Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • [Hoaks] Lowongan Pendamping Lokal Desa dengan Gaji Rp15 Juta

    [Hoaks] Lowongan Pendamping Lokal Desa dengan Gaji Rp15 Juta

    SUKABUMIKITA.ID – Informasi mengenai lowongan pekerjaan hampir selalu menarik perhatian di media sosial. Sayangnya, tidak semua informasi lowongan kerja bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

    Tim Riset beberapa kali telah melakukan pemeriksaan fakta terhadap sejumlah klaim informasi lowongan pekerjaan palsu. Lowongan tersebut biasanya mencatut nama sejumlah lembaga, mulai dari instansi pemerintah, perusahaan negara, hingga perusahaan swasta terkemuka.

    Baru-baru ini, di Facebook, beredar unggahan yang berisi informasi lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan gaji Rp15 juta per bulan. Disebutkan, lowongan ini terbuka bagi laki-laki dan perempuan lulusan SMA/Sederajat atau D3/S1 dari berbagai ilmu.

    Bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lowongan ini diarahkan untuk mengeklik link (tautan) yang tertera dalam unggahan tersebut. Disebutkan juga bahwa pendaftaran dilakukan secara daring dan diklaim tanpa dipungut biaya apapun.

    Unggahan ini disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Pendamping Lokal Desa Seluruh Indonesia”, “Pendamping Lokal Desa”,“Julio Ekspor”,“INFO LOKER”, “Nur Fidia Alim” dan “Joga Pratama” dalam periode Rabu (23/10/2024) hingga Jumat (8/11/2024). Tirto juga menemukan unggahan serupa di akun Instagram “bumn_2024_” pada Rabu (30/10/2024).

    “LOWONGAN KERJA PENDAMPING DESA 2024

    Kemendes PDTT membuka pendaftaran untuk penerimaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Tenaga Pendamping Desa lokal. Terbuka Untuk SMA/SMK Sederajat D3 Atau S1 dari berbagai bidang ilmu. Ayo yang ingin berkontribusi untuk desanya boleh banget ikut rekrutmen ini Pendaftaran calon kuota TPP dilaksanakan secara online.

    Untuk Pendaftaran silahkan Akses link di bawah 👇

    https://pendampinglokaldesa.pludi.my.id/

    PENDAFTARAN GRATIS!!!

    TIDAK DI PUNGUT BIAYA APAPUN,” begitu bunyi unggahan salah satu akun tersebut.

    PERIKSA FAKTA Hoaks Lowongan Pendamping Lokal Desa dengan Gaji Rp15 Juta

    Sepanjang Minggu (3/11/2024) hingga Senin (11/11/2024) atau selama delapan hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan tersebut telah memperoleh 988 tanda suka, 104 komentar, dan telah dibagikan ulang sebanyak 77 kali.

    Lantas, bagaimana kebenaran informasi tersebut?

    Penelusuran Fakta

    Mengutip Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020, tenaga pendamping lokal desa adalah tenaga pendamping profesional yang bertugas di antaranya melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa.

    Kembali ke klaim soal rekrutmen pendamping lokal desa. Pertama-tama, Tim mencoba mengeklik tautan pendaftaran yang disertakan dalam seluruh unggahan klaim. Hasilnya, tautan tersebut tidak mengarahkan ke situs resmi milik Kemendes PDTT.

    Tautan tersebut justru mengarahkan ke sebuah situs asing yang meminta masyarakat untuk memberikan sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor akun aplikasi Telegram aktif.

    Sebagai informasi, situs resmi milik Kemendes PDTT adalah kemendesa.go.id. Tim menelusuri situs resmi instansi tersebut dan tidak menemukan informasi soal rekrutmen pendamping lokal desa seperti dalam klaim unggahan.

    Namun, dari situs resmi tersebut, kami mendapatkan petunjuk bahwa seluruh akun pengunggah klaim lowongan tenaga pendamping lokal desa baru-baru ini tersebut bukanlah akun resmi milik Kemendes PDTT.

    Melalui akun Instagram yang telah terverifikasi resmi milik Kemendes PDTT (@kemendespdtt), kami mendapatkan bantahan resmi dari instansi tersebut terkait klaim lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa.

