Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • Program Wakaf Abadi Disorot DPRD, Pemkot Dinilai Abaikan Rekomendasi

    Program Wakaf Abadi Disorot DPRD, Pemkot Dinilai Abaikan Rekomendasi

    SUKABUMIKITA.ID – Polemik program wakaf abadi Kota Sukabumi kembali mencuat ke permukaan. Kali ini datang dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, yang secara tegas mengkritik sikap Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak mengindahkan rekomendasi penghentian sementara pengumpulan dana wakaf.

    Dalam wawancara yang dilakukan Minggu (01/06/2025), politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa rekomendasi tersebut adalah hasil keputusan kolektif Bapemperda, bukan sikap sepihak fraksinya.

    “Rekomendasi DPRD itu memang tidak mengikat, mau dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah. Tapi perlu diingat, rekomendasi itu bukan pandangan perorangan atau fraksi PKS saja,” ujar Inggu dengan nada serius.

    Ia menilai adanya upaya penggiringan opini yang menyesatkan publik dengan menyebut bahwa hanya Fraksi PKS yang mengusulkan penghentian program wakaf tersebut.

    Padahal, menurutnya, seluruh anggota Bapemperda sepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menghentikan sementara kerjasama dengan  Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB), serta melakukan kajian ulang terhadap mekanisme dan akuntabilitas program.

    “Kami dari Bapemperda ingin menjaga pemerintah juga. Jangan sampai nanti muncul masalah hukum atau konflik kepentingan karena yayasan yang mengelola dana wakaf itu adalah yayasan yang didirikan oleh wali kota sendiri,” katanya.

    Lebih jauh, Inggu menegaskan bahwa DPRD tidak menolak konsep wakaf uang. Bahkan, ia pribadi mendukung penuh program wakaf sebagai bagian dari inovasi pembiayaan pembangunan daerah. Hanya saja, pelaksanaannya di Kota Sukabumi dinilai belum matang dan penuh risiko konflik kepentingan.

    “Wakaf uang itu bukan barang baru. Kota-kota lain juga sudah melakukannya. Kami juga sudah studi banding. Tapi teknis pelaksanaan di Kota Sukabumi ini yang perlu dibenahi,” ujar Inggu.

    Kritik tersebut muncul di tengah kekhawatiran publik terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf, terutama karena hubungan langsung antara yayasan pengelola dan kepala daerah.

    DPRD Kota Sukabumi memandang bahwa pemisahan otoritas, pengawasan independen, dan penguatan regulasi sangat penting jika program ini tetap ingin dilanjutkan ke depan. (Cr5)

  • 100 Hari Kepemimpinan Ayep-Bobby, DPRD: Perbaiki Komunikasi Pemerintahan

    100 Hari Kepemimpinan Ayep-Bobby, DPRD: Perbaiki Komunikasi Pemerintahan

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, yang baru saja menapaki 100 hari masa kerja, menuai kritik pedas dari legislatif. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Inggu Sudeni, yang menilai banyak hal mendasar belum disentuh secara serius oleh duet pemimpin baru tersebut.

    Dalam wawancara khusus yang dilakukan pada Minggu (01/06/2025), Inggu menyampaikan dua catatan penting: lemahnya komunikasi dan tidak jelasnya arah kebijakan.

    Menurutnya, sejak awal menjabat, Wali Kota Ayep Zaki sudah menunjukkan pola komunikasi yang kurang sehat, baik terhadap DPRD maupun publik.

    “Catatan bagi saya yang pertama ialah perbaiki komunikasi. Karena dari awal beliau sudah banyak memberikan statment yang blunder, dan tentunya itu kurang baik dalam pola komunikasi baik dengan DPRD Kota Sukabumi maupun masyarakat,” tegasnya.

    Tak hanya komunikasi, Inggu juga menilai bahwa pemerintahan Ayep–Bobby belum fokus pada persoalan mendasar yang seharusnya menjadi prioritas pada masa awal kepemimpinan.

    “Kami melihat pemerintah saat ini kurang begitu fokus terhadap hal yang mendasar. Seperti K3: Kebersihan, Kesehatan, dan Keamanan. Itu dulu yang harus ditata sejak awal. Setelah itu, baru pembangunan diarahkan sesuai RPJMD Kota Sukabumi tahun 2025–2030,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa tanpa pondasi yang kuat pada aspek fundamental tersebut, program-program besar yang dicanangkan pemerintah hanya akan berjalan di atas fondasi rapuh.

