Kategori: PEMERINTAHAN

SUKABUMIKITA.ID – Peringatan Hari Jadi ke-111 Kota Sukabumi pada Kamis, 10 April 2025, menjadi tonggak penting yang dipenuhi semangat kebersamaan, penghormatan terhadap sejarah, dan tekad kuat menatap masa depan. Pemerintah Kota Sukabumi mengawali peringatan ini dengan menggelar ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan Suryakencana, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi tanah kelahiran.

Suasana upacara ziarah berlangsung khidmat. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, memimpin langsung prosesi tersebut, didampingi Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forkopimda, jajaran instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga para pelajar. Doa bersama dan tabur bunga menjadi momen reflektif yang mengingatkan seluruh peserta pada arti perjuangan dan pengorbanan para pendahulu dalam membangun Kota Sukabumi.

Ziarah Sebagai Simbol Rasa Hormat dan Kesadaran Sejarah

Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa ziarah ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wujud penghormatan yang mendalam terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan. “Kita tidak akan pernah sampai di titik ini tanpa perjuangan para pahlawan. Peringatan hari jadi ini menjadi pengingat bahwa kita melangkah di atas pijakan sejarah yang telah mereka tanam,” ujar Ayep.

Ia menambahkan bahwa Kota Sukabumi harus terus tumbuh sebagai kota yang kuat secara spiritual dan material, selaras dengan akar sejarah dan nilai-nilai tradisi masyarakat Sunda.

Rapat Paripurna: Menyatukan Gagasan, Menyulam Harapan

Setelah upacara ziarah, peringatan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD. Rapat ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Jabar Kusmana Hartadji, Forkopimda, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menekankan bahwa sejak berdiri pada 1 April 1914, Kota Sukabumi telah mengalami transformasi luar biasa. Dari masa ke masa, para pemimpinnya terus berupaya menjaga marwah kota yang dibangun untuk rakyat—dahulu dikenal dengan istilah Kota Praja.

“Kota ini dibangun untuk memberi pelayanan dan ketenteraman bagi rakyat. Maka pembangunan harus selalu berpijak pada kemaslahatan masyarakat,” jelas Ayep.

“Ayeuna Waktunya Kota Sukabumi Bercahaya”

Tema besar tahun ini, “Ayeuna Waktunya Kota Sukabumi Bercahaya,” menjadi semangat utama dalam setiap rangkaian kegiatan peringatan. ‘Bercahaya’ diartikan bukan hanya secara fisik, tetapi juga moral dan spiritual—kota yang bersih, cerdas, harmonis, agamis, dan berdaya.

Wali Kota Ayep menggambarkan kondisi ideal Sukabumi sebagai kota yang kokoh, tenteram, dan sejahtera. Ia menyampaikan bahwa ketika masyarakat kuat secara lahir dan batin, maka perdamaian dan kesejahteraan akan tercipta. “Damai bukan berarti sunyi, tetapi keadaan masyarakat yang hidup dalam ketenangan dan produktivitas,” ujarnya.

Makna 111: Simbol Kolaborasi dan Kekompakan

Menariknya, Ayep memberikan makna simbolis pada angka 111—angka yang dianggap sebagai representasi kekompakan, kesatuan langkah, dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. “Tiga angka satu ini mencerminkan kekuatan kolaborasi. Inilah fondasi Kota Sukabumi ke depan,” ucapnya penuh semangat.

Ia pun mengutip pepatah Sunda, “Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak,” sebagai simbol pentingnya persatuan dan harmoni di tengah kehidupan bermasyarakat. Ayep menegaskan bahwa nilai saling asah, asih, dan asuh harus terus menjadi semangat dasar warga Sukabumi.

Visi ke Depan: Sukabumi yang Mandiri dan Berdaya

Dalam pidatonya, Ayep juga menyinggung soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator kemandirian kota. Ia menekankan bahwa kota yang mandiri adalah kota yang mampu membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pusat.

Namun, menurutnya, pembangunan tidak cukup dengan narasi besar. Diperlukan kerja nyata dan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat. Ia pun mengangkat pentingnya penerapan nilai-nilai Panca Waluya yang digaungkan Gubernur Dedi Mulyadi: cageur (sehat), bageur (baik), bener (benar), pinter (cerdas), dan singer (tangkas).

“Kelima nilai ini adalah fondasi pembangunan manusia unggul yang akan membawa Sukabumi menuju masa depan emas,” jelas Ayep.

Dedi Mulyadi: Sukabumi Punya Potensi Jadi Kota Percontohan

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan dan semangat perubahan yang ditunjukkan Kota Sukabumi. Ia menilai kota ini memiliki potensi besar menjadi contoh dalam penyediaan layanan dasar kota seperti air bersih, listrik, dan pengelolaan sampah.

