Sukabumikita.id

Kategori: PEMERINTAHAN

  • Seputar Seleksi Sekda, Walikota Sukabumi: Sudah Dipilih Satu Nama, Tinggal Menunggu Persetujuan Gubernur

    Seputar Seleksi Sekda, Walikota Sukabumi: Sudah Dipilih Satu Nama, Tinggal Menunggu Persetujuan Gubernur

    SUKABUMIKITA.ID – Proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi memasuki babak akhir. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyatakan telah mengirim satu nama calon Sekda hasil penilaian Panitia Seleksi (Pansel) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menunggu persetujuan.

    “Seleksi calon Sekda Kota Sukabumi saat ini sudah selesai. Pansel telah menyerahkan laporan lengkap beserta nilai-nilai para peserta,” ujar Ayep Zaki saat ditwawancarai awak media, Sabtu (03/05).

    Ia mengaku heran karena hasil penilaian muncul di media massa, padahal dirinya tidak pernah mengumumkan angka tersebut. Ayep menegaskan telah memilih satu calon dari tiga besar hasil tes akhir.

    “Saat ini satu nama sudah saya kirimkan ke Provinsi Jawa Barat. Kita tunggu saja nanti apakah disetujui atau tidak,” jelasnya.

    Mengenai identitas calon yang diajukan, Ayep enggan membocorkan ciri atau inisial.

    “Pokoknya tunggu saja. Yang jelas, yang terbaik itu tiga orang, saya sudah pilih satu. Saya tidak mengintervensi dan juga tidak kenal langsung dengan anggota Pansel,” tegasnya.

    Awalnya delapan pejabat mendaftar mengikuti seleksi jabatan Sekda Kota Sukabumi. Dari jumlah tersebut, enam orang dinyatakan lolos tahap administrasi dan uji kompetensi awal.

    Selanjutnya, tersaring tiga besar melalui tes akhir yang dihadiri Wakil Wali Kota untuk menilai kemampuan manajerial dan visi pembangunan daerah. (Cr5)

  • Sah, Walikota Sukabumi Bentuk Tim 11 Untuk Percepatan Penambahan PAD

    Sah, Walikota Sukabumi Bentuk Tim 11 Untuk Percepatan Penambahan PAD

    SUKABUMIKITA.ID – Demi menambah ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan layanan publik, Pemerintah Kota Sukabumi membentuk Tim 11, sebuah gugus tugas terpadu yang melibatkan sebelas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    Pengumuman pembentukan tim ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, melalui wawancara di kantor Bappeda Kota Sukabumi, Jumat (02/05).

    Dalam keterangannya Ayep Zaki mengatakan, Tim 11 terdiri dari unit-unit kerja teknis yang selama ini menjadi sumber PAD namun belum tergarap optimal. Masing-masing SKPD ditugaskan mengelola sektor:

    • Billboard & reklame

    • Parkir

    • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

    • Pajak Air Permukaan (PAP/PB1)

    • Pasar tradisional

    • Perizinan & Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

    “Setiap SKPD punya wilayah kerja dan target masing-masing, tapi kini dijalankan secara sinergi,” jelas Ayep Zaki.

    Lanjut Ayep, saat ini kolaborasi antar semua pihak masih terus berlangsung. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi target penambahan PAD Kota Sukabumi di tahun 2025.

    “Sejauh ini, total realisasi baru mencapai 15 persen dari target. Data lengkapnya akan kami rilis kembali pada Agustus nanti,” tambahnya.

    Tanpa Kompromi, Sesuai Aturan

    Masih menurut Ayep Zaki, dirinya menegaskan bahwa seluruh mekanisme penagihan retribusi dan pajak daerah akan dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah.

    “Kita akan sapu bersih semuanya sesuai peraturan. Gak ada kompromi. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” tegas Ayep.

    Penegasan ini sekaligus menepis kekhawatiran adanya praktik toleransi bagi wajib pajak besar. Ayep mengingatkan bahwa semua pengusaha di Kota Sukabumi wajib memiliki izin usaha dan membayar pajak sesuai ketentuan.

    Target Ambisius: Rp 500 Miliar

    Masih menurut Ayep, dirinya menyebutkan untuk tahun anggaran 2025, Pemkot Sukabumi menetapkan target PAD sebesar Rp 500 miliar, meningkat dari Rp 436 miliar pada 2024.

    Lanjutnya, jika dibandingkan dengan potensi berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), potensi PAD Kota Sukabumi bahkan diperkirakan di atas Rp 800 miliar.

