Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • Kasus COVID-19 Naik di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman, Tetap Waspada

    Kasus COVID-19 Naik di Asia, Kemenkes: Indonesia Masih Aman, Tetap Waspada

    SUKABUMIKITA.ID – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menanggapi tren peningkatan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia seperti Singapura, Thailand, dan Hongkong.

    Peningkatan tersebut terjadi di tengah mobilitas tinggi masyarakat, termasuk agenda internasional yang dihadiri warga Indonesia, seperti konser Lady Gaga yang dimulai 18 Mei 2025.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa kondisi Indonesia hingga minggu ke-19 tahun 2025 masih tergolong aman.

    “Di tengah dinamika global, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi di Indonesia tetap aman. Surveilans penyakit menular, termasuk COVID-19, terus kami perkuat,” ujar Aji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/05).

    Lonjakan Kasus di Luar Negeri, Belum Ada Pengetatan

    Kemenkes mencatat, lonjakan kasus di Singapura saat ini masih dalam pola musiman yang biasa terjadi setiap tahun. Varian yang beredar adalah turunan dari JN.1, yang menurut pemantauan tidak menyebabkan peningkatan tingkat keparahan penyakit.

    Meski belum ada kebijakan pengetatan keluar-masuk negara, Kemenkes menegaskan bahwa pengawasan di pintu masuk internasional tetap diperketat melalui SatuSehat Health Pass (SSHP). Belum ada larangan perjalanan ke luar negeri, namun masyarakat diimbau waspada, terutama jika bepergian ke negara-negara yang tengah mengalami lonjakan kasus.

    “Kami mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan situasi di negara tujuan, mematuhi protokol kesehatan di sana, dan menunda perjalanan jika tidak mendesak,” tegas Aji.

    Tetap Terapkan Prokes dan Dapatkan Booster

    Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dasar, antara lain:

    • Mencuci tangan dengan sabun

    • Menggunakan masker saat sakit atau batuk pilek

    • Segera memeriksakan diri jika muncul gejala infeksi saluran napas

    Vaksinasi booster COVID-19 juga tetap direkomendasikan, terutama bagi kelompok lansia dan penderita komorbid yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap gejala berat COVID-19.

    “Masyarakat tidak perlu panik, namun kewaspadaan tetap penting. Kami pastikan langkah-langkah deteksi dini, pelaporan, dan kesiapsiagaan terus kami jalankan,” tutup Aji. (Cr5)

  • [CEK FAKTA] Benarkah Joe Biden Terkena Kanker Akibat Vaksin COVID-19? Ini Faktanya

    [CEK FAKTA] Benarkah Joe Biden Terkena Kanker Akibat Vaksin COVID-19? Ini Faktanya

    SUKABUMIKITA.ID – Sebuah unggahan viral di media sosial X (dulu Twitter) memunculkan klaim yang mengaitkan diagnosis kanker Presiden AS Joe Biden dengan vaksin COVID-19. Unggahan itu menyebutkan bahwa Biden mengalami “turbo cancer” yang telah menyebar karena menerima vaksin dan booster COVID-19.

    Unggahan tersebut menyertakan tangkapan layar pemberitaan mengenai kondisi kesehatan Presiden ke-46 Amerika Serikat, disertai narasi berikut:

    “It is sad to see another one who is Covid vaccinated and boosted it to the hilt, get turbo cancer already metastasized… The shots are often a death sentence. RIP.”

    Namun, benarkah vaksin COVID-19 menyebabkan kanker seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut?

    ✅ Hasil Cek Fakta

    Setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Narasi yang mengaitkan vaksin COVID-19 dengan kanker tidak didukung bukti ilmiah apa pun.

    Menurut laporan AFP, istilah “turbo cancer” adalah istilah fiktif yang tidak diakui dalam dunia medis. Istilah ini sering dimunculkan oleh kelompok anti-vaksin untuk menyebarkan disinformasi yang tidak berdasar.

    Fakta Medis Tentang Biden dan Kanker

    Memang benar bahwa Joe Biden didiagnosis menderita kanker prostat yang telah menyebar ke tulang, sebuah kondisi medis serius yang umum terjadi pada pria usia lanjut. Namun, tidak ada bukti bahwa kanker tersebut berkaitan dengan vaksin COVID-19.

