Penulis: Redaksi

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029. Langkah ini dimulai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Hotel Indo Alam Cipanas, Selasa (11/02/2025) malam.

Acara yang diinisiasi oleh Bappeda Kota Sukabumi ini dihadiri oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Ayep Zaki dan Bobby Maulana; Pj Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti; serta seluruh SKPD Pemkot Sukabumi.

RPJMD sebagai Peta Jalan Pembangunan Daerah

Dalam arahannya, Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menekankan bahwa RPJMD adalah dokumen krusial yang harus disusun maksimal enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Sementara itu, Renstra Perangkat Daerah wajib selesai satu bulan setelah RPJMD ditetapkan.

“RPJMD menjadi pedoman utama dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, sedangkan Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada RPJMD agar program yang dijalankan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah,” jelas Kusmana.

Bimtek ini tidak hanya membahas aspek teknis penyusunan RPJMD dan Renstra, tetapi juga pentingnya memastikan dokumen tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program kerja yang dirancang dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan daerah.

Prioritas Pembangunan dan Evaluasi Efektivitas Program

Beberapa poin utama dalam penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 meliputi:

• Penyelarasan visi dan misi kepala daerah dengan kebutuhan masyarakat.
• Identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan.
• Penetapan program prioritas berdasarkan urgensi dan dampak jangka panjang.
• Pengukuran efektivitas program melalui indikator kinerja dan outcome.

Renstra Perangkat Daerah akan berisi kebijakan operasional yang mencakup urusan pemerintahan wajib dan pilihan, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya dan efisiensi anggaran.

Namun, Kusmana menegaskan bahwa dokumen perencanaan yang baik tidak cukup tanpa koordinasi yang solid antar-Perangkat Daerah. Sinergi yang kuat diperlukan agar kebijakan yang disusun dapat dieksekusi secara maksimal di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa RPJMD dan Renstra benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Konsistensi dalam menjalankan rencana yang telah disusun menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Kusmana.

Pemkot Sukabumi Optimistis Wujudkan Kota yang Lebih Maju

Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan seluruh Perangkat Daerah di Kota Sukabumi semakin memahami strategi pembangunan yang akan diterapkan. RPJMD dan Renstra 2025-2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis data, Pemkot Sukabumi optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata, efisien, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah demi memastikan belanja pemerintah selaras dengan prioritas nasional. Hal ini disampaikan dalam Entry Meeting Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Rabu (12/2).

Acara yang berlangsung di Aula Edelweis, Kantor Perwakilan BPKP Jabar, dihadiri oleh kepala daerah se-Jawa Barat. Forum ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 terkait pengawasan keuangan daerah.

Belanja Daerah Harus Efektif dan Sesuai Prioritas

Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menekankan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk menyesuaikan postur APBD sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Kita harus memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan sasaran utama, seperti pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak sejalan dengan prioritas ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun perubahan anggaran baru akan dilakukan pada Agustus 2025, sejak sekarang pemerintah daerah harus mulai menyesuaikan alokasi belanja agar tidak melenceng dari kebijakan efisiensi.

BPKP Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam forum tersebut, BPKP mengingatkan bahwa belanja daerah harus lebih transparan dan akuntabel untuk menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan di tahun 2025. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD.

“Ada beberapa hal yang sebaiknya ditunda jika tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan. Ini penting agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kusmana.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa BPKP mencatat masih ada daerah yang mengalokasikan anggaran tidak mencerminkan efisiensi sebagaimana diarahkan Presiden. Oleh karena itu, Pemkot Sukabumi akan mengevaluasi kembali struktur APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Inspektorat, dan BPKAD.

Langkah Strategis Pemkot Sukabumi

Sebagai bentuk komitmen, Kusmana menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan setiap program dan proyek yang didanai APBD harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara maksimal dan memberikan hasil optimal bagi pembangunan daerah.

“Ini bukan hanya soal menyesuaikan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitasnya. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat nyata,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pemkot Sukabumi dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebijakan nasional. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, M. Hasan Asari, menghadiri pertemuan strategis bersama Gubernur Jawa Barat terpilih, Kang Dedi Mulyadi, dan Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Selasa (11/02/2025) malam. Acara ini menjadi forum penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan visi kepala daerah yang baru terpilih.

Salah satu pembahasan utama adalah sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 agar selaras dengan kebijakan gubernur, bupati, dan wali kota terpilih. Hasan Asari menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran secara bertahap hingga batas akhir Agustus 2025.

