sukabumi, harga cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional, seperti Pasar Pelita dan Pasar Tipar Gede, masih bertahan di angka Rp 100 ribu per kilogram. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Diskumindag Kota Sukabumi, M. Rifki, menjelaskan bahwa kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor cuaca yang mengganggu produksi.

    “Kami mencatat, selain cabai rawit merah, harga cabai merah lokal mencapai Rp 75 ribu per kilogram, sedangkan cabai keriting merah berada di angka Rp 65 ribu per kilogram,” terang Rifki. Selain cabai, beberapa komoditas lain yang mengalami kenaikan mencolok adalah bawang putih (Rp 38 ribu/kg) dan minyak goreng kemasan di pasar tradisional (Rp 21 ribu/liter). (Cr5)


    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • 41 Pelaku Usaha di Sukabumi Dibina DLH Terkait Pengelolaan Lingkungan

    41 Pelaku Usaha di Sukabumi Dibina DLH Terkait Pengelolaan Lingkungan

    SUKABUMIKITA.ID — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi kembali mengingatkan pentingnya kepedulian pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Upaya ini dilakukan untuk mencegah dampak buruk seperti pencemaran lingkungan yang kerap menjadi isu sensitif di masyarakat.

    Kabid Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (P4LH) DLH Kota Sukabumi, Rizan Junistiar, menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha akan terus dilakukan secara intensif.

    “Para pelaku usaha harus menjalankan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen yang telah disusun, seperti SPPL atau UKL-UPL. Pengawasan kami dilakukan untuk memastikan komitmen tersebut dijalankan,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat (17/01/2025).

    Sepanjang 2024, DLH telah memantau dan membina 41 pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan. Hasilnya, sebagian besar telah mematuhi aturan, meski masih ada yang membutuhkan pembinaan lebih lanjut.

    Baca juga: Pj Walikota Sukabumi Pantau Pelayanan Publik di Hari Pertama Kerja Tahun 2025

    Selain itu, DLH juga menangani 13 pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha. “Beberapa pengaduan terbukti, dan kami menindaklanjutinya dengan surat teguran. Semua pihak yang terlibat kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” tambah Rizan.

    DLH Kota Sukabumi menggunakan pendekatan persuasif untuk memastikan pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan. Menurut Rizan, banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengelolaan lingkungan. Hal ini mendorong pihak DLH untuk terus melakukan sosialisasi.

    “Tidak cukup hanya membuat dokumen. Pelaksanaannya harus dijalankan sesuai aturan,” tegasnya.

    Pengendali Dampak Lingkungan Muda DLH Sukabumi, May Widyastutie, mengungkapkan bahwa selama 2024 pihaknya telah mengeluarkan 8 rekomendasi UKL-UPL dan 119 SPPL untuk usaha dan kegiatan di Kota Sukabumi.

    Dalam proses penerbitannya, DLH memastikan pemantauan lapangan dilakukan secara ketat, terutama untuk usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.

    “Jika kegiatan usaha memiliki risiko pencemaran, kami akan mengecek langsung ke lokasi sebelum menerbitkan rekomendasi. Untuk SPPL, pemohon dapat mengaksesnya secara mandiri melalui sistem OSS, tetapi tetap perlu registrasi di DLH agar kami memiliki data resmi,” jelas May.

    Baca juga: Apelsura Sukabumi Gaungkan Semangat Pemuda untuk Lingkungan

    Dokumen pendukung seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Kesesuaian Rencana Kota (SKRK), dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) menjadi syarat utama yang harus dipenuhi pemohon sebelum dokumen lingkungan diterbitkan.

    DLH juga menyerukan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan. “Kerusakan lingkungan tidak bisa diatasi sendirian. Semua pihak, termasuk pelaku usaha, harus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik,” ujar Rizan. (cr5)


    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Dinkes Kota Sukabumi Raih Penghargaan Bergengsi Atas Kinerja Pembangunan 2024

    Dinkes Kota Sukabumi Raih Penghargaan Bergengsi Atas Kinerja Pembangunan 2024

    SUKABUMIKITA.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan bergengsi atas capaian kinerja pembangunan tahun 2024.