    “Dengan optimalisasi sumber-sumber penerimaan ini, saya optimis target 500 miliar akan tercapai,” ungkap Ayep.

    Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

    Tak hanya itu, selaku kepala daerah, dirinya juga menekankan bahwa keberhasilan percepatan PAD bukan hanya tugas pemerintah, melainkan butuh dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

    “Ini harus ada sinergi antara masyarakat, perangkat daerah, dan dunia usaha. Bersama-sama kita bangun Sukabumi,” tutup Ayep Zaki. (Cr5)

  • RPJMD Kota Sukabumi 2025–2030 Resmi Disahkan, Bappeda: Rancangan Sesuai RPJPD 2025-2045

    RPJMD Kota Sukabumi 2025–2030 Resmi Disahkan, Bappeda: Rancangan Sesuai RPJPD 2025-2045

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi resmi mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 sebagai acu­­­­­­an lima tahunan pelaksanaan visi dan misi Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana. Dokumen ini sekaligus menandai babak awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

    RPJMD sebagai Tahap Awal RPJPD

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, menjelaskan, RPJMD 2025–2030 membagi kerangka RPJPD 2025–2045 ke dalam empat periode lima tahunan.

    “RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025–2030 sudah sesuai dengan RPJPD 2025–2045. Ini merupakan tahap awal RPJPD yang dibagi menjadi empat tahap, masing-masing lima tahun,” ujar Asep di ruang kerjanya, Jumat (02/05).

    Dari Visi Misi ke Renstra SKPD

    Dokumen RPJMD merangkum rumusan visi dan misi pemimpin daerah secara makro. Tahap berikutnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan mengubah kebijakan strategis itu menjadi Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan melalui Forum Perangkat Daerah (FPD).

    “Secara mikro, detil program akan dirumuskan di FPD setiap SKPD, dan disepakati menjadi Renstra 2025–2029,” tambah Asep.

    Lima Isu Strategis Pembangunan

    RPJMD 2025–2030 memprioritaskan lima isu utama:

    1. Pengembangan SDM dan vokasi

    2. Masyarakat inklusif, berbudaya, dan religius

    3. Ekonomi kreatif dan perluasan lapangan kerja

    4. Infrastruktur perkotaan dan kelestarian lingkungan

    5. Tata kelola pemerintahan berkualitas

    19 Program Prioritas

    Kelima isu strategis tersebut diuraikan menjadi 19 program prioritas yang meliputi:

    • Padat karya untuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja

    • Transformasi digital pemerintahan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi

    • Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan untuk menjamin akses yang merata

    • Penguatan ekonomi kreatif serta dukungan inkubasi usaha mikro dan kecil

    • Pembangunan infrastruktur hijau dan revitalisasi ruang publik

    Dengan disahkannya RPJMD 2025–2030, Pemerintah Kota Sukabumi memasuki fase kritis pelaksanaan program lima tahunan, memastikan setiap SKPD bergerak serentak mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. (Cr5)

  • FPD Bappeda Kota Sukabumi Mulai Bahas Renstra 2025–2029

    FPD Bappeda Kota Sukabumi Mulai Bahas Renstra 2025–2029

    SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi resmi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Acara yang dibuka oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, di ruang pertemuan kantor Bappeda pada Jumat (02/05) ini menjadi langkah awal implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

    “FPD ini merupakan terjemahan implementasi RPJMD yang telah disahkan. Saat ini kita fokus melakukan perencanaan strategis untuk pelaksanaan RPJMD tahun 2025–2030,” ujar Ayep Zaki membuka forum.

    Menurutnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib merancang program kerja yang selaras dengan visi–misi dan prioritas pembangunan kota.

    Lima Isu Strategis RPJMD 2025–2030

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, memaparkan lima isu utama dalam RPJMD 2025–2030:

    1. Pengembangan SDM dan vokasi – Meningkatkan kompetensi masyarakat.

    2. Masyarakat inklusif, berbudaya, dan religius – Memperkuat nilai kebersamaan dan moral.

    3. Ekonomi kreatif dan lapangan kerja – Mendorong pertumbuhan usaha dan penyerapan tenaga kerja.

    4. Infrastruktur perkotaan dan tata ruang – Pengelolaan ruang publik yang lestari.

    5. Tata kelola pemerintahan berkualitas – Menjamin akuntabilitas dan transparansi.

    Empat Pilar Renstra Bappeda

    Lebih jauh, Asep menguraikan empat isu strategis Bappeda Kota Sukabumi untuk periode 2025–2029:

    • Inklusifitas perencanaan

    • Sinkronisasi dan konsistensi dokumen

    • Pengendalian dan evaluasi proses

    • Pemanfaatan inovasi hasil riset

    Dengan fokus tersebut, Renstra Bappeda menargetkan:

    • Tujuan: Perencanaan pengembangan dan inovasi daerah yang inklusif dan berkualitas.