    Ketika dimintai pendapat soal tingkat kepuasan terhadap kinerja 100 hari Ayep Zaki dan Bobby Maulana, Inggu menjawab jujur bahwa dirinya belum puas.

    Bahkan ia memberikan nilai tengah, yang mencerminkan ketidakpercayaan pada arah pemerintahan saat ini.

    “Jika diberikan angka kepuasan 1–10, saya bisa memberikan nilai 5. Saya pribadi menyatakan belum puas,” tegasnya.

    Pandangan ini menjadi alarm dini bagi Pemerintah Kota Sukabumi, untuk mengevaluasi pendekatan dan strategi komunikasi politik serta teknokratisnya.

    Bagi legislatif seperti Inggu, komunikasi yang terbuka dan prioritas kebijakan yang jelas bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari kontrak sosial dengan rakyat. (Cr5)

  • RSUD Al-Mulk Klarifikasi Video Viral, Akui Kendala Ruang Rawat Anak

    RSUD Al-Mulk Klarifikasi Video Viral, Akui Kendala Ruang Rawat Anak

    SUKABUMIKITA.ID – Pihak RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi memberikan penjelasan resmi terkait video keluhan seorang ibu yang viral di media sosial, mengenai pelayanan medis terhadap anaknya yang sakit. Manajemen rumah sakit menyatakan bahwa, seluruh prosedur medis telah dilakukan sesuai dengan standar, namun pada saat kejadian terjadi kendala kapasitas ruang rawat inap yang penuh.

    Peristiwa itu terjadi pada Jumat malam (30/05/2025) sekitar pukul 18.40 WIB. Seorang anak dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Al-Mulk dengan keluhan diare berdarah. Setelah menjalani pemeriksaan medis, tim dokter menyarankan agar pasien segera dirawat inap. Namun, saat itu, seluruh kamar rawat inap anak dalam kondisi penuh.

    “Dalam kondisi darurat seperti itu, kami wajib menyarankan rujukan ke rumah sakit lain agar pasien bisa segera ditangani dengan lebih baik,” jelas Humas RSUD Al-Mulk dalam keterangannya, Sabtu (31/05/2025).

    Baca juga: Angka Stunting di Kota Sukabumi Turun Drastis ke 16,8 Persen

    Sayangnya, proses rujukan tidak berjalan mulus. Program layanan gratis yang berlaku di RSUD Al-Mulk dengan hanya menunjukkan KTP tidak bisa digunakan di rumah sakit rujukan. Sementara itu, kepesertaan BPJS pasien ternyata tidak aktif karena tunggakan, sehingga jika dirujuk, pasien harus membayar sebagai pasien umum. Hal tersebut membuat pihak keluarga memilih tidak melanjutkan proses rujukan.

    “Keputusan untuk tidak melanjutkan perawatan ke rumah sakit rujukan adalah atas permintaan keluarga pasien. Kami sudah memberikan informasi dan opsi sejelas mungkin,” tambah pihak rumah sakit.

    Menanggapi viralnya video keluhan tersebut, manajemen RSUD Al-Mulk langsung bergerak. Pada Sabtu (31/05/2025), perwakilan rumah sakit mengunjungi kediaman pasien di wilayah Lembursitu untuk memberikan penjelasan secara langsung sekaligus meminta maaf kepada keluarga.

    “Kunjungan ini adalah bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga komunikasi dan kepercayaan masyarakat. Alhamdulillah, keluarga menerima penjelasan kami dengan baik,” ungkap perwakilan Humas.

    Baca juga: Dinkes Kota Sukabumi Fokus pada Penurunan Stunting dan Penguatan Layanan Kesehatan di 2026

    Pihak RSUD Al-Mulk juga menyatakan komitmennya untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan mutu layanan, terutama dalam hal penanganan darurat dan ketersediaan ruang rawat inap.

    “Kejadian ini menjadi evaluasi penting. Kami akan fokus pada peningkatan kapasitas ruang rawat anak dan memperkuat koordinasi sistem rujukan agar tidak terjadi kendala serupa di kemudian hari,” ujarnya.

    Dengan penjelasan yang telah diberikan dan langkah-langkah perbaikan yang disiapkan, RSUD Al-Mulk berharap kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan tetap terjaga. Di sisi lain, pihak rumah sakit juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas layanan, termasuk dengan memastikan dokumen jaminan kesehatan tetap aktif.