“Pemimpin daerah harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung kebutuhan mereka, dan memastikan pembangunan menyentuh semua lapisan,” ujar Dedi.

Ia pun mendorong penguatan pendidikan yang pro-rakyat sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Membangun dengan Tradisi, Melangkah dengan Harapan

Peringatan Hari Jadi ke-111 Kota Sukabumi tidak hanya mengajak masyarakat untuk mengenang masa lalu, tetapi juga menata masa depan dengan kekuatan nilai-nilai lokal. Tradisi Sunda, budaya gotong royong, serta filosofi hidup harmonis menjadi pijakan menuju Sukabumi yang bercahaya.

Ayep menutup sambutannya dengan ajakan membangun Kota Sukabumi bersama. “Saatnya kita nyalakan cahaya. Bersama-sama kita jaga Sukabumi agar tetap bersih, terang, dan penuh harapan. Karena Sukabumi bukan sekadar kota, tapi keluarga besar yang harus dijaga bersama.” (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Suasana penuh makna menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-111 Kota Sukabumi yang digelar berbarengan dengan HUT ke-30 Indosiar di halaman SMP IT Hayyatan Thoyyibah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Kamis (10/04/2025). Acara yang dibingkai dalam semangat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan media nasional ini mengusung kegiatan penanaman pohon pala sebagai simbol menanam kebaikan untuk masa depan yang lebih harum.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Anggota DPR RI Dapil Sukabumi Desy Ratnasari, Ketua Umum Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) SCTV-Indosiar Imam Sudjarwo, serta sejumlah pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Para pelajar dan masyarakat sekitar juga tampak antusias menyambut dan mengikuti kegiatan yang sarat pesan lingkungan dan spiritual ini.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyampaikan bahwa penanaman pohon pala bukan hanya sekadar seremonial penghijauan, tetapi merupakan simbol filosofis dari upaya menanam kebaikan di tengah masyarakat Kota Sukabumi.

“Penanaman pohon ini bertepatan dengan dua momen istimewa: HUT ke-111 Kota Sukabumi dan HUT ke-30 Indosiar. Ini bukan kebetulan semata, tetapi sebuah momentum penting untuk kita refleksikan makna dari menanam,” ujar Ayep Zaki.

Ayep menjelaskan, sebagai wali kota yang baru menjabat, dirinya ingin mengawali tahun pertamanya dengan tindakan yang bermakna. Menurutnya, menanam pohon pala yang merupakan salah satu komoditas khas Sukabumi adalah bentuk ikhtiar menciptakan warisan kebaikan bagi generasi mendatang.

“Hari ini kita menanam pohon, tapi sejatinya kita sedang menanam kebaikan. Dan kelak, kebaikan itu akan dipanen bersama oleh anak cucu kita,” ucapnya.

Lebih jauh, Ayep Zaki mengaitkan kegiatan ini dengan visi jangka panjang pembangunan Kota Sukabumi yang sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045.

“Kalau nanti 1 April 2029 tiba, menjelang Indonesia Emas, kita berharap Sukabumi juga menjadi bagian dari narasi besar itu. Maka dari sekarang, kita harus menanamkan nilai-nilai kebaikan, salah satunya melalui pelestarian lingkungan,” tegasnya.

Menurut Ayep, pohon pala dipilih karena memiliki nilai historis, ekonomis, dan filosofis yang kuat. Selain menjadi tanaman khas yang tumbuh subur di tanah Sukabumi, pala juga dikenal sebagai rempah yang memiliki aroma harum.

“Semoga Sukabumi juga harum, bukan hanya karena pala, tetapi karena warganya yang penuh kebaikan,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Desy Ratnasari yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah daerah dan pihak media nasional. Ia menyebut penanaman pohon pala ini bukan hanya langkah konservasi lingkungan, tetapi juga wujud pelestarian identitas lokal Sukabumi.

“Ini adalah langkah luar biasa. Sukabumi punya kekayaan lokal yang harus terus dijaga. Pala adalah identitas, dan penanaman hari ini menunjukkan komitmen kita semua terhadap pelestarian budaya sekaligus lingkungan,” ujar Desy.

Kegiatan ini juga ditandai dengan pemberian bibit pohon pala secara simbolis kepada perwakilan sekolah dan masyarakat. Selain itu, para tamu undangan melakukan penanaman langsung di halaman sekolah sebagai bentuk partisipasi nyata.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan harapan agar Sukabumi semakin maju, hijau, dan penuh kebaikan di usianya yang ke-111. Kolaborasi dengan Indosiar pun diharapkan terus berlanjut, tidak hanya dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam memperkenalkan potensi Sukabumi ke kancah nasional. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari digelarnya Pra-Rapat Umum Pemegang Saham (Pra-RUPS) pada Rabu, 9 April 2025, di Gedung Pakuan, Kota Bandung.