    • Sasaran:

      • Peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan.

      • Terwujudnya birokrasi akuntabel.

      • Meningkatnya inovasi di setiap perangkat daerah.

    Indikator keberhasilan meliputi Indeks Perencanaan Daerah, predikat inovasi, nilai SAKIP komponen perencanaan, Indeks Reformasi Birokrasi, dan persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan kebijakan inovasi.

    Outcome: Tata Kelola Adaptif dan Inovatif

    Sebagai outcome utama, Bappeda menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Sukabumi yang:

    • Berbasis digital

    • Menawarkan pelayanan publik berkualitas

    • Mendukung inovasi pembangunan

    • Menjamin transparansi dan akuntabilitas

    • Menghasilkan ASN berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi

    “Dengan Renstra ini, setiap SKPD memiliki peta jalan yang jelas untuk mendukung visi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi,” tutup Asep Suhendrawan. (Cr5)

  • Tahapan Akhir, 3 Nama Calon Sekda Kota Sukabumi Diterima Walikota

    Tahapan Akhir, 3 Nama Calon Sekda Kota Sukabumi Diterima Walikota

    SUKABUMIKITA.ID – Tahapan seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi telah resmi rampung. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memastikan proses seleksi berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ayep dalam wawancara khusus bersama wartawan di Balai Kota, Selasa (29/4/2025).

    “Saya tidak mempublikasikan nilai-nilai hasil seleksi. Yang jelas, seluruh tahapan seleksi oleh panitia seleksi (pansel) sudah selesai. Sejak awal hingga akhir, saya tidak pernah bertemu dengan anggota pansel. Artinya, saya tidak cawe-cawe,” tegas Ayep.

    Ia menjelaskan, sikap tidak mencampuri urusan pansel diambil untuk menjaga integritas proses seleksi. Hingga tahapan akhir, dirinya tidak berkomunikasi secara langsung dengan tim pansel.

    Setelah proses seleksi ditutup, Ayep mengaku telah menerima laporan resmi dari pansel. Dalam laporan tersebut, terdapat tiga nama peserta dengan kategori nilai tertinggi dari total enam peserta yang lolos seleksi administrasi dan tahap selanjutnya.

    “Tiga nama dengan nilai tertinggi sudah saya terima. Sesuai arahan saya, hasil ini tidak boleh dipublikasikan ke publik untuk menjaga kerahasiaan dan kondusivitas,” ungkapnya.

    Wali kota menyebut, ketiga nama tersebut akan segera diajukan ke Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan dalam penetapan Sekda Kota Sukabumi yang definitif.

    “Mungkin besok lusa saya ajukan ke provinsi. Siapa pun yang nantinya dipilih, itu adalah hasil kerja profesional pansel. Saya percaya sepenuhnya pada kredibilitas mereka,” ujarnya.

    Menurut Ayep, panitia seleksi yang ditunjuk merupakan tim yang telah berpengalaman dalam melaksanakan seleksi jabatan tinggi pratama. Ia menekankan, jika seorang peserta tidak memenuhi standar kompetensi untuk menjadi sekda, maka mustahil memperoleh nilai yang tinggi.

    “Kalau tidak layak, pasti tidak akan dapat nilai baik. Pansel sangat objektif,” tambahnya.

    Sebagai informasi, jabatan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi saat ini masih diisi oleh penjabat (Pj). Dengan rampungnya seleksi, diharapkan dalam waktu dekat Kota Sukabumi akan segera memiliki sekda definitif yang mampu menggerakkan roda pemerintahan secara optimal. (Cr5)

  • Dinsos Kota Sukabumi Verifikasi Ratusan Penerima Bansos Yang Gagal Salur

    Dinsos Kota Sukabumi Verifikasi Ratusan Penerima Bansos Yang Gagal Salur

    SUKABUMIKITA.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi mencatat sebanyak 8.605 warga di wilayahnya menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sementara penerima bantuan sembako mencapai 17.899 orang.
    Namun demikian, dalam penyaluran bantuan sembako triwulan I tahun 2025, Dinsos menemukan adanya ratusan penerima yang dinyatakan gagal salur. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan keberadaan penerima bantuan tersebut di lapangan.
    “Penyaluran bansos sembako pada triwulan I yang disalurkan melalui Bank BNI tercatat ada sekitar 300 penerima yang saat ini sedang diverifikasi keberadaannya,” ujar Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinsos Kota Sukabumi, Arif Nur Rachman, saat dikonfirmasi pada Minggu (27/04/2025).

