Kategori: SUKABUMI

SUKABUMIKITA.ID – Di tengah tantangan ekonomi yang melanda pelaku usaha kecil, secercah harapan hadir dari program Wakaf Qordul Hasan yang disosialisasikan oleh Lembaga Wakaf Do’a Bangsa.

Program ini menghadirkan skema bantuan modal tanpa bunga dan tanpa potongan, khusus bagi pelaku usaha ultra mikro di Kecamatan Cikole, Sukabumi.

Acara sosialisasi yang digelar Sabtu (19/07/2025) itu turut dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, yang dengan antusias menyampaikan dukungan terhadap langkah nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis wakaf.

“Ini model baru dalam bantuan sosial—tanpa meminjamkan uang secara konvensional. Tapi memberdayakan dengan menjaga martabat,” ungkap Ayep.

Program ini memungkinkan penerima bantuan untuk tetap produktif tanpa terbebani utang berbunga, dengan nilai pinjaman mulai dari Rp250.000, yang sepenuhnya dikelola dengan sistem syariah dan prinsip keberlanjutan.

Menariknya, Wali Kota menegaskan bahwa program wakaf ini inklusif, artinya tidak terbatas pada umat Islam. “Wakaf ini untuk semua, tidak memandang agama ataupun status,” tegasnya.

Sebanyak 126 pelaku usaha telah merasakan manfaat program ini. Bahkan, Pemkot Sukabumi telah memasukkannya ke dalam RPJMD sebagai langkah strategis pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi lokal.

Tak hanya soal ekonomi, acara ini juga dirangkai dengan santunan anak yatim, diskusi interaktif, serta demonstrasi langsung tata cara wakaf dari Wali Kota.

Momen ini jadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan bisa melahirkan solusi sosial yang membumi dan berkelanjutan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Tampil perdana dalam sebuah ajang besar bisa jadi pengalaman mendebarkan. Itulah yang dirasakan Kota Sukabumi saat tampil di urutan pertama dalam Sunda Karsa Fest: Karya Kreatif Jawa Barat 2025, yang berlangsung di The Grand Ballroom Trans Studio Mall, Bandung, Jumat (18/07/2025).

Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, mengaku sempat deg-degan namun puas karena penampilan berjalan lancar dan mendapat respons positif.

“Alhamdulillah, kita tampil pertama dan membawa batik Lokatmala khas Sukabumi. Deg-degan pasti, tapi ini pengalaman yang membanggakan,” ujar Bobby usai acara.

Tak hanya batik, Sukabumi juga memamerkan produk kriya dan kerajinan lain sebagai bagian dari dukungan terhadap industri kreatif lokal.

Ditemani Ketua Dekranasda Kota Sukabumi Ranty Rachmatilah dan Ketua Bidang I TP PKK Kia Florita, Bobby menegaskan pentingnya kegiatan seperti ini untuk memperluas jejaring promosi dan memperkuat posisi UMKM Sukabumi dalam ekosistem kreatif Jawa Barat.

Dengan tema “Menjaga Stabilitas Melalui Sinergi Ekosistem Ekonomi Budaya Berbasis Digital”, Sunda Karsa Fest 2025 menghadirkan 27 daerah, serta kegiatan seperti pameran produk unggulan, workshop inovasi, dan Dekranasda Jabar Awards.

Partisipasi ini bukan hanya soal tampil di panggung, tapi juga tentang membuka jalan bagi pelaku UMKM Sukabumi untuk memasuki era digital, memperluas pasar, dan menjadikan kerajinan lokal sebagai identitas ekonomi daerah yang membanggakan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Kepedulian terhadap persoalan pelayanan publik di tingkat desa menginspirasi dua mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) untuk berinovasi.

Adalah Syalwa Fida Wifa dan Silvy Denia Putri, dua mahasiswi semester 6 yang sukses merancang aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web untuk Desa Caringin, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi.

Inovasi ini bukan sekadar proyek tugas kuliah. Berdasarkan survei yang dilakukan di lapangan, mereka menemukan bahwa mayoritas warga masih menyampaikan keluhan atau laporan secara konvensional—baik langsung ke kantor desa maupun lewat aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.