Agenda penting ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki.

Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi antar pimpinan daerah untuk mempertegas komitmen bersama dalam pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dan penguatan tata kelola keuangan daerah melalui BJB (Bank Jabar Banten). Kehangatan dan nuansa kekeluargaan mewarnai diskusi yang berlangsung, menciptakan suasana guyub yang penuh semangat kolaborasi.

Fokus Pembangunan Jalan: Dari Provinsi ke Desa

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah skala prioritas pembangunan jalan. Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, Pemprov Jabar akan memfokuskan pembangunan infrastruktur jalan provinsi sebagai langkah awal dalam memperbaiki konektivitas wilayah.

“Setelah jalan provinsi tuntas, pembangunan akan berlanjut ke jalan-jalan di tingkat kota/kabupaten, hingga menyentuh infrastruktur jalan desa,” ujar Kang Dedi dalam arahannya.

Langkah ini disambut positif oleh para kepala daerah. Salah satunya datang dari Wali Kota Sukabumi,  Ayep Zaki, yang menilai pendekatan tersebut sebagai strategi berjenjang yang sangat efektif.

“Pak Gubernur sangat konsisten terhadap pembangunan jalan, dan itu dimulai dari level provinsi ke kabupaten/kota, lalu ke desa. Ini kami apresiasi karena akan berdampak langsung terhadap mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Ayep Zaki usai mengikuti pertemuan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang merata tidak hanya memperlancar akses, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Profesionalisme Pengelolaan BJB: Menjaga Aset Bersama

Topik lain yang tak kalah penting dalam Pra-RUPS kali ini adalah penguatan manajemen Bank Jabar Banten (BJB). Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa penunjukan jajaran direksi dan komisaris BJB harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan integritas.

“BJB adalah bank milik rakyat Jawa Barat. Tata kelola yang baik dan profesionalisme harus menjadi pilar utama. Kita ingin BJB dikelola oleh orang-orang yang punya kapabilitas dan orientasi pada pelayanan publik serta profitabilitas sehat,” tegas Gubernur.

Wali Kota Sukabumi sepakat dengan pandangan tersebut. Ia menyatakan bahwa BJB merupakan aset strategis bukan hanya milik provinsi, tetapi juga milik kabupaten/kota di Jawa Barat.

“BJB sangat penting bagi daerah, termasuk Sukabumi. Kami berharap pengelolaan bank ini semakin profesional dan bisa memberi manfaat besar bagi pembangunan di daerah,” ujar Ayep.

Kebersamaan Para Kepala Daerah: Simbol Kolaborasi Jabar

Yang menarik, suasana forum tidak hanya kental dengan semangat kerja dan konsolidasi, tetapi juga hangat dengan nuansa kekeluargaan antar kepala daerah. Ayep Zaki menyebut adanya kegiatan arisan kepala daerah, sebuah momen simbolik yang mencerminkan kedekatan dan kekompakan para pemimpin daerah se-Jawa Barat.

“Atmosfer kekeluargaannya terasa sekali. Bahkan tadi ada arisan kepala daerah, dan yang pertama menang arisan adalah Bupati Bogor. Hal-hal kecil seperti ini sangat berarti untuk memperkuat rasa persaudaraan dan sinergi,” ungkapnya dengan senyum.

Kekompakan ini menjadi bekal penting dalam mengarungi tantangan pembangunan ke depan. Dengan komunikasi yang baik dan hubungan personal yang akrab, sinergi antarwilayah diharapkan dapat semakin solid.

Sambut Kehadiran Gubernur di Hari Jadi Kota Sukabumi

Di akhir pernyataannya, Wali Kota Sukabumi menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas rencana kehadiran Gubernur Jawa Barat dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-111 Kota Sukabumi yang akan digelar pada Kamis, 10 April 2025.

“Pak Gubernur dijadwalkan hadir dalam Rapat Paripurna besok. Ini adalah kehormatan bagi warga Kota Sukabumi. Momentum Hari Jadi akan semakin bermakna dengan kehadiran beliau,” ucap Ayep.

Kehadiran Gubernur dalam peringatan hari jadi kota bukan hanya simbol kehormatan, tetapi juga bentuk nyata perhatian dan dukungan Pemprov Jabar terhadap pembangunan Kota Sukabumi.