    Dalam keterangan resmi yang diunggah pada Jumat (25/10/2024) tersebut, Kemendes PDT memastikan tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Instansi tersebut mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kemendes PDT.

    “#SobatDesa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak membuka lowongan Pendamping Lokal Desa. Tetap berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi.

    Jika menerima informasi yang mengatasnamakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi silahkan dicek kembali kepada kami melalui kanal-kanal komunikasi kami,” bunyi keterangan Kemendes PDTT dalam unggahan tersebut.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi dari Kemendes PDTT yang membenarkan klaim soal informasi lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dengan gaji Rp15 juta.

    Sejumlah akun yang menyebarkan klaim ini diketahui bukan merupakan akun resmi milik Kemendes PDTT. Tautan yang disertakan dalam unggahan juga tidak mengarah ke situs resmi milik Kemendes PDTT.

    Jadi, informasi soal lowongan pekerjaan sebagai tenaga pendamping lokal desa (PLD) dari Kemendes PDTT dengan gaji Rp15 juta bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading). (Cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

     

  • [HOAKS] Poin-Poin Gebrakan Menteri Pendidikan Baru Abdul Mu’ti

    [HOAKS] Poin-Poin Gebrakan Menteri Pendidikan Baru Abdul Mu’ti

    SUKABUMIKITA.ID – Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed resmi dilantik sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, Abdul Mu’ti selama ini dikenal sebagai pakar pendidikan islam dan aktivis Muhammadiyah. Pria kelahiran Kudus 2 September 1968 itu saat ini menjadi guru besar pada program studi pendidikan agama Islam, Universitas islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Umum PP periode 2015-2027.

    Belum ada satu bulan dilantik, beredar di media sosial klaim soal poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru. Poin-poin tersebut di antaranya, menjadikan Nilai Ebtanas Murni (NEM) menjadi syarat masuk SMP dan SMA, mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), pemberlakuan syarat tidak naik kelas, pemberlakuan lagi rapor merah bagi siswa, juga soal guru yang difokuskan hanya untuk mengajar siswa.

    Narasi tersebut disebarkan oleh sejumlah akun di Facebook, di antaranya “Syafaat Faat”,“Khanza Aurelia”,“Qoyum Rohliyah Kemad”, “Abu Rofiq” dan “Buyung Andis” dalam bentuk unggahan foto yang berisi poin-poin tersebut dan keterangan teks pada Kamis (24/10/2025).

    “Ini gebrakan menteri pendidikan dasar baru. Abdul Mu’ti adalah seorang pakar pendidikan Islam Indonesia yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sejak 21 Oktober 2024. Ia menjabat sebagai sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027,” bunyi keterangan narasi sejumlah akun tersebut.

    PERIKSA FAKTA Hoaks Poin-Poin Gebrakan Menteri Pendidikan Baru Abdul Mu’ti

    Sepanjang Kamis (24/10/2024) hingga Senin (11/11/2024), atau selama 18 hari tersebar di Facebook, salah satu unggahan tersebut telah memperoleh 84 tanda suka, 10 komentar dan telah dibagikan sebanyak 4 kali.

    Lantas, benarkah narasi soal gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen tersebut?

    Penelusuran Fakta

    Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di era pemerintahan Presiden Prabowo. Kementerian ini berfokus pada menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

    Sebagai konteks, pada era pemerintahan sebelumnya, pendidikan dasar dan menengah ditangani direktorat yang bernaung di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

    Untuk menelusuri klaim ini, tim mencoba menelusuri situs resmi Kemendikbudristek, hal ini dikarenakan Kemendikdasmen belum memiliki situs resmi. Hasilnya, kami tidak menemukan satupun keterangan resmi yang membenarkan klaim soal sejumlah gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

    Meski begitu, hasil penelusuran mengarahkan kami ke unggahan Instagram akun resmi dari Kemendikbudristek (@kemdikbud.ri) yang membantah klaim soal beberapa poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru.

    Dalam keterangan resminya, Kemendikdasmen memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen. Instansi tersebut memastikan bahwa poin-poin gebrakan kebijakan tersebut juga tidak bersumber dari kanal resmi Kemendikdasmen.

