Kategori: PEMERINTAHAN

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemdakab) Bekasi menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia olahraga dengan menyalurkan bonus sebesar Rp22 miliar kepada atlet dan pelatih berprestasi. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang meraih medali di berbagai ajang olahraga bergengsi, baik tingkat nasional maupun internasional.

Penyerahan bonus dilakukan secara simbolis oleh Pj Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, bersama Wakil Bupati Bekasi Terpilih, Asep Surya Atmaja, di Hotel Sunerra Antero Jababeka, Kabupaten Bekasi, Senin (03/02/2025).

Bentuk Apresiasi dan Motivasi bagi Atlet

Dedy Supriyadi menegaskan bahwa pemberian bonus ini merupakan bentuk apresiasi Pemdakab Bekasi atas kerja keras dan dedikasi para atlet serta pelatih dalam mengharumkan nama daerah.

“Total bonus yang diberikan mencapai Rp22 miliar, termasuk pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujar Dedy.

Setiap atlet peraih medali mendapatkan penghargaan dengan nominal yang cukup besar, yakni:

• Medali emas: Rp100 juta
• Medali perak: Rp75 juta
• Medali perunggu: Rp50 juta

Dedy berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi para atlet agar terus berprestasi dan menginspirasi generasi muda Kabupaten Bekasi untuk mengikuti jejak mereka.

Rincian Penerima Bonus

Kepala Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, merinci kategori penerima bonus sebagai berikut:

1. SEA Games XXXII/2023 Kamboja
   • 15 atlet peraih medali menerima total Rp1,22 miliar
   • Perolehan: 7 emas, 2 perak, 12 perunggu
2. ASEAN Para Games XII/2023 Kamboja
   • 3 atlet menerima total Rp255 juta
   • Perolehan: 1 emas, 1 perak, 3 perunggu
3. PON XXI/2024 Aceh-Sumut
   • 139 atlet yang bertanding untuk kontingen Jawa Barat menerima total Rp11,395 miliar
   • Perolehan: 53 emas, 40 perak, 56 perunggu
   • Kabupaten Bekasi menjadi penyumbang medali terbanyak untuk Jawa Barat
4. Peparnas XVII/2024 Solo
   • 40 atlet menerima total Rp3,967 miliar
   • Perolehan: 18 emas, 20 perak, 21 perunggu

Selain atlet, penghargaan juga diberikan kepada para pelatih yang turut berperan dalam membina prestasi para atlet:

• 34 pelatih PON XXI/2024 Aceh-Sumut menerima total Rp2,69 miliar
• 8 pelatih Peparnas XVII/2024 Solo mendapatkan total Rp800 juta

Secara keseluruhan, total bonus yang disalurkan mencapai Rp20,3 miliar, belum termasuk pajak lebih dari Rp2 miliar yang ditanggung oleh pemerintah daerah.

Dukungan Berkelanjutan untuk Atlet Berprestasi

Melalui penghargaan ini, Pemdakab Bekasi berharap dapat terus mencetak atlet unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

“Kami ingin para atlet semakin semangat dalam berlatih dan bertanding. Bonus ini adalah bentuk dukungan agar mereka bisa lebih fokus dan termotivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi,” ujar Iman Nugraha. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Kota Sukabumi terus berupaya meningkatkan akses literasi bagi masyarakat dengan mendorong seluruh kelurahan untuk memiliki perpustakaan sendiri. Saat ini, baru 13 kelurahan yang telah memiliki ruang baca bagi warganya.

“Tahun ini, kami akan mendorong semua kelurahan untuk mendirikan perpustakaan. Kami juga akan memfasilitasi bantuan berupa buku dan rak dari Perpustakaan Nasional,” ujar Kepala Dispusipda Kota Sukabumi, Galih Marelia Anggraeni, saat dihubungi wartawan melalui telepon, Senin (03/02/2025).

Hibah Buku dan Antusiasme Para Lurah

Dispusipda berharap hibah buku dan rak dari Perpustakaan Nasional bisa membantu memenuhi kebutuhan kelurahan yang belum memiliki perpustakaan. Galih juga telah berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) untuk mengumpulkan seluruh lurah guna membahas rencana ini.