    Lebih lanjut, Arif mengungkapkan bahwa selain 300 penerima yang perlu diverifikasi, terdapat pula sekitar tujuh orang penerima yang dinyatakan tidak layak lantaran tidak ditemukan saat proses pencairan bantuan.

    Dalam kesempatan yang sama, Arif juga menjelaskan bahwa jumlah warga Kota Sukabumi yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) terbaru per 21 Maret 2025 tercatat sebanyak 151.447 orang.

    Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 43 orang dibandingkan dengan data sebelumnya yang dirilis pada Februari 2025, yang mencatat 151.490 orang.

    Penyesuaian data ini merupakan bagian dari upaya Dinsos untuk memastikan akurasi data penerima bantuan, sekaligus untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program-program kesejahteraan sosial.

    Arif menambahkan bahwa saat ini Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan transisi dari penggunaan DTKS ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    DTSEN akan menjadi rujukan baru dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk program PKH dan bantuan sembako, khususnya untuk periode Juni dan Juli 2025 mendatang.
    “Sehubungan dengan kebijakan baru dari Kemensos tentang DTSEN, verifikasi data telah dilakukan oleh pendamping PKH sejak bulan Maret hingga April, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Arif.

    Ia menyebutkan, proses verifikasi dan validasi data DTSEN di Kota Sukabumi hingga saat ini telah mencapai capaian sekitar 84 persen. Dinsos Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem penyaluran bantuan agar tepat sasaran, serta memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar-benar layak menerima bantuan.

    “Kami berharap, melalui upaya verifikasi ini, ke depan tidak ada lagi permasalahan gagal salur dan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkas Arif. (Cr5)

  • Andang Tjahjandi Raih Nilai Tertinggi di Seleksi Sekda Kota Sukabumi

    Andang Tjahjandi Raih Nilai Tertinggi di Seleksi Sekda Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Tahapan seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi terus bergulir. Pada pengumuman terbaru, nama Andang Tjahjandi mencuri perhatian setelah meraih nilai tertinggi dalam Seleksi Penulisan Makalah.

    Dalam pengumuman resmi bernomor Um-7/Pan-JPT/SMI/2025 yang diunggah di website Pemerintah Kota Sukabumi pada Kamis (24/4/2025), Panitia Seleksi menyampaikan hasil Seleksi Penulisan Makalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.

    “Berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Nomor BA-06/Pan-JPT/SMI/2025, dengan ini mengumumkan hasil Seleksi Penulisan Makalah,” demikian tertulis dalam pengumuman tersebut yang dikutip sukabumikita.id.

    Seleksi makalah ini menilai dua aspek utama: Identifikasi Masalah, Strategi dan Inovasi, Program dan Aksi, dengan bobot 20 persen dari keseluruhan seleksi.

    Adapun enam peserta yang lolos tahapan ini dan nilai yang mereka raih adalah sebagai berikut:

    1. Andang Tjahjandi, S.T., M.K.M – Nilai rata-rata 88,07

    2. Ir. Hj. Endah Aruni, M.T. – Nilai rata-rata 76,73

    3. Iskandar, S.IP., M.T. – Nilai rata-rata 82,13

    4. Mohammad Hasan Asari, S.Pd., M.Pd. – Nilai rata-rata 82,27

    5. Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc. – Nilai rata-rata 85,67

    6. Yudi Yustiawan, S.T., M.T. – Nilai rata-rata 78,73

    Dengan capaian tersebut, Andang Tjahjandi unggul atas peserta lainnya dan menempatkan dirinya di posisi terdepan dalam persaingan menuju kursi Sekda Kota Sukabumi.

    Meski begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi resmi mengenai tahapan lanjutan dari seleksi ini.

    Sebelumnya, seleksi administrasi menghasilkan delapan nama yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), yaitu: Andang Tjahjandi, Hj. Endah Aruni, Galih Marelia Anggraini, Iskandar, Muhammad Hasan Asy’ari, Rahmat Sukandar, Reni Rosyida Mutmainnah, dan Yudi Yustiawan.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa proses seleksi sepenuhnya diserahkan kepada panitia seleksi (Pansel) tanpa ada campur tangan pihak luar, termasuk partai politik.