Membangun Jabar Bersama: Dari Pakuan ke Penjuru Desa

Pra-RUPS ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kepala daerah berkomitmen untuk membangun Jawa Barat secara inklusif dan berkeadilan. Dengan skala prioritas yang jelas, pendekatan profesional dalam tata kelola keuangan daerah, serta atmosfer kebersamaan antar pimpinan daerah, Jawa Barat siap melangkah maju.

Dari Gedung Pakuan di Bandung, tekad itu menyebar ke seluruh pelosok—dari kota hingga desa. Dan di tengah gelombang semangat itu, Sukabumi pun siap mengambil peran pentingnya sebagai kota yang ‘bercahaya’, seiring perayaan usianya yang ke-111. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan menyelimuti lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, saat seluruh jajaran petugas mengikuti kegiatan Halal Bihalal pasca libur panjang Idulfitri 1446 Hijriah.

Acara ini digelar pada Selasa (08/04/2025) di Sekretariat Dinas Kesehatan dan menjadi momen berharga untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi, serta menyegarkan kembali semangat pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Reni Rosyida Muthmainnah, M.Kes, menyampaikan bahwa Halal Bihalal yang digelar di hari pertama kerja ini bukan hanya seremonial tahunan, tapi juga bentuk nyata dari budaya kerja yang mengedepankan kebersamaan dan semangat gotong royong.

“Alhamdulillah, pada hari ini di hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran, kita menggelar kegiatan Halal Bihalal sebagai bentuk silaturahmi dan wujud kebersamaan seluruh insan kesehatan di Kota Sukabumi,” ujar Reni dalam sambutannya.

Silaturahmi Jadi Penguat Sinergi dan Semangat Pelayanan

Dalam suasana yang penuh keakraban, seluruh jajaran Dinkes dari berbagai bidang dan unit pelayanan tampak hadir, mulai dari staf administrasi, tenaga kesehatan, hingga kepala Puskesmas. Mereka saling bersalaman dan bermaaf-maafan, menghapus segala kekhilafan dan mempererat hubungan kerja yang solid.

Reni menegaskan, momen Halal Bihalal ini juga menjadi refleksi penting untuk menatap tantangan ke depan, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan yang semakin dinamis dan membutuhkan sinergi kuat antarpersonel.

“Kita saling memaafkan dan memperkuat kebersamaan untuk membangun semangat baru dalam bekerja. Ini penting agar kita bisa terus memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

Bangkit dengan Semangat Baru: Menuju Kota Sukabumi Sehat dan Sejahtera

Tak hanya sebagai ajang temu kangen usai libur, kegiatan ini juga menjadi pemantik motivasi bagi seluruh pegawai untuk kembali bekerja dengan hati dan dedikasi tinggi. Reni berharap, suasana positif yang tercipta dalam Halal Bihalal bisa menjadi energi baru yang membawa perubahan nyata di lingkungan kerja.

“Ini saatnya kita mulai kembali dari awal, dengan semangat yang segar, saling mendukung, dan bersinergi membangun Kota Sukabumi yang sehat dan sejahtera,” ucapnya penuh optimisme.

Kegiatan Halal Bihalal kemudian ditutup dengan doa bersama dan ramah tamah yang semakin menguatkan rasa kekeluargaan di lingkungan Dinas Kesehatan.

Tradisi yang Menjaga Kultur Positif dalam Pelayanan Publik

Tradisi Halal Bihalal di instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan, bukan sekadar formalitas tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi penjaga kultur kerja positif, memperkuat solidaritas, dan menciptakan atmosfer kerja yang saling menghargai dan saling mendukung.

Dinkes Kota Sukabumi percaya bahwa hubungan antarpegawai yang harmonis akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan yang sangat mengandalkan kerja tim dan empati. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri kegiatan Panen Raya Nasional secara daring pada Senin, 07 April 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan serentak di 14 provinsi di Indonesia, dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung di lokasi utama, yaitu Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

Panen raya ini digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Di Majalengka, Presiden Prabowo secara simbolis memanen padi varietas Inpari 32 di lahan seluas 25 hektare milik Kelompok Tani Genjah, menggunakan teknologi pertanian modern seperti combine harvester.

Sementara itu, di Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah bersama kelompok tani setempat turut menandai panen raya dengan memanen padi di sawah, kemudian mengikuti kegiatan nasional secara virtual dengan penuh antusias.

Dalam pelaksanaannya, total lahan yang dipanen mencapai 348 hektare di seluruh Indonesia, dengan 13 lokasi melibatkan partisipasi virtual. Masyarakat, kelompok tani, hingga pelajar dari berbagai jenjang turut menyemarakkan momentum ini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman dalam laporannya mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap petani. Ia menyebutkan bahwa harga gabah kini mencapai Rp6.500 per kilogram, memberikan dampak langsung bagi sekitar 100 juta petani di Indonesia.