“Alhamdulillah, para lurah menyambut baik inisiatif ini. Selain meningkatkan literasi, perpustakaan kelurahan juga bisa menyimpan berbagai produk hukum Pemkot Sukabumi yang bermanfaat sebagai sumber informasi bagi masyarakat,” jelasnya.

Sejauh ini, keberadaan perpustakaan di 13 kelurahan yang telah berjalan memberikan manfaat besar bagi warga. Beberapa di antaranya, seperti Perpustakaan Kelurahan Cisarua dan Cikundul, rutin mengadakan kegiatan literasi yang melibatkan masyarakat.

Koleksi Buku dan Minat Baca Masyarakat Sukabumi

Saat ini, Dispusipda Kota Sukabumi memiliki 33 ribu judul buku dengan total 91 ribu eksemplar. Meski koleksi buku dinilai sudah cukup memenuhi standar kebutuhan, tetap ada kebijakan untuk menambah koleksi minimal 2 persen setiap tahunnya.

Ketika ditanya mengenai buku yang paling diminati, Galih menyebut bahwa minat baca masyarakat terbagi dalam beberapa segmentasi.

• Remaja lebih menyukai novel.
• Anak-anak cenderung memilih buku dongeng, komik, dan cerpen.
• Orang tua juga banyak yang memilih buku fiksi.

“Koleksi buku bergenre fiksi menjadi yang paling banyak diminati oleh masyarakat di berbagai kalangan,” tambah Galih.

Perpustakaan Kelurahan, Wadah Edukasi dan Informasi

Dengan adanya target pendirian perpustakaan di setiap kelurahan, Dispusipda berharap masyarakat lebih mudah mendapatkan akses bacaan berkualitas tanpa harus jauh-jauh ke perpustakaan kota.

Program ini tidak hanya mendukung peningkatan budaya literasi, tetapi juga dapat menjadi pusat edukasi dan informasi bagi masyarakat. Dispusipda mengajak seluruh warga Kota Sukabumi untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini tengah dievaluasi untuk memastikan dampaknya terhadap perkembangan akademik dan kesehatan siswa.

Dalam Sharing Session bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Senin (03/02/2025), Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menekankan pentingnya pengukuran efektivitas program MBG sejak pelaksanaannya pada Januari 2025. Program ini telah diterapkan di sembilan kecamatan dengan cakupan 1 TK, 35 SD, dan 11 SMP, melibatkan total 24.749 siswa.

“Silakan dari Dinas Pendidikan mengevaluasi pengaruh MBG terhadap anak-anak, apakah ada perubahan pada kemampuan belajar mereka. Kita perlu mengkaji dampaknya terhadap kecerdasan, disiplin, dan kesehatan siswa untuk menyusun kebijakan yang lebih baik ke depan,” ujar Koswara di Kantor Disdik Kota Bandung.

Distribusi Makanan Lebih Merata dan Tepat Sasaran

Selain memastikan kecukupan gizi siswa, Pemkot Bandung juga akan mengoptimalkan distribusi makanan agar lebih merata dan tidak tumpang tindih dengan makanan dari rumah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat, Asep Saeful Gufron, menekankan pentingnya sinkronisasi jadwal makan siswa untuk menjaga keseimbangan asupan gizi.

“Kami ingin memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa mengganggu pola makan mereka di rumah. Koordinasi dengan orang tua dan sekolah sangat penting agar program ini benar-benar bermanfaat bagi siswa,” jelas Asep.

Dorong Pendidikan Karakter dan Kreativitas Siswa

Selain aspek akademik, Pemkot Bandung juga ingin memperkuat pendidikan karakter dan kreativitas siswa. Koswara menegaskan bahwa pendidikan di Kota Bandung tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga membentuk budaya perkotaan yang tertib, disiplin, dan inovatif.

“Saya ingin anak-anak di Kota Bandung sejak kecil sudah terbiasa dengan budaya perkotaan yang tertib dan disiplin. Selain itu, kita harus mendukung potensi kreativitas mereka, misalnya dengan mengadakan lomba-lomba unik seperti kompetisi fesyen atau kegiatan lain yang belum ada di daerah lain,” katanya.

