Penulis: Redaksi

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina dari Fraksi Partai Golkar, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan ke-III Tahun 2024/2025 di wilayah Kecamatan Lembursitu, Selasa (03/06/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, yang mencakup Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu.

Yang menonjol dalam reses kali ini, Feri menggandeng langsung Dinas Sosial Kota Sukabumi, mitra kerjanya di legislatif, untuk hadir menjawab langsung keluhan masyarakat.

Dalam forum dialog yang berlangsung terbuka, isu bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan utama. Warga mengaku resah dan kecewa dengan proses distribusi bansos yang dinilai tidak adil. Mereka menyampaikan bahwa banyak bantuan justru jatuh ke tangan warga tergolong mampu, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan terabaikan.

“Saya cukup tercengang ketika mendengar langsung dari warga. Mereka melihat realitas di lapangan bahwa ada penerima bantuan yang justru tergolong mampu. Sebaliknya, mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian,” ujar Feri.

Feri menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut keadilan sosial, dan tidak boleh dianggap sepele. Ia menilai penting untuk meningkatkan literasi warga dan efektivitas sistem pengawasan bansos, terutama melalui teknologi digital.

Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi yang hadir dalam kegiatan tersebut memaparkan bahwa data penerima bansos saat ini terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan dapat diakses serta diperbarui melalui aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial RI.

“Masyarakat perlu tahu bahwa saat ini ada fitur sanggah di aplikasi Cek Bansos. Jika warga melihat ketidaksesuaian, misalnya ada tetangga yang tergolong mampu tapi menerima bantuan, mereka bisa melaporkannya langsung melalui aplikasi itu,” terang Feri, mengutip penjelasan Kepala Dinsos.

Namun demikian, Feri menyoroti lemahnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi terhadap fitur penting ini. Akibatnya, banyak warga belum memanfaatkan haknya untuk melakukan sanggahan atau koreksi data bansos.

“Pemerintah tidak boleh sekadar menyajikan angka penerima, tapi harus memastikan setiap bantuan tepat sasaran. Saya, secara kelembagaan di DPRD, akan kawal hal ini,” tegas Feri.

Lebih lanjut, Feri mendorong perlunya peran aktif masyarakat dan keterlibatan RT/RW, serta evaluasi berkala terhadap sistem pendataan. Ia juga menyebut, semua dasar hukum terkait penerima bansos telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 130 Tahun 2023.

“Realita di lapangan pada saat pendataan calon penerima bansos memang masih terjadi miss. Baik itu dari warga melalui aparat wilayah setempat, maupun dari pihak pemerintah daerah sendiri. Tapi semuanya harus duduk bersama agar bisa diselesaikan,” pungkasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, Suhud Jaya Kusuma, menggelar kegiatan reses masa persidangan ke-III tahun sidang 2024/2025 pada Selasa (03/06/2025).

Bertempat di wilayah Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, kegiatan ini dihadiri perwakilan warga dari daerah pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang.

Sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan publik, Suhud menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung.

“Ada beberapa aspirasi penting yang disampaikan oleh warga, antara lain terkait pembenahan birokrasi pelayanan publik, sarana infrastruktur yang belum merata, serta layanan dasar pemerintahan yang masih dinilai kurang optimal,” ungkap Suhud dalam wawancara usai kegiatan.

Lebih lanjut, Suhud menjelaskan bahwa semua aspirasi yang telah dihimpun akan diteruskan melalui jalur fraksi untuk kemudian disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi.

“Kami di Fraksi Partai Golkar akan menyusun pemandangan umum fraksi dan membawa aspirasi ini ke meja paripurna. Harapannya, pemerintah daerah merespons cepat dan konkret, karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.

Suhud juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga hingga tuntas direalisasikan oleh pemerintah daerah. Ia berharap sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif bisa terus ditingkatkan demi kesejahteraan warga Kota Sukabumi, khususnya Dapil I.

“Ini bukan sekadar agenda formal tahunan, tapi langkah nyata menyerap dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Kami akan kawal hingga masuk ke dalam program pembangunan yang tepat sasaran,” tegasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKB, Agus Samsul, menggelar kegiatan reses di RW 13 Ciseureuh Talang, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, pada Minggu (01/06/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan warga dari sejumlah RW dan kelurahan, antara lain RW 13, RW 11, RW 01, RW 05, RW 06 Kelurahan Karangtengah, serta perwakilan dari Kelurahan Benteng dan Sukakarya.

Dalam sesi dialog terbuka, berbagai aspirasi disampaikan langsung oleh masyarakat. Agus mencatat ada tiga isu utama yang menjadi perhatian warga: penyediaan sarana air bersih (SAB), dampak regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi pemuda di wilayah.

Kritik terhadap Regulasi PPDB 2025

Salah satu sorotan datang dari warga Kelurahan Karangtengah terkait kebijakan PPDB tingkat SMP yang mulai tahun ini menerapkan sistem zonasi berbasis radius domisili.

Warga mengeluhkan bahwa hingga saat ini wilayah mereka belum memiliki sekolah negeri setingkat SMP, sehingga banyak anak berpotensi tidak tertampung karena terkendala aturan zonasi.

“Tadi lebih menanyakan terkait regulasi penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP. Karena di Kelurahan Karangtengah saat ini belum terdapat sekolah negeri. Sedangkan berdasarkan regulasi saat ini, penerimaan harus berdasarkan radius domisili,” ujar Agus Samsul.

