Penulis: Redaksi

SUKABUMIKITA.ID – Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Sukabumi menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pencairan insentif bulanan yang biasanya dibayarkan secara triwulanan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Hingga memasuki bulan April 2025, insentif yang seharusnya sudah diterima sejak triwulan pertama tahun ini belum juga cair.

“Biasanya memang diberikan per triwulan, tapi sekarang belum ada pencairan insentif sejak awal tahun 2025,” ungkap seorang Ketua RW di wilayah Kecamatan Cikole yang enggan disebutkan namanya, Senin (07/04/2025).

Kondisi ini mengejutkan banyak Ketua RT dan RW, sebab pencairan insentif sebelumnya selalu dilakukan rutin antara tanggal 20 hingga 22 setiap triwulan. Keterlambatan kali ini disebut sebagai yang pertama kali terjadi hingga melewati bulan pencairan.

Tak hanya soal keterlambatan, para Ketua RT dan RW juga mempertanyakan realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi mengenai kenaikan insentif hingga 100 persen.

“Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi itu, akan ada kenaikan insentif Ketua RT dan RW. Tapi berdasarkan informasi dari kelurahan, insentif Januari dan Februari masih menggunakan nominal lama. Baru insentif bulan Maret yang kabarnya akan naik,” lanjut Ketua RW tersebut.

Seorang Ketua RT dari wilayah yang sama juga mengaku kecewa karena belum ada kepastian dari pemerintah kota. Bahkan, ia menyebutkan insentif terakhir diterima pada akhir tahun 2024.

“Sekarang sudah April, belum ada kejelasan soal pencairan, apalagi soal kenaikan yang dijanjikan,” ujarnya.

Sebagai informasi, insentif untuk Ketua RT sebelumnya diberikan sebesar Rp250 ribu per bulan, dan dijanjikan naik menjadi Rp500 ribu. Sementara Ketua RW awalnya menerima Rp350 ribu, yang direncanakan naik menjadi Rp700 ribu per bulan mulai Maret 2025.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Sukabumi mengenai alasan keterlambatan pencairan insentif maupun kepastian kenaikan nominal yang dijanjikan.

Masyarakat dan para Ketua RT serta RW berharap, pemerintah segera memberikan klarifikasi dan kepastian waktu pencairan, serta menunjukkan komitmen terhadap janji-janji politik yang telah disampaikan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Daerah se-Jawa Barat secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (26/03/2025). Penyerahan ini digelar di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, dan menjadi momen penting dalam upaya peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Acara ini dihadiri langsung oleh para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, serta diwarnai dengan penandatanganan berita acara oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dan perwakilan kepala daerah.

“Hidup yang Tak Dipertaruhkan, Tak Akan Dimenangkan”

Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman tidak hanya bicara soal laporan keuangan, namun juga mengangkat realita sosial yang menjadi latar belakang penyusunan kebijakan anggaran daerah. Ia menyampaikan, kesejahteraan di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah besar, meskipun capaian pembangunan telah dilakukan di berbagai lini.

Ia menyinggung data yang mengkhawatirkan, seperti angka perceraian yang mencapai 90.000 kasus, dengan 70.000 gugatan datang dari pihak perempuan. Selain itu, angka kemiskinan masih di 7,08%, dan beberapa kabupaten bahkan menyentuh 10 hingga 11%.

Tingkat pengangguran terbuka pun masih cukup tinggi, yaitu 6,75% atau sekitar 1,6 juta orang dari 25 juta angkatan kerja di Jawa Barat.

“Jawa Barat tidak akan istimewa jika kota dan kabupatennya tidak memiliki keunggulan masing-masing. Kita harus bertaruh untuk kesejahteraan. Karena hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan,” tegas Herman dengan penuh semangat, mengutip filosofi Prabu Siliwangi.

BPK Apresiasi Ketepatan Waktu, Namun Soroti Banyak Masalah

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Edu Oktain Panjaitan, memberikan apresiasi atas penyerahan LKPD yang dilakukan lima hari lebih cepat dari batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan penting terkait temuan dan tantangan yang masih harus dibenahi oleh pemerintah daerah.