Dinas Pendidikan Kota Bandung menyambut baik gagasan ini dan berencana mengadakan lomba kreativitas tingkat kota sebagai ajang bagi siswa untuk menyalurkan bakat mereka di berbagai bidang.

Komitmen Pemkot Bandung untuk Pendidikan Lebih Baik

Sharing Session ini menjadi bukti komitmen Pemkot Bandung dalam menghadirkan sistem pendidikan yang lebih baik, mulai dari peningkatan infrastruktur, evaluasi program strategis, hingga penguatan karakter siswa.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen terhadap dunia pendidikan di Kota Bandung. Semoga ke depan kita bisa terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk mencetak generasi yang lebih unggul,” ujar Koswara.

Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, dan masyarakat, Pemkot Bandung optimistis dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan selaras dengan kebutuhan zaman. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, berbagi refleksi atas perjalanan kepemimpinannya sejak dilantik pada 20 September 2023 hingga saat ini. Dalam keterangannya, ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapinya, terutama dalam menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menjaga stabilitas birokrasi di tengah dinamika politik, Sabtu (01/02/2025).

“Selain mengisi program-program kegiatan yang sudah diketahui semua, sebetulnya yang paling berat itu adalah bagaimana saya harus menyelesaikan temuan-temuan BPK dan alhamdulillah tuntas,” tegas Kusmana, saat diwawancarai beberapa waktu lalu, usai acara pelantikan pejabat di Balaikota Sukabumi.

Selain fokus pada tata kelola keuangan daerah, Kusmana juga mengungkapkan dinamika yang terjadi dalam birokrasi Kota Sukabumi. Ia menyebut bahwa di awal masa jabatannya, birokrasi sempat mengalami ketidakpastian akibat situasi politik yang berkembang.

“Birokrasinya terkadang kompak sebetulnya, tapi terkadang juga mungkin ada ketakutan. Di awal-awal ada ketakutan dan jongjon (tenang) setelah adanya pemenang (kontestasi Pilkada Kota Sukabumi),” bebernya.

Namun, meski menghadapi tantangan tersebut, Kusmana mengaku bersyukur karena berhasil mengawal jalannya Pilkada Kota Sukabumi dengan aman dan kondusif. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pun tetap terjaga sepanjang proses politik berlangsung.

“Jadi sebetulnya ini yang membuat kemarin agak kurang kompak, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengawal Pilkadanya aman, lancar, dan ASN betul-betul netral,” pungkasnya.

Kesan dan refleksi ini menjadi cerminan perjalanan Kusmana Hartadji selama menjabat sebagai Pj Walikota Sukabumi, yang berupaya menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Suasana penuh kekhidmatan menyelimuti Gedung PCNU Kota Sukabumi di Citamiang pada Kamis (30/01/2025) malam, saat peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) digelar dengan penuh semangat kebersamaan. Acara ini menjadi ajang mempererat sinergi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat demi mewujudkan Kota Sukabumi yang lebih maslahat.

Peringatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Turut hadir pula Rois Syuriyah PCNU Kota Sukabumi, K.H. Abdullah Fauzi, beserta jajaran pejabat daerah, mulai dari Kepala Kesbangpol, Kepala DPMPTSP, Kepala BPKPD, hingga para camat dan lurah. Tak ketinggalan, warga Nahdliyin dari berbagai lapisan turut meramaikan peringatan hari bersejarah bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini.

Ketua Panitia, Ismatullah, dalam laporannya menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan harlah ke-102 NU yang berlangsung secara nasional sejak 15 Januari hingga 16 Februari 2025.

Sementara itu, Ketua PCNU Kota Sukabumi, K.H. Anas Syakirullah, menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan demi terwujudnya masyarakat yang maslahat.