    “Saya tidak ikut seleksi, prosesnya semuanya oleh Pansel,” kata Ayep Zaki saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

    Wali Kota juga berharap, seleksi ini mampu melahirkan sosok Sekda yang profesional, memahami arah pembangunan Kota Sukabumi, serta selaras dengan gaya kepemimpinan daerah saat ini.

    “Harapannya, terpilih sekda profesional untuk membantu membangun Kota Sukabumi. Dan tidak ada titipan partai,” tandasnya.

    Seleksi Sekda ini menjadi perhatian banyak pihak, mengingat peran strategis Sekda sebagai motor penggerak pemerintahan kota. Nantikan perkembangan selanjutnya hanya di sukabumikita.id. (Cr5)

  • Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan yang Berdampak

    Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Wujudkan Pemerintahan yang Berdampak

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 di Lapang Apel Sekretariat Daerah (Setda), Jumat (25/04/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, yang menegaskan pentingnya otonomi daerah sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

    “Otonomi daerah bukan sekadar desentralisasi administratif, tapi harus menjadi sarana memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel,” kata Ayep saat membacakan sambutan Mendagri.

    Delapan Fokus Strategis Nasional

    Dalam amanatnya, Menteri Dalam Negeri juga menyoroti delapan fokus strategis nasional yang harus menjadi perhatian daerah, di antaranya:

    1. Swasembada pangan dan energi

    2. Pengelolaan sumber daya air

    3. Pemberantasan korupsi

    4. Penguatan kualitas pendidikan

    5. Peningkatan layanan kesehatan

    6. Reformasi birokrasi

    7. Peningkatan kapasitas SDM aparatur

    8. Efektivitas pelaksanaan kebijakan nasional di daerah

    Poin-poin strategis tersebut, menurut Ayep Zaki, sejalan dengan prioritas pembangunan yang saat ini dijalankan di Kota Sukabumi.

    “Kita harus memastikan bahwa otonomi yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Otonomi Daerah untuk Pemerintahan yang Lebih Dekat dengan Rakyat

    Peringatan Hari Otonomi Daerah bukan hanya seremoni tahunan, tapi juga menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa prinsip otonomi daerah harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

    “Dengan otonomi, kita memiliki ruang lebih luas untuk berinovasi dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” tambahnya.

    Sukabumi Siap Menyongsong Indonesia Emas 2045

    Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan tekad Pemerintah Kota Sukabumi untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan visi besar Indonesia 2045, yakni Indonesia yang adil, sejahtera, dan unggul di mata dunia.

    “Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar seluruh elemen, kita siap menjadi bagian dari langkah besar menuju Indonesia Emas,” pungkas Ayep.

    Upacara peringatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat eselon, ASN, serta perwakilan tokoh masyarakat. Momentum ini menjadi refleksi bersama untuk memperkuat semangat otonomi daerah sebagai pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. (Cr5)

  • Pasca Pandemi, DLH Kota Sukabumi Gairahkan Kembali Program Kampung Iklim

    Pasca Pandemi, DLH Kota Sukabumi Gairahkan Kembali Program Kampung Iklim

    SUKABUMIKITA.ID – Setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi kembali menggiatkan Program Kampung Iklim (Proklim) di seluruh wilayah kota. Program ini bertujuan membentuk kawasan-kawasan ramah lingkungan di setiap Rukun Warga (RW) pada 33 kelurahan yang ada.

    Sekretaris DLH Kota Sukabumi, Susiyana, mengungkapkan bahwa Proklim sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2017. Namun, pandemi menyebabkan sebagian besar program tersebut tertunda dan bahkan stagnan di beberapa wilayah.

    “Tahun 2024 ini, program kembali kami aktifkan, khususnya di wilayah Cibeureum dan Sukakarya,” ujar Susiyana kepada wartawan, Jumat (25/04) Sore.

    Lebih jauh dijelaskan, Proklim Kota Sukabumi mengusung konsep utama yang mencakup penggunaan energi terbarukan seperti solar cell, pengelolaan sumber air bersih, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta penguatan ketahanan pangan di tingkat masyarakat.

    “Program ini tidak hanya soal lingkungan hidup, tetapi juga tentang membangun ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim,” jelasnya.

    Setiap tahun, DLH Kota Sukabumi juga berupaya mengajukan satu RW ke tingkat provinsi untuk mewakili kota dalam lomba Proklim. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya dan tempat sampah terpilah yang dianggarkan rutin setiap tahun.