Ia juga menyoroti adanya penyederhanaan distribusi pupuk, di mana kini distribusi dilakukan langsung dari Kementerian Pertanian ke pabrik-pabrik pupuk tanpa melalui tahapan birokrasi yang panjang.

“Ini adalah revolusi sektor pertanian. Produksi padi terus meningkat meski di tengah tantangan El Nino. Bahkan Bulog telah menyerap 800 ribu ton gabah, dan stok di gudang mencapai 2,4 juta ton. Diperkirakan akan menembus 3 juta ton pada akhir bulan ini,” kata Amran.

Presiden Prabowo dalam arahannya menyampaikan enam pokok kebijakan utama, yakni stabilitas harga pangan, efisiensi pertanian, pembangunan 80 ribu koperasi baru, efisiensi anggaran, transparansi pengelolaan, serta dukungan penuh terhadap petani.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan pendekatan kearifan lokal, seperti penggunaan burung hantu untuk pengendalian hama tikus, serta perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur dasar sebagai pilar ketahanan pangan.

Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat, Panen Raya Nasional 2025 ini diyakini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Sukabumi menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pencairan insentif bulanan yang biasanya dibayarkan secara triwulanan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Hingga memasuki bulan April 2025, insentif yang seharusnya sudah diterima sejak triwulan pertama tahun ini belum juga cair.

“Biasanya memang diberikan per triwulan, tapi sekarang belum ada pencairan insentif sejak awal tahun 2025,” ungkap seorang Ketua RW di wilayah Kecamatan Cikole yang enggan disebutkan namanya, Senin (07/04/2025).

Kondisi ini mengejutkan banyak Ketua RT dan RW, sebab pencairan insentif sebelumnya selalu dilakukan rutin antara tanggal 20 hingga 22 setiap triwulan. Keterlambatan kali ini disebut sebagai yang pertama kali terjadi hingga melewati bulan pencairan.

Tak hanya soal keterlambatan, para Ketua RT dan RW juga mempertanyakan realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi mengenai kenaikan insentif hingga 100 persen.

“Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi itu, akan ada kenaikan insentif Ketua RT dan RW. Tapi berdasarkan informasi dari kelurahan, insentif Januari dan Februari masih menggunakan nominal lama. Baru insentif bulan Maret yang kabarnya akan naik,” lanjut Ketua RW tersebut.

Seorang Ketua RT dari wilayah yang sama juga mengaku kecewa karena belum ada kepastian dari pemerintah kota. Bahkan, ia menyebutkan insentif terakhir diterima pada akhir tahun 2024.

“Sekarang sudah April, belum ada kejelasan soal pencairan, apalagi soal kenaikan yang dijanjikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, insentif untuk Ketua RT sebelumnya diberikan sebesar Rp250 ribu per bulan, dan dijanjikan naik menjadi Rp500 ribu. Sementara Ketua RW awalnya menerima Rp350 ribu, yang direncanakan naik menjadi Rp700 ribu per bulan mulai Maret 2025.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi mengenai alasan keterlambatan pencairan insentif maupun kepastian kenaikan nominal yang dijanjikan.

Masyarakat dan para Ketua RT serta RW berharap, pemerintah segera memberikan klarifikasi dan kepastian waktu pencairan, serta menunjukkan komitmen terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Daerah se-Jawa Barat secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/03/2025). Penyerahan ini digelar di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, dan menjadi momen penting dalam upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Acara ini dihadiri langsung oleh para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, serta diwarnai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan perwakilan kepala daerah.

“Hidup yang Tak Dipertaruhkan, Tak Akan Dimenangkan”

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman tidak hanya bicara soal laporan keuangan, namun juga mengangkat realita sosial yang menjadi latar belakang penyusunan kebijakan anggaran daerah. Ia menyampaikan, kesejahteraan di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar, meskipun capaian pembangunan telah dilakukan di berbagai lini.

Ia menyinggung data yang mengkhawatirkan, seperti angka perceraian yang mencapai 90.000 kasus, dengan 70.000 gugatan datang dari pihak perempuan. Selain itu, angka kemiskinan masih di 7,08%, dan beberapa kabupaten bahkan menyentuh 10 hingga 11%.

Tingkat pengangguran terbuka pun masih cukup tinggi, yaitu 6,75% atau sekitar 1,6 juta orang dari 25 juta angkatan kerja di Jawa Barat.