“NU lahir pada 31 Januari, dan kita ingin momentum ini menjadi penguat kebersamaan kita semua dalam membangun Sukabumi yang lebih maslahat. Peringatan ini pun diawali dengan istigasah sebagai bentuk doa bersama,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyoroti peran besar NU dalam membangun bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

“Tema harlah tahun ini, ‘Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat’, sangat relevan dengan kiprah NU yang telah memberikan kontribusi luar biasa, termasuk bagi masyarakat Kota Sukabumi,” ujar Kusmana.

Ia menegaskan bahwa PCNU Kota Sukabumi selalu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat layanan pendidikan, sosial, dan keagamaan.

“Pesantren dan madrasah di bawah naungan NU menjadi pilar utama dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, cerdas, dan mandiri,” tambahnya.

Tak hanya itu, Kusmana juga mengapresiasi berbagai program sosial NU yang telah berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, mulai dari bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam sambutannya, Kusmana menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan PCNU dalam menangani berbagai tantangan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penanganan stunting di Kota Sukabumi.

“Kami optimistis bahwa kerja sama ini akan terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan sosial ke depan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Kusmana Hartadji mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam membangun Kota Sukabumi yang lebih harmonis dan berdaya.

“Mari kita jadikan harlah ke-102 NU ini sebagai inspirasi untuk semakin mempererat kebersamaan dalam membangun Sukabumi yang maslahat dan sejahtera,” tutupnya.

Momentum harlah ini diharapkan dapat membuka jalan bagi berbagai program positif yang bermanfaat bagi masyarakat, selaras dengan semangat NU dalam mengabdi kepada umat dan bangsa. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Suasana haru dan penuh penghormatan menyelimuti Ruang Utama Sekretariat Daerah Kota Sukabumi pada Kamis, 30 Januari 2025. Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, secara resmi melepas sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memasuki masa pensiun atau Batas Usia Pensiun (BUP). Acara ini menjadi ajang apresiasi atas dedikasi mereka dalam membangun Kota Sukabumi.

Turut hadir dalam acara ini Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, perwakilan Bank Jabar Sukabumi, serta Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Sukabumi. Mereka hadir untuk memberikan dukungan dan penghormatan bagi para PNS yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun.

Setiap bulannya, antara 6 hingga 20 PNS di Kota Sukabumi memasuki masa pensiun, dengan mayoritas berasal dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Tahun 2025 ini, tercatat sebanyak 135 PNS akan menyelesaikan masa tugasnya, jumlah yang cukup signifikan mengingat total PNS dan PPPK di Kota Sukabumi hanya sekitar 3.760 orang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meregenerasi tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Kusmana Hartadji menekankan bahwa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan awal dari babak baru untuk tetap berkontribusi di tengah masyarakat.

“Bapak-Ibu telah mengabdi selama puluhan tahun, ada yang 19 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun. Hari ini, di usia 58 dan 60 tahun, Bapak-Ibu memasuki purna tugas. Namun, ini bukan akhir dari pengabdian. Di lingkungan masyarakat, Bapak-Ibu guru akan tetap dihormati dan dipanggil ‘Pak Guru’ atau ‘Bu Guru’, begitu pula dengan tenaga kesehatan dan pegawai lainnya,” ujarnya.

Ia juga mengajak para pensiunan untuk tetap aktif dalam organisasi seperti PWRI, yang menjadi wadah bagi para purna tugas untuk terus berkontribusi melalui berbagai kegiatan sosial dan komunitas.

“PWRI adalah rumah baru bagi para pensiunan untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial. Saya mengajak Bapak-Ibu untuk bergabung dan terus berkontribusi bagi Kota Sukabumi,” tambahnya.

Tak hanya itu, peran Bank Jabar dalam memastikan kelancaran administrasi gaji dan tunjangan pensiun juga mendapat perhatian khusus dalam acara ini. Dengan kerja sama antara PT Taspen dan Bank Jabar, para pensiunan tetap mendapatkan layanan keuangan yang optimal. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Balcony pada Kamis (30/01/2025). Acara ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan kebijakan pembangunan kota.

Turut hadir dalam forum tersebut Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi terpilih Ayep Zaki dan Boby Maulana, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda beserta para wakilnya, Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari, serta Kepala Bappeda Kota Sukabumi Asep Suhendrawan.