    “Informasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan terkait poin gebrakan #MenteriPendidikanBaru tidak bersumber dari pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, maupun kanal informasi resmi Kemendikdasmen. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat,” tulis keterangan resmi Kemendikdasmen pada Kamis (24/10/2024)

    Meski begitu, Kemendikdasmen mengaku terbuka terhadap aspirasi masyarakat tentang kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Aspirasi dari masyarakat dapat disampaikan lewat situs ult.kemdikbud.go.id.

    Selebihnya, tim juga tidak menemukan satupun pernyataan dari Abdul Mu’ti, baik dari keterangan resmi dari kementerian maupun dari pemberitaan media kredibel, terkait poin-poin gebrakan kebijakannya sebagai Mendikdasmen yang baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

    Kesimpulan

    Berdasarkan hasil penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan dari kementerian yang membenarkan narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan.

    Kemendikdasmen menyebut poin-poin gebrakan kebijakan seperti yang beredar di media sosial akhir-akhir ini tersebut bukanlah kebijakan resmi dari Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen, melainkan merupakan aspirasi masyarakat.

    Jadi, narasi soal klaim poin-poin gebrakan kebijakan Abdul Mu’ti sebagai Mendikdasmen baru seperti yang tertera dalam klaim unggahan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading). (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Fahmi-Dida Gagas Satgas 24 Jam untuk Ciptakan Kota Sukabumi Bebas Tawuran, Narkoba, dan Geng Motor

    Fahmi-Dida Gagas Satgas 24 Jam untuk Ciptakan Kota Sukabumi Bebas Tawuran, Narkoba, dan Geng Motor

    SUKABUMIKITA.ID – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi nomor urut satu, Achmad Fahmi dan Dida Sembada, mencanangkan Program Satgas 24 Jam yang mengusung konsep “Anti Narkoba, Anti Tawuran, Anti Bullying, dan Anti Geng Motor” untuk menciptakan Kota Sukabumi yang lebih aman dan kondusif.

    Program ini merupakan bagian dari 13 program unggulan Fahmi-Dida yang telah masuk ke dalam visi-misi mereka.

    Program Satgas 24 Jam ini bertujuan untuk memastikan keamanan warga Kota Sukabumi dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum, menyediakan layanan pengaduan cepat, dan melakukan rekayasa sosial berbasis kelompok rentan.

    Dalam program ini, Fahmi-Dida berencana untuk menerapkan langkah-langkah nyata yang fokus pada pencegahan dan penanggulangan masalah sosial yang meresahkan masyarakat, terutama bagi kelompok pemuda dan pelajar.

    Komitmen Menjaga Kota Sukabumi dari Tawuran, Narkoba, dan Geng Motor

    Achmad Fahmi menyampaikan bahwa keamanan dan kenyamanan warga Kota Sukabumi adalah prioritas utama, khususnya dalam mengatasi masalah sosial yang kerap melibatkan anak muda.

    “Kami ingin memastikan seluruh warga merasa aman dan nyaman. Dengan Satgas 24 Jam, kami akan bekerjasama dengan penegak hukum untuk menekan peredaran narkoba, mengurangi aksi tawuran, serta mencegah kegiatan geng motor yang meresahkan,” ujar Fahmi, Rabu (13/11/2024).

    Dida Sembada menambahkan bahwa program ini mencakup layanan pengaduan 24 jam yang siap menerima laporan warga terkait aktivitas mencurigakan atau perilaku yang mengarah pada kekerasan dan narkoba.

    “Layanan pengaduan ini akan memungkinkan warga melaporkan dengan cepat, sehingga tindakan pencegahan bisa segera diambil,” jelas Dida.

    Baca juga: Sambut Kampanye Damai, Ratusan Relawan Fahmi-Dida Dikumpulkan

    Rekayasa Sosial dan Pendidikan Bagi Kelompok Rentan

    Selain pendekatan keamanan, pasangan Fahmi-Dida juga berfokus pada rekayasa sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja dan pelajar.

    Dengan adanya program ini, pasangan tersebut berkomitmen untuk melakukan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang berkelanjutan, khususnya melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat.

    “Kami akan bekerja sama dengan pihak sekolah, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba, tawuran, dan perilaku menyimpang lainnya,” tambah Fahmi.

    Program Satgas ini akan mencakup penyuluhan serta kegiatan komunitas yang dapat menyalurkan minat dan bakat para pemuda dalam kegiatan positif.

