Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Resmikan Hajat Lembur: Kolaborasi Pendidikan, Budaya, dan Lingkungan

    Wakil Wali Kota Sukabumi Resmikan Hajat Lembur: Kolaborasi Pendidikan, Budaya, dan Lingkungan

    SUKABUMIKITA.ID — Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, secara resmi membuka kegiatan Hajat Lembur yang digelar di Lapangan Yasmin, Situawi Pasir RW 11, pada Sabtu, 21 Juni 2025.

    Acara ini merupakan bentuk syukur atas berakhirnya Tahun Pelajaran 2024–2025, sekaligus menjadi ajang silaturahmi antara masyarakat, sekolah, dan pemerintah.

    Dalam sambutannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa Hajat Lembur bukan sekadar acara tahunan, tetapi ruang kebersamaan dan penguatan nilai-nilai lokal yang harus terus dirawat.

    “Alhamdulillah, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah, mempererat tali silaturahmi, dan kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan peran di bidang masing-masing,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, sekolah, dan lingkungan. Menurutnya, sinergi tiga pilar ini adalah kunci membentuk generasi unggul.

    “Kita tidak hanya membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk mereka menjadi pribadi yang berkarakter, santun, dan bertanggung jawab,” tambah Bobby.

    Dalam konteks era digital, Bobby Maulana mengingatkan pentingnya literasi media dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mendorong masyarakat untuk aktif menyaring informasi serta menjadikan platform digital sebagai sarana edukasi dan inspirasi.

    “Di tengah derasnya arus digital, mari kita bijak memilih dan memilah informasi. Hindari konten-konten yang tidak mendidik, dan jadilah pengguna media sosial yang membawa manfaat,” ujarnya.

    Tak hanya menyoroti pendidikan dan teknologi, isu lingkungan juga disinggung, terutama soal pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan di wilayah perkotaan.

    “Sampah masih menjadi persoalan utama. Mari kita ajarkan kepada anak-anak sejak dini untuk membuang sampah pada tempatnya. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil,” tegasnya.

    Menutup sambutannya, Bobby berharap agar para siswa yang telah menyelesaikan tahun ajaran dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara akademik dan berakhlak mulia.

    “Kesuksesan seseorang tak lepas dari bagaimana ia dididik sejak kecil. Jadilah generasi yang unggul, tidak hanya dalam ilmu, tetapi juga dalam sikap dan kepedulian sosial,” tutupnya. (Cr5)

  • PWC 2025 Jadi Ajang Pembentukan Karakter dan Edukasi Lingkungan Bagi Pramuka Sukabumi

    PWC 2025 Jadi Ajang Pembentukan Karakter dan Edukasi Lingkungan Bagi Pramuka Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID — Kegiatan Perkemahan Wirakarya Cabang (PWC) Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Sukabumi masih berlangsung di Taman Sugema, Kecamatan Citamiang, pada Sabtu, 21 Juni 2025. Kegiatan ini tak hanya menjadi ajang pelatihan kepramukaan, tetapi juga ruang pembentukan karakter generasi muda Sukabumi.

    Kegiatan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Bidang I TP PKK Kota Sukabumi, Kia Florita, yang secara langsung menyambangi lokasi perkemahan. Dalam kunjungannya, Kia menyampaikan apresiasi atas semangat dan kedisiplinan para peserta.

    “Kegiatan ini adalah anak-anak Pramuka kita, ya PWC Kota Sukabumi 2025. Mudah-mudahan kegiatan ini mengarah kepada hal-hal yang positif, yang membuat anak-anak kita menambahkan kedisiplinan buat mereka,” ujar Kia.

    Tak hanya fokus pada penguatan nilai kedisiplinan, PWC 2025 juga menggandeng komunitas lingkungan “Restoe Boemi”, sebuah inisiatif yang dibentuk oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi dalam rangka kampanye kebersihan lingkungan.

    “Hari ini kegiatan mereka bergabung dengan Restoe Boemi, di mana Restoe Boemi adalah komunitas yang dibentuk oleh Pak Wakil dan Pak Wali dalam kegiatan kebersihan lingkungan,” jelas Kia.

    Menurutnya, kehadiran para peserta perkemahan di kegiatan Restoe Boemi merupakan langkah strategis untuk menyebarluaskan kesadaran akan pentingnya kebersihan, dimulai dari para remaja dan generasi muda.

    “Nah, saat ini kita akan mengajak anak-anak Pramuka ini bergabung dengan kita. Mudah-mudahan dari kedisiplinan yang sudah diajarkan kepada mereka bisa membantu kita mensosialisasikan tentang kebersihan lingkungan kepada masyarakat sekitar dan kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi,” pungkasnya.

