Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • Pemkot Sukabumi Alokasikan Rp249 Juta untuk Perlindungan Pekerja Informal

    Pemkot Sukabumi Alokasikan Rp249 Juta untuk Perlindungan Pekerja Informal

    SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 3.382 pekerja informal di Kota Sukabumi resmi menerima jaminan sosial tenaga kerja yang difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meluncurkan program tersebut secara langsung di Ruang Pertemuan Balai Kota, Selasa (23/09/2025).

    Ayep menegaskan bahwa program ini mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok pekerja yang rentan. Pelaksanaannya didukung tim koordinator jaminan sosial yang melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Bappeda, Dinas Sosial, serta Disdukcapil.

    “Ini bukan sekadar program bantuan, melainkan perlindungan jangka panjang bagi pekerja informal di Kota Sukabumi,” ujar Ayep.

    Anggaran Rp249 Juta dari Dana Cukai

    Pemkot Sukabumi menyiapkan anggaran sebesar Rp249 juta yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pemkot Sukabumi akan mulai menyalurkan pembayaran program ini pada Oktober 2025, dengan iuran yang mencakup periode September hingga Desember.

    Setiap tenaga kerja mendapatkan iuran sebesar Rp16.800 per bulan. Dana tersebut dialokasikan untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

    Verifikasi Penerima Agar Tepat Sasaran

    Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat,  menegaskan bahwa timnya sudah memverifikasi serta memvalidasi data penerima. “Jumlah penerima awal mencapai 3.840 orang, namun tim kami menurunkan jumlahnya menjadi 3.382 orang setelah proses verifikasi agar data lebih akurat,” kata Punjul.

    Ia juga menambahkan bahwa meski Pemkot Sukabumi belum menyusun anggaran murni 2026, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program ini.

    Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat, Kunto Wibowo, mengapresiasi langkah progresif Pemkot Sukabumi dalam memanfaatkan DBHCHT untuk perlindungan pekerja informal. “Alhamdulillah, Pak Wali Kota menjadi yang terdepan memanfaatkan DBHCHT untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal,” ujarnya.

    Kunto menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang memperbolehkan penggunaan DBHCHT untuk melindungi pekerja perkebunan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga menindaklanjuti tujuh amanat DPRD Jawa Barat pada 1 September 2025, salah satunya terkait perlindungan pekerja informal di seluruh daerah.

    Investasi Jangka Panjang untuk Kesejahteraan

    Pemkot Sukabumi menilai program ini bukan hanya bentuk perlindungan sosial, tetapi juga investasi jangka panjang. Pemkot Sukabumi berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas pekerja sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

    Ke depan, Pemkot Sukabumi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat pengawasan serta evaluasi. Dengan begitu, setiap rupiah dari DBHCHT dapat memberikan manfaat langsung kepada kelompok pekerja yang membutuhkan.

    Wali Kota Ayep Zaki juga mengajak sektor swasta serta pemangku kepentingan untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. “Kesejahteraan pekerja adalah pondasi penting pembangunan daerah. Kolaborasi semua pihak akan memastikan keberlanjutan program ini pada 2026,” tegas Ayep. (Cr5)

  • Bappeda Kota Sukabumi Gelar Rapat Review RP2KPP

    Bappeda Kota Sukabumi Gelar Rapat Review RP2KPP

    SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar rapat eksplor Laporan Akhir Penyusunan Review Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP2KPP).

    Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Bappeda Kota Sukabumi ini, bertujuan untuk memperkuat perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan permukiman agar lebih terarah dan berkelanjutan.

    Baca Juga: Bappeda Kota Sukabumi: RPJMD Jadi Arah Pembangunan 5 Tahun ke Depan

    Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendi Yuwono menegaskan, bahwa review RP2KPP merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menata ruang kota yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata ruang perkotaan yang lebih baik bagi Kota Sukabumi,” ujar Frendi.

    Baca Juga: Bappeda Kota Sukabumi Evaluasi RAD-PG 2025–2029, Pastikan Sinkronisasi dengan RPJMD

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dokumen review RP2KPP akan menjadi acuan penting. Karena, digunakan dalam menyusun kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Sukabumi, baik dalam jangka menengah maupun panjang.