    Dalam penilaian yang dilakukan terhadap 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Sukabumi, Dinkes berhasil menempati peringkat kedua terbaik.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras dan kekompakan seluruh tim Dinkes dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

    “Alhamdulillah, berkat kerja sama dan kekompakan tim, kami bisa menjalankan program-program kerja yang telah direncanakan pada tahun 2024,” ujar Reni, Rabu (15/01/2025).

    Satpol PP Kota Sukabumi, yang turut juga menerima penghargaan dari Pj Walikota Sukabumi, atas capaian kinerja pembangunan di tahun 2024.

    Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah (PPED) Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah selama satu tahun penuh, dari Januari hingga Desember 2024.

    “Tadi itu adalah penghargaan untuk evaluasi capaian kinerja pembangunan tahun 2024. Diakumulasi nilai kinerja seluruh perangkat daerah, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2024,” kata Asep.

    Dari hasil evaluasi tersebut, 29 perangkat daerah di Kota Sukabumi

    berhasil mendapatkan nilai kategori sangat tinggi. Tiga perangkat daerah dengan capaian tertinggi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kesehatan, dan Kecamatan Warudoyong.

    “Ketiga perangkat daerah ini menunjukkan kinerja yang luar biasa dan menjadi teladan bagi perangkat lainnya,” tambah Asep.

    Kecamatan Warudoyong, yang turut juga menerima penghargaan dari Pj Walikota Sukabumi, atas capaian kinerja pembangunan di tahun 2024.

    Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi semua perangkat daerah di Kota Sukabumi untuk terus meningkatkan kinerja dalam mendukung pembangunan kota.

    Evaluasi tahunan semacam ini juga menjadi tolok ukur penting untuk memperbaiki kekurangan sekaligus mempertahankan keberhasilan di masa mendatang.

    Baca juga: Dinkes Kota Sukabumi Terapkan E-Retribusi, Dorong Digitalisasi Keuangan dan Tingkatkan PAD

    Dengan capaian ini, Dinkes Kota Sukabumi menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung program pembangunan di Kota Sukabumi. (Cr5)


     

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Evaluasi Kinerja 2024, Kota Sukabumi Raih Predikat BB SAKIP

    Evaluasi Kinerja 2024, Kota Sukabumi Raih Predikat BB SAKIP

    SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, memberikan arahan penting dalam Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Horison pada Rabu (15/01/2025).

    Dalam acara tersebut, Kusmana menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan strategis tahun 2026. Acara ini juga dihadiri oleh Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari, para staf ahli, Kepala Bappeda Asep Suhendrawan, dan sejumlah kepala SKPD.

    Baca juga: Perkuat Data Statistik, Pemkot Sukabumi Gelar Rapat Koordinasi

    Akuntabilitas Kota Sukabumi Dapat Predikat BB

    Kusmana menyampaikan bahwa akuntabilitas Kota Sukabumi berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 telah mencapai skor 76,36 dengan predikat BB.

    Penilaian ini mencakup beberapa komponen utama seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

    “Ke depan, penilaian kinerja akan dimaksimalkan melalui Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai (Sipeka), yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi,” ujar Kusmana.

    Evaluasi sebagai Dasar Perbaikan dan Penghargaan

    Kusmana menginstruksikan setiap perangkat daerah untuk melakukan evaluasi internal, termasuk memperbaiki indikator dan target yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

    Selain itu, hasil pengendalian dan evaluasi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) maupun sanksi (punishment) di lingkungan masing-masing.

    Pada kesempatan ini, penghargaan untuk capaian kinerja pembangunan juga diberikan kepada perangkat daerah terbaik. Peringkat pertama diraih oleh Dinas Satpol PP dan Damkar, disusul oleh Dinas Kesehatan di posisi kedua, dan Kecamatan Warudoyong di posisi ketiga.

    Kusmana Berharap Evaluasi Menjadi Budaya Positif

    “Evaluasi harus menjadi bagian dari budaya kerja yang positif. Hasil evaluasi tidak hanya untuk mengetahui capaian, tetapi juga sebagai pembelajaran dan dasar perbaikan di masa mendatang,” tambah Kusmana.

    Acara ini diakhiri dengan penyerahan penghargaan dan diskusi terkait penguatan pengendalian kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat. (Cr5)


    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34