Penulis: Redaksi

SUKABUMIKITA.ID – Polemik terkait pelantikan 17 pejabat eselon III dan IV oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, akhirnya terjawab. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Didin Syarifudin, memastikan bahwa pelantikan tersebut diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Sejak Agustus 2024, Pj Wali Kota telah membentuk tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mengajukan pengisian jabatan. Namun, prosesnya tertunda karena menunggu persetujuan dari Kemendagri, yang akhirnya keluar setelah Pilkada,” jelas Didin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (23/01/2025).

Didin mengungkapkan, rekomendasi dari Kemendagri sudah turun, sementara untuk BKN masih menunggu Pertimbangan Teknis (Pertek) bagi 12 dari 17 pejabat yang diusulkan. Adapun tiga nama lainnya telah memperoleh Pertek, sehingga pelantikan bisa segera dilakukan.

“Keterlambatan ini menyebabkan roda pemerintahan berjalan kurang optimal. Untuk itu, pengisian jabatan yang kosong menjadi prioritas agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambah Didin.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pj Wali Kota hanya dapat melantik pejabat yang sudah memperoleh Pertek dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi atau mutasi jabatan di akhir masa jabatannya.

Menurut Didin, sejumlah jabatan strategis eselon III yang kosong di antaranya adalah Sekretaris Bappeda, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda), serta beberapa kepala bidang di Dispusipda, Disporapar, dan perizinan.

“Total ada enam jabatan eselon III yang mendesak untuk segera diisi agar pemerintahan dapat berjalan lebih optimal,” terangnya.

Di tengah proses ini, isu lain mencuat terkait bocornya nama-nama pejabat yang akan dilantik ke publik. Didin mengaku kecewa dan menyayangkan insiden tersebut.

“Saya heran bagaimana data nama-nama pejabat yang akan dilantik bisa tersebar luas. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujar Didin.

Didin berharap polemik ini dapat segera diselesaikan dengan baik mengingat Pj Wali Kota Sukabumi akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat. Ia juga meminta agar proses pelantikan dilakukan sesuai prosedur dan tanpa hambatan lebih lanjut.

“Semoga pelantikan ini menjadi langkah awal untuk mengisi kekosongan jabatan yang selama ini menjadi penghambat kinerja pemerintahan,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan Program Strategis Jawa Barat Tahun 2025 di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu, 22 Januari 2025. Acara ini dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, dan dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, serta para Sekda dan Kepala Dinas dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat terpilih memaparkan sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan di provinsi ini. Menurut M. Hasan Asari, arah pembangunan tersebut akan difokuskan pada program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Prioritas Utama: Infrastruktur dan Pendidikan

Salah satu program prioritas adalah percepatan penyelesaian infrastruktur jalan provinsi dalam dua tahun ke depan. Kang Dedi menyampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor yang dikumpulkan dari setiap daerah akan dialokasikan kembali ke daerah asalnya untuk mendukung perbaikan infrastruktur.

Di sektor pendidikan, gubernur terpilih menegaskan pentingnya penyelesaian kebutuhan ruang kelas dan penanganan masalah administrasi ijazah yang sering tertunda.

“Ijazah siswa tidak boleh ditahan, dan hal ini harus selesai sepenuhnya pada tahun 2027. Selain itu, tunggakan siswa di sekolah swasta akan didata dan diselesaikan melalui Dinas Pendidikan,” ujar Hasan Asari, mengutip arahan Gubernur terpilih.

Penguatan Kerja Sama dengan Kabupaten/Kota

Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah bagi kabupaten/kota untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan kepada pemerintah provinsi. Gubernur Jawa Barat berencana mengadakan pertemuan khusus dengan para bupati dan wali kota terpilih minggu depan untuk membahas kebutuhan spesifik di masing-masing daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, pemerintah provinsi akan menyelenggarakan lomba Desa dan Kecamatan dengan pendekatan yang menyeluruh. Pemenang lomba ini akan menerima insentif senilai Rp10 miliar, baik dalam bentuk barang maupun jasa, sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Ruang Dialog untuk Optimalkan Pembangunan

Menurut M. Hasan Asari, rakor ini memberikan ruang dialog bagi seluruh Sekretaris Daerah dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyampaikan kebutuhan dan tantangan di daerah masing-masing.

“Beberapa usulan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi agar pembangunan lebih optimal,” ungkapnya.

Harapan Pembangunan yang Merata

Dengan komitmen kuat dari pemerintah provinsi dan sinergi dengan seluruh kabupaten/kota, diharapkan pembangunan di Jawa Barat dapat lebih merata dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Rakor ini menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di provinsi tersebut. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap kepala daerah yang baru dilantik diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan (PPM) Bappeda, Asep Supriadi, menargetkan penyusunan RPJMD Kota Sukabumi selesai pada Agustus 2025.