    Selain itu, melalui rapat ini, Bappeda Kota Sukabumi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini memastikan hasil perencanaan mampu menjawab tantangan perkotaan. Termasuk kebutuhan infrastruktur dasar, pemerataan pembangunan, serta penyediaan ruang terbuka hijau. (Cr5)

  • Polemik Wakaf di Sukabumi: DPRD Didesak Gunakan Hak Angket, Wali Kota Ayep Zaki Pilih Tegak Lurus Hukum

    Polemik Wakaf di Sukabumi: DPRD Didesak Gunakan Hak Angket, Wali Kota Ayep Zaki Pilih Tegak Lurus Hukum

    SUKABUMIKITA.ID – Polemik wakaf di Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan publik. Dorongan masyarakat agar DPRD Kota Sukabumi menggunakan hak angket semakin menguat, setelah rekomendasi penghentian pengumpulan dana wakaf oleh Yayasan Doa Bangsa tidak juga dijalankan. Hingga kini, aktivitas pengumpulan dana wakaf tersebut masih berlangsung dan memicu kekecewaan publik.

    Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Ahmad Farid yang juga anggota Komisi I dari Fraksi PKS, menegaskan sikap konsisten fraksinya dalam mengawal masalah ini.

    Farid juga menyebut persoalan tidak bisa dianggap selesai hanya dengan rekomendasi, karena eksekutif dinilai tetap abai terhadap suara dewan maupun publik.

    “Fraksi PKS konsisten. Rekomendasi sudah terbit, RPJMD juga sudah disahkan. Tapi kalau bicara hak angket, kami tidak bisa sendirian. Selama partai lain diam, ya tidak akan terwujud. Cuma saya berharap eksekutif Kota Sukabumi mau mendengar, karena desakan publik sudah semakin kuat,” ujar Farid, Senin (22/09/2025).

    Farid menegaskan bahwa substansi wakaf sejatinya tidak bermasalah. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah jelas mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan wakaf uang. Namun, ia menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam perjanjian kerja sama Pemerintah Kota Sukabumi dengan Yayasan Doa Bangsa.

    “Substansi wakafnya clear, tidak perlu diperdebatkan. PKS tidak pernah menentang syariat. Yang jadi masalah adalah perjanjian kerjasamanya. Bapemperda sudah mengeluarkan rekomendasi penghentian sementara pengumpulan dana. Kalau rekomendasi tidak didengar dan RPJMD tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya bisa saja hak angket,” tegasnya.

    Tanggapan Wali Kota Sukabumi

    Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menanggapi desakan publik dengan sikap berhati-hati. Ia menegaskan setiap langkah pemerintah harus berjalan sesuai koridor hukum, bukan sekadar keputusan politik.

    “Saya tidak akan komentar banyak, karena saya bekerja sesuai undang-undang. Termasuk dengan TKPP, nanti pak Taufik (Sekretaris BKPSDM) yang menjelaskan. Kami juga konsultasi dengan BPK, BPKP dan BWI terkait persoalan wakaf. Jadi, posisi saya jelas: saya tegak lurus terhadap aturan hukum,” kata Ayep.

    Ia menambahkan, pemerintah Kota Sukabumi tidak bisa mengambil langkah sepihak dalam persoalan ini. “Kalau sudah ada lampu peringatan dari BKPSDM maupun Kabag Hukum, saya ikut aturan hukum. Soal wakaf, ini bukan kepentingan pribadi, tapi ada undang-undang yang mengatur. Semua tegak lurus secara vertikal,” ujarnya. (Cr5)

  • Perkuat Birokrasi, Pemerintah Kota Sukabumi Tambah 25 ASN Baru

    Perkuat Birokrasi, Pemerintah Kota Sukabumi Tambah 25 ASN Baru

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menambah kekuatan birokrasi dengan melantik 24 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Kota Sukabumi, Senin (22/09/2025).