Berikut tujuh poin penting yang disampaikan oleh BPK:

1. Defisit Anggaran
   Banyak daerah mengalami defisit anggaran dan tidak mampu membayar tagihan belanja tahun berjalan. Meski defisit tidak melanggar hukum, pemerintah daerah diminta lebih berhati-hati agar tidak menyalahi aturan penggunaan dana.

2. Aset Fasilitas Umum Belum Diserahkan
   Banyak pengembang perumahan belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan sosial (fasos) ke pemerintah daerah. Kondisi ini berisiko menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, termasuk banjir akibat alih fungsi lahan.

3. Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi
   BPK menemukan bahwa masih ada laporan keuangan yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 17, terutama dalam penyajian properti investasi dan kebijakan akuntansi.

4. Kendala Transisi Sistem SIPD
   Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih menghadapi berbagai kendala. Padahal, sistem ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien.

5. Pengelolaan Dana BOS Tidak Tertib
   BPK menyoroti lemahnya pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masih banyak laporan keuangan yang tidak lengkap dan penggunaan dana yang tidak sesuai juknis.

6. Data PBB Belum Diperbarui
   Data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di banyak daerah belum dimutakhirkan, yang berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak daerah dan potensi kebocoran penerimaan.

7. Penggunaan Belanja Hibah dan Bansos
   BPK mengingatkan agar penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial, khususnya dalam konteks Pilkada Serentak 2024, benar-benar sesuai regulasi dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.

Wali Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Menanggapi proses ini, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memperkuat tata kelola keuangan secara akuntabel dan sesuai dengan aturan. Ia menyatakan bahwa transparansi bukan hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.

“Kita tidak bisa membangun tanpa kepercayaan publik. Maka dari itu, kami akan terus memastikan bahwa setiap rupiah dari rakyat digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat,” ujar Ayep.

Ia juga menyampaikan dukungannya terhadap pesan Sekda Jawa Barat tentang pentingnya pertaruhan dalam perjuangan. “Sukabumi siap menjadi bagian dari perjuangan besar menuju Jawa Barat yang sejahtera, adil, dan membahagiakan warganya,” katanya.

Penyerahan LKPD: Cerminan Komitmen dan Refleksi Masa Depan

Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2024 bukan sekadar agenda administratif tahunan. Ia adalah cerminan dari komitmen pemerintah daerah untuk bersikap terbuka, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam mengelola keuangan negara. Namun di balik lembaran angka, tersimpan realita sosial yang menuntut tindakan nyata.

Ke depan, tantangan seperti pengelolaan dana pendidikan, transparansi bansos, hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi PR besar yang harus dijawab dengan inovasi, kolaborasi, dan keberanian.

Karena seperti kata Sekda Jabar, “hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan.” Dan Jawa Barat, termasuk Kota Sukabumi di dalamnya, harus berani memenangkan hidup demi kesejahteraan rakyatnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota, Bobby Maulana, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2025 di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) atau Samsat Kota Sukabumi, Selasa (25/03/2025).

Program ini merupakan inisiatif dari Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan.

Didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, serta Kepala P3DW Kota Sukabumi, Iwan Juanda, pemantauan ini menjadi bentuk keseriusan Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyukseskan program strategis yang meringankan beban warga.

Antusiasme Warga Luar Biasa: 700 Wajib Pajak dalam Sehari

Sejak program ini resmi diluncurkan pada 20 Maret 2025 lalu, respons warga dinilai sangat menggembirakan. Dalam sehari, tercatat hingga 700 warga datang membayar pajak kendaraan bermotor mereka di Samsat Sukabumi.

“Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa warga Kota Sukabumi memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban pajak, apalagi ketika diberi kemudahan seperti saat ini,” ujar Wali Kota Ayep Zaki saat diwawancarai di lokasi.

Dalam kunjungannya, Ayep Zaki tidak hanya meninjau pelayanan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga. Beberapa di antaranya mengaku menunggak pajak selama satu hingga lima tahun, dan kini merasa sangat terbantu dengan adanya program pemutihan ini.