“RPJMD harus disusun paling lambat enam bulan setelah pelantikan wali kota. Jika pelantikan dilakukan pada Februari, maka dokumen ini wajib selesai pada Agustus,” ujar Asep di ruang kerjanya, Rabu (22/01/2025).

Saat ini, Bappeda sedang mempersiapkan penyusunan RPJMD bersama dokumen pendukung lainnya, seperti Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. RPJMD akan menjadi dokumen makro yang mengarahkan kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sementara Renstra menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk merencanakan program jangka menengah masing-masing.

Langkah Awal Penyusunan RPJMD

Asep menjelaskan, langkah awal penyusunan RPJMD dimulai dengan pengajuan Keputusan Wali Kota (Kepwal) untuk membentuk Tim Penyusun RPJMD dan Renstra. Selain itu, Bappeda juga telah menjadwalkan bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas internal pada awal Februari.

“Setelah Kepwal disahkan, kami akan mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk mengikuti bimtek. Proses penyusunan RPJMD dimulai setelah pelantikan wali kota, diawali dengan penyusunan rancangan awal yang diperkirakan selesai pada Maret,” tambahnya.

Tahap berikutnya, rancangan awal RPJMD akan diserahkan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut. Setelah itu, rancangan tersebut akan menjadi bagian dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan berlangsung pada April, usai Idul Fitri.

Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Lain

Selain RPJMD, Bappeda juga sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Perubahan RKPD 2025. Semua dokumen perencanaan ini harus dikerjakan secara bersamaan untuk memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih kebijakan.

Asep menegaskan bahwa Bappeda berperan sebagai koordinator dalam penyusunan RPJMD. Namun, pelaksanaannya melibatkan seluruh perangkat daerah secara aktif. “Tim penyusun melibatkan kepala dinas terkait dalam bidang perencanaan, serta tim administrasi dari pimpinan daerah yang baru,” jelasnya.

Target Penyelesaian Juli 2025

Meski batas waktu penyelesaian RPJMD ditetapkan pada Agustus 2025, internal Bappeda menargetkan dokumen ini dapat diselesaikan lebih cepat, yakni pada Juli 2025.

“Setelah finalisasi, RPJMD yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman pembangunan Kota Sukabumi selama lima tahun ke depan. Kami berharap semua tahapan dapat berjalan lancar sehingga pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan sesuai visi-misi wali kota terpilih,” tutup Asep. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar acara bertajuk “Kolaborasi Pembangunan di Jawa Barat Menuju Indonesia Emas 2045” pada Selasa (21/01/2025) malam di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri oleh Gubernur Terpilih, Kang Dedi Mulyadi; anggota DPR; dan para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji ini menjadi ajang strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Jawa Barat periode 2025-2029, dengan tujuan menyelaraskan program nasional dan kebutuhan daerah.

Dalam pemaparannya, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Visi Jawa Barat tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang berkarakter, cerdas, dan mandiri,” ujar Bey.

Program Prioritas Jawa Barat 2025-2029

Bey menjelaskan bahwa visi Jabar diwujudkan melalui sejumlah program prioritas di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan ekonomi.

Sektor Kesehatan

Di sektor kesehatan, salah satu program unggulan adalah pemberian makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Program ini bertujuan untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten.

Sektor Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Jawa Barat berkomitmen membangun sekolah unggul di setiap kabupaten serta merenovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan. Program ini didukung oleh penerapan kurikulum berbasis STEAM untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam sains, teknologi, seni, dan matematika.

Sektor Pertanian

Sektor pertanian juga menjadi perhatian utama dengan fokus pada peningkatan produktivitas lahan melalui pembangunan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional. Pengembangan ekosistem pertanian berbasis organik turut didorong untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan.

Sektor Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penting lainnya. Pemerintah merencanakan pembangunan jalan hingga pelosok desa dan permukiman perkotaan untuk memperkuat konektivitas.

Selain itu, rumah murah bersanitasi baik disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama generasi milenial, guna meningkatkan kualitas hunian.

Sektor Ekonomi

Di sektor ekonomi, Pemerintah Jawa Barat menargetkan penghapusan kemiskinan absolut melalui program kartu kesejahteraan sosial dan peningkatan investasi di sektor industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif. Transformasi birokrasi berbasis teknologi juga akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Bey Machmudin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Jawa Barat sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif.