    “Kami tidak menutup mata terhadap kritik. Semua masukan masyarakat adalah bahan berharga untuk kami berbenah,” tutup pihak Humas.

    Baca juga: FPD Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Walikota: Triple Sehat Bekal Untuk Membangun Kota

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Dr. Reni Rosyida Muthmainnah, turut angkat bicara mengenai insiden tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari RSUD Al-Mulk dan mendukung penuh upaya perbaikan layanan yang dilakukan.

    “Kami memahami bahwa kejadian ini menimbulkan ketidakpuasan. Namun kami pastikan, rumah sakit dan seluruh faskes di bawah kami berkomitmen melayani masyarakat sebaik mungkin,” kata Reni.

    Reni menegaskan bahwa insiden ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk dalam memastikan proses rujukan berjalan lebih efektif serta mendorong warga untuk memastikan keaktifan BPJS sebagai jaminan kesehatan.

    “Kami harap masyarakat bisa turut berperan aktif, salah satunya dengan memastikan kepesertaan BPJS aktif agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lancar,” ujarnya. (Cr5)

  • 100 Hari Ayep-Bobby, Legislator PKB: Masih Sibuk Seremoni, Bukan Solusi

    100 Hari Ayep-Bobby, Legislator PKB: Masih Sibuk Seremoni, Bukan Solusi

    SUKABUMIKITA.ID – Genap 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, kritik tajam mulai dilontarkan dari lembaga legislatif.

    Kali ini datang dari Agus Samsul, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, yang menyebut pemerintahan baru ini masih terjebak pada euforia seremonial dan belum menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat.

    “Seratus hari ini bukan soal hitungan hari kerja, tapi tentang sinyal arah. Sampai sekarang, kita belum melihat pijakan kuat dari Wali Kota dalam menjawab problem nyata masyarakat,” tegas Agus saat ditemui, Sabtu (31/05/2025).

    Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret maupun lompatan kebijakan yang mencerminkan visi-misi perubahan sebagaimana yang pernah digaungkan saat kampanye.

    Ia menyebut bahwa percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seharusnya menjadi prioritas, bukan dikesampingkan.

    “Janji kampanye jangan hanya tinggal di baliho. Harus diturunkan ke dokumen perencanaan seperti RPJMD. Kalau itu pun belum mulai dibahas secara serius, bagaimana mau bicara program kerja?” ujar Agus.

    Lebih lanjut, ia mempertanyakan keberadaan strategi atau blue print pembangunan yang konkret. Agus menyoroti lemahnya respons Pemkot terhadap persoalan sosial mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan keberadaan PKL yang kian menjamur di pusat kota.

    “Persoalan rakyat tak bisa ditangani dengan pencitraan. Lihat saja pusat kota, PKL makin banyak, kemiskinan masih tinggi, dan warga kesulitan mengakses layanan dasar. Di mana roadmap pembangunan yang dijanjikan?” katanya dengan nada serius.

    Agus juga mengkritisi lemahnya manajemen tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Ayep Zaki. Ia menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai menabrak aturan dan etika pemerintahan, seperti pengangkatan tim percepatan daerah tanpa dasar regulasi yang jelas, serta pelibatan banyak tenaga dari luar daerah dalam struktur strategis.

    “Bukan anti-pegawai luar kota, tapi apakah tidak ada SDM lokal yang mumpuni? Ini soal kepercayaan terhadap potensi daerah sendiri. Belum lagi soal pengelolaan fasilitas publik seperti Lapang Merdeka yang sekarang menuai protes warga,” tegasnya.

    Terkait rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Agus menyebut langkah tersebut memang patut diapresiasi, namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak membebani rakyat kecil.

    “Kalau kenaikan PAD hanya mengandalkan pungutan atau retribusi dari pedagang dan usaha kecil, itu sama saja mengalihkan beban. Harus cerdas menggali potensi, bukan membebani,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung pentingnya membangun sinergi dengan DPRD, bukan justru bersikap eksklusif dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif belum menunjukkan tanda-tanda harmonis.

    “Jangan alergi terhadap kritik. Kami di DPRD hadir bukan untuk menjegal, tapi untuk memastikan pemerintah berjalan di relnya. Kolaborasi bukan cuma jargon, tapi harus nyata dalam praktik,” tegas Agus.