“Fokus utama kita adalah pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antarwilayah. Jika ada proyek kewenangan kabupaten atau kota dengan keterbatasan anggaran, provinsi bisa membantu. Sebaliknya, jika ada jalan provinsi di daerah yang memiliki kekuatan fiskal cukup, maka kabupaten atau kota bisa mengambil peran dalam pengerjaannya,” jelasnya, seperti dikutip dari halaman resmi Pemerintah Kota Sukabumi.

Dalam pertemuan ini juga dibahas kebijakan efisiensi anggaran yang tidak mengurangi belanja publik yang bersifat esensial, serta dorongan bagi sekolah swasta agar tidak menahan ijazah siswa karena kendala biaya.

Pemerintah juga berencana melakukan survei kebutuhan masyarakat secara berkala minimal dua kali dalam setahun, untuk memastikan kebijakan berbasis data yang lebih akurat. Selain itu, desa terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat akan mendapat bantuan pembangunan senilai Rp5 miliar dalam bentuk fisik atau sarana lainnya yang siap digunakan.

Dengan adanya forum ini, Pj Sekda Kota Sukabumi berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat semakin kuat, sehingga kebijakan pembangunan daerah bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, bersama Pj Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti, menggelar silaturahmi dengan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Sukabumi. Acara yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota pada Selasa (11/2/2025) ini menjadi momen perpisahan yang penuh kesan bagi seluruh peserta.

Silaturahmi ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi juga wadah bagi para pelaku UMKM untuk menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan pemerintah selama ini.

Apresiasi Pelaku UMKM untuk Pj Wali Kota

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan UMKM, Intan, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kusmana dan Diana yang telah berperan besar dalam memajukan sektor UMKM di Kota Sukabumi.

“Bapak memiliki peran besar dalam membawa UMKM Kota Sukabumi ke tingkat yang lebih tinggi. Dukungan bapak membantu kami bersaing di pasar global, sesuatu yang sebelumnya sulit kami bayangkan,” ungkap Intan.

Hal serupa disampaikan oleh Sri Puji Rahayu dari Koperasi Unik. Ia berharap meskipun Kusmana dan Diana akan kembali ke Bandung, mereka tetap mengenang dan mendukung UMKM Sukabumi.

“Kami sangat bersyukur karena bapak dan ibu selalu humble dan merangkul semua pihak. Semoga ke depan, kami tetap bisa melanjutkan apa yang telah kita bangun bersama,” ujarnya.

Pesan Pj Wali Kota untuk Pelaku UMKM

Menanggapi apresiasi tersebut, Kusmana Hartadji menegaskan pentingnya kebersamaan dalam membangun UMKM yang lebih kuat. Ia menekankan bahwa pelaku UMKM tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus memiliki wadah yang kokoh seperti koperasi untuk meningkatkan daya saing.

“UMKM jangan bergerak sendiri. Koperasi harus menjadi solusi dengan mengedepankan semangat gotong royong. Saya berharap Koperasi Unik di Sukabumi bisa dikenal secara nasional dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujarnya.

Selain itu, Kusmana juga mengingatkan pentingnya perlindungan tenaga kerja bagi UMKM yang memiliki karyawan.

“Jangan lupa mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan perlindungan yang layak,” pesannya.

Ia juga menutup dengan pepatah Sunda, “Datang katingali tarang, undur katingali punduk,” yang berarti setiap perjalanan harus dijalani dengan penuh kesadaran dan penghormatan terhadap apa yang telah dilalui.

Harapan dari Pj Ketua TP-PKK

Sementara itu, Diana Rahesti mengungkapkan rasa harunya bisa berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM selama masa jabatannya.

“Kami bersyukur bisa bertemu dengan bapak, akang, dan teteh semua. Setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan, tetapi semoga ada kesempatan untuk bertemu kembali,” katanya.

Ia juga berpesan agar semangat kebersamaan yang telah terbentuk tetap terjaga, siapa pun pemimpin Kota Sukabumi nantinya.

“Apa yang sudah kita bangun bersama jangan sampai terputus. Tetap jaga komunikasi dan terus berkontribusi untuk kemajuan Sukabumi,” tutupnya.

Membangun UMKM Sukabumi yang Lebih Berdaya Saing

Silaturahmi ini menjadi momen berharga bagi para pelaku UMKM untuk menyampaikan apresiasi dan harapan bagi masa depan sektor usaha kecil di Kota Sukabumi. Dengan kolaborasi yang telah terjalin, diharapkan UMKM Sukabumi terus berkembang dan semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan apresiasi kepada para camat dan lurah atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas selama masa kepemimpinannya. Ia juga mengingatkan pentingnya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Sukabumi yang digelar oleh Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Sukabumi pada Selasa (11/2/2025). Acara yang berlangsung di salah satu kafe di Kota Sukabumi ini juga dihadiri oleh Pj Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti.