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, langsung memimpin prosesi pelantikan. Ayep menegaskan bahwa pengangkatan 25 ASN baru melalui proses panjang sejak 2024. Menurutnya, seleksi berlangsung terbuka, transparan, dan bebas dari praktik KKN.

    “Hari ini 24 PPPK dilantik dan satu orang PNS. Usulan ini diajukan sejak 2024 dengan seleksi terbuka sesuai aturan, tanpa praktik KKN,” ujar Ayep. Dari 25 ASN baru, empat bertugas sebagai tenaga guru, empat di kelurahan, dan 16 di bidang teknis keuangan.

    Di balik seremoni pelantikan, Ayep menyampaikan pesan penting kepada para ASN baru. Ia mengingatkan bahwa jabatan aparatur negara bukan sekadar status, tetapi amanah besar untuk melayani rakyat.

    “Pesan saya jelas, jadikan rakyat sebagai raja. Kita ini pelayan rakyat, hadir untuk membantu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Ayep.

    Selain itu, ia menambahkan bahwa masa kerja kepemimpinannya bersama wakil wali kota belum genap satu tahun. Oleh karena itu, ia menekankan kinerja ASN baru akan sangat menentukan arah pelayanan publik ke depan.

    Momentum di Tengah Polemik Honorer

    Lebih jauh, pelantikan ini menjadi momentum penting di tengah polemik tenaga honorer yang masih menunggu kepastian status kepegawaian. Dengan bertambahnya 25 ASN baru, pemerintah berharap kualitas pelayanan publik meningkat signifikan. Pada saat yang sama, langkah ini sekaligus menjawab sorotan masyarakat mengenai kinerja birokrasi yang kerap menjadi perdebatan. (Cr5)

  • Reses Suhud Jaya Kusuma Serap Aspirasi Warga Soal Sampah dan Layanan Kesehatan di Sukabumi

    Reses Suhud Jaya Kusuma Serap Aspirasi Warga Soal Sampah dan Layanan Kesehatan di Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Suhud Jaya Kusuma, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-I Tahun 2025-2026 di Jalan Buntu, RT 001 RW 011, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Senin (22/09/2025).

    Kegiatan reses tersebut menarik kehadiran warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Sukabumi. Dalam kesempatan itu, Suhud menampung berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, mulai dari persoalan infrastruktur hingga layanan dasar publik.

    “Alhamdulillah, kegiatan reses sudah berlangsung dengan baik. Ada beberapa aspirasi penting yang disampaikan warga, di antaranya masalah infrastruktur, layanan dasar masyarakat, hingga usulan bantuan sosial,” ujar Suhud usai kegiatan.

    Salah satu masalah utama yang mencuat adalah soal persampahan. Warga mengeluhkan ketiadaan bak sampah di lingkungan mereka, sehingga mengalami kesulitan dalam membuang sampah rumah tangga.

    Selain itu, Suhud juga menyoroti keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) yang terletak tidak jauh dari lokasi kegiatan. Berdasarkan laporan warga, fasilitas tersebut tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

    “Di sini memang ada TPS3R, tapi laporan dari warga menyebut fasilitas itu tidak aktif. Ini sangat disayangkan, karena seharusnya gedung TPS3R bisa menjadi solusi, bukan malah menambah masalah baru,” jelasnya.

    Selain isu persampahan, warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan kesehatan BPJS Kesehatan. Mereka meminta agar pemerintah memperbaiki akses layanan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat program tersebut secara maksimal.

    Suhud menegaskan akan membawa seluruh aspirasi warga ke rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi. Ia menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk segera menjadikan persoalan tersebut sebagai prioritas.

    “Nanti semua aspirasi yang masuk akan kita bawa ke rapat paripurna. Dengan begitu, pemerintah kota bisa menjadikannya skala prioritas dalam penyusunan solusi ke depan,” pungkasnya. (Cr5)

  • Reses Agus Samsul Ungkap Masalah Infrastruktur dan Kesenjangan Informasi di Kota Sukabumi

    Reses Agus Samsul Ungkap Masalah Infrastruktur dan Kesenjangan Informasi di Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Reses anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Samsul, menyerap sejumlah aspirasi warga saat melaksanakan kegiatan Reses Masa Persidangan ke-I Tahun 2025–2026. Reses tersebut berlangsung di RW 05 Kampung Kebon Manggu, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, pada Sabtu (20/09/2025).