    Di akhir pernyataannya, Agus menyampaikan harapan agar momentum 100 hari tidak hanya menjadi pencitraan, melainkan titik balik untuk mulai bekerja secara serius dan berpihak pada masyarakat.

    “Kalau 100 hari ini dianggap simbolik, jangan salahkan publik bila mulai mempertanyakan arah kepemimpinan. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekedar janji,” pungkasnya. (Cr5)

  • Menjelang 100 Hari Kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, DPRD Soroti Minimnya Perubahan

    Menjelang 100 Hari Kepemimpinan Wali Kota Sukabumi, DPRD Soroti Minimnya Perubahan

    SUKABUMIKITA.ID – Menjelang 100 hari kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana, sejumlah sorotan mulai bermunculan dari kalangan legislatif.

    Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi PKS, Danny Ramdhani, yang menilai belum tampak perubahan signifikan dalam roda pemerintahan kota sejak pasangan ini dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

    “Yang pertama, sampai sejauh ini belum terlihat perubahan yang signifikan terkait pembangunan di Kota Sukabumi,” ujar Danny saat diwawancarai, Jumat (30/05/2025).

    Menurutnya, percepatan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi hal mendesak agar janji-janji kampanye kepala daerah bisa tertuang secara jelas dalam dokumen perencanaan resmi.

    Danny juga menyoroti belum adanya blue print atau peta jalan pembangunan yang konkret dari Wali Kota Ayep Zaki, terutama dalam menangani persoalan-persoalan sosial yang cukup kompleks, seperti kemiskinan dan maraknya pedagang kaki lima (PKL) di sejumlah titik pusat kota.

    “Pemerintahan Pak Ayep Zaki sampai saat ini belum memiliki blue print untuk mengatasi persoalan sosial. Seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga, serta penanganan PKL yang semakin merebak,” jelasnya.

    Ia menambahkan, masyarakat mulai menyuarakan keresahan terhadap masalah kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan (K3) di Kota Sukabumi. Beberapa ruas jalan kembali dipadati PKL, serta persoalan sampah yang dianggap tidak tertangani dengan optimal.

    Tak hanya itu, Danny juga menyinggung sejumlah kebijakan pemerintahan Ayep Zaki yang dinilai belum selaras dengan etika birokrasi dan regulasi yang berlaku.

    Danny Ramdhani, Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Sukabumi. Sumber foto: Istimewa

    Di antaranya pengangkatan tim percepatan daerah, Dewan Pengawas BLUD RSUD R Syamsudin SH, serta penggunaan Lapang Merdeka yang dianggap menabrak aturan.

    “Penggunaan banyak sumber daya manusia dari luar Kota Sukabumi juga perlu ditinjau ulang. Termasuk skema peminjaman daerah untuk penerangan jalan umum (PJU) yang harus sesuai ketentuan,” katanya.

    Danny mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus pada dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun, dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan agenda resmi pemerintahan.

    Meski demikian, ia mengapresiasi langkah Pemkot Sukabumi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat.

    “Keberanian untuk meningkatkan PAD memang patut diapresiasi, tapi tetap harus berlandaskan regulasi, dan jangan sampai memberatkan rakyat,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Danny menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai kunci keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi.

    “Kolaborasi dan sinergitas adalah hal yang sangat penting. Kami di DPRD memberikan kritik dan masukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap Kota Sukabumi,” tuturnya.

    Ia menambahkan, 100 hari kepemimpinan seharusnya menjadi momentum awal untuk menunjukkan arah perubahan, meski secara substansi mungkin belum bisa terlihat sepenuhnya.

    “Mari kita kawal dan awasi bersama-sama. Kritik bukan untuk menghakimi, tapi sebagai ruang untuk memperbaiki dan bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya. (Cr5)

  • Tsunami Pengunduran Diri Guncang Perindo Kota Sukabumi, Sekretaris DPD Dedi K. Winata Mundur!

    Tsunami Pengunduran Diri Guncang Perindo Kota Sukabumi, Sekretaris DPD Dedi K. Winata Mundur!

    SUKABUMIKITA.ID – Peta politik Kota Sukabumi diguncang oleh kabar mengejutkan terkait eksodus massal pengurus partai poltik. Kali ini terjadi pada, Sekretaris DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, Dedi K. Winata, resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

    Surat pengunduran diri Dedi bertanggal 23 Mei 2025 telah beredar luas dan menimbulkan gelombang reaksi, tidak hanya di internal partai, tetapi juga di kalangan pengamat politik lokal.