“Metode tersebut memang praktis, tapi sangat rentan terhadap masalah seperti kurangnya dokumentasi, lambatnya tindak lanjut, dan sulitnya pelacakan laporan,” ungkap Syalwa, Sabtu (12/07/2025).

Berangkat dari fakta tersebut, keduanya merancang sebuah sistem digital yang dapat memfasilitasi pengaduan warga secara sistematis, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi ini memungkinkan warga menyampaikan laporan kapan saja dan dari mana saja, tanpa harus datang ke kantor desa.

“Dengan aplikasi ini, laporan akan langsung tercatat secara digital. Warga bisa memantau status pengaduannya dan menerima notifikasi jika ada tanggapan dari perangkat desa,” jelas Silvy menambahkan.

Aplikasi tersebut telah dilengkapi dengan fitur-fitur utama seperti:

• Formulir pengaduan online
• Pelacakan status laporan
• Notifikasi balasan dari pihak desa

Saat ini, aplikasi masih dalam tahap uji coba terbatas. Pihak pemerintah Desa Caringin menyambut baik gagasan tersebut dan telah memberi ruang untuk proses uji coba yang akan melibatkan perangkat desa dan sebagian warga.

“Kami sudah ajukan ide ini ke pihak desa. Harapannya setelah uji coba, sistem ini bisa diterapkan secara penuh dan dikembangkan sesuai kebutuhan lokal,” kata Syalwa.

Inovasi ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pengetahuan teknologi dan kepekaan sosial dapat melahirkan solusi konkret bagi masyarakat. Di tengah tantangan digitalisasi desa, langkah yang diambil Syalwa dan Silvy menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya bisa belajar, tapi juga membawa perubahan.

SUKABUMIKITA.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Sukabumi kini memiliki kepemimpinan baru. Fetty Mulya ditetapkan sebagai Ketua Kadin Kota Sukabumi untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Kota (Muskot) yang berlangsung pada Selasa malam, 8 Juli 2025 di Hotel Taman Sari. Namun di balik pelantikannya, muncul kritik tajam dari sejumlah anggota yang menyebut proses pemilihan ini melanggar aturan organisasi.3000

Dalam keterangannya, Fetty menyampaikan tekad untuk membawa Kadin Sukabumi lebih kolaboratif dan aktif bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai skala.

“Kami akan segera membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan baru dan merumuskan program kerja jangka menengah,” ujar Fetty di hadapan peserta Muskot.

Langkah awal ini, lanjutnya, akan dilanjutkan dengan rapat kerja guna merumuskan arah strategis organisasi selama lima tahun ke depan. Saat ini, Kadin Sukabumi menaungi sekitar 58 anggota, mulai dari pengusaha UMKM hingga pelaku bisnis skala besar.

Namun, jalannya Muskot tak sepenuhnya berlangsung mulus. Sejumlah keberatan muncul dari internal, termasuk dari salah satunya datang dari Yoga Mahpudin, anggota aktif Kadin Kota Sukabumi sekaligus Sekretaris Gapensi Kota Sukabumi. Ia menyebut pelaksanaan Muskot cacat secara administratif dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

“Saya memiliki KTA Kadin yang masih aktif, tapi tidak menerima undangan atau pemberitahuan resmi tentang pelaksanaan Muskot. Ini jelas melanggar aturan. Selain Gapensi, juga ada Gapeksindo dan Aspeknas yang turut menyuarakan hal ini,” tegas Yoga.

Menurut Yoga, tahapan-tahapan penting dalam penyelenggaraan Muskot seperti pengumuman jadwal, proses pendaftaran peserta dan calon ketua, hingga hasil verifikasi tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota. Ia mengaku mengetahui informasi Muskot hanya dari selebaran digital di media sosial.

Kritik lain juga diarahkan kepada mantan Ketua Kadin Kota Sukabumi, Ade Wahyudin. Nama Ade sempat kembali muncul dalam flyer sebagai salah satu tokoh dalam Muskot, padahal ia telah diberhentikan oleh Kadin Jawa Barat karena tidak mampu menyelenggarakan Muskot sesuai tenggat yang ditentukan.