    Agus menyebutkan, kehadiran masyarakat cukup beragam karena mencakup perwakilan dari RW 04 Kampung Kebon Manggu, RW 13 Kampung Kebonjati, dan RW 06 Kampung Raweuy. Dalam kesempatan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    “Alhamdulilah saya sudah melaksanakan reses masa persidangan ke-I tahun 2025-2026, yang berlokasi di RW 05 Kp. Kebon Manggu Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong. Yang hadir, meliputi perwakilan RW 04 Kp. Kebon Manggu, RW 13 Kp. Kebonjati dan RW 06 Kp. Raweuy,” jelas Agus.

    Aspirasi warga RW 13 Kebonjati yang belum mendapatkan sambungan saluran irigasi menjadi sorotan utama. Menurut Agus, persoalan tersebut menunjukkan adanya ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Sukabumi.

    “Dan ada beberapa aspirasi dari masyarakat yang telah saya terima, terutama masalah infrastruktur di RW 13 Kebonjati. Informasinya, ada saluran irigasi yang belum tersambungkan, jadi dari RW 12 sudah ada tapi di RW 13 belum tersambungkan,” bebernya.

    Selain itu, warga juga mengeluhkan masih lemahnya akses informasi dari pemerintah yang belum merata ke seluruh lingkungan, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan publik.

    “Selanjutnya, ada juga dari masyarakat Kebon Manggu terkait permasalahan terputusnya informasi dari pihak Pemerintah Kota Sukabumi. Jadi warga mengeluhkan, belum semua informasi tersampaikan. Kemudian, masalah pendidikan dan kesehatan juga sempat disampaikan juga tadi,” ujar Agus.

    Masalah lain yang turut muncul adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Agus menilai, dua sektor tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

    Tanggapan Tokoh Masyarakat

    Sementara itu, Ade Misbah, salah satu tokoh masyarakat di wilayah tersebut, memberikan apresiasi kepada Agus Samsul karena dinilai cukup konsisten hadir di tengah warga. Menurutnya, peran legislatif seperti Agus sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga tingkat kebijakan.

    “Pertama memang, menurut kami dukungan dari anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB ini cukup mendominasi kepada masyarakat. Kehadiran beliau dalam segala sisi sangat memberikan perhatian lebih kepada warga kami,” jelasnya.

    Harapannya, Ade menambahkan agar kedepannya terus ada dukungan lebih dari segi kegiatan keagamaan, dari anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKB tersebut.

    “Jadi salah satu dorongan kami kepada pak haji Agus Samsul ini, kami memiliki harapan agar adanya dukungan lebih terhadap kegiatan keagamaan seperti masjid, madrasah, maupun kebijakan-kebijakan lainnya,” jelas Ade. (Cr5)

  • Xiaomi Indonesia Siap Rilis Redmi 15 dengan Baterai 7000 mAh dan Kamera Leica 50 MP

    Xiaomi Indonesia Siap Rilis Redmi 15 dengan Baterai 7000 mAh dan Kamera Leica 50 MP

    SUKABUMIKITA.ID – Xiaomi Indonesia akan segera menghadirkan smartphone terbaru, Redmi 15, dengan baterai jumbo 7000 mAh. Perusahaan menetapkan peluncuran resmi pada 25 September 2025 dan menetapkan harga Rp11.999.000 untuk perangkat ini.

    Redmi 15 menghadirkan performa tinggi melalui Snapdragon 8 Elite mobile platform. Sistem operasi Xiaomi HyperOS berpadu dengan Xiaomi Hyper AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Layar CrystalRes dynamic AMOLED menampilkan visual lebih halus dan jernih. Perangkat ini mendukung refresh rate 1-120Hz, sehingga pengguna menikmati pengalaman menonton yang optimal.