    Tak berhenti sampai di situ, pengunduran diri Dedi rupanya menjadi pemantik bagi eksodus massal pengurus lainnya. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya di tubuh partai, sejumlah pengurus inti juga turut serta mundur.

    Dikabarkan, bahwa pengurus inti DPD Perindo Kota Sukabumi seperti bendahara, wakil bendahara, wakil sekretaris, pembina, penasihat, hingga para wakil ketua DPD, serta pengurus DPC dan ranting, juga ikut mengajukan pengunduran diri.

    Dalam surat pengunduran dirinya, Dedi menyebutkan bahwa dirinya sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai, meski tidak merinci lebih lanjut hal-hal lain yang dimaksud.

    Frasa tersebut kini memantik spekulasi lebih luas soal kemungkinan adanya konflik internal, perbedaan visi, atau bahkan krisis kepemimpinan dalam tubuh DPD Partai Perindo Kota Sukabumi.

    “Dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Sekretaris dan sebagai kader Partai Perindo Kota Sukabumi, di mana saya bergabung sejak Maret 2016 sampai sekarang. Adapun alasan saya mengundurkan diri dikarenakan sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai dan ada beberapa hal lainnya,” tulis Dedi dalam surat tersebut.

    Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi maupun dari pengurus-pengurus yang dikabarkan turut mundur secara kolektif. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar tentang arah dan stabilitas partai menjelang Pemilu 2029.

    Gelombang pengunduran diri ini berpotensi besar melemahkan mesin politik Perindo di Kota Sukabumi, terutama dalam menghadapi persiapan pemilu yang membutuhkan konsolidasi, strategi, dan kekuatan organisasi yang solid. (Cr5)

  • Andang Tjahjandi Dilantik Jadi Sekda, Wali Kota Sukabumi Minta ASN Bersatu

    Andang Tjahjandi Dilantik Jadi Sekda, Wali Kota Sukabumi Minta ASN Bersatu

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi resmi melantik Andang Tjahjandi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif melalui prosesi pelantikan yang digelar secara daring pada Rabu (28/05/2025).

    Pelantikan ini juga disertai dengan pengangkatan 11 pejabat eselon III, 6 pejabat eselon IV, serta 1 pejabat fungsional yang berlangsung di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung prosesi pelantikan tersebut dan menyampaikan bahwa seluruh rangkaian pengangkatan jabatan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/2684/SJ tertanggal 20 Mei 2025.

    Menurut Ayep, pengangkatan Sekda definitif ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan di Kota Sukabumi, mengingat masa jabatan Penjabat Sekda akan segera berakhir pada Juni 2025.

    “Pelantikan ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Semua tahapan telah dilalui sesuai regulasi, termasuk persetujuan dari BKN, Gubernur Jawa Barat, dan Menteri Dalam Negeri,” tegas Ayep dalam sambutannya.

    Ayep Zaki juga menekankan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika birokrasi pemerintahan. Ia menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja aparatur.

    “Di mana pun, termasuk di provinsi dan kabupaten, rotasi jabatan adalah hal yang wajar. Ini bukan sesuatu yang harus dipolitisasi,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Ayep menyerukan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat yang baru dilantik agar mengedepankan kebersamaan dan loyalitas pada pimpinan. Ia menolak adanya friksi atau kelompok dalam internal pemerintahan.

    “Saya minta semua solid. Tidak ada kelompok-kelompok. Semua harus satu komando dan bergerak bersama demi kemajuan Kota Sukabumi,” katanya dengan tegas.

    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyinggung pentingnya penguatan kelembagaan dan kemandirian fiskal daerah. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah yang sehat menjadi penopang utama dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “APBD yang kuat hanya bisa dicapai kalau kita semua bekerja keras meningkatkan PAD. Tanpa itu, pembangunan tidak akan maksimal,” ucap Ayep.

    Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih optimal, didukung oleh soliditas ASN dan visi bersama untuk memajukan daerah secara berkelanjutan. (Cr5)

  • Wali Kota Lantik Pengurus Karang Taruna Sukabumi 2024–2029

    Wali Kota Lantik Pengurus Karang Taruna Sukabumi 2024–2029

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki resmi melantik jajaran Pengurus Karang Taruna Kota Sukabumi Masa Bakti 2024–2029 dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Gedung Juang 1945, Rabu (28/5/2025).