    “Pengajuan untuk Proklim tingkat provinsi akan dilakukan pada 30 April 2025. Kami menggandeng para lurah yang memahami kondisi wilayahnya masing-masing, sehingga pengajuan lebih akurat dan berbasis kebutuhan nyata,” tambah Susiyana.

    Sementara itu, perwakilan dari DLH Provinsi Jawa Barat, Livya Taviani Arifin, menyampaikan bahwa antusiasme daerah-daerah di Jawa Barat terhadap Proklim tahun ini sangat tinggi. Bahkan, menurutnya, kecamatan dan kelurahan saling berlomba untuk mendaftarkan diri sebagai peserta.

    “Kami dari provinsi rutin melakukan pembinaan, sosialisasi, hingga pemberian teknologi pendukung sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah,” kata Livya.

    Pada tahun 2024 ini, tercatat 500 lokasi dari seluruh Jawa Barat mendaftar Proklim. Dari jumlah tersebut, 30 lokasi dipilih sebagai lokasi utama. Dua lokasi terbaik mendapatkan bantuan teknologi berupa instalasi biogas dan mesin pencacah sampah anorganik.

    Tahun ini, Kota Bogor dan Kota Bandung menjadi penerima bantuan teknologi tersebut. Dalam Proklim, terdapat kategori penghargaan tertinggi yaitu ‘Lestari’, yang mensyaratkan satu wilayah membina setidaknya sepuluh lokasi lain agar dapat meraih status tersebut.

    “Di Jawa Barat baru ada lima lokasi yang berhasil mencapai kategori Lestari. Kota Sukabumi sendiri terakhir kali mencapai kategori Utama pada tahun 2016,” tukas Livya.

    Melalui pengaktifan kembali Proklim, DLH Kota Sukabumi berharap dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak perubahan iklim.

    “Semoga program ini tidak hanya sekedar lomba, tetapi menjadi gerakan budaya lingkungan yang berkelanjutan di Kota Sukabumi,” pungkas Susiyana. (Cr5)

  • FPD Disporapar Kota Sukabumi, Ini Renstra 2025-2029 Yang Dihasilkan

    FPD Disporapar Kota Sukabumi, Ini Renstra 2025-2029 Yang Dihasilkan

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tengah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024–2029 dengan menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD).

    Forum ini menjadi salah satu langkah penting dalam merumuskan arah kebijakan strategis keolahragaan dan kepariwisataan daerah untuk lima tahun ke depan.

    Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana menegaskan bahwa FPD memiliki posisi krusial dalam perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2030.

    “FPD ini menjadi salah satu penentuan rencana strategis dalam RPJMD 2025–2030,” ujar Boby saat diwawancarai Kamis (24/4).

    Ia menyampaikan bahwa fokus utama Pemkot Sukabumi dalam Renstra kali ini adalah membuka peluang seluas-luasnya bagi cabang-cabang olahraga lokal agar berkembang dan mencetak prestasi di berbagai level.

    “Fokus kita membuka peluang bagi cabang-cabang olahraga di Kota Sukabumi untuk terus berkembang dan terus berprestasi,” bebernya.

    Selain pengembangan cabang olahraga, pemerintah juga berkomitmen untuk menyelenggarakan berbagai event olahraga, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini sekaligus menjadi strategi mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

    “Kita juga tentunya akan mengembangkan juga dalam berbagai bentuk event yang nantinya akan dilaksanakan. Baik itu dari skala provinsi maupun nasional,” jelasnya.

    Bobby mencontohkan, event Inline Skate yang digelar belum lama ini merupakan titik awal dari rangkaian kegiatan serupa yang akan menyusul, seperti kejuaraan jujitsu, pencak silat, tinju, dan cabang lainnya.

    “Event Inline Skate kemarin adalah titik awal, nanti ke depan disusul jujitsu, pencak silat, tinju dan lain sebagainya. Intinya kita mendukung dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi para atlet di Kota Sukabumi untuk terus berprestasi,” tambahnya.

    Tak hanya sebagai ajang pembinaan dan prestasi, penyelenggaraan event-event olahraga ini juga ditargetkan untuk menarik wisatawan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Berkaitan dengan event acara yang ke depan akan dilaksanakan, tentu saja untuk mendatangkan wisatawan ke Kota Sukabumi yang nantinya bisa mendongkrak PAD,” tegasnya. (Cr5)