“Jawa Barat tidak akan istimewa jika kota dan kabupatennya tidak memiliki keunggulan masing-masing. Kita harus bertaruh untuk kesejahteraan. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan,” tegas Herman dengan penuh semangat, mengutip filosofi Prabu Siliwangi.

BPK Apresiasi Ketepatan Waktu, Namun Soroti Banyak Masalah

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Edu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi atas penyerahan LKPD yang dilakukan lima hari lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting terkait temuan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh pemerintah daerah.

Berikut tujuh poin penting yang disampaikan oleh BPK:

1. Defisit Anggaran
   Banyak daerah mengalami defisit anggaran dan tidak mampu membayar tagihan belanja tahun berjalan. Meski defisit tidak melanggar hukum, pemerintah daerah diminta lebih berhati-hati agar tidak menyalahi aturan penggunaan dana.

2. Aset Fasilitas Umum Belum Diserahkan
   Banyak pengembang perumahan belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan sosial (fasos) ke pemerintah daerah. Kondisi ini berisiko menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, termasuk banjir akibat alih fungsi lahan.

3. Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi
   BPK menemukan bahwa masih ada laporan keuangan yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17, terutama dalam penyajian properti investasi dan kebijakan akuntansi.

4. Kendala Transisi Sistem SIPD
   Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi berbagai kendala. Padahal, sistem ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien.

5. Pengelolaan Dana BOS Tidak Tertib
   BPK menyoroti lemahnya pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masih banyak laporan keuangan yang tidak lengkap dan penggunaan dana yang tidak sesuai juknis.

6. Data PBB Belum Diperbarui
   Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di banyak daerah belum dimutakhirkan, yang berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak daerah dan potensi kebocoran penerimaan.

7. Penggunaan Belanja Hibah dan Bansos
   BPK mengingatkan agar penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024, benar-benar sesuai regulasi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.

Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Menanggapi proses ini, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memperkuat tata kelola keuangan secara akuntabel dan sesuai dengan aturan. Ia menyatakan bahwa transparansi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.

“Kita tidak bisa membangun tanpa kepercayaan publik. Maka dari itu, kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah dari rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” ujar Ayep.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap pesan Sekda Jawa Barat tentang pentingnya pertaruhan dalam perjuangan. “Sukabumi siap menjadi bagian dari perjuangan besar menuju Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan membahagiakan warganya,” katanya.

Penyerahan LKPD: Cerminan Komitmen dan Refleksi Masa Depan

Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2024 bukan sekadar agenda administratif tahunan. Ia adalah cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola keuangan negara. Namun di balik lembaran angka, tersimpan realita sosial yang menuntut tindakan nyata.

Ke depan, tantangan seperti pengelolaan dana pendidikan, transparansi bansos, hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi PR besar yang harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan keberanian.

Karena seperti kata Sekda Jabar, “hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.” Dan Jawa Barat, termasuk Kota Sukabumi di dalamnya, harus berani memenangkan hidup demi kesejahteraan rakyatnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025 di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kota Sukabumi, Selasa (25/03/2025).

Program ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan.

Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, serta Kepala P3DW Kota Sukabumi, Iwan Juanda, pemantauan ini menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyukseskan program strategis yang meringankan beban warga.

Antusiasme Warga Luar Biasa: 700 Wajib Pajak dalam Sehari

Sejak program ini resmi diluncurkan pada 20 Maret 2025 lalu, respons warga dinilai sangat menggembirakan. Dalam sehari, tercatat hingga 700 warga datang membayar pajak kendaraan bermotor mereka di Samsat Sukabumi.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa warga Kota Sukabumi memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban pajak, apalagi ketika diberi kemudahan seperti saat ini,” ujar Wali Kota Ayep Zaki saat diwawancarai di lokasi.

Dalam kunjungannya, Ayep Zaki tidak hanya meninjau pelayanan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga. Beberapa di antaranya mengaku menunggak pajak selama satu hingga lima tahun, dan kini merasa sangat terbantu dengan adanya program pemutihan ini.

“Saya senang bisa langsung mendengar cerita mereka. Banyak yang sudah lama menunggak karena alasan ekonomi, dan kini bersyukur bisa melunasi tanpa beban denda,” ungkap Ayep.

Program Diperpanjang hingga Akhir Juni 2025

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberi waktu yang cukup bagi masyarakat, program ini diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Hal ini memberi kesempatan lebih luas bagi warga yang belum sempat memanfaatkan layanan pada tahap awal.

“Kami harap seluruh warga bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Jangan tunda lagi, karena kesempatan ini belum tentu datang dua kali,” kata Ayep.

Wali Kota juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai pemutihan pajak ini, agar lebih banyak lagi warga yang mendapatkan manfaatnya.