    Kegiatan ini, menjadi momentum strategis dalam penguatan peran pemuda, sebagai mitra sosial Pemerintah Kota Sukabumi dalam pembangunan daerah.

    Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufik, Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, para camat, lurah, serta pengurus Karang Taruna tingkat kota hingga kelurahan.

    Suasana acara dibuka dengan prosesi adat penyambutan “Lengser Gending Tumartitis” untuk menyambut kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, dilanjutkan persembahan lagu daerah oleh pelajar SMPIT.

    Dengan adanya momentum kebudayaan ini. diharapkan dapat menjadi simbol kuatnya keterikatan, antara semangat pemuda dan nilai-nilai lokal di Kota Sukabumi.

    Dalam sesi utama, Raden Koesoemo Hutaripto secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Karang Taruna Kota Sukabumi masa bakti 2024–2029. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Karang Taruna Jabar melalui pembacaan Surat Keputusan, pengucapan janji pengurus, serta penyerahan panji organisasi.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengesahan jabatan, melainkan tonggak awal tanggung jawab sosial yang harus diemban secara berkelanjutan oleh seluruh pengurus.

    “Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah panggilan pengabdian. Karang Taruna harus menjadi motor penggerak perubahan sosial, menjadi agen kebaikan, dan hadir dalam setiap persoalan masyarakat,” ujar Ayep.

    Ia juga mengingatkan soal pentingnya kontribusi pemuda dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah (PAD) perlu didorong melalui peran aktif organisasi sosial seperti Karang Taruna.

    “Penurunan PAD berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah. Maka, saya minta Karang Taruna bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif soal pajak dan kemandirian fiskal,” jelasnya.

    Ayep juga menyinggung pentingnya persatuan di tengah dinamika sosial dan politik.

    “Perbedaan itu wajar. Tapi jangan dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Karang Taruna harus jadi contoh solidaritas dan gotong royong dalam membangun Sukabumi,” tegasnya.

    Senada dengan itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, Ahmad Taufik, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar Karang Taruna di daerah mampu menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah dan masyarakat.

    “Kepengurusan baru ini harus mampu menjawab tantangan zaman, berinovasi dalam program sosial, dan aktif menjalin kemitraan strategis, khususnya dalam mendukung penguatan APBD berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” ungkapnya.

    Sebagai penutup acara, ditampilkan kesenian Rampak Bedug dari grup seni lokal “Putra Pribumi”. Setelah itu, seluruh pengurus Karang Taruna mengikuti orientasi kelembagaan di Kantor Dinas Sosial sebagai bagian dari pembekalan kapasitas dan pemahaman peran organisasi.

    Melalui pelantikan ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap sinergi antara Karang Taruna dan pemerintah daerah semakin erat, sehingga dapat bersama-sama menciptakan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan kompetitif di era modern. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Tinjau Kesiapan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

    Wali Kota Sukabumi Tinjau Kesiapan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

    SUKABUMIKITA.ID – Menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki melakukan inspeksi langsung ke sejumlah titik penyedia hewan kurban di Kota Sukabumi, Rabu (28/05/2025).

    Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan, sekaligus kesiapan para peternak lokal. Hal ini untuk mengantisipasi ketersediaan hewan kurban, saat permintaan tinggi menjelang hari besar keagamaan umat Islam tersebut.

    Turut mendampingi dalam agenda itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, serta sejumlah pejabat lainnya.

    Lokasi yang dikunjungi antara lain pasar hewan tradisional, peternakan kambing rakyat, serta kelompok peternak sapi Ngudi Rahayu yang aktif di wilayah kota.

    Dalam kunjungannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat sektor peternakan lokal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Peternak rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian lokal. Tahun depan kami akan upayakan penambahan anggaran dari APBD untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan mereka,” ujar Ayep.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci agar intervensi pembangunan bisa lebih merata. Oleh karena itu, sinergi antar perangkat daerah dan masyarakat menjadi krusial.

    “Kalau ingin anggaran kita meningkat, tentu perlu kerja keras semua pihak. Kita harus bersatu dalam visi pembangunan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang tahun ini memberikan bantuan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kota Sukabumi.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas bantuan sapi kurban. Ini bukti kepedulian pemerintah pusat kepada warga daerah,” ungkap Ayep.