Penyusunan Program Prioritas Pembangunan

Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menjelaskan bahwa forum ini merupakan tahap lanjutan setelah Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. “Saat ini, forum RKPD menjadi wadah untuk menyepakati usulan dari masing-masing perangkat daerah agar RKPD yang disusun benar-benar matang dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kusmana menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam membangun Kota Sukabumi. Ia berharap program-program yang dirancang tahun 2025 tetap mempertimbangkan visi dan misi Wali Kota terpilih agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

Ia juga menyoroti pentingnya etika birokrasi. “Jika bersikap tegas, jangan sampai menyakiti. Jika bertindak cepat, jangan mendahului. Jika pintar, jangan menggurui. Dengan begitu, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan harmonis,” pesannya.

Target Pembangunan dan Strategi 2026

Dalam kesempatan tersebut, Kusmana menguraikan beberapa target pembangunan, termasuk keberhasilan dalam menurunkan angka stunting dari 26,9 persen menjadi 14 persen. Selain itu, ia menegaskan bahwa prioritas nasional, seperti program Asta Cita, harus menjadi acuan dalam perencanaan daerah.

Arahan strategis lainnya adalah memastikan bahwa penyusunan RKPD 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. “Setiap perangkat daerah harus menyusun rencana kerja yang langsung berkontribusi pada pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD yang disusun,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar usulan program benar-benar realistis dan efisien. “Hindari usulan yang hanya copy-paste atau bersifat seremonial. Fokuskan pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Visi Kota Sukabumi di Bawah Kepemimpinan Baru

Walikota Sukabumi terpilih, Ayep Zaki, dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam membangun Kota Sukabumi. “Persatuan harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan demokrasi dan politik. Saya percaya bahwa dengan bersatu, kita dapat membawa Sukabumi menjadi lebih maju,” ujar Ayep.

Ia juga menyampaikan tekadnya untuk mengusung semangat “Dari Sukabumi untuk Indonesia.” Dalam 100 hari pertamanya sebagai Walikota, Ayep akan meminta dukungan penuh dari seluruh SKPD untuk menyukseskan milestone rencana kerja 2025-2026, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan Kota Sukabumi ke depan akan lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warganya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Polemik terkait pelantikan 17 pejabat eselon III dan IV oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, akhirnya terjawab. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Didin Syarifudin, memastikan bahwa pelantikan tersebut diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sejak Agustus 2024, Pj Wali Kota telah membentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mengajukan pengisian jabatan. Namun, prosesnya tertunda karena menunggu persetujuan dari Kemendagri, yang akhirnya keluar setelah Pilkada,” jelas Didin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2025).

Didin mengungkapkan, rekomendasi dari Kemendagri sudah turun, sementara untuk BKN masih menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) bagi 12 dari 17 pejabat yang diusulkan. Adapun tiga nama lainnya telah memperoleh Pertek, sehingga pelantikan bisa segera dilakukan.

“Keterlambatan ini menyebabkan roda pemerintahan berjalan kurang optimal. Untuk itu, pengisian jabatan yang kosong menjadi prioritas agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambah Didin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pj Wali Kota hanya dapat melantik pejabat yang sudah memperoleh Pertek dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi atau mutasi jabatan di akhir masa jabatannya.

Menurut Didin, sejumlah jabatan strategis eselon III yang kosong di antaranya adalah Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda), serta beberapa kepala bidang di Dispusipda, Disporapar, dan perizinan.

“Total ada enam jabatan eselon III yang mendesak untuk segera diisi agar pemerintahan dapat berjalan lebih optimal,” terangnya.

Di tengah proses ini, isu lain mencuat terkait bocornya nama-nama pejabat yang akan dilantik ke publik. Didin mengaku kecewa dan menyayangkan insiden tersebut.

“Saya heran bagaimana data nama-nama pejabat yang akan dilantik bisa tersebar luas. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujar Didin.

Didin berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan baik mengingat Pj Wali Kota Sukabumi akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat. Ia juga meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai prosedur dan tanpa hambatan lebih lanjut.