    Satgas Serasi anti tawuran, narkoba dan bullying.

    Bagian dari 13 Program Unggulan untuk Kota Sukabumi yang Lebih Aman

    Program Satgas 24 Jam ini menjadi salah satu dari 13 program unggulan Fahmi-Dida yang bertujuan untuk menciptakan kota yang aman dan harmonis, sejalan dengan visi mereka.

    Fahmi-Dida berkomitmen untuk mengupayakan perubahan positif dalam masyarakat melalui program-program yang terstruktur dan berkesinambungan.

    Baca juga: Sapa Warga Fahmi-Dida, Program Unggulan Paslon Serasi Jawab Keluhan Masyarakat

    Dida Sembada berharap agar program unggulan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Sukabumi.

    “Kami harap melalui program ini, kita bisa menciptakan Sukabumi yang aman, bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi tempat yang kondusif bagi generasi muda untuk berkembang,” ungkapnya.

    Dengan adanya komitmen yang kuat dari pasangan calon Fahmi-Dida, masyarakat Sukabumi berharap bahwa masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan perkotaan dapat diminimalisir secara efektif melalui Program Satgas 24 Jam. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Pj Walikota Sukabumi Bantah Keterangan Pemanggilan Pejabat Eselon Dua oleh Kejati Jawa Barat

    Pj Walikota Sukabumi Bantah Keterangan Pemanggilan Pejabat Eselon Dua oleh Kejati Jawa Barat

    SUKABUMIKITA.ID – Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, membantah kabar yang beredar terkait adanya pemanggilan terhadap pejabat eselon dua di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

    Bantahan ini disampaikan Kusmana setelah sebuah berita yang mengutip keterangan melalui aplikasi pesan WhatsApp mengklaim bahwa dirinya membenarkan informasi tersebut.

    “Saya kemarin tidak pernah memberikan pernyataan resmi yang membenarkan adanya pemanggilan itu,” ujar Kusmana Hartadji dengan tegas pada wartawan, Senin (12/11/2024).

    Ia menjelaskan bahwa meskipun dirinya mengetahui adanya pemanggilan, hal tersebut dilakukan berdasarkan surat tugas yang ditandatanganinya.

    “Kalau pemanggilan sebelumnya saya tahu, karena surat tugas saya menandatangani,” kata Kusmana.

    Baca juga: Hujan Deras Picu 17 Titik Bencana di Kota Sukabumi

    Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada keterangan resmi yang diberikan kepada media mengenai pemanggilan tersebut.

    Kusmana juga merasa heran dengan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.

    “Jadi itu harus dipertanyakan, kenapa di media bisa membuat narasi seperti itu. Padahal saya tidak pernah memberikan pernyataan itu,” tambahnya.

    Sebelumnya, sebuah foto yang beredar di media sosial menunjukkan surat dengan kop Kejati Jawa Barat, yang mencantumkan informasi mengenai pemanggilan terhadap salah satu pejabat di Pemerintah Kota Sukabumi.

    Foto tersebut menyebutkan bahwa pemanggilan dilakukan pada hari Senin, 11 November 2024. Namun, pernyataan resmi dari Pj Walikota menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Sapa Warga Fahmi-Dida, Program Unggulan Paslon Serasi Jawab Keluhan Masyarakat

    Sapa Warga Fahmi-Dida, Program Unggulan Paslon Serasi Jawab Keluhan Masyarakat

    SUKABUMIKITA.ID – Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi dan Dida Sembada, menggelar pertemuan sapa warga di kawasan Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Selasa (12/11/2024).

    Dalam kesempatan tersebut, sejumlah warga menyampaikan pertanyaan langsung kepada Achmad Fahmi terkait program unggulan mereka.

    Ai, salah seorang warga, bertanya mengenai program bantuan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Apakah ada program bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM?” tanyanya.

    Menanggapi hal tersebut, Achmad Fahmi menjelaskan bahwa dalam program unggulan mereka terdapat sebuah inisiatif yang disebut UMKM SERASI (Sukses Ekonomi Rakyat Sejahtera dan Inovatif).

    “Program UMKM SERASI ini bertujuan memberikan dukungan bagi pelaku UMKM di Sukabumi, baik dalam bentuk pembinaan, akses permodalan, hingga pemasaran produk. Kami ingin agar UMKM di Sukabumi semakin berkembang dan berdaya saing,” ungkap Fahmi.