    Sementara itu, Kepala DKP3 Kota Sukabumi menegaskan bahwa seluruh pedagang dan peternak telah diberikan imbauan untuk memastikan kesehatan hewan, termasuk vaksinasi terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Hasil pengecekan lapangan menunjukkan stok hewan kurban mencukupi, dan sebagian besar dalam kondisi sehat. Kami pastikan hewan yang dijual layak konsumsi dan aman,” jelasnya.

    Di sisi lain, Camat Lembursitu yang turut mendampingi agenda lapangan tersebut menyatakan bahwa kunjungan langsung dari Wali Kota memberikan semangat baru bagi para pelaku usaha peternakan.

    “Kehadiran Wali Kota memberi dampak positif, khususnya bagi peternak kecil. Ini bentuk nyata dukungan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mencegah stunting melalui peningkatan gizi masyarakat,” ujarnya.

    Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap momen Iduladha tahun ini tak hanya menjadi bentuk ibadah kurban, namun juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan penguatan ketahanan pangan berbasis masyarakat. (Cr5)

  • Sukabumi Jajaki Investasi Energi Terbarukan dengan Investor Jepang dan Korea

    Sukabumi Jajaki Investasi Energi Terbarukan dengan Investor Jepang dan Korea

    SUKABUMIKITA.ID – Komitmen Pemerintah Kota Sukabumi dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan kembali dibuktikan melalui pertemuan dengan sejumlah investor asing, Rabu (28/05/2025).

    Dalam forum audiensi yang berlangsung di Balai Kota, perwakilan investor dari Jepang dan Korea hadir untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang energi terbarukan serta industri manufaktur ramah lingkungan.

    Pertemuan ini menjadi bagian dari strategi Pemkot dalam membuka akses investasi jangka panjang yang tak hanya menumbuhkan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada kelestarian lingkungan.

    Salah satu perusahaan asal Jepang, Digi Capital Grid, menyampaikan minat mereka untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan di Sukabumi. Proyek ini difokuskan pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan energi bersih sebagai alternatif kebutuhan listrik perkotaan.

    “Meski saat ini belum tersedia lahan milik pemerintah yang siap digunakan, kami tetap berkomitmen untuk berinvestasi, asalkan semua persyaratan dapat dipenuhi, termasuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemkot,” ujar perwakilan Digi Capital Grid.

    Setidaknya ada sembilan poin dalam draft nota kesepahaman tersebut, mulai dari promosi pembangunan daerah, pengembangan infrastruktur energi ramah lingkungan.

    Selain itu, ada juga terkait penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pariwisata, hingga strategi menjadikan Sukabumi sebagai kawasan investasi strategis nasional.

    Sementara itu, dari sektor manufaktur, perusahaan PT Royal Puspita, produsen boneka ekspor yang telah beroperasi di Kabupaten Sukabumi sejak 1992, menyampaikan rencana ekspansi pabrik ke wilayah Kota Sukabumi.

    Menurutnya, saat ini Royal Puspita telah menyerap lebih dari 1.800 tenaga kerja, serta sudah menerapkan sistem produksi rendah limbah.

    Namun, dalam keterangannya, pihak perusahaan mengeluhkan adanya gangguan premanisme dalam proses perekrutan tenaga kerja, yang dikhawatirkan dapat menghambat operasional.

    Mereka berharap, dengan adanya pertemuan ini, ada dukungan dari pemerintah kota terutama dalam bentuk jaminan keamanan dan kemudahan perizinan usaha.

    Menanggapi berbagai rencana tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota sangat terbuka terhadap kehadiran investor, selama membawa dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan kota.

    “Kami menyambut baik setiap inisiatif investasi, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Pemerintah siap memberikan fasilitasi dan menyelesaikan persoalan di lapangan dengan cara-cara yang adil dan tegas,” ungkap Bobby.

    Ia juga menyoroti pentingnya menciptakan lapangan kerja baru, terlebih saat ini Sukabumi tengah bersiap menyambut proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan jalan tol yang akan membuka akses ekonomi antarwilayah.

    Dengan dukungan dari mitra internasional, Pemerintah Kota Sukabumi optimistis dapat memperkuat fondasi ekonomi lokal melalui kolaborasi yang berkelanjutan.

    Energi bersih dan industri ramah lingkungan diharapkan menjadi tulang punggung masa depan kota yang tidak hanya maju, tapi juga sehat dan berdaya saing. (Cr5)