Lonjakan Pembayaran hingga 100 Persen: Bukti Keberhasilan Program

Sementara itu, Kepala P3DW Kota Sukabumi, Iwan Juanda, menyampaikan bahwa sejak program ini bergulir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.

“Ada lonjakan antara 50 hingga 100 persen dari jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat dibandingkan hari-hari biasa sebelum program ini dijalankan,” ungkap Iwan.

Ia menambahkan bahwa pemutihan ini bukan hanya menghapus denda, tetapi juga memberi semangat baru bagi warga untuk kembali tertib administrasi kendaraan.

“Ini bukan hanya soal angka atau pendapatan daerah, tapi tentang mengedukasi masyarakat bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan,” tambahnya.

Kemudahan Layanan Jadi Kunci Keberhasilan

Kesuksesan program ini juga tidak lepas dari sistem pelayanan di Samsat Kota Sukabumi yang semakin efisien dan ramah masyarakat. Petugas memberikan layanan cepat dengan sistem antrean yang tertib, serta menyediakan informasi yang jelas bagi setiap warga yang datang.

Warga yang datang mengaku tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudahan layanan ini menjadi nilai tambah yang memperkuat citra Samsat sebagai institusi pelayanan publik yang responsif.

Langkah Nyata Menuju Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Sukabumi mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi melalui program ini menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, sementara di tingkat daerah, Wali Kota Ayep Zaki dan jajarannya merespons dengan cepat melalui pengawasan dan dukungan langsung di lapangan.

“Pemerintah hadir bukan hanya memberi perintah, tapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ayep.

Ajak Warga Tertib Pajak: Demi Kota Sukabumi yang Lebih Baik

Menutup pemantauannya, Wali Kota Sukabumi kembali mengingatkan bahwa pajak kendaraan adalah salah satu sumber penting pendapatan daerah yang akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Dengan taat pajak, warga ikut membangun kotanya sendiri. Jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang layak, semua berasal dari kontribusi masyarakat,” ujarnya.

Ayep berharap, semangat warga yang tinggi dalam program ini bisa terus dijaga, bahkan setelah program pemutihan berakhir. “Tertib bayar pajak bukan hanya saat ada pemutihan, tapi harus jadi budaya,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.

Hal ini ditunjukkan lewat Rapat Koordinasi Kewilayahan yang digelar secara meriah dan penuh semangat di Halaman Kantor Kecamatan Cibeureum, melibatkan para ketua RT dan RW se-Kecamatan Cibeureum.

Acara strategis ini secara langsung dibuka oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, sebagai simbol bahwa pembangunan kota tidak akan berhasil tanpa sentuhan dan dukungan dari struktur masyarakat paling dasar: RT dan RW.

Bangkit Bersama, Tingkatkan PAD dan Kesadaran Pajak

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit bersama, tanpa terus menerus menyalahkan masa lalu. Ia menegaskan bahwa salah satu kunci kemajuan Kota Sukabumi adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita jangan terjebak menyalahkan masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah mendukung pemimpin yang membawa solusi. Salah satunya adalah dengan normalisasi pajak dan peningkatan kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban perpajakannya,” ujarnya di hadapan ratusan peserta rakor.

Ayep menekankan bahwa PAD yang kuat akan membuka banyak jalan untuk pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Membangun Kota dari Hati: Kolaborasi RT/RW sebagai Garda Terdepan

Wali Kota juga menekankan bahwa RT dan RW adalah garda terdepan pembangunan daerah. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyampaikan kebijakan pemerintah dan mendeteksi persoalan sosial yang ada di masyarakat.

“Kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting. Kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama, menuju Sukabumi yang bercahaya, sejahtera, dan bahagia,” tegas Ayep.

Rapat ini bukan hanya seremoni, tetapi forum untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan program-program strategis Kota Sukabumi secara bersama-sama dan terukur.

Medical Center Baru, Target Kemiskinan Nol Persen

Dalam momentum ini, Ayep Zaki juga mengumumkan rencana pembangunan Medical Center Unit di RSUD R. Syamsudin, S.H., sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menyampaikan optimisme tinggi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kota Sukabumi.

“Kami berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen. Ini bukan mimpi, tapi target yang bisa dicapai jika kita semua bergerak dalam satu irama,” jelasnya.

Kekayaan Daerah Harus Dikelola untuk Rakyat

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bobby Maulana dalam arahannya menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam mengawal setiap program pemerintah. Ia menyoroti pentingnya menata kebijakan kota secara serius dan konsisten.

“Semua kekayaan milik daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah, bukan untuk kepentingan segelintir orang, tapi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sukabumi,” ujarnya lantang.