Dokumen resmi Kadin Jawa Barat mencatat bahwa masa kepemimpinan Ade berakhir pada Januari 2024. Meski sempat mendapat perpanjangan hingga Juli 2024, permohonan perpanjangan kedua ditolak dan Ade dinyatakan melanggar Peraturan Organisasi Nomor 279 dan 285. Kadin Jawa Barat bahkan menunjuk seorang caretaker untuk memimpin Kadin Kota Sukabumi pasca-pembekuan tersebut.

Tak hanya itu, Yoga juga menyoroti absennya undangan kepada asosiasi usaha sebagai anggota luar biasa Kadin, yang seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Muskot.

“Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi juga bentuk pengabaian terhadap regulasi organisasi. Kami mendesak Kadin Indonesia untuk segera turun tangan,” tegasnya.

Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan dunia usaha lokal. Sejumlah pihak menilai langkah Agung Suryamal sebagai pengarah kegiatan Muskot telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi merusak kredibilitas Kadin di mata publik dan pelaku usaha.

Meyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Sukabumi, Andri L Kusuma menegaskan, bahwa seluruh tahapan Muskot sudah dijalankan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Mereka merasa belum diikut sertakan, tetapi peserta Muskot ini terkait dengan PO organisasi. Dan yang bisa menjadi peserta ini adalah anggota yang terdaftar,” jelas Andri.

Lanjutnya, terkait disinggung bahwa panitia tidak memberikan informasi perihal diadakannya kegiatan Muskot, dirinya membantah hal tersebut. Karena menurutnya, pihak panitia telah memberikan informasi tersebut kepada anggota yang telah terdaftar. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Musyawarah Kota (Muskot) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Sukabumi yang digelar Selasa (08/07/2025) di Hotel Taman Sari melahirkan pemimpin baru.

Fetty Mulya resmi ditetapkan sebagai Ketua Kadin Kota Sukabumi untuk masa bakti 2025–2030, menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Pemilihan berlangsung kondusif dengan dukungan penuh dari para anggota Kadin, yang saat ini tercatat berjumlah 58 orang dari berbagai sektor usaha.

Mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga pengusaha berskala besar turut berpartisipasi dalam momen penting lima tahunan ini.

Dalam sambutannya usai terpilih, Fetty menyampaikan tekadnya untuk membangun sinergi yang kuat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam membangun perekonomian Kota Sukabumi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Intinya, Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah. Akan ada program-program nyata yang kami jalankan, dimulai dengan pembentukan tim formatur dan perumusan struktur organisasi baru,” ujar Fetty kepada awak media.

Langkah pertama yang akan ditempuh di bawah kepemimpinan Fetty adalah membentuk tim formatur untuk menyusun jajaran pengurus Kadin periode 2025–2030.

Setelah struktur terbentuk, agenda selanjutnya adalah menggelar Rapat Kerja (Raker) guna merumuskan arah kebijakan serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

Fetty menegaskan bahwa Kadin bukan sekadar forum pengusaha, melainkan wadah yang bertugas aktif mengawal pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung sektor-sektor produktif lokal yang potensial.

“Kami akan petakan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, termasuk menguatkan peran UMKM, menarik investasi sehat, dan menciptakan ruang usaha yang kondusif,” jelasnya.

Dalam arahannya, Fetty juga menyoroti tantangan struktural yang dihadapi Kota Sukabumi, mulai dari keterbatasan lahan, terbatasnya sumber daya, hingga populasi yang relatif kecil.

SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Sukabumi telah mencapai level kritis. Menurutnya, solusi jangka panjang harus dimulai dari skala terkecil, yakni lingkungan kelurahan dan RW.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi tabungan emas yang digelar di Gedung Serbaguna RW 14 Perumahan Taman Asri, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Sabtu (05/07/2025).

“Masalah sampah di TPSA sudah sangat mendesak. Karena itu, perlu ada inisiatif dari masyarakat agar sampah bisa diolah sejak dari rumah,” ujarnya.

Melalui kegiatan resesnya di wilayah Citamiang, Inggu menemukan antusiasme warga cukup tinggi terhadap keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Unit (TPSU) mandiri. Ia berharap upaya seperti ini bisa mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

“Kalau warga bisa menyelesaikan urusan sampah di lingkungannya, TPSA tidak akan terlalu terbebani,” tambahnya.