    Baca juga: Gerakan Pemuda Kota Sukabumi Dukung Fahmi-Dida dengan Semangat Sapa Warga

    Selain itu, Ade, seorang pedagang kaki lima (PKL), turut mengajukan pertanyaan terkait kenyamanan berusaha tanpa terganggu oleh aparat Satpol-PP.

    “Saya PKL, saya meminta tolong agar kami bisa nyaman berusaha tanpa diganggu Satpol-PP,” pinta Ade.

    Menanggapi masukan itu, Fahmi pun memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

    “Secara umum, pemerintah daerah tidak akan mempersulit warga yang ingin berusaha. PKL boleh berusaha, tetapi tidak boleh membuat lapak permanen di sepanjang badan jalan yang digunakan untuk lokasi usaha,” terang Fahmi.

    Ia menambahkan, untuk menjaga kenyamanan bersama, penting bagi PKL untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak mengganggu fasilitas umum.

    “Kami juga menghimbau agar para pedagang menjaga kebersihan, karena pemerintah daerah sadar bahwa kami belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan untuk seluruh warga Sukabumi,” ujar Fahmi.

    Pertemuan tersebut menjadi ajang bagi warga untuk berdialog langsung dengan paslon walikota mereka.

    Achmad Fahmi dan Dida Sembada berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi warga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan Kota Sukabumi. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Pj Walikota Sukabumi Buka Pelatihan Vokasi Pengolahan Pangan untuk Wirausaha Baru

    Pj Walikota Sukabumi Buka Pelatihan Vokasi Pengolahan Pangan untuk Wirausaha Baru

    SUKABUMIKITA.ID — Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, secara resmi membuka Pelatihan Vokasi Pengolahan Pangan Angkatan IV bagi Wirausaha Baru pada Selasa, 12 November 2024, di Hotel Balcony, Kota Sukabumi.

    Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan wirausaha lokal yang siap bersaing di pasar domestik dan internasional, sejalan dengan visi Kota Sukabumi 2024-2026 yang berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif di sektor perdagangan dan jasa.

    Dalam sambutannya, Kusmana menegaskan pentingnya pengembangan sektor UMKM dan wirausaha sebagai penggerak utama ekonomi lokal. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi melalui Diskumindag, terus mendukung potensi ekonomi masyarakat, khususnya dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda.

    “Kunci utama kemajuan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama generasi muda,” kata Kusmana.

    Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji membuka pelatihan vokasi (12/11)

    Fokus Pelatihan pada Keterampilan Teknis dan Manajerial

    Pelatihan ini tidak hanya mengasah keterampilan teknis di bidang produksi dan pengolahan pangan, tetapi juga memberikan pelajaran mengenai pemasaran, manajemen sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi dan desain produk.

    Peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha mereka secara efektif, sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan ekonomi di Kota Sukabumi, seperti peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    Kusmana menekankan bahwa menciptakan wirausaha baru bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan semua pihak. Beberapa langkah konkret telah dilakukan.

    Seperti dukungan regulasi, infrastruktur, akses pasar, modal, serta jaringan kewirausahaan untuk memfasilitasi kolaborasi antar-wirausaha. Dukungan dari asosiasi dan komunitas wirausaha juga dinilai penting untuk mendorong peserta bertukar informasi dan berkolaborasi.

    Mindset Wirausaha sebagai Fondasi Kesuksesan

    Dalam kesempatan itu, Kusmana Hartadji memberikan apresiasi atas pelaksanaan pelatihan ini. Ia berharap peserta memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan menerapkan pola pikir wirausaha yang dibutuhkan untuk sukses.

    “Mindset wirausaha yang tepat adalah fondasi untuk merencanakan, melaksanakan, dan memperluas usaha secara sukses. Berpikir positif, berani mengambil risiko, kreatif, berorientasi pada konsumen, serta tidak mudah menyerah adalah beberapa karakter penting yang harus dimiliki,” tuturnya.

    Kusmana mendorong para peserta untuk terus belajar dan berkembang, serta tidak takut mencari informasi baru yang dapat meningkatkan kualitas usaha mereka.