    Smartphone ini memiliki bobot 191 gram, lebar 71,2 mm, dan ketebalan 8,08 mm. Redmi 15 tersedia dalam tiga warna menarik: hitam, putih, dan hijau sage. Bezel ultra tipis 1,38 mm membuat area layar terlihat lebih luas hingga 20 persen dibanding generasi sebelumnya.

    Di sektor kamera, Redmi 15 dibekali kamera utama Leica 23 mm dengan sensor 50 MP. Sensor dinamis High Light Fusion 900, apertur besar 1,62, super pixel 2,4, dan lensa 7P hadir untuk hasil foto lebih tajam. Kamera ini juga memiliki Optical Image Stabilization (OIS), lapisan tinta di tepi lensa, filter cahaya inframerah, dan lensa aspheric 7P dengan transmitansi tinggi. Pengguna bisa melakukan zoom hingga 5x.

    Redmi 15 mendukung perekaman video profesional hingga 8K. Fitur surround sound imersif menggunakan empat mikrofon dan perekaman video log 10-bit. Smartphone ini juga menawarkan Dolby Vision, HDR 10+, USB 3.2 Gen 1, IR Blaster, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, dan NFC multifungsi.

    Xiaomi merancang perangkat ini agar tahan air dan debu, sehingga pengguna yang mengutamakan ketahanan dan performa tinggi dapat menggunakannya dengan nyaman. Kombinasi fitur modern, baterai besar, dan harga terjangkau membuat banyak konsumen Indonesia berpotensi menjadikan Redmi 15 sebagai favorit mereka. (Cr5)

  • Doa Pagi Sebelum Kerja: Cara Membuka Pintu Rezeki Halal dan Berkah

    Doa Pagi Sebelum Kerja: Cara Membuka Pintu Rezeki Halal dan Berkah

    SUKABUMIKITA.ID – Di tengah rutinitas kerja yang semakin menuntut, banyak orang mencari cara untuk menjaga kelancaran rezeki dan keberkahan dalam setiap usaha. Selain bekerja keras, umat Islam dianjurkan memperkuat usaha dengan doa kepada Allah SWT.

    Para ulama menekankan bahwa membaca doa sebelum berangkat kerja bukan sekadar ritual. Sebaliknya, hal ini menunjukkan ketergantungan penuh kepada Sang Pencipta.

    Menurut Ustadz Abdul Somad, seorang penceramah ternama, doa pagi sebelum memulai aktivitas kerja dapat membuka pintu rezeki yang halal dan berkah.

    “Doa ini seperti kunci yang membuka jalan rezeki, asal dilakukan dengan ikhlas dan konsisten,” ucapnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW, yang sering menganjurkan umatnya berdoa sebelum meninggalkan rumah.

    Doa Pertama

    Bacaan Arab:
    Allahumma innii as-aluka ‘ilman naafi’a, wa rizqon thoyyibaa, wa ‘amalan mutaqobbalaa.

    Artinya:
    “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal, serta amal yang diterima.”

    Doa Kedua

    Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassallam mengajarkan doa ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ali.

    Bacaan Arab:
    Allahumak-finii bi halaalika ‘an haroomik, wa agh-niniy bi fadhlika ‘amman siwaak.

    Artinya:
    “Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan dari yang haram. Cukupkanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak bergantung pada selain-Mu.”
    (HR Tirmidzi nomor 3563. Al Hafizh Abu Thahir menyebut sanad hadits ini hasan)

    Doa Ketiga

    Bacaan Arab:
    Allahumma ak-tsir maalii wa waladii, wa baarik lii fiimaa a’thoitanii wa athil hayaatii ‘ala tho’atik wa ahsin ‘amalii wagh-fir lii.

    Artinya:
    “Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku. Berkahilah karunia yang Engkau beri. Panjangkan umurku dalam ketaatan pada-Mu, perbaikilah amalku, dan ampunilah dosa-dosaku.” (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Hadiri Rakor Infrastruktur dan Peluncuran Program Imah Merenah

    Wali Kota Sukabumi Hadiri Rakor Infrastruktur dan Peluncuran Program Imah Merenah

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menunjukkan komitmen Pemkot Sukabumi dalam mendorong pembangunan daerah. Untuk itu, ia menghadiri dua agenda penting di Jawa Barat pada Kamis (18/09/2025). Pertama, Wali Kota menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat di Karawang. Acara ini diikuti 26 kepala daerah lain.