Lanjut Agus, terkait hal tersebut dirinya mengaku akan melakukan koordinasi terkait permasalahan yang terjadi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi.

Dirinya juga menegaskan, terkait regulasi wilayah dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2025, tentunya tidak akan mengorbankan masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikannya dengan alasan terbentur oleh regulasi.

“Jadi jangan sampai akibat permasalahan domisili, akhirnya warga di Kelurahan Karangtengah, jadi tidak bisa masuk ke SMP Negeri. Padahal, saat ini memang di wilayah tersebut belum tersedia sekolah negeri. Dalam forum rapat Komisi III DPRD Kota Sukabumi saya juga kerap menyampaikan persoalan ini, termasuk ketidak tersediaan SMA atau SMK Negeri seperti di wilayah Kecamatan Baros dan Kecamatan Warudoyong,” terang Agus.

Permintaan Sarana Air Bersih dan Dukungan Literasi

Permasalahan klasik lainnya adalah minimnya akses terhadap sarana air bersih, khususnya di RW 13 Ciseureuh Talang, RW 11 Situawi, dan RW 02 Tegal Wangi. Warga meminta agar DPRD memperjuangkan penyediaan SAB di wilayah-wilayah tersebut karena kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi secara merata.

Selain itu, warga RW 06 Garung menyampaikan harapan untuk mendapatkan bantuan sarana dan prasarana bagi Taman Baca Masyarakat (TBM), seperti buku dan lemari buku.

Dukungan terhadap Ekonomi Kepemudaan

Aspirasi lain yang mencuat adalah perlunya dukungan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi pemuda. Warga berharap adanya program pembinaan dan dukungan modal usaha yang dapat menjangkau generasi muda agar lebih produktif dan mandiri secara ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Agus menyatakan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi yang dihimpun ke dalam agenda pembahasan bersama Pemerintah Kota Sukabumi dalam forum rapat paripurna.

“Semua aspirasi yang disampaikan akan saya perjuangkan dalam rapat bersama pemerintah. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Menambah legitimasi kegiatan, reses ini juga turut dihadiri langsung oleh Ketua DPC PKB Kota Sukabumi, Neneng Salmiah, yang memberikan dukungan terhadap proses penjaringan aspirasi dari akar rumput. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Di tengah momentum 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, melaksanakan kegiatan reses di wilayah Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Cikole dan Citamiang, Minggu (01/06/2025).

Dalam kegiatan reses tersebut, perwakilan warga yang hadir menyuarakan tiga isu utama yang menurut Inggu harus segera dijawab oleh Pemerintah Kota Sukabumi.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa menjaring langsung aspirasi warga di Kecamatan Citamiang. Dari dialog yang kami lakukan, ada tiga hal pokok yang menjadi perhatian masyarakat, yakni kebersihan, infrastruktur, dan kondisi perekonomian di wilayah,” ujar Inggu.

Kebersihan: Persoalan Sampah Belum Tertangani

Isu kebersihan menjadi keluhan utama. Menurut Inggu, warga menilai penanganan sampah di Kota Sukabumi masih jauh dari ideal, padahal ini seharusnya menjadi pijakan utama dalam 100 hari awal pemerintahan Ayep Zaki–Bobby Maulana.

“Persoalan kebersihan, khususnya sampah, belum menunjukkan perubahan signifikan. Ini harus menjadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup warga,” ungkapnya.

Inggu menilai bahwa kegagalan mengelola kebersihan di awal masa jabatan dapat berdampak panjang terhadap kualitas tata kota dan kesehatan lingkungan.

Infrastruktur: Jalan Rusak Masih Banyak

Keluhan lain datang dari persoalan infrastruktur jalan. Banyak warga yang menyampaikan kondisi jalan rusak dan berlubang yang belum tersentuh perbaikan.

“Masyarakat menyampaikan langsung bahwa masih banyak jalan di lingkungan mereka yang rusak. Ini harus masuk prioritas dalam RPJMD 2025–2030,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur yang layak merupakan prasyarat utama untuk kelancaran mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Perekonomian Wilayah: Kawal Program Pusat hingga ke Akar Rumput

Selain dua hal di atas, warga juga berharap agar program-program bantuan ekonomi dari pusat dapat benar-benar dikawal dan dirasakan langsung di lapangan.

“Masyarakat ingin agar pemerintah daerah jangan hanya seremonial. Program dari pusat harus dikawal hingga menyentuh warga yang membutuhkan,” jelas Inggu.

Ia menambahkan, dorongan dari masyarakat ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah untuk memperkuat sistem distribusi manfaat kebijakan secara merata, bukan hanya di pusat kota.

Desakan kepada Pemkot: Jangan Abaikan Suara Warga

Secara keseluruhan, Inggu Sudeni berharap agar pemerintah kota tidak menyia-nyiakan aspirasi yang datang langsung dari masyarakat, terlebih di masa awal kepemimpinan yang seharusnya dijadikan landasan perbaikan jangka panjang.

“Ini bukan hanya daftar keluhan, tapi suara rakyat. Pemerintah harus segera bertindak dan menempatkan isu-isu ini dalam kerangka kebijakan yang konkret,” pungkasnya. (Cr5)