Inggu juga menyoroti keberadaan Bank Sampah sebagai salah satu pendekatan efektif yang mulai dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, jumlah nasabah bank sampah meningkat dua kali lipat, dari sekitar 50 orang menjadi lebih dari 100 nasabah aktif.

“Bank sampah ini membuka harapan baru. Sekarang ibu-ibu sudah terbiasa memilah sampah karena tahu ada nilai ekonomi yang bisa ditabung. Bahkan kas bank mereka buka 24 jam,” katanya.

Namun begitu, ia menekankan perlunya dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam bentuk tambahan armada angkut dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kebersihan.

“Tidak cukup hanya program Sukabumi terang kalau masalah sampah tidak selesai. Apalagi dengan beroperasinya Tol Bocimi, Kota Sukabumi akan menjadi kota persinggahan. Kesan pertama yang harus dijaga adalah kebersihan,” ujar Inggu.

Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada Bank Sampah Unit (BSU) Mandiri yang berada di Perumahan Taman Asri. BSU ini telah menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Program ini sangat sejalan dengan misi Pak Wali Kota, Ayep Zaki, dalam menjadikan Sukabumi sebagai kota yang bersih dan bercahaya,” katanya.

Sementara itu, Lurah Subangjaya, Jumyati, turut mengakui dampak positif dari keberadaan BSU Mandiri di wilayahnya. Ia menyebut, tingkat partisipasi warga dalam memilah dan mengelola sampah kini jauh meningkat.

“Setiap Jumat warga rutin melakukan kerja bakti. Bahkan sudah ada kolaborasi dengan Puskesmas untuk kegiatan cek kesehatan,” ungkapnya.

Jumyati juga menginformasikan bahwa sejumlah titik pembuangan sampah liar yang sebelumnya berada di pinggir jalan, kini berhasil ditertibkan berkat kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Alhamdulillah, sekarang di pinggir jalan sudah tidak terlihat lagi sampah-sampah yang menumpuk seperti dulu,” tutupnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bank BJB Sukabumi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Kamis (03/07/25).

Acara ini dilangsungkan di Aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Kegiatan ini terselenggara atas inisiatif dan kerja sama antara BP Tapera, Bank BJB, dan APERSI Korwil 6 Sukabumi-Cianjur.

Ketua APERSI Korwil 6 Sukabumi-Cianjur, Asep Abdulqodir, menyampaikan bahwa kegiatan ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya ASN dan para pekerja dari berbagai perusahaan di wilayah Sukabumi. Sebanyak 25 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para HRD dari perusahaan-perusahaan lokal.

“Kami ingin menekankan pentingnya FLPP bagi MBR. Ini sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yaitu pembangunan 3 juta rumah. Di Sukabumi sendiri, kebutuhan rumah masih sangat tinggi. APERSI membangun sekitar 600 unit rumah per tahun untuk wilayah Kabupaten Sukabumi,” kata Asep.

Kepala Subdivisi Pemasaran Pembiayaan Tapera, Ikhsan Damali menjelaskan, bahwa FLPP terbuka untuk siapa saja yang belum memiliki rumah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap. Selama memenuhi kriteria kelayakan KPR dan belum memiliki rumah, mereka bisa mengakses program ini.

“Persyaratannya jelas, tidak memiliki rumah dan masuk dalam kategori MBR. Tidak terbatas pada ASN atau pekerja formal saja, yang penting layak secara finansial untuk mengakses KPR melalui bank yang bekerja sama,” jelas Ikhsan.

Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank BJB Kabupaten Sukabumi, Ahmad Djuansjah, menambahkan bahwa pihaknya secara aktif mendukung program Asta Cita, termasuk target pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

“Bank BJB mendapat fasilitas untuk membangun 10 ribu rumah di Jawa Barat. Di Sukabumi sendiri, targetnya 100 ribu rumah, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk ASN, P3K, dan para buruh,” ujar Ahmad.