    Ia juga meyakini bahwa semangat peserta dalam berinovasi akan membantu mereka menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

    Peserta pelatihan vokasi pengolahan pangan Angkatan IV. Selasa (12/11/24)

    Ajakan untuk Mewujudkan Ekonomi Inklusif di Sukabumi

    Sebagai penutup, Kusmana Hartadji mengajak semua pihak untuk bersama-sama berkomitmen memajukan ekonomi Kota Sukabumi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Diperlukan dukungan dari semua elemen masyarakat agar Kota Sukabumi semakin tangguh dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.

    Baca juga: Kusmana Hartadji Dorong UMKM Sukabumi Masuki Pasar Ekspor

    Dengan pelatihan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang mampu beradaptasi dan berkembang, membangun masa depan ekonomi yang kuat di Kota Sukabumi. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Kota Sukabumi: Semangat “Bergerak Bersama, Sehat Bersama”

    Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 di Kota Sukabumi: Semangat “Bergerak Bersama, Sehat Bersama”

    SUKABUMIKITA.ID — Dalam balutan baju adat dari berbagai daerah di Indonesia, insan kesehatan di Kota Sukabumi turut memeriahkan upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 yang berlangsung di Halaman Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.

    Pada momen istimewa ini, Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hasan Asari, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah, serta unsur Forkopimda lainnya.

    Dalam pidatonya, Kusmana mengapresiasi seluruh insan kesehatan yang selama ini telah bekerja keras dalam menjaga kesehatan masyarakat.

    “Adapun tema HKN ini adalah ‘Bergerak Bersama, Sehat Bersama’. Tema ini menjadi simbol kekompakan para tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Kusmana, Selasa (12/11/2024).

    Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji menjadi Pembina Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60.

    Lebih lanjut, Kusmana mengakui bahwa pelayanan kesehatan di Kota Sukabumi menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, sinergi dan kebersamaan di antara tenaga kesehatan sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat.

    “Saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia,” tandas Kusmana.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Reni Rosyida Muthmainnah, menjelaskan bahwa tema HKN tahun ini, “Bergerak Bersama, Sehat Bersama,” sejalan dengan amanah dari Kementerian Kesehatan untuk memotivasi tenaga kesehatan dalam upaya mencapai kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2040.

    “Tujuan dari tema ini adalah untuk meningkatkan kembali semangat dan tujuan kita dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” terang Reni.

    Peserta upacara menggunakan pakaian adat pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60.

    Reni juga menyampaikan bahwa peringatan HKN ke-60 ini bukanlah acara puncak, melainkan masih akan diikuti oleh serangkaian kegiatan lainnya.

    “Puncak HKN tingkat Kota Sukabumi akan dilaksanakan pada 1 Desember 2024 mendatang,” tambahnya.

    Baca juga: Inovasi Kesehatan Sukabumi, “Kopi Online” dan “Si Bento Mama” Raih Perhatian di IGA 2024

    Upacara HKN di Kota Sukabumi tahun ini menampilkan paduan budaya Nusantara yang indah dan penuh semangat, menjadi simbol kebersamaan insan kesehatan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Pemkot Sukabumi Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana, Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mitigasi

    Pemkot Sukabumi Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana, Gelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mitigasi

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dengan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Alam di Oproom Setda Kota Sukabumi pada Senin, 11 November 2024.

    Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pj Sekda, para asisten daerah, Kepala Baznas, kepala OPD, relawan, BPBD, para camat, lurah, dan elemen masyarakat lainnya.

    Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji memimpin rapat penanggulangan bencana.

    Dalam pembukaan rapat, Kusmana Hartadji menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang sering datang tanpa peringatan. Cuaca ekstrem yang tengah terjadi, dengan curah hujan tinggi pada Oktober dan November, meningkatkan risiko banjir dan longsor di wilayah Sukabumi.

    “Ini adalah tanggung jawab bersama, dan kami membutuhkan sinergi semua pihak untuk mengantisipasi dan merespons dengan cepat,” ujar Kusmana.

    Data Bencana dan Dampak di Kota Sukabumi

    Rapat tersebut juga membahas data terbaru dari BPBD Kota Sukabumi hingga 5 November 2024, yang mencatat sebanyak 1.198 titik bencana di berbagai kecamatan.