Bobby juga meminta semua elemen di tingkat kewilayahan untuk mengawal pengelolaan kekayaan daerah dan memastikan hasilnya kembali ke masyarakat dalam bentuk program konkret.

Rakor Lintas Kecamatan: Baros dan Lembursitu Bergerak

Setelah sukses di Kecamatan Cibeureum, rangkaian Rapat Koordinasi Kewilayahan juga dilanjutkan di Kecamatan Baros dan Lembursitu, dengan dihadiri langsung oleh Camat Baros Hendaya dan Camat Lembursitu Yudi Sutriana.

Di setiap lokasi, suasana penuh semangat dan optimisme mewarnai dialog antara pemerintah dan struktur masyarakat tingkat bawah. Ayep Zaki tak henti-hentinya menebar harapan dan meminta dukungan dari semua pihak.

“Saya mohon doa dari semua pihak, karena jabatan ini saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk umat. Mari kita maksimalkan sisa waktu yang ada untuk mengukir kebaikan bagi Kota Sukabumi,” ungkap Ayep dengan nada emosional.

Menuju 2029: Kota Sukabumi sebagai Madinah-nya Indonesia

Tak hanya berhenti di rencana jangka pendek, Ayep juga mengumumkan visi besar Kota Sukabumi ke depan. Ia menyatakan bahwa pada 1 April 2029, Kota Sukabumi akan dideklarasikan sebagai Kota Bercahaya, Sejahtera, dan Insya Allah menjadi Madinah-nya Indonesia.

Visi ini bukan hanya narasi, tapi dibangun melalui program-program konkrit dan langkah strategis, salah satunya lewat optimalisasi pengelolaan PAD dan reformasi tata kelola daerah.

Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan bahwa hasil dari seluruh upaya yang sedang dijalankan akan mulai terlihat dalam tiga hingga enam bulan ke depan.

“Mari kita buktikan bersama. Jika optimalisasi pajak ini berhasil, kita akan punya kekuatan untuk mendukung seluruh program bagi masyarakat Kota Sukabumi. Doakan dan dukung kami, agar Kota ini benar-benar menjadi kota bercahaya,” tutup Bobby. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Kota Sukabumi kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, indeks ini naik dari 3,57 pada tahun 2023 menjadi 3,83 di tahun 2024. Kenaikan ini menjadi bukti nyata bahwa Sukabumi semakin siap bersaing dengan daerah lain.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bappeda Kota Sukabumi, Ismail Aini, menjelaskan bahwa peningkatan ini mencerminkan stabilitas daerah yang semakin baik.

“IDSD adalah tolok ukur daya saing daerah yang dihimpun dari berbagai indikator kementerian dan lembaga. Kenaikan ini membuktikan bahwa Sukabumi mampu mengelola sumber daya dan menghadapi persaingan antar wilayah dengan lebih baik,” ujar Ismail, Kamis (20/03/2025).

12 Pilar Penentu Kenaikan Daya Saing

Indeks ini dibangun dari 12 pilar utama yang terbagi dalam 4 dimensi, di antaranya:

• Institusi
• Infrastruktur dan adopsi teknologi informasi
• Stabilitas ekonomi makro
• Kesehatan dan keterampilan
• Pasar tenaga kerja
• Dinamisme bisnis

Setiap pilar ini berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Sukabumi sebagai daerah yang berdaya saing tinggi.

Keamanan Jadi Kunci Penting

Ismail juga menyoroti bahwa faktor keamanan memiliki peran krusial dalam mendukung produktivitas daerah. Menurutnya, daerah yang kondusif dan aman akan menarik lebih banyak investasi serta mampu menekan kejahatan terorganisir yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

“Keamanan yang terjaga akan membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha dan investor untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi daerah,” tambahnya.

Dorongan Inovasi di Seluruh Sektor

Tak hanya mengandalkan stabilitas dan keamanan, Kota Sukabumi juga mendorong inovasi di berbagai sektor. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga Puskesmas ditantang untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan, inovasi juga digalakkan di sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP agar sejak dini pelajar terbiasa berpikir kreatif dan inovatif.

Meskipun tantangan anggaran menjadi salah satu hambatan, Ismail menegaskan bahwa semangat inovasi tidak boleh surut. “Kami terus mendukung OPD dan instansi lain untuk melahirkan ide-ide baru yang mendongkrak daya saing daerah. Inovasi adalah kunci agar Sukabumi semakin maju dan kompetitif,” pungkasnya.

Dengan peningkatan IDSD ini, Kota Sukabumi semakin optimis menatap masa depan. Kolaborasi, inovasi, dan keamanan yang terjaga menjadi fondasi kuat untuk mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. (Cr5)