    Dengan melibatkan Pramuka dalam kampanye lingkungan, kegiatan PWC Kota Sukabumi tidak hanya membina kemampuan teknis dan kedisiplinan peserta, tetapi juga menanamkan nilai kepedulian sosial dan kecintaan terhadap alam. (Cr5)

  • DPRD Kota Sukabumi Nilai Proyek PJU Bukan Prioritas Pembangunan

    DPRD Kota Sukabumi Nilai Proyek PJU Bukan Prioritas Pembangunan

    SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani, menilai program penerangan jalan umum (PJU) dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bukan merupakan kebutuhan prioritas bagi pembangunan kota. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Danny kepada wartawan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Rabu (18/06/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, bahwa skema KPBU untuk proyek alat penerangan jalan (APJ) tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

    “Berdasarkan Perwal tersebut, APJ bukan isu strategis aktual maupun prioritas utama dalam pembangunan Kota Sukabumi,” ujar Danny, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi.

    Danny mengakui, memang masih ada sejumlah titik di wilayah Kota Sukabumi yang belum memiliki penerangan jalan yang memadai, seperti di kawasan Jalan Lingkar Selatan (Lingsel) dan beberapa perumahan baru. Namun demikian, menurutnya, hingga saat ini belum ditemukan bukti adanya dampak besar akibat keterbatasan penerangan tersebut.

    “Tidak ada data spasial yang menunjukkan titik rawan gelap atau gelap total yang berpotensi menyebabkan kecelakaan massal, kejahatan sistemik, atau protes publik. Artinya, APJ memang penting, tapi tidak termasuk kategori mendesak atau kritis,” jelasnya.

    Danny justru mengingatkan adanya potensi beban fiskal jangka panjang jika proyek APJ dengan skema KPBU tetap dipaksakan. Ia menilai, pembiayaan proyek melalui KPBU akan mengikat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara rigid selama 10 tahun.

    “Pembayaran Availability Payment (AP) adalah komitmen tetap. Artinya, walau kondisi ekonomi sedang sulit, pendapatan daerah menurun, atau terjadi krisis, pembayaran tetap harus dilakukan. Ini akan mengurangi fleksibilitas fiskal daerah,” ungkapnya.

    Dampaknya, lanjut Danny, anggaran belanja untuk program-program pelayanan dasar atau kebutuhan publik yang lebih mendesak bisa terganggu. “Ini bukan sekadar kekhawatiran, tapi hasil kajian tim kami. Pemerintah sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan strategis yang bersifat jangka panjang,” tandasnya.

    Danny juga mengkritisi pendekatan proyek APJ KPBU sebagai bentuk pencitraan semata. Menurutnya, narasi “Kota Terang”, “Kota Cahya”, atau “Kota Modern” hanya akan terlihat keren di permukaan, namun tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.

    “Ini berpotensi menjadi proyek elitis yang hanya menyentuh permukaan, tapi mengorbankan urgensi sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Harusnya dahulukan kebutuhan dasar warga, bukan program yang kesannya glamor,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung rapat tindak lanjut kerjasama dengan Tim Simpul KPBU di Balai Kota Sukabumi, Senin (16/06/2025). Dalam arahannya, Ayep menegaskan bahwa KPBU untuk PJU adalah bagian dari inisiatif strategis kota. “Target kita adalah awal tahun 2026, seluruh PJU yang direncanakan sudah menyala,” tegas Ayep di hadapan tim KPBU. (Cr5)

  • Ramai Spanduk Reklame Tak Bayar Retribusi, DPRD Kota Sukabumi Desak Evaluasi Sosialisasi

    Ramai Spanduk Reklame Tak Bayar Retribusi, DPRD Kota Sukabumi Desak Evaluasi Sosialisasi

    SUKABUMIKITA.ID – Maraknya reklame dan billboard di sejumlah titik di Kota Sukabumi yang dipasangi spanduk bertuliskan “Bangunan Reklame Ini Belum Membayar Retribusi Penggunaan Rumija Peruntukan Media Publikasi”, menjadi sorotan serius DPRD Kota Sukabumi.

    Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Feri Sri Astrina menilai, pemasangan spanduk peringatan oleh pemerintah daerah tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha reklame.

    “Hal ini memang menjadi perhatian masyarakat, terutama pelaku usaha reklame. Sebagian dari mereka bahkan mengaku terkejut dan bingung dengan pemasangan spanduk tersebut. Mereka merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup sebelumnya,” ujar Feri Sri Astrina kepada wartawan, Rabu (18/06/2025).

    Dikatakan Feri, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi I DPRD Kota Sukabumi bersama sejumlah perangkat daerah, diketahui bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi terkait kewajiban retribusi penggunaan ruang milik jalan (Rumija) untuk media publikasi tersebut.

    “Dalam rapat kerja, kami sudah berdiskusi dengan beberapa dinas terkait, mulai dari Dinas Perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Salah satu poin yang mencuat adalah kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepada pelaku usaha reklame,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.

    Menurut Feri, pihak dinas memang mengaku telah melakukan sosialisasi melalui surat edaran kepada pelaku usaha. Namun, surat tersebut dinilai menggunakan bahasa yang kurang jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

    “Ada beberapa pelaku usaha yang mengaku salah mengartikan isi surat edaran tersebut. Bahkan beberapa di antaranya menganggap belum ada kewajiban membayar retribusi karena merasa tidak pernah menerima penjelasan teknis yang utuh,” lanjutnya.

    Feri menegaskan, Komisi I DPRD telah memberikan sejumlah masukan kepada dinas terkait untuk segera memperbaiki mekanisme sosialisasi. Hal itu penting agar tidak menimbulkan kesan pemerintah daerah hanya ingin ‘menghukum’ tanpa memberi pemahaman terlebih dahulu.

    “Kami menyarankan agar surat edaran yang dibuat nanti menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan tidak multitafsir. Dinas juga harus mengoptimalkan komunikasi langsung dengan para pelaku usaha, tidak hanya mengandalkan surat resmi,” tegasnya.

    Feri berharap, polemik ini bisa segera diselesaikan dengan pendekatan yang komunikatif dan solutif. DPRD Kota Sukabumi, kata dia, tetap berkomitmen mendorong kepatuhan terhadap aturan, namun harus dibarengi dengan pelayanan yang informatif dan edukatif.

    “Kami tentu mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pendapatan daerah. Namun di sisi lain, pelaku usaha juga harus merasa dilibatkan dan tidak sekadar diberi sanksi,” pungkasnya. (Mg5)

  • DPRD Kota Sukabumi Bahas Laporan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029, Fokus Naikkan PAD dan Reformasi OPD

    DPRD Kota Sukabumi Bahas Laporan APBD 2024 dan RPJMD 2025-2029, Fokus Naikkan PAD dan Reformasi OPD

    SUKABUMIKITA.ID – DPRD Kota Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting, yakni Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2025–2029.

    Rapat yang berlangsung pada Selasa, 17 Juni 2025 di Ruang Sidang DPRD Kota Sukabumi ini dipimpin oleh Ketua DPRD Wawan Juanda, didampingi Wakil Ketua Rojab Asyari dan Feri Sri Astrina, serta dihadiri oleh 24 anggota dewan.

    Hadir pula Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, unsur Forkopimda, serta para pejabat SKPD Kota Sukabumi.

    Dalam penyampaian laporannya, Wali Kota Ayep Zaki menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD 2024 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memperoleh hasil memuaskan.

    “Alhamdulillah, laporan penggunaan APBD Kota Sukabumi tahun 2024 sudah melalui pemeriksaan BPK dan mendapatkan hasil yang memuaskan,” ujar Ayep.

    Terkait RPJMD 2025–2029, Ayep mengakui sempat ada keterlambatan dalam penyusunannya. Namun, saat ini dokumen tersebut telah rampung dan memuat seluruh janji politik yang ia canangkan.

    “Sekarang tinggal kita melaksanakan. Fokus utama saya adalah meningkatkan PAD, menyehatkan BLUD dan BUMD, agar aset-aset milik Pemkot bisa produktif dan menghasilkan uang untuk pembangunan,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ayep menekankan pentingnya mengejar sumber-sumber dana tambahan, seperti bantuan keuangan (Bankeu), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil, yang pada tahun 2025 belum akan disalurkan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

    Ia juga menegaskan rencana normalisasi struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

    “Seluruh struktur OPD dari eselon 2, 3, hingga 4 akan kita benahi. Tujuannya agar kinerja lebih optimal dan penggunaan anggaran menjadi produktif, bukan sekadar penyerapan belaka,” ujar Ayep menambahkan.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh RPJMD 2025–2029 dan strategi pembangunan yang dipaparkan wali kota.

    “Kami sebagai mitra kerja tentu sepakat dengan rencana wali kota. Ini adalah komitmen bersama untuk menjadikan Kota Sukabumi lebih baik lima tahun ke depan. Apa pun yang disampaikan dalam rapat paripurna tadi adalah kebaikan yang harus kita sambut dan dukung,” tegas Wawan.

    Ia juga mengapresiasi kehadiran mayoritas anggota dewan dalam paripurna, yang dinilainya sebagai bukti keseriusan dalam mendukung agenda pembangunan. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sekolah Swasta

    Pemkot Sukabumi Tegaskan Dukungan Penuh untuk Sekolah Swasta

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memperlihatkan komitmennya dalam memperkuat keberadaan dan peran sekolah swasta sebagai bagian penting dari pembangunan pendidikan di daerah.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap sekolah swasta tidak hanya bersifat moral, tetapi juga akan dituangkan dalam kebijakan nyata.

    “Kami tengah menyiapkan dua langkah strategis. Pertama, penyusunan regulasi baru untuk memastikan pemerataan siswa antara sekolah negeri dan swasta berjalan adil. Kedua, penyesuaian mekanisme penyaluran dana BOS agar sesuai dengan jumlah siswa dan guru yang aktif di setiap sekolah,” ujar Punjul, Senin (16/06/2025).

    Punjul menjelaskan, keberpihakan pada sekolah swasta bukan berarti mengesampingkan sekolah negeri, melainkan menciptakan ekosistem pendidikan yang seimbang dan saling menopang.

    “Kami ingin membangun sistem yang adil dan kolaboratif. Pemerintah hadir untuk memastikan semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, berkembang bersama,” jelasnya.

    Menurutnya, kualitas pendidikan di Kota Sukabumi hanya bisa meningkat jika seluruh lembaga pendidikan memiliki visi kuat. Selain itu, identitas yang jelas, dan kepercayaan dari masyarakat termasuk poin pentingnya. Karena itu, peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, serta pelayanan pendidikan menjadi fokus utama yang harus digarap bersama.

    “Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Sekolah swasta punya kontribusi besar dalam mencetak generasi unggul. Melalui kegiatan seperti ini, kita bisa menyamakan persepsi, mengidentifikasi masalah bersama, dan mencari solusi kolaboratif,” ungkap Punjul. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Tegaskan Persatuan Bangsa dalam Dialog Kebangsaan: “Dari Keberagaman, Kita Kuat”

    Wali Kota Sukabumi Tegaskan Persatuan Bangsa dalam Dialog Kebangsaan: “Dari Keberagaman, Kita Kuat”

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menekankan pentingnya menjaga dan merawat kemajemukan bangsa sebagai kekuatan utama Indonesia dalam mencegah paham radikalisme dan terorisme. Pesan tersebut disampaikannya saat membuka Dialog Kebangsaan bersama organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat di Hotel Bountie, Kamis (12/06/2025).

    Acara yang dihadiri sejumlah tokoh nasional ini menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen persatuan di tengah beragam tantangan ideologi global. Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pencegahan Radikalisasi BNPT, Mayjen TNI (Purn) Sudaryanto, serta Anggota DPR RI Hj. Dewi Asmara.

    Kemajemukan Adalah Kekuatan Bangsa

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menyebut bahwa sejak awal kelahirannya, Indonesia dibentuk oleh keberagaman—dari suku, agama, bahasa, hingga budaya dan justru dari situlah kekuatan bangsa tumbuh.

    “Indonesia tidak satu ras, tidak satu agama. Tapi disatukan oleh nilai luhur. Ini adalah embrio luar biasa. Sebagai kepala daerah, saya akan terus mengibarkan panji persatuan dan kesatuan,” tegas Ayep di hadapan peserta dialog.

    Ia menambahkan bahwa capaian toleransi Kota Sukabumi bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kolaborasi dan gotong royong lintas elemen masyarakat.

    “Kota Sukabumi kini menjadi kota paling toleran se-Jawa Barat dan peringkat 6 nasional. Ini bukan prestasi saya pribadi, tapi hasil kolaborasi seluruh warga,” ungkapnya.

    Selain itu, ia memaparkan inisiatif strategis Pemkot Sukabumi, seperti pembentukan 33 Koperasi Merah Putih yang berfungsi sebagai wadah ekonomi produktif warga, sekaligus bagian dari program pencegahan radikalisme di tingkat akar rumput.

    BNPT Apresiasi Ketangguhan Sukabumi

    Deputi BNPT, Mayjen (Purn) Sudaryanto, menyampaikan apresiasi terhadap posisi Sukabumi sebagai kota toleran. Ia mengaku memiliki hubungan emosional dengan Sukabumi karena pernah menjalani pelatihan militer di kota ini.

    “Kalau semua kota bisa seperti ini, Indonesia akan semakin kuat. Tapi capaian ini tidak boleh membuat kita lengah. Ancaman radikalisme itu nyata dan terus beradaptasi,” ujarnya mengingatkan.

    Sudaryanto menegaskan bahwa dialog seperti ini adalah bagian penting dari upaya menjaga negara dari rongrongan paham ekstrem yang mengancam keutuhan bangsa.

    Dewi Asmara: Pancasila Benteng Melawan Radikalisme

    Sementara itu, Hj. Dewi Asmara, anggota DPR RI yang juga hadir sebagai narasumber, menyoroti pentingnya ideologi Pancasila sebagai tameng utama dalam menghadapi infiltrasi paham radikal, khususnya di kalangan generasi muda.

    “Di era digital, penyebaran paham ekstrem bisa masuk lewat media sosial dan informasi palsu. Maka penguatan Pancasila harus terus dilakukan secara konsisten, terutama di dunia pendidikan,” tuturnya.

    Dewi juga mengingatkan bahwa ketimpangan ekonomi dan instabilitas global bisa menjadi celah tumbuhnya bibit radikalisme, jika masyarakat tidak dibekali dengan ideologi kebangsaan yang kuat.

    Sukabumi Ingin Jadi Teladan Nasional

    Dalam sesi wawancara usai kegiatan, Wali Kota Ayep Zaki menyatakan komitmennya untuk terus mengarahkan pencapaian Kota Sukabumi ke kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

    “Pencapaian dalam toleransi, antikorupsi, hingga peningkatan PAD semuanya diarahkan untuk kesejahteraan. Kami ingin dari Sukabumi, lahir kontribusi besar untuk Indonesia,” pungkasnya.

    Dialog Kebangsaan ini pun diakhiri dengan deklarasi bersama seluruh peserta untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat toleransi, serta menjadikan dialog dan kerja kolaboratif sebagai jalan utama membangun masa depan bangsa yang damai dan adil. (Cr5)

  • Lapas Sukabumi Luncurkan Aplikasi SI PINTAR LABUMI, Dorong Transparansi dan Bebas Pungli

    Lapas Sukabumi Luncurkan Aplikasi SI PINTAR LABUMI, Dorong Transparansi dan Bebas Pungli

    SUKABUMIKITA.ID Komitmen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari pungutan liar kembali dibuktikan dengan peluncuran inovasi digital bertajuk SI PINTAR LABUMI (Sarana Informasi Integrasi Narapidana Terpadu Lapas Sukabumi).

    Inovasi ini berupa aplikasi informasi berbasis digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, khususnya keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), tanpa biaya dan tanpa perantara. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan informasi terkait program-program integrasi narapidana secara cepat, akurat, dan aman.

    “Kami ingin menghadirkan layanan informasi yang bisa dijangkau langsung oleh masyarakat. SI PINTAR LABUMI hadir agar masyarakat bisa mendapatkan informasi secara mandiri, gratis, dan tentunya bebas dari praktik-praktik menyimpang,” ujar Kalapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, Kamis (12/06/2025).

    Aplikasi SI PINTAR LABUMI memanfaatkan kode QR (barcode) yang tersedia di area layanan kunjungan. Pengunjung cukup memindai barcode tersebut untuk mengakses formulir digital berisi permintaan informasi. Formulir tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti oleh petugas melalui WhatsApp, memungkinkan komunikasi yang cepat dan personal.

    Transformasi Digital Menuju Layanan Publik Bersih

    Beberapa informasi yang dapat diakses melalui aplikasi ini antara lain ketentuan pembebasan bersyarat, pembaruan status narapidana, hingga proses reintegrasi sosial. Hingga pekan kedua peluncurannya, SI PINTAR LABUMI telah digunakan oleh lebih dari 170 orang, menunjukkan tingginya animo dan kebutuhan masyarakat akan layanan digital yang transparan.

    “Ini merupakan langkah konkret kami dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta target Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menjadi prioritas nasional Kementerian Hukum dan HAM,” tambah Budi.

    Budi berharap aplikasi SI PINTAR LABUMI dapat menjadi model transformasi digital pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan. Selain mempercepat proses informasi, layanan ini juga menekan peluang terjadinya pungli dan gratifikasi yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

    “Kami mohon dukungan dari semua pihak agar layanan ini terus berkembang dan memberikan manfaat luas,” pungkasnya. (Cr5)

  • ICMI Kota Sukabumi 2025-2030 Resmi Dilantik

    ICMI Kota Sukabumi 2025-2030 Resmi