Ia juga menekankan bahwa Bank BJB siap memfasilitasi masyarakat dari awal, mulai dari penyediaan informasi, pengajuan KPR, hingga pemilihan lokasi rumah yang sesuai dengan kebutuhan pemohon.

“Lokasinya bebas, bisa disesuaikan dengan pusat aktivitas pemohon. Nantinya, developer yang akan membangun rumah sesuai dengan permintaan,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret sinergi antara pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan pengembang perumahan dalam memastikan masyarakat kecil dapat memiliki rumah layak huni.

“Hal ini diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di wilayah Sukabumi dan sekitarnya,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Sukabumi menggelar audiensi dengan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, pada Senin (30/6/2025) di ruang utama Balai Kota Sukabumi. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab. Ia menyebutkan bahwa keterbukaan adalah bagian dari nilai-nilai Islam, khususnya sifat Tabligh yang dimiliki Rasulullah SAW.

“Saya ingin pemerintahan ini terbuka dan transparan. Ini bagian dari nilai Tabligh, selain Sidiq, Amanah, dan Fathonah,” ujar Ayep di hadapan pengurus PWI Kota Sukabumi.

BACA JUGA: Wali Kota Sukabumi Tekankan Kemandirian Fiskal dan Disiplin Anggaran SKPD

Ayep juga menyampaikan bahwa transparansi tak hanya menyangkut anggaran, namun juga menyeluruh pada kinerja SKPD, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, proses tersebut harus dijalankan secara efisien dan sesuai regulasi.

“Barang dan jasa itu pasti ada keuntungan. Tapi jangan sampai berlebihan. Semua akan kami kawal agar prosesnya tetap transparan,” tegasnya.

Kompetensi SDM Jadi Perhatian Khusus

Selain soal transparansi, Ayep juga menekankan pentingnya penempatan SDM yang kompeten dalam posisi strategis, terutama di lingkungan BLUD dan BUMD. Ia mencontohkan bahwa yang dibutuhkan bukan hanya orang dengan ide, tapi yang mampu mewujudkannya secara nyata.

“Banyak orang punya gagasan, tapi saya butuh orang yang punya kompetensi kerja. Semua bisa tanam singkong, tapi saya cari petani yang bisa panen 70 ton per hektar,” ujarnya.

Pers Diingatkan Tetap Objektif dalam Menjalankan Fungsi Kontrol

Kepada insan pers, Ayep meminta agar media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif dan proporsional. Kritik tetap dibutuhkan, namun harus disampaikan secara jernih dan bertanggung jawab.

“Kalau ada yang jelek, sampaikan saja. Kalau bagus, sampaikan juga. Tapi jangan nyinyir. Saya siap dikritik, bahkan siap diajak diskusi,” katanya.

PWI Siap Bersinergi dengan Pemkot Sukabumi

Ketua PWI Kota Sukabumi, Ikbal Zaelani Saptari, menyambut positif sikap terbuka yang ditunjukkan Wali Kota. Ia menegaskan komitmen PWI untuk terus menjalin kerja sama dan menjadi mitra strategis Pemkot dalam mendukung kemajuan Kota Sukabumi.

“Kami berterima kasih atas sambutan Wali Kota. Semoga ke depan sinergi antara PWI dan pemerintah daerah semakin kuat,” ujar Ikbal.

Audiensi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan media dan pemerintah, dengan semangat kolaborasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak pada masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Harapan warga RT 01 RW 05 Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, untuk menikmati jalan yang mulus di Jalan Cipanas 1 tampaknya belum benar-benar terwujud. Perbaikan jalan yang ditunggu-tunggu justru terkesan setengah hati dan membahayakan pengguna jalan.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu warga, Dayat (37), yang mengaku awalnya sempat merasa senang ketika melihat papan bertuliskan “Maaf Sedang Ada Perbaikan Jalan!!!” dan tumpukan batu split di lokasi jalan rusak belakang Santasea Waterpark tersebut.

“Saya kira akan segera diperbaiki dan diaspal. Tapi ternyata, sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Hanya ditutup batu saja, tidak diaspal,” ujar Dayat, saat diwawancarai Minggu (22/06/2025).