    Bencana yang tercatat meliputi banjir, tanah longsor, serta kerusakan infrastruktur. Menanggapi data ini, Kusmana menyatakan pentingnya perbaikan dalam penanganan bencana dan mengajak partisipasi penuh dari masyarakat.

    “Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas bersama,” tegasnya, sembari mengapresiasi semua pihak yang telah merespons bencana dengan cepat.

    Rapat penanggulangan bencana yang diikuti oleh unsur OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi.

    Langkah Penanganan dan Optimalisasi Kelurahan Siaga Bencana

    Sejauh ini, BPBD Sukabumi telah melakukan berbagai langkah, seperti evakuasi warga terdampak, pembersihan aliran sungai dan drainase, pendirian posko darurat, serta penyediaan bantuan kesehatan dan kebutuhan dasar bagi korban bencana.

    Selain itu, Pemkot Sukabumi mengoptimalkan peran Kelurahan Siaga Bencana di 33 kelurahan untuk memastikan respons cepat saat bencana terjadi.

    Kusmana Hartadji menginstruksikan BPBD untuk memantau prakiraan cuaca dari BMKG secara ketat dan memastikan kesiapan CCTV di titik-titik rawan untuk mendukung mobilitas saat keadaan darurat.

    Sinergi antara BPBD, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum juga diperkuat agar setiap pihak dapat merespons situasi darurat dengan cepat.

    Aktivasi Infrastruktur Mitigasi dan Layanan Pengaduan

    Sebagai upaya tambahan, Pemkot Sukabumi berencana mengaktifkan kembali terowongan besar peninggalan Belanda sebagai langkah pengendalian air.

    “Infrastruktur ini perlu dimonitor dan dikelola untuk memastikan fungsinya optimal dalam mengantisipasi banjir,” jelas Kusmana.

    Selain itu, Pemkot sedang menyiapkan layanan pengaduan khusus bencana agar masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dan meminta bantuan darurat dengan mudah.

    Rapat penanggulangan bencana yang diikuti oleh unsur OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi.

    Edukasi dan Kesadaran Masyarakat sebagai Prioritas

    Pemkot Sukabumi juga menempatkan edukasi sebagai bagian utama dari mitigasi. Kusmana Hartadji menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih tanggap terhadap tanda-tanda bencana, dan ASN yang bertugas di lapangan diminta untuk siap memberikan bantuan kepada masyarakat jika bencana terjadi.

    Baca juga: Hujan Deras Picu 17 Titik Bencana di Kota Sukabumi

    Sinergi dalam Tanggung Jawab Bersama

    Menutup rapat, Kusmana Hartadji menegaskan pentingnya kolaborasi. “Bencana adalah tanggung jawab kita bersama, dan hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai instansi, kita bisa menciptakan ketangguhan dalam menghadapi tantangan ini,” ujarnya.

    Dengan berbagai upaya yang sudah dan akan dilakukan, Pemkot Sukabumi terus berkomitmen untuk meningkatkan ketangguhan kota dalam menghadapi potensi bencana, demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id . Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Pemkot Sukabumi Dukung Persiapan Pilkada Serentak 2024, Pj Wali Kota Hadiri Rapat di DPR RI

    Pemkot Sukabumi Dukung Persiapan Pilkada Serentak 2024, Pj Wali Kota Hadiri Rapat di DPR RI

    SUKABUMIKITA.ID — Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menghadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat di gedung DPR RI pada Senin, 11 November 2024.

    Rapat yang diadakan oleh Komisi II DPR RI ini membahas kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, yang turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, serta sejumlah kepala daerah dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

    Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan netral dan objektif, terutama dalam menghindari keterlibatan ASN dalam politik praktis.

    “Kami berkomitmen memastikan agar Pilkada dilaksanakan dengan netral, termasuk meninjau potensi keterlibatan ASN dalam politik secara objektif,” ujarnya.

    Wamendagri Bima Arya dalam paparannya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang aman dan efisien. “Dengan sinergi antara masyarakat, penyelenggara, dan media, kami berharap Pilkada dapat berjalan dengan lancar dan minim konflik,” ungkap Bima.

    Pj Walikota Sukabumi mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

    Dukungan Pemkot Sukabumi terhadap Pilkada 2024

    Dalam kesempatan ini, Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Sukabumi untuk pelaksanaan Pilkada yang lancar dan demokratis. Kusmana juga menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan Pilkada yang jujur dan adil.