Dengan visi yang jelas dan program-program yang terarah, Jawa Barat siap menjadi contoh provinsi istimewa yang berkontribusi besar terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Cibeureum dan Baros digelar pada Selasa, 21 Januari 2025. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk menyusun rencana pembangunan 2026 yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Kota Sukabumi.

Acara tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji; Penjabat Sekda Kota Sukabumi, M. Hasan Asari; Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti; anggota DPRD Kota Sukabumi; perwakilan SKPD; bjb Kota Sukabumi; PNM; para lurah; dan berbagai elemen masyarakat.

Musrenbang Kecamatan Cibeureum: Menyelaraskan Pembangunan Strategis

Camat Cibeureum, Yanwar Ridwan, menjelaskan bahwa wilayahnya memiliki potensi besar, termasuk proyek strategis nasional seperti pembangunan flyover dan rencana pemindahan pusat pemerintahan ke kawasan Cibeureum.

“Cibeureum terdiri dari empat kelurahan dengan populasi 45.531 jiwa. Tantangan utama adalah memastikan integrasi pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Yanwar.

Kasi PPM Kecamatan Cibeureum menambahkan, Musrenbang ini bertujuan untuk mengevaluasi prioritas pembangunan yang belum terealisasi, membahas usulan baru, dan mengintegrasikan prioritas ke dalam rencana pembangunan Kota Sukabumi.

Musrenbang Kecamatan Baros: Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

Di Kecamatan Baros, Musrenbang menghasilkan usulan anggaran sebesar Rp28,59 miliar dengan 40 skala prioritas pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Fokus utama mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi, kesehatan, pengurangan angka pengangguran terbuka, dan penguatan infrastruktur.

“Indikator capaian di Baros meliputi LPE 5,33%, IPM 77,15 poin, indeks kota layak huni 65,60%, dan indeks reformasi birokrasi 73%,” ungkap Camat Baros, Hendaya.

Hendaya berharap agar usulan-usulan ini dapat diakomodasi, sehingga berdampak positif pada pencapaian indikator pembangunan di wilayah Baros.

Pj Wali Kota Sukabumi: Sinergi untuk Kesejahteraan

Dalam arahannya, Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam pembangunan. Ia menyoroti angka pengangguran sebesar 8,34% dan tingkat kemiskinan 7,2% di Kota Sukabumi yang menjadi tantangan utama.

“Fokus kita adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan kerja, wirausaha, dan akses kesehatan,” ujar Kusmana.

Ia juga menyoroti pentingnya program makan bergizi gratis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. “Ketersediaan dapur ideal di setiap wilayah harus didukung penuh,” tambahnya.

Selain itu, Kusmana mengajak masyarakat untuk menyambut baik kehadiran wali kota dan wakil wali kota terpilih. “Sinergi yang telah terbangun harus dilanjutkan demi mewujudkan Kota Sukabumi yang berdaya saing dan lebih baik,” tegasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan evaluasi pelayanan publik di Kota Sukabumi. Acara yang berlangsung di Oproom ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat daerah dan narasumber ahli.

Hadirnya Pejabat dan Narasumber Ahli

Dalam acara tersebut, hadir Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Hasan Asari, Brigjen Pol Rustam Mansyur, PPUPD Ahli Madya Drs. Kusna Heriman, serta narasumber lainnya.

Fokus pada Peningkatan Pelayanan Publik

Menurut Kusmana, pelayanan publik adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup barang, jasa, hingga pelayanan administratif. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Sukabumi telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kami fokus pada profesionalitas aparatur dan kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan,” ujar Kusmana, Selasa (21/01/2025).

Baca juga: Pj Walikota Sukabumi Apresiasi Bapora Pemuda Pancasila: Cetak Bibit Atlet Lewat Turnamen Basket 2024

Inovasi Unit Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui pengintegrasian Unit Pelayanan Publik (UPP). Melalui Surat Edaran tentang Agenda Akselerasi Pelayanan Publik Tahun 2024, Pemkot Sukabumi memperkuat UPP di berbagai perangkat daerah. Dengan langkah ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pelayanan yang lebih optimal.

Selain itu, Mall Pelayanan Publik telah diinisiasi dengan 107 layanan dari 23 tenant. Mall ini menyediakan 23 loket yang melayani kebutuhan masyarakat secara efisien. “Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk memberikan kemudahan akses layanan publik,” tambah Kusmana.

Capaian yang Membanggakan

1. Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP): Mencapai 4,62 dengan kategori A (Pelayanan Prima). Angka ini meningkat sebesar 0,34 poin.
2. Indeks Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Ombudsman RI: Tercatat pada angka 93,54 dengan kategori A (Kualitas Tertinggi), naik sebesar 0,19 poin.
3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Mendapat skor 87,02 dengan kategori B (Baik), meningkat 1,27 poin.