“Saya senang bisa langsung mendengar cerita mereka. Banyak yang sudah lama menunggak karena alasan ekonomi, dan kini bersyukur bisa melunasi tanpa beban denda,” ungkap Ayep.

Program Diperpanjang hingga Akhir Juni 2025

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberi waktu yang cukup bagi masyarakat, program ini diperpanjang hingga 30 Juni 2025. Hal ini memberi kesempatan lebih luas bagi warga yang belum sempat memanfaatkan layanan pada tahap awal.

“Kami harap seluruh warga bisa memanfaatkan program ini sebaik-baiknya. Jangan tunda lagi, karena kesempatan ini belum tentu datang dua kali,” kata Ayep.

Wali Kota juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyebarkan informasi mengenai pemutihan pajak ini, agar lebih banyak lagi warga yang mendapatkan manfaatnya.

Lonjakan Pembayaran hingga 100 Persen: Bukti Keberhasilan Program

Sementara itu, Kepala P3DW Kota Sukabumi, Iwan Juanda, menyampaikan bahwa sejak program ini bergulir, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran.

“Ada lonjakan antara 50 hingga 100 persen dari jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat dibandingkan hari-hari biasa sebelum program ini dijalankan,” ungkap Iwan.

Ia menambahkan bahwa pemutihan ini bukan hanya menghapus denda, tetapi juga memberi semangat baru bagi warga untuk kembali tertib administrasi kendaraan.

“Ini bukan hanya soal angka atau pendapatan daerah, tapi tentang mengedukasi masyarakat bahwa membayar pajak adalah bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan,” tambahnya.

Kemudahan Layanan Jadi Kunci Keberhasilan

Kesuksesan program ini juga tidak lepas dari sistem pelayanan di Samsat Kota Sukabumi yang semakin efisien dan ramah masyarakat. Petugas memberikan layanan cepat dengan sistem antrean yang tertib, serta menyediakan informasi yang jelas bagi setiap warga yang datang.

Warga yang datang mengaku tidak perlu menunggu lama untuk menyelesaikan pembayaran. Kemudahan layanan ini menjadi nilai tambah yang memperkuat citra Samsat sebagai institusi pelayanan publik yang responsif.

Langkah Nyata Menuju Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2025 ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Sukabumi mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi melalui program ini menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, sementara di tingkat daerah, Wali Kota Ayep Zaki dan jajarannya merespons dengan cepat melalui pengawasan dan dukungan langsung di lapangan.

“Pemerintah hadir bukan hanya memberi perintah, tapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berjalan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Ayep.

Ajak Warga Tertib Pajak: Demi Kota Sukabumi yang Lebih Baik

Menutup pemantauannya, Wali Kota Sukabumi kembali mengingatkan bahwa pajak kendaraan adalah salah satu sumber penting pendapatan daerah yang akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

“Dengan taat pajak, warga ikut membangun kotanya sendiri. Jalan yang lebih baik, fasilitas umum yang layak, semua berasal dari kontribusi masyarakat,” ujarnya.

Ayep berharap, semangat warga yang tinggi dalam program ini bisa terus dijaga, bahkan setelah program pemutihan berakhir. “Tertib bayar pajak bukan hanya saat ada pemutihan, tapi harus jadi budaya,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat akar rumput.

Hal ini ditunjukkan lewat Rapat Koordinasi Kewilayahan yang digelar secara meriah dan penuh semangat di Halaman Kantor Kecamatan Cibeureum, melibatkan para ketua RT dan RW se-Kecamatan Cibeureum.

Acara strategis ini secara langsung dibuka oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan didampingi oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, sebagai simbol bahwa pembangunan kota tidak akan berhasil tanpa sentuhan dan dukungan dari struktur masyarakat paling dasar: RT dan RW.

Bangkit Bersama, Tingkatkan PAD dan Kesadaran Pajak

Dalam sambutannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bangkit bersama, tanpa terus menerus menyalahkan masa lalu. Ia menegaskan bahwa salah satu kunci kemajuan Kota Sukabumi adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita jangan terjebak menyalahkan masa lalu. Yang harus kita lakukan adalah mendukung pemimpin yang membawa solusi. Salah satunya adalah dengan normalisasi pajak dan peningkatan kesadaran warga dalam menunaikan kewajiban perpajakannya,” ujarnya di hadapan ratusan peserta rakor.