Menurutnya, batu kecil yang hanya diurug di permukaan jalan tanpa pengerasan membuat kondisinya justru menjadi berbahaya. Batu-batu berserakan di tengah jalan dan tidak lagi dilengkapi papan peringatan.

“Sekarang batu kecil berserakan dan sangat berbahaya, terutama untuk pengguna sepeda motor. Kalau malam hari apalagi, bisa tergelincir karena tidak kelihatan,” tambahnya.

Dayat menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya tidak serius menangani persoalan infrastruktur jalan yang sudah lama rusak ini.

“Jangan sampai ada korban dulu baru diperbaiki serius. Kalau memang ditunda, setidaknya kerikilnya ditata dengan rapi, bukan dibiarkan berantakan seperti ini,” tegasnya.

Pantauan langsung di lapangan menunjukkan bahwa jalan berlubang hanya diurug batu split, tanpa ada tanda-tanda pengerjaan lanjutan. Kondisi tersebut membuat warga khawatir dan mempertanyakan komitmen Dinas terkait dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi akses utama warga.

Warga berharap perbaikan jalan tidak hanya simbolis, namun benar-benar diselesaikan hingga pengaspalan tuntas demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID — Wakil Wali Kota Sukabumi menghadiri dan secara resmi membuka acara budaya bertajuk “Soekaboemi Tempo Doeloe: Pusaka Sukabumi, Kisah-Kisah Tersembunyi dari Sukabumi”, yang digelar pada Sabtu, 21 Juni 2025. Festival ini menghadirkan kekayaan sejarah dan budaya lokal dalam bingkai kekinian, sebagai ruang perjumpaan antara masa lalu dan masa kini.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sukabumi menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang dianggap mampu menggugah kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian warisan budaya daerah.

“Tema ini sangat kuat. Kita diajak tidak hanya melihat peninggalan fisik, tapi juga menggali kisah-kisah tersembunyi yang membentuk Sukabumi hari ini. Ini penting untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan warga terhadap kotanya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengenalkan sejarah dan budaya kepada generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi.

“Generasi muda harus tumbuh dengan identitas yang kuat serta karakter yang membumi. Pelestarian nilai sejarah dan budaya jadi semakin relevan saat ini,” tegasnya.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, seperti Kabid Pengsos Setukpa, perwakilan Bupati Sukabumi, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kepala BPK Wilayah IX Jabar, perwakilan Polres Sukabumi Kota, Kepala Disporapar Kota Sukabumi, Sekretaris Umum MUI, Kapolsek dan Danramil Cikole, serta ASITA Jawa Barat.

Festival yang digagas oleh Yayasan Dapuran Kipahare bekerja sama dengan Setukpa Lemdiklat Polri ini menghadirkan beragam kegiatan, mulai dari kirab budaya, pertunjukan seni tradisional, pameran benda pusaka, hingga sajian kuliner tempo dulu yang membangkitkan suasana nostalgia.

Ketua pelaksana festival menyampaikan bahwa tujuan utama dari kegiatan ini adalah menghidupkan kembali cerita-cerita kecil dan narasi lokal yang selama ini sering luput dari perhatian.

“Banyak hal yang kita temukan dalam riset komunitas, dari foto-foto lama, naskah kuno, hingga cerita warga. Ini semua layak kita angkat ke ruang publik,” jelasnya.

Festival ini juga menjadi sarana edukatif lintas generasi, di mana anak-anak dan remaja dikenalkan pada ragam pusaka lokal, memperkaya pengetahuan sejarah mereka secara visual dan interaktif.

Masyarakat menyambut antusias kegiatan ini. Banyak pengunjung datang bersama keluarga untuk menyaksikan langsung berbagai pertunjukan seni dan merasakan atmosfer khas Sukabumi tempo dulu.

Pemerintah Kota Sukabumi berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda budaya tahunan yang inklusif dan inspiratif. Selain mengedukasi, festival ini juga dinilai efektif dalam memupuk rasa bangga dan kepemilikan terhadap sejarah lokal.

“Kekuatan sebuah kota tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tapi dari bagaimana masyarakatnya merawat ingatan kolektif serta menyematkan makna pada setiap kisah yang pernah terjadi,” pungkas Wakil Wali Kota. (Cr5)