    Organisasi kesehatan terkemuka seperti:

    • National Cancer Institute

    • American Cancer Society

    • Memorial Sloan Kettering Cancer Center

    menegaskan bahwa tidak ada hubungan kausal antara vaksin COVID-19 dan kanker.

    Bahkan, Dr. Otis Brawley, ahli onkologi dan epidemiologi dari Johns Hopkins University, menyebut:

    “Tidak ada bukti kredibel bahwa vaksin dan booster COVID-19 menyebabkan segala jenis kanker. Bahkan, tidak ada mekanisme ilmiah yang masuk akal yang dapat menjelaskan hubungan tersebut.”

    Kesimpulan

    🔍 Klaim: Joe Biden terkena kanker karena vaksin COVID-19
    ❌ Fakta: Tidak benar. Klaim tersebut tidak berdasar secara medis dan merupakan bentuk disinformasi.
    📌 Kesimpulan: Vaksin COVID-19 tidak menyebabkan kanker, dan tidak ada bukti bahwa kanker Biden disebabkan oleh vaksin.

    Rujukan

    https://x.com/unhealthytruth/status/1924202919814922466

    https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.47GV9WD

  • [CEK FAKTA] Benarkah Rektor UGM Akui Ijazah Jokowi Palsu? Ini Faktanya

    [CEK FAKTA] Benarkah Rektor UGM Akui Ijazah Jokowi Palsu? Ini Faktanya

    SUKABUMIKITA.ID — Sebuah video beredar di media sosial dengan klaim mengejutkan: Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, disebut mengakui ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) palsu. Video tersebut diunggah oleh sejumlah akun di Facebook dan dibagikan ulang di berbagai platform lainnya.

    Namun setelah ditelusuri lebih jauh, klaim tersebut ternyata tidak benar alias hoaks.

    Narasi yang Beredar

    Video yang beredar menyertakan narasi bombastis seperti:

    “Rektor UGM akhirnya sadar, takut dosa dan adzab Allah, akhirnya mengakui bahwa ijazah Jokowi palsu.”

    “Rektor itu aku telah dibayar Jokowi.”

    Teks ini disertai dengan cuplikan video Prof. Ova tengah memberikan keterangan pers.

    Fakta Sebenarnya

    Setelah video tersebut ditonton secara utuh, tidak ditemukan pernyataan dari Ova Emilia yang menyebut bahwa ijazah Jokowi palsu. Yang terjadi justru sebaliknya.

    Klip yang digunakan dalam video hoaks tersebut merupakan cuplikan dari konferensi pers yang digelar pada 12 Oktober 2022, saat UGM menanggapi gugatan hukum dari Bambang Tri Mulyono terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi.

    Dalam pernyataannya saat itu, Rektor UGM menegaskan bahwa Jokowi benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Ova juga menekankan bahwa ijazah Jokowi adalah asli dan sah.

    Hasil Penyelidikan Bareskrim

    Lebih lanjut, pada 22 Mei 2025, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, juga menyatakan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu Jokowi dihentikan.

    Hal ini disampaikan usai dilakukan uji laboratorium forensik terhadap ijazah tersebut.

    Hasil uji labfor menyatakan ijazah Jokowi identik dengan milik rekan seangkatan lainnya di Fakultas Kehutanan UGM.

    Kesimpulan

    🔍 Klaim: Rektor UGM mengakui ijazah Jokowi palsu
    ❌ Fakta: Tidak benar. Klaim tersebut merupakan hoaks dan manipulasi video.
    📌 Kesimpulan: Video hanya memuat potongan dari konferensi pers tahun 2022 yang sebenarnya menegaskan keaslian ijazah Presiden Jokowi.