Ungkapan Terima Kasih dan Refleksi Perjalanan

Dalam kesempatan tersebut, Kusmana bersama Diana Rahesti menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh camat dan lurah yang telah bekerja keras dalam membangun daerah.

Diana Rahesti, yang telah memimpin TP-PKK Kota Sukabumi selama satu tahun lima bulan, mengungkapkan bahwa perjalanan tersebut memberikan banyak pengalaman berharga, terutama dalam bekerja sama dengan para kader PKK.

“Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kami harus kembali ke kota kelahiran kami di Bandung. Begitu banyak pelajaran dan kebersamaan yang luar biasa kami dapatkan selama di Sukabumi,” ungkap Diana dengan penuh haru.

Ia juga mengapresiasi kerja keras para kader PKK yang telah berkontribusi besar dalam berbagai program, serta menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama masa kepemimpinannya.

“Kami hanya membawa cerita bahagia dan persaudaraan yang luar biasa. Terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan,” tambahnya.

Apresiasi untuk Kepemimpinan Pj Wali Kota

Para peserta rakor pun memberikan apresiasi kepada Kusmana Hartadji, yang dinilai membawa perubahan positif dalam sistem pemerintahan di Kota Sukabumi. Di bawah kepemimpinannya, koordinasi dan kerja sama tim berjalan lebih solid, serta penyelesaian berbagai permasalahan di tingkat wilayah dapat dilakukan dengan lebih tenang dan efisien.

Rakor ini menjadi salah satu momen penutup perjalanan Kusmana sebagai Pj Wali Kota Sukabumi. Meski masa jabatannya segera berakhir, harapan besar tetap disematkan bagi kepemimpinan Kota Sukabumi ke depan agar terus menjaga sinergi dan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Rencana pemindahan pusat pemerintahan Kota Sukabumi ke Kecamatan Cibeureum kembali menjadi sorotan. Proyek yang telah lama diwacanakan ini diperkirakan membutuhkan anggaran besar, berkisar dari ratusan miliar hingga satu triliun rupiah.

Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan di Bappeda Kota Sukabumi, Asep Supriadi, menjelaskan bahwa kajian mengenai pemindahan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

“Rencana pemindahan pusat pemerintahan sudah menjadi agenda lama. Bahkan dalam RPJMD 2018-2023, wacana ini sudah muncul. Kami sudah menyusun DED (Detail Engineering Design), master plan, dan berbagai kebutuhan lainnya,” ujar Asep, Selasa (11/02/2025).

Ia menegaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan telah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

“Di dalam RPJPD tersebut, salah satu arah pembangunan Kota Sukabumi adalah menciptakan pusat pertumbuhan baru. Ini penting agar aktivitas kota tidak hanya terpusat di wilayah pusat kota saja,” tambahnya.

Asep menjelaskan bahwa pemindahan pusat pemerintahan juga diharapkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Dengan adanya kantor pemerintahan, aktivitas bisnis dan ekonomi di Kecamatan Cibeureum diprediksi ikut berkembang.

“Konsepnya tidak hanya membangun pusat pemerintahan saja, tetapi juga pusat ekonomi yang dapat menghidupkan aktivitas di sekitarnya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa pembangunan pusat pemerintahan ini akan dilakukan dalam empat tahapan, masing-masing dalam periode lima tahun. Tahap pertama (2025-2030): Fokus pada persiapan sarana dan prasarana, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Tahap kedua (2030-2035): Memulai pembangunan fisik pusat pemerintahan.

“Seluruh rencana ini sudah tertuang dalam RPJPD 2025-2045 dan nantinya akan disampaikan kepada Wali Kota Sukabumi terpilih. Secara lisan sudah kami sampaikan, tinggal pembahasan lebih lanjut,” jelas Asep.

Ia berharap pemimpin Kota Sukabumi yang akan datang bisa menjadikan proyek ini sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD 2025-2030, meskipun pada tahap awal hanya berupa persiapan infrastruktur.

“Mudah-mudahan pemindahan pusat pemerintahan ke Cibeureum bisa masuk dalam proyek strategis daerah, sehingga bisa terealisasi secara bertahap sesuai rencana,” tutupnya. (Cr5)