Harapan untuk Masa Depan

Melalui sosialisasi ini, Kusmana berharap para peserta dapat menerima wawasan berharga dari narasumber. Selain itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan inovasi baru.

“Kami optimis, pelayanan publik di Kota Sukabumi akan terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai inovasi dan pencapaian ini, Kota Sukabumi bertekad untuk menjadi contoh dalam pelayanan publik yang berkualitas. (Cr5)

---

Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34

SUKABUMIKITA.ID – Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Sukabumi telah berhasil membangun sebanyak 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu). Informasi ini disampaikan oleh Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, saat ditemui di Kantor Bappeda, Jalan Sarasa No.9, Babakan, Kecamatan Cibeureum, pada Selasa (21/01/2025).

Frendy mengungkapkan bahwa pembangunan rutilahu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Sukabumi. “Rekapitulasi program rutilahu selama 2020-2024 menunjukkan bahwa 2.000 unit telah selesai dikerjakan. Khusus tahun 2024, terdapat 195 unit yang tersebar di tujuh kecamatan,” ujarnya.

Fokus pada Kawasan Kumuh

Pembangunan rutilahu tahun 2024 difokuskan pada kawasan kumuh yang luasnya lebih dari 10 hektare dan terdiri dari lima hingga enam kelurahan. Frendy menjelaskan, program ini sesuai dengan aturan pemerintah untuk mengentaskan kawasan kumuh di kota tersebut.

Adapun bantuan keuangan untuk setiap unit rutilahu berasal dari dana provinsi sebesar Rp20 juta, yang dialokasikan Rp17,5 juta untuk belanja barang dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Dana tersebut dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) setempat. “Namun, tantangan terbesar adalah memastikan dana tersebut cukup untuk memenuhi standar bangunan, termasuk penyediaan fasilitas septic tank dalam program rutilahu plus,” kata Frendy.

Rencana dan Tantangan di Tahun 2025

Frendy juga menjelaskan bahwa untuk tahun 2025, Dinas PUTR dan Bappeda telah mengajukan tambahan anggaran ke provinsi untuk melanjutkan program ini. “Namun, hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan mengenai pengajuan tersebut. Kota Sukabumi sendiri masih membutuhkan anggaran untuk membangun 1.200 unit rutilahu tambahan,” jelasnya.

Menurut Frendy, program rutilahu di kawasan kumuh akan tetap didanai oleh provinsi. Sementara itu, rutilahu akibat bencana, seperti yang terjadi di Jayaraksa Baros baru-baru ini, didanai melalui anggaran biaya tidak terduga dari APBD.

“Peristiwa banjir yang terjadi belum lama ini menjadi salah satu contoh bagaimana dana tidak terduga digunakan untuk menangani rutilahu secara darurat,” tutupnya.

Komitmen untuk Mengatasi Kawasan Kumuh

Pembangunan rutilahu di Kota Sukabumi mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di kawasan kumuh. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat, diharapkan program ini dapat terus berjalan dan membawa dampak positif yang nyata. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi tengah mempersiapkan pelantikan pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi kosong di lingkungan pemerintahan.

Penjabat Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan bahwa pelantikan ini masih menunggu izin dan rekomendasi dari kementerian terkait.

“Ya, betul. Hari ini dan minggu depan semoga sudah keluar izin tambahannya. Pak Ayep Zaki juga sudah menandatangani, dan Insya Allah dalam waktu dekat akan ada perubahan,” ujar Kang Tutus, sapaan akrab Pj Walikota Sukabumi, Senin (20/01/2025).

Kang Tutus mengungkapkan, pelantikan yang direncanakan hanya akan mencakup pejabat eselon tiga dan empat. Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan pada jabatan yang penting agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Namun, dirinya belum dapat memastikan apakah pelantikan akan berlangsung dalam masa kepemimpinannya. “Mudah-mudahan pelantikannya zaman saya. Kalau tidak zaman saya, nanti zaman wali kota terpilih,” tambahnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Didin Syaripudin, sebelumnya menyebutkan bahwa ada 17 posisi yang diajukan untuk segera diisi.

“Total ada sekitar 17 jabatan yang sudah diajukan,” jelas Didin. Menurutnya, pengisian jabatan ini sangat penting untuk menjaga kelancaran berbagai program pemerintah daerah dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. (Cr5)

---

Ikuti juga update berita lainnya melalui telepon genggam anda, dengan mengikuti Saluran WhatsApp Sukabumikita.id. Cukup mengklik tombol tautan ini: https://whatsapp.com/channel/0029VamN9XG1noz7ip9MvZ34