Penulis: Redaksi

SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 17 orang diamankan aparat Polda Metro Jaya dalam operasi penertiban terhadap penguasaan lahan milik BMKG yang diduga dilakukan secara ilegal oleh ormas GRIB Jaya di wilayah Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Penangkapan berlangsung pada Sabtu (24/05/2025) sore, dengan 426 personel bersenjata lengkap diturunkan untuk mengamankan lokasi. Dari 17 orang tersebut, 11 di antaranya merupakan anggota ormas GRIB Jaya, termasuk Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel, serta 6 orang lainnya mengaku sebagai ahli waris lahan.

Polisi juga membongkar satu bangunan permanen yang dijadikan posko ormas berlambang garuda bersayap merah, serta meratakan plang bertuliskan “Tanah Milik Ahli Waris” yang sebelumnya berdiri di lokasi. Plang tersebut mengacu pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pdt/2020, meski masih menjadi sengketa hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan bahwa tindakan ini adalah bentuk komitmen negara melawan premanisme.

“Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir. Tidak ada ruang untuk segala bentuk aktivitas premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tegasnya.

Dari hasil penyelidikan, diketahui para terduga pelaku menyewakan lahan negara kepada pihak ketiga, seperti pengusaha kuliner dan pedagang hewan kurban. Salah satu pengusaha pecel lele dipungut Rp 3,5 juta per bulan, sementara pedagang hewan kurban dikenakan Rp 22 juta.

Uang hasil pungutan liar itu ditransfer langsung ke rekening pribadi oknum Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel, berinisial Y, yang kini telah diamankan polisi.

“Dua korban ini langsung mentransfer kepada saudara Y, Ketua DPC GRIB Jaya Tangsel,” ujar Kombes Ade Ary.

BACA JUGA: BMKG Laporkan Ormas GRIB Jaya ke Polisi atas Dugaan Kuasai Lahan 12 Hektare

Selain membongkar posko, polisi juga menyita barang bukti, termasuk:

• Atribut ormas

• Kupon parkir dan rekapan setoran

• Senjata tajam berupa bambu berpaku

• Bukti transfer pungutan liar

Tindakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut laporan resmi BMKG kepada Polda Metro Jaya, terkait dugaan:

• Penguasaan lahan tanpa hak

• Penggelapan hak atas barang tidak bergerak

• Kekerasan bersama terhadap orang dan barang

SUKABUMIKITA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turut angkat bicara terkait polemik pendudukan lahan milik BMKG di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan yang diduga dilakukan oleh organisasi masyarakat GRIB Jaya.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/05/2025), Nusron menyayangkan tindakan ormas tersebut yang secara sepihak mengklaim dan menduduki lahan negara.

“Pertama, sangat disayangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh ormas tersebut,” ujar Nusron.

Ia menegaskan bahwa klaim yang menyebut lahan itu milik ahli waris belum terbukti secara hukum. Pemerintah, dalam hal ini BPN, akan melakukan verifikasi status lahan lebih lanjut, terutama karena menyangkut Barang Milik Negara (BMN).

“Masalah ini masih sebatas dugaan. Belum ada pembuktian. Karena itu, kami dari BPN akan mengecek tentang status tanah tersebut, apalagi ini menyangkut BMN, barang milik negara,” kata Nusron.

BACA JUGA: BMKG Laporkan Ormas GRIB Jaya ke Polisi atas Dugaan Kuasai Lahan 12 Hektare

Menurutnya, selama tanah tersebut masih tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), maka tanah itu tetap dianggap sebagai aset negara.

Diketahui sebelumnya, BMKG melaporkan enam orang terkait dugaan pendudukan lahan negara seluas 127.780 meter persegi atau sekitar 12 hektare. Mereka adalah J, H, AV, K, B, dan MY. Laporan resmi dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada 3 Februari 2025.

Pihak pelapor menjelaskan bahwa para terlapor memasang plang di atas lahan tersebut dengan keterangan bahwa tanah dalam penguasaan ahli waris. Tindakan itu dilakukan sejak Januari 2024.

Sebelum menempuh jalur hukum, BMKG sudah dua kali melayangkan somasi, namun tidak diindahkan. Bahkan, ormas GRIB Jaya disebut-sebut menuntut uang sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat untuk menarik massa dari lokasi proyek pembangunan Gedung Arsip BMKG.

BMKG kemudian melaporkan kasus tersebut dengan sangkaan pasal berlapis, yaitu:

• Pasal 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin,

• Pasal 385 KUHP tentang penggelapan hak atas barang tidak bergerak, dan

• Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama terhadap orang atau barang.

Pihak kepolisian kini tengah mendalami laporan tersebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan aksi premanisme di wilayah hukum Polda Metro Jaya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi melaporkan empat anggota ormas GRIB Jaya ke Polda Metro Jaya atas dugaan penguasaan lahan milik negara seluas 127.780 meter persegi atau sekitar 12 hektare di Kelurahan Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Laporan tersebut dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, seperti dilansir dari media nasional, Jumat (23/05/2025). Empat anggota ormas GRIB Jaya yang dilaporkan berinisial AV, K, B, dan MY, bersama dua orang lainnya yakni J dan H.

“Para terlapor diduga melakukan perusakan pagar dan berupaya menguasai lahan milik BMKG secara ilegal. Mereka juga memasang pelang di lokasi dengan klaim bahwa tanah tersebut milik ahli waris,” ungkap Kombes Ade Ary.

BMKG menyatakan bahwa lahan yang diduduki itu telah sah dimiliki negara, dengan dasar hukum kuat berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, diperkuat pula oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, sejak November 2023, pembangunan Gedung Arsip BMKG yang seharusnya berjalan lancar malah terhambat akibat pendudukan oleh ormas tersebut. Massa ormas disebut memaksa pekerja menghentikan pekerjaan, menarik alat berat keluar lokasi, serta menutup papan proyek.

Bahkan, pos ormas didirikan dan anggota ditempatkan secara tetap di lokasi. Sebagian lahan diduga disewakan kepada pihak ketiga, dan telah berdiri bangunan tanpa izin di atasnya.

BMKG telah mengirim dua kali somasi kepada pihak ormas, namun tak kunjung ditanggapi. Puncaknya, laporan resmi ke Polda Metro Jaya dilakukan pada 3 Februari 2025, dan penyelidikan langsung dilakukan di lokasi. Petugas pun memasang pelang yang menyatakan bahwa area tersebut sedang dalam proses penyelidikan.

“Kami sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak pelapor, perangkat kelurahan, dan instansi terkait. Ini bagian dari target pemberantasan premanisme,” tegas Kombes Ade.

Pihak BMKG pun mengungkap bahwa dalam pertemuan langsung, ormas sempat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp 5 miliar sebagai syarat menghentikan pendudukan. BMKG menolak tegas tuntutan tersebut karena merugikan negara dan menghambat proyek penting berskala nasional.

Gedung Arsip BMKG sendiri sangat vital untuk menyimpan catatan resmi, mendukung audit, keterbukaan informasi publik, dan pelayanan kelembagaan.

“Pembangunan ini adalah bentuk pelayanan publik dan wujud akuntabilitas lembaga pemerintah,” ujar Plt Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Akhmad Taufan Maulana.

BMKG berharap kepolisian dan aparat terkait segera melakukan penertiban terhadap pendudukan ilegal oleh ormas, agar pembangunan bisa kembali dilanjutkan dan aset negara tidak dikuasai secara sewenang-wenang. (Cr5)