    Dalam rakor, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kendala pembangunan. Selain itu, ia meminta kepala daerah menangani jalan besar yang rawan macet, menata trotoar, dan mempercantik taman untuk meningkatkan estetika wilayah.

    Wali Kota Sukabumi menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Dengan langkah ini, ia berharap infrastruktur menjadi lebih baik, nyaman, dan berdampak positif pada ekonomi masyarakat.

    Peluncuran Program Imah Merenah di Bandung

    Selanjutnya, Wali Kota menghadiri peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertema “Imah Merenah, Hirup Tumaninah” di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) ITB, Bandung. Acara ini menghadirkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Staf Kepresidenan Ahmad Qodari, para bupati, wali kota, ketua DPRD, perbankan, serta tokoh masyarakat.

    Program ini bertujuan memperkuat akses masyarakat terhadap perumahan layak. Selain itu, program mendorong pola hidup sederhana dan berkelanjutan untuk mendukung pengentasan kemiskinan.

    Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa kepemilikan rumah menjadi fondasi kemakmuran warga Jawa Barat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah menghadapi tantangan pembangunan dan memperkuat kebersamaan.

    “Jangan bangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Ombak yang datang itu jalan menuju pulau kebahagiaan,” ujar Dedi Mulyadi. Dengan kata lain, ia memberi semangat agar semua pihak terus bergerak demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (Cr5)

  • Gaikindo Catat Penurunan Produksi Mobil di Indonesia pada Agustus 2025

    Gaikindo Catat Penurunan Produksi Mobil di Indonesia pada Agustus 2025

    SUKABUMIKITA.ID – Penjualan mobil di Indonesia pada Agustus 2025 mencatatkan tren positif. Baik wholesales maupun retail sales mengalami kenaikan dibanding bulan sebelumnya. Namun, kenaikan tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan produksi kendaraan.

    Berdasarkan data Gaikindo, jumlah produksi mobil menurun pada Agustus 2025. Pabrikan menghasilkan 97.384 unit pada Agustus 2025, turun 9,2 persen atau 9.912 unit dari produksi Juli 2025 yang mencapai 107.296 unit. Tahun lalu, pabrikan membuat 110.023 unit, 12.639 unit lebih banyak daripada Agustus 2025.

    Beberapa segmen kendaraan mencatat penurunan produksi. Segmen sedan menghasilkan angka terendah, hanya 107 unit, turun 89 unit dari produksi Juli 2025 yang mencapai 196 unit.

    Segmen kendaraan 4×2 juga melemah. Pabrikan hanya memproduksi 71.419 unit di Agustus, lebih sedikit dari 78.365 unit pada Juli 2025. Segmen 4×4 mengalami penurunan lebih tajam. Produsen hanya membuat 1.760 unit, turun 551 unit atau sekitar 24 persen dari produksi Juli yang mencapai 2.311 unit.

    Mobil LCGC mengalami penurunan cukup besar. Pabrikan hanya memproduksi 10.879 unit di Agustus, menurun 1.880 unit dari bulan sebelumnya yang sebanyak 12.759 unit. Mobil pikap juga turun 9 persen, hanya 8.606 unit dibanding 9.345 unit pada Juli 2025.

    Meski demikian, produksi kendaraan niaga lain menunjukkan tren positif. Pabrikan mencatatkan produksi bus sebanyak 419 unit, naik 67 unit dibanding Juli yang hanya 352 unit. Produksi truk juga meningkat 5 persen menjadi 4.192 unit dari bulan sebelumnya.

    Kondisi ini menunjukkan bahwa meski pasar mobil mengalami pertumbuhan penjualan, pabrikan masih menghadapi tantangan dalam menjaga volume produksi. Segmen kendaraan niaga tetap menjadi penopang angka produksi di tengah penurunan beberapa kategori mobil penumpang. (Cr5)