“Semoga pelantikan ini menjadi langkah awal untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini menjadi penghambat kinerja pemerintahan,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Program Strategis Jawa Barat Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, dan dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta para Sekda dan Kepala Dinas dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat terpilih memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan di provinsi ini. Menurut M. Hasan Asari, arah pembangunan tersebut akan difokuskan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prioritas Utama: Infrastruktur dan Pendidikan

Salah satu program prioritas adalah percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi dalam dua tahun ke depan. Kang Dedi menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dikumpulkan dari setiap daerah akan dialokasikan kembali ke daerah asalnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur.

Di sektor pendidikan, gubernur terpilih menegaskan pentingnya penyelesaian kebutuhan ruang kelas dan penanganan masalah administrasi ijazah yang sering tertunda.

“Ijazah siswa tidak boleh ditahan, dan hal ini harus selesai sepenuhnya pada tahun 2027. Selain itu, tunggakan siswa di sekolah swasta akan didata dan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan,” ujar Hasan Asari, mengutip arahan Gubernur terpilih.

Penguatan Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan kepada pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Barat berencana mengadakan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota terpilih minggu depan untuk membahas kebutuhan spesifik di masing-masing daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan lomba Desa dan Kecamatan dengan pendekatan yang menyeluruh. Pemenang lomba ini akan menerima insentif senilai Rp10 miliar, baik dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ruang Dialog untuk Optimalkan Pembangunan

Menurut M. Hasan Asari, rakor ini memberikan ruang dialog bagi seluruh Sekretaris Daerah dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing.

“Beberapa usulan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar pembangunan lebih optimal,” ungkapnya.

Harapan Pembangunan yang Merata

Dengan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di Jawa Barat dapat lebih merata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rakor ini menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di provinsi tersebut. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap kepala daerah yang baru dilantik diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPM) Bappeda, Asep Supriadi, menargetkan penyusunan RPJMD Kota Sukabumi selesai pada Agustus 2025.

“RPJMD harus disusun paling lambat enam bulan setelah pelantikan wali kota. Jika pelantikan dilakukan pada Februari, maka dokumen ini wajib selesai pada Agustus,” ujar Asep di ruang kerjanya, Rabu (22/01/2025).

Saat ini, Bappeda sedang mempersiapkan penyusunan RPJMD bersama dokumen pendukung lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. RPJMD akan menjadi dokumen makro yang mengarahkan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sementara Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk merencanakan program jangka menengah masing-masing.

Langkah Awal Penyusunan RPJMD

Asep menjelaskan, langkah awal penyusunan RPJMD dimulai dengan pengajuan Keputusan Wali Kota (Kepwal) untuk membentuk Tim Penyusun RPJMD dan Renstra. Selain itu, Bappeda juga telah menjadwalkan bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas internal pada awal Februari.

“Setelah Kepwal disahkan, kami akan mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk mengikuti bimtek. Proses penyusunan RPJMD dimulai setelah pelantikan wali kota, diawali dengan penyusunan rancangan awal yang diperkirakan selesai pada Maret,” tambahnya.

Tahap berikutnya, rancangan awal RPJMD akan diserahkan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Setelah itu, rancangan tersebut akan menjadi bagian dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada April, usai Idul Fitri.

Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Lain

Selain RPJMD, Bappeda juga sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Perubahan RKPD 2025. Semua dokumen perencanaan ini harus dikerjakan secara bersamaan untuk memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Asep menegaskan bahwa Bappeda berperan sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD. Namun, pelaksanaannya melibatkan seluruh perangkat daerah secara aktif. “Tim penyusun melibatkan kepala dinas terkait dalam bidang perencanaan, serta tim administrasi dari pimpinan daerah yang baru,” jelasnya.

Target Penyelesaian Juli 2025

Meski batas waktu penyelesaian RPJMD ditetapkan pada Agustus 2025, internal Bappeda menargetkan dokumen ini dapat diselesaikan lebih cepat, yakni pada Juli 2025.

“Setelah finalisasi, RPJMD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan. Kami berharap semua tahapan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan sesuai visi-misi wali kota terpilih,” tutup Asep. (Cr5)