    Rujukan

    https://www.facebook.com/share/v/14EsuT84xKx/

    https://www.youtube.com/watch?v=T8pMkkVG3SA&ab_channel=Liputan6

    https://nasional.kompas.com/read/2025/05/22/14195191/bareskrim-nyatakan-ijazah-jokowi-asli

    https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D

  • Kuliner Enak dan Melegenda di Kota Sukabumi, Ramah Kantong dan Bikin Nagih

    Kuliner Enak dan Melegenda di Kota Sukabumi, Ramah Kantong dan Bikin Nagih

    SUKABUMIKITA.ID — Wisata kuliner di Kota Sukabumi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun warga lokal. Tak hanya menyajikan rasa yang lezat dan harga terjangkau, sejumlah tempat makan di Sukabumi juga menyimpan sejarah panjang yang menjadikannya legendaris dan wajib dikunjungi bersama keluarga.

    Berikut lima tempat wisata kuliner legendaris di Sukabumi yang bisa menjadi referensi santap bersama orang tercinta:

    1. Bubur Ayam Bunut: Kaya Topping Sejak 1982

    Terletak di Jl. Siliwangi No. 93, Cikole, Bubur Ayam Bunut telah berdiri sejak tahun 1982 dan menjadi ikon kuliner pagi hingga malam hari di Sukabumi.

    Buka dari pukul 06.00 hingga tengah malam, bubur ayam di sini dikenal dengan topping-nya yang beragam, mulai dari tulang ayam, pepes, risol bihun, emping, hingga jeroan dan telur.

    Harga menu berkisar antara Rp 10.000 hingga Rp 50.000, dan tersedia pula menu lainnya seperti sop buntut dan nasi timbel Sunda.

    2. Soto Mie & Mie Kocok Mang Ece Odeon: Pelopor Sejak 1973

    Bagi pencinta soto, Soto Mie & Mie Kocok Mang Ece Edeon di Jl. Lettu Bakri No. 8, Warudoyong adalah pilihan yang tepat. Berdiri sejak 1973, tempat ini menjadi pelopor soto mie dan mie kocok halal di Sukabumi.

    Isiannya lengkap: mie, bihun, daging sapi, paru, kentang, dan daun bawang. Harga mulai Rp 20.000. Buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 20.00.

    3. Kedai Surabi Duren: Camilan Unik di Sore Hari

    Ingin menikmati kudapan sore yang manis dan gurih? Kedai Surabi Duren di Jl. Sudirman No. 73, Gunungparang menawarkan berbagai varian surabi seperti durian, keju, cokelat, sosis ayam, dan oncom keju mayo.

    Tersedia pula menu lain seperti roti bakar, colenak, pisang bakar, dan sop durian. Kedai ini buka dari pukul 16.30 hingga 23.00, dengan harga mulai Rp 8.000.

    4. Laksa Pak Idrus: Cita Rasa Autentik 70 Tahun

    Kuliner tradisional lainnya yang tak boleh dilewatkan adalah Laksa Pak Idrus yang telah eksis selama 70 tahun. Seporsi laksa berisi soun, tauge, tahu, oncom merah, disiram kuah kuning gurih dengan aroma kemangi yang khas.

    Harganya hanya Rp 10.000, bisa dinikmati di Jl. Pemuda No. 1, Citamiang. Kedai ini buka setiap hari kecuali Jumat, mulai pukul 10.00 hingga habis—jadi sebaiknya datang lebih awal!

    5. Bandros Ata: Kelezatan Sejak 1950

    Camilan legendaris lainnya adalah Bandros Ata, yang telah ada sejak tahun 1950. Terbuat dari santan, tepung beras, dan kelapa parut, teksturnya lembut dan aromanya menggoda.

    Dijual di Jalan Gudang, Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Bandros Ata dijajakan mulai Rp 14.000 per porsi. Tak heran jika banyak pembeli rela antre demi mencicipi jajanan tempo dulu ini.