    “Kami di Pemkot Sukabumi berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada 2024. ASN adalah pilar penting dalam pemerintahan, dan netralitas mereka menjadi fondasi bagi proses demokrasi yang sehat,” jelas Kusmana.

    Alokasi Anggaran dan Peran Desk Pilkada

    Dalam rapat tersebut, dibahas juga tentang alokasi anggaran Pilkada yang sebagian besar dibebankan kepada APBD daerah. Pemkot Sukabumi telah mengalokasikan anggaran serta mengaktifkan Desk Pilkada sebagai pusat pemantauan.

    Ini juga berperan dalam menanggulangi potensi masalah di lapangan.Desk Pilkada ini diharapkan dapat berfungsi dalam memitigasi konflik serta memberikan rekomendasi apabila muncul indikasi ketidakstabilan.

    “Kami telah melakukan sosialisasi intensif kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas, dan Desk Pilkada akan berperan aktif dalam memantau situasi serta menanggapi dinamika yang mungkin timbul selama Pilkada,” tambah Kusmana Hartadji.

    Baca juga: Debat Perdana Pilkada, Paslon Adu Visi-Misi untuk Kota Sukabumi

    Harapan terhadap Kualitas Demokrasi

    Di akhir rapat, Komisi II DPR RI menekankan harapannya agar Pilkada Serentak 2024 di seluruh Indonesia dapat berjalan adil, transparan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Diharapkan penyelenggaraan Pilkada di daerah mampu menjaga kualitas demokrasi serta stabilitas politik. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id . Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

  • Pj Sekda Kota Sukabumi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Fokus Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

    Pj Sekda Kota Sukabumi Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Fokus Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok

    SUKABUMIKITA.ID — Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin (11/11) pagi.

    Rakor yang diadakan secara nasional ini dihadiri pula oleh Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Nuraeni Komarudin, serta jajaran Kepala Bagian Ekonomi dan Bagian Umum Setda Kota Sukabumi.

    Dalam rapat ini, para peserta membahas kondisi harga kebutuhan pokok di daerah-daerah serta langkah pengendalian yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi harga bahan pokok yang fluktuatif.

    Rakoor pengendalian inflasi di Kota Sukabumi. Senin (11/11/2024)

    Beberapa komoditas utama yang mendapat perhatian adalah beras, gula, dan minyak goreng, yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.

    Data menunjukkan bahwa pada minggu pertama November 2024, harga beras medium dan premium telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa daerah.

    HET yang ditetapkan pemerintah untuk beras medium adalah Rp12.500 hingga Rp13.500 tergantung zona wilayah. Gula konsumsi memiliki HET antara Rp17.500 hingga Rp18.500, khususnya di Indonesia Timur, sementara minyak goreng dipatok pada HET Rp15.700.

    Menurut data dari Badan Pangan Nasional:
    – 282 kabupaten/kota mencatat harga beras premium yang melebihi HET.
    – 370 kabupaten/kota melaporkan harga beras medium di atas HET.
    – 321 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga gula konsumsi.
    – 484 kabupaten/kota melaporkan harga minyak goreng kemasan di atas HET.

    Rakoor pengendalian inflasi di Kota Sukabumi. Senin (11/11/2024)

    Untuk mengatasi tantangan inflasi ini, Badan Pangan Nasional telah meluncurkan beberapa langkah strategis, termasuk penyaluran beras di daerah-daerah yang harga berasnya tinggi, penyediaan stok cadangan jagung untuk peternak, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 37 provinsi dan 478 kabupaten/kota sepanjang tahun.

    Fasilitasi distribusi pangan dan pengawasan intensif juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

    M. Hasan Asari menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan mendukung program pengendalian inflasi ini demi menjaga daya beli masyarakat.

    “Langkah-langkah pengendalian harga ini sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, terutama dalam ketersediaan bahan pokok yang terjangkau,” ujar Hasan.

    Baca juga: Pengendalian Inflasi: Tekan Harga Pangan di Tengah Deflasi

    Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dalam memastikan stabilitas harga bahan pokok di daerah.

    Program pengendalian inflasi ini diharapkan dapat menekan kenaikan harga, sehingga masyarakat Sukabumi bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan stabil. (cr5)

    Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id . Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34