Ayep menekankan bahwa PAD yang kuat akan membuka banyak jalan untuk pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Membangun Kota dari Hati: Kolaborasi RT/RW sebagai Garda Terdepan

Wali Kota juga menekankan bahwa RT dan RW adalah garda terdepan pembangunan daerah. Mereka menjadi ujung tombak dalam menyampaikan kebijakan pemerintah dan mendeteksi persoalan sosial yang ada di masyarakat.

“Kolaborasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting. Kita harus bersatu untuk mencapai tujuan bersama, menuju Sukabumi yang bercahaya, sejahtera, dan bahagia,” tegas Ayep.

Rapat ini bukan hanya seremoni, tetapi forum untuk menyamakan visi dan misi dalam menjalankan program-program strategis Kota Sukabumi secara bersama-sama dan terukur.

Medical Center Baru, Target Kemiskinan Nol Persen

Dalam momentum ini, Ayep Zaki juga mengumumkan rencana pembangunan Medical Center Unit di RSUD R. Syamsudin, S.H., sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ia menyampaikan optimisme tinggi terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Kota Sukabumi.

“Kami berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen. Ini bukan mimpi, tapi target yang bisa dicapai jika kita semua bergerak dalam satu irama,” jelasnya.

Kekayaan Daerah Harus Dikelola untuk Rakyat

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bobby Maulana dalam arahannya menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam mengawal setiap program pemerintah. Ia menyoroti pentingnya menata kebijakan kota secara serius dan konsisten.

“Semua kekayaan milik daerah harus dikelola oleh pemerintah daerah, bukan untuk kepentingan segelintir orang, tapi demi kesejahteraan seluruh masyarakat Sukabumi,” ujarnya lantang.

Bobby juga meminta semua elemen di tingkat kewilayahan untuk mengawal pengelolaan kekayaan daerah dan memastikan hasilnya kembali ke masyarakat dalam bentuk program konkret.

Rakor Lintas Kecamatan: Baros dan Lembursitu Bergerak

Setelah sukses di Kecamatan Cibeureum, rangkaian Rapat Koordinasi Kewilayahan juga dilanjutkan di Kecamatan Baros dan Lembursitu, dengan dihadiri langsung oleh Camat Baros Hendaya dan Camat Lembursitu Yudi Sutriana.

Di setiap lokasi, suasana penuh semangat dan optimisme mewarnai dialog antara pemerintah dan struktur masyarakat tingkat bawah. Ayep Zaki tak henti-hentinya menebar harapan dan meminta dukungan dari semua pihak.

“Saya mohon doa dari semua pihak, karena jabatan ini saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk umat. Mari kita maksimalkan sisa waktu yang ada untuk mengukir kebaikan bagi Kota Sukabumi,” ungkap Ayep dengan nada emosional.

Menuju 2029: Kota Sukabumi sebagai Madinah-nya Indonesia

Tak hanya berhenti di rencana jangka pendek, Ayep juga mengumumkan visi besar Kota Sukabumi ke depan. Ia menyatakan bahwa pada 1 April 2029, Kota Sukabumi akan dideklarasikan sebagai Kota Bercahaya, Sejahtera, dan Insya Allah menjadi Madinah-nya Indonesia.

Visi ini bukan hanya narasi, tapi dibangun melalui program-program konkrit dan langkah strategis, salah satunya lewat optimalisasi pengelolaan PAD dan reformasi tata kelola daerah.

Wakil Wali Kota Bobby Maulana menambahkan bahwa hasil dari seluruh upaya yang sedang dijalankan akan mulai terlihat dalam tiga hingga enam bulan ke depan.

“Mari kita buktikan bersama. Jika optimalisasi pajak ini berhasil, kita akan punya kekuatan untuk mendukung seluruh program bagi masyarakat Kota Sukabumi. Doakan dan dukung kami, agar Kota ini benar-benar menjadi kota bercahaya,” tutup Bobby. (Cr5)