    Dengan kelezatan yang terus terjaga, lokasi yang strategis, serta harga ramah di kantong, kuliner legendaris di Sukabumi ini cocok menjadi tujuan wisata keluarga di akhir pekan atau saat liburan. Jangan lupa ajak orang tersayang untuk menikmati cita rasa khas Sukabumi yang tak lekang oleh waktu. (Cr5)

  • Festival Bazar UMKM IPB Sukabumi Jadi Wadah Edukasi dan Kolaborasi Pelaku Usaha Lokal

    Festival Bazar UMKM IPB Sukabumi Jadi Wadah Edukasi dan Kolaborasi Pelaku Usaha Lokal

    SUKABUMIKITA.ID — Suasana berbeda terlihat di Kampus Sekolah Vokasi IPB Sukabumi pada Minggu (18/05) lalu. Mahasiswa Program Studi Manajemen Agribisnis Kelas Q Angkatan 60 sukses menggelar Festival Bazar UMKM Sukabumi bertema “Bazar Wirausaha Cerdas, Strategi Jitu, Bisnis Maju”. Kegiatan ini menjadi perpaduan antara ajang promosi produk lokal dan edukasi intensif untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Acara yang dibuka secara resmi oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Sukabumi, Nuraeni Komarudin, ini menghadirkan 20 UMKM lokal dan 12 startup mahasiswa IPB angkatan 59. Produk-produk yang dipamerkan mencerminkan keragaman potensi ekonomi kreatif Sukabumi.

    Menurut Nazwah Seftiyani Rinita, ketua pelaksana kegiatan, bazar ini merupakan bagian dari proyek akhir mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis yang dibimbing oleh Wien Kuntari, dosen pengampu mata kuliah.

    “Kunjungan hari ini sangat ramai. Ini membuktikan bahwa UMKM dan mahasiswa bisa berkolaborasi menciptakan sesuatu yang berdampak,” ujar Nazwah saat diwawancarai pada Selasa (26/05/2025).

    Pendampingan UMKM Selama Tiga Bulan

    Tak hanya sekadar bazar, kegiatan ini dilandasi riset dan pendampingan langsung selama tiga bulan sebelumnya. Mahasiswa melakukan observasi lapangan, wawancara, serta konsultasi branding dan strategi pemasaran bersama para pelaku UMKM.

    Dari proses tersebut, ditemukan dua tantangan besar yang dihadapi UMKM, yaitu pemasaran digital dan sertifikasi usaha. Sebagai tanggapan, panitia menghadirkan dua seminar tematik: Digital Marketing dan Sertifikasi Usaha, yang disampaikan oleh narasumber profesional dari instansi terkait.

    “Banyak UMKM masih mengandalkan promosi mulut ke mulut. Padahal teknologi digital bisa memperluas pasar. Kami juga bantu mereka memahami pentingnya legalitas usaha,” terang Nazwah.

    Sinergi Kampus dan Pemerintah

    Festival ini juga didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi Pertanian Jaya Sejahtera, yang turut mendorong program Gerakan Pangan Murah (GPM). Kerja sama ini membuktikan sinergi nyata antara kampus, pelaku usaha, dan pemerintah dalam membangun ekonomi lokal.

    Wien Kuntari, dosen pengampu, menyatakan bahwa kegiatan ini kini menjadi agenda tahunan yang masuk dalam kurikulum. Awalnya hanya digelar di IPB Bogor, kini merambah ke Sukabumi karena keterlibatan aktif mahasiswa kampus setempat.

    “Kegiatan ini luar biasa, melebihi ekspektasi saya. Mahasiswa mampu mengorganisasi acara dengan sangat baik. Ini menjadi bukti peran nyata pendidikan tinggi dalam membina UMKM,” ucap Wien.

    Nazwah dan tim berharap kegiatan ini tak berhenti sampai di sini, melainkan terus berkembang sebagai program berkelanjutan.

    “Kami ingin agar UMKM benar-benar naik kelas dan menjangkau pasar digital. Harapannya tahun depan skalanya bisa lebih besar dan pesertanya lebih banyak,” pungkasnya. (Cr5)

  • Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Perdagangan Gading Gajah Senilai Rp2,3 Miliar

    Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Perdagangan Gading Gajah Senilai Rp2,3 Miliar

    SUKABUMIKITA.ID – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri berhasil mengungkap sindikat perdagangan ilegal gading gajah. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan empat tersangka, masing-masing berinisial IR, EF, SS, dan JF, serta menyita barang bukti senilai Rp2,3 miliar.

    Pengungkapan kasus ini diumumkan langsung oleh Brigjen Pol. Nunung Syaifuddin, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (26/05/2025).

    “Perkiraan total nilai aset yang kita sita atas perbuatan yang dilakukan oleh empat tersangka ini lebih kurang Rp2,3 miliar,” ujar Brigjen Pol. Nunung.

    Rincian Barang Bukti dari Empat Tersangka

    • Dari IR dan EF, penyidik menyita:

      • 8 buah gading gajah

      • 178 pipa rokok diduga dari gading gajah

      • 2 paket pipa rokok gading siap kirim
        Total nilai sementara: Rp1,39 miliar

    • Dari SS, ditemukan:

      • 135 pipa rokok diduga berbahan gading
        Perkiraan nilai: Rp675 juta

    • Dari JF, disita:

      • 4 patung besar, 12 patung kecil

      • 3 tongkat komando

      • 1 kepala gesper berukiran singa

      • 7 pipa rokok, 1 tongkat, dan 7 gelang
        Perkiraan nilai: Rp319 juta

    Brigjen Pol. Nunung menambahkan bahwa harga pasar gading gajah dapat berfluktuasi drastis. “Jika pembelinya tepat, satu buah gading gajah bisa bernilai lebih dari Rp1 miliar,” jelasnya.

    Kerugian Negara Lebih dari Sekadar Nilai Pasar Gelap

    Stephanus Hanny Rekyanto, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Wilayah 1 Jawa Barat, mengungkapkan bahwa angka Rp2,3 miliar itu belum mencakup kerugian negara secara keseluruhan.

    “Belum termasuk kerugian ekologi dan valuasi ekonomi atas rusaknya populasi dan habitat gajah akibat kejahatan ini,” ujarnya.

    BBKSDA turut mengapresiasi langkah cepat dan tegas Bareskrim dalam memberantas kejahatan konservasi satwa dilindungi.

    Ancaman Hukuman Berat Menanti Tersangka

    Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

    Mereka diduga melanggar pasal-pasal terkait menyimpan, memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan bagian dari satwa yang dilindungi, yakni gading gajah. (Cr5)

  • Usung Semangat Baru, Yandra Nahkodai KNPI Sukabumi 2025

    Usung Semangat Baru, Yandra Nahkodai KNPI Sukabumi 2025

    SUKABUMIKITA.ID – Yandra Utama Santosa resmi terpilih menjadi Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sukabumi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-XVI yang digelar di salah satu gedung wilayah Cikembang, Kecamatan Cikembar, pada Senin malam (26/05/2025).

    Proses Musda berlangsung dinamis dan penuh semangat. Pemilihan dilakukan melalui sistem voting dan berakhir sekitar pukul 21.45 WIB dengan hasil suara sebagai berikut:

    • Yandra Utama Santosa (Nomor Urut 1): 91 suara

    • Angga Perwira Sukamawinata (Nomor Urut 2): 50 suara

    • Restu Martiani (Nomor Urut 3): 2 suara

    • Hadi Azka Nugraha (Nomor Urut 4): 0 suara (berkoalisi dengan Yandra)

    • Suara tidak sah: 2 suara

    Usai dinyatakan menang, Yandra menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh peserta Musda serta para pendukung yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

    “Alhamdulillah, ini merupakan amanah yang harus diemban. Semoga ke depan DPD KNPI Kabupaten Sukabumi lebih maju, lebih adaptif terhadap lintas sosial sekarang ini. Mudah-mudahan KNPI menjadi wadah bersama dan perjuangan bagi masyarakat, khususnya para pemuda,” ujarnya.

    Yandra juga mengakui bahwa Musda kali ini merupakan ajang yang penuh dinamika. Ia menyebut para calon adalah pemuda-pemuda terbaik Sukabumi dan hasil Musda ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

    Yandra menyampaikan bahwa salah satu pekerjaan rumah utama DPD KNPI Kabupaten Sukabumi ke depan adalah mendorong Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kepemudaan, sebagai bentuk advokasi regulasi yang pro terhadap pemuda, melanjutkan amanah dari Ketua sebelumnya, Regy Apriansyah.

    Selain itu, ia menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas pemuda melalui program-program yang relevan dengan tantangan zaman.

    “Aktivitas produktif pemuda harus ditingkatkan kembali. Ini adalah momentum kebangkitan pemuda Sukabumi,” pungkas Yandra.

  • DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Raperda RPJMD 2025–2029, Pansus Resmi Dibentuk

    DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Raperda RPJMD 2025–2029, Pansus Resmi Dibentuk

    SUKABUMIKITA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna ke-20 tahun sidang 2025 pada Senin (26/05/2025) di Ruang Rapat Utama DPRD.

    Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2025–2029.

    Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua I Yudha Sukmagara dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi Andreas, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.

    Penyampaian Jawaban dan Pembentukan Pansus

    Agenda rapat mencakup penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi DPRD atas Raperda RPJMD, serta penetapan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang akan membahas rancangan tersebut.

    Ketua DPRD Budi Azhar menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian dari kontrol politik DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus cermin dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara kritis dan konstruktif.

    RPJMD 2025–2029 Usung Visi “Mubarokah”

    Wakil Bupati Andreas menegaskan bahwa RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029 akan selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, dengan mengusung visi “Mubarokah” (maju, unggul, berbudaya dan berkah).

    Beberapa fokus utama pembangunan dalam dokumen RPJMD tersebut antara lain:

    • Infrastruktur dan Konektivitas: Program Tumaninah menjadi andalan untuk membangun infrastruktur dasar yang menghubungkan kawasan industri, pertanian, dan destinasi wisata.

    • Penanggulangan Kemiskinan: Dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis data mikro wilayah.

    • Isu Lingkungan dan Ketahanan Pangan: Fokus pada kualitas lingkungan hidup, sistem pangan agromaritim, mitigasi bencana, dan pengelolaan sampah berkelanjutan.

    • Peningkatan Layanan Publik: Termasuk pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di wilayah selatan, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan anak dan keluarga.

    Wakil Bupati juga menekankan pentingnya dukungan seluruh fraksi DPRD untuk mempercepat pengesahan RPJMD menjadi Perda, dengan target maksimal enam bulan pasca pelantikan kepala daerah.

    Rapat paripurna juga menetapkan keanggotaan Pansus DPRD dari berbagai fraksi untuk membahas Raperda RPJMD lebih lanjut. Ketua DPRD Budi Azhar berharap, Pansus segera menggelar rapat internal, memilih pimpinan, menyusun jadwal kerja, dan melaksanakan tugas secara efektif.

    “Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat membuat proses pembahasan Raperda RPJMD berjalan efektif dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas demi kemajuan Kabupaten Sukabumi,” pungkas Budi. (Cr5)

  • Sejarah Indonesia Ditulis Ulang, Fadli Zon: Penulisan Ulang Butuh Rp9 Miliar

    Sejarah Indonesia Ditulis Ulang, Fadli Zon: Penulisan Ulang Butuh Rp9 Miliar

    SUKABUMIKITA.ID — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mengungkapkan bahwa proyek penulisan ulang sejarah Indonesia telah berjalan sejak Januari 2025, dengan total anggaran sebesar Rp9 miliar. Saat ini, progres penyusunan tersebut sudah melampaui 50 persen.

    “Kalau tidak salah catatannya Rp9 miliar. Enggak banyak sih,” ujar Fadli, dikutip dari media nasional, Senin (26/05/2025).

    Fadli menegaskan bahwa proyek penulisan ulang ini bertujuan untuk menghadirkan buku sejarah nasional yang menjadi bahan pembelajaran resmi di sekolah-sekolah.

    Ia berharap sejarah kembali menjadi mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan, seperti halnya mata pelajaran US History di Amerika Serikat.

    “Nanti kita akan berkoordinasi supaya masyarakat kita, rakyat kita itu mengerti sejarah dan tidak melupakan atau meninggalkan sejarah kita,” ujarnya.

    Fadli menyoroti pentingnya membangun narasi sejarah yang lebih positif, mencakup kontribusi dan capaian para pemimpin bangsa dari masa ke masa. Ia menilai, selama 26 tahun terakhir, Indonesia belum pernah menulis ulang sejarah secara menyeluruh.

    “Kalau dicari kekurangan para pemimpin pasti ada, tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin menyampaikan apa yang telah dilakukan di masa Bung Karno, Pak Harto, sampai masa Pak Jokowi,” tegasnya.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli memaparkan bahwa buku sejarah tersebut akan terdiri dari 11 jilid yang mencakup periode penting dan kompleksitas perjalanan bangsa.

    Berikut 11 Jilid Penulisan Sejarah Indonesia:

    1. Sejarah Awal Nusantara

    2. Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina

    3. Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah

    4. Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi

    5. Respons terhadap Penjajahan

    6. Pergerakan Kebangsaan

    7. Perang Kemerdekaan Indonesia

    8. Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi

    9. Orde Baru (1967–1998)

    10. Era Reformasi (1999–2024)

    11. Faktaneka dan Indeks

    Fadli memastikan bahwa penyusunan sejarah ini dilakukan dengan melibatkan para sejarawan dan akademisi yang kompeten di bidangnya, agar menghasilkan narasi sejarah yang berimbang, ilmiah, dan membangun kesadaran kebangsaan. (Cr5)

  • BPH Bongkar Praktik Kartel Haji, Janji Evaluasi dan Penurunan Ongkos Ibadah

    BPH Bongkar Praktik Kartel Haji, Janji Evaluasi dan Penurunan Ongkos Ibadah

    SUKABUMIKITA.ID — Badan Penyelenggara Haji (BPH) secara terbuka mengakui adanya praktik kartel dalam pengelolaan ibadah haji, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

    Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya akan membersihkan praktik tersebut demi memberikan pelayanan yang bersih, transparan, dan berkeadilan kepada jemaah calon haji.

    “Memang ada fakta bahwa pengelolaan haji itu ada kartel, dan ini selalu kami ingatkan. Praktik kartel ini yang harus dibersihkan,” kata Dahnil saat melepas 423 jemaah calon haji kloter 13 asal Sumatera Barat di Kota Padang, dikutip dari media nasional, Senin (26/05/2025).

    Menurut Dahnil, hal ini menjadi perhatian serius karena pada musim haji 2026, BPH akan mengambil alih penuh penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama. Pembersihan praktik kartel menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan haji yang bebas dari korupsi dan praktik bisnis tertutup.

    Dahnil menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pengelolaan haji dilakukan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Salah satu langkah konkret yang sedang dikaji BPH adalah pemangkasan durasi ibadah haji hingga 10 hari, dari 41 hari menjadi 31 hari.

    “Jika durasi dipersingkat, biaya juga bisa ditekan. Ini semua merupakan amanah Presiden agar ongkos haji bisa lebih ringan,” jelas Dahnil.

    Selain itu, BPH juga tengah mengupayakan agar pesawat yang digunakan jemaah tidak lagi kosong saat kembali ke Indonesia, melainkan bisa mengangkut wisatawan atau logistik dari Arab Saudi. Model ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya transportasi yang selama ini ditanggung jemaah.

    BPH Kaji Penurunan Biaya Haji

    Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menyampaikan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji (Bipih) masih berpeluang untuk diturunkan. “Setelah kami kaji selama tujuh bulan terakhir, masih sangat memungkinkan Bipih itu kembali diturunkan,” ujarnya.

    Saat ini, pemerintah dan BPH bersama instansi terkait tengah mematangkan rencana penurunan ongkos haji. Bahkan, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memperkirakan biaya haji ideal maksimal berada di angka Rp 85 juta, dan masih bisa ditekan lebih jauh apabila Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi dapat direalisasikan.

    BPH memastikan musim haji 1446 H/2025 menjadi momentum evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan ibadah haji. Dahnil menilai, selama ini pengelolaan haji di Tanah Air masih berperan seperti event organizer yang hanya fokus pada aspek ritual.

    Ke depan, BPH ingin mengembangkan ibadah haji sebagai instrumen ekonomi dan kebangsaan. Hal ini selaras dengan tiga visi utama BPH, yaitu:

    1. Sukses Ritual

    2. Sukses Ekosistem Ekonomi Haji

    3. Sukses Peradaban dan Keadaban Haji

    “BPH ingin membangun ekosistem haji yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan kebangsaan. Haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga bagian dari pembangunan peradaban,” kata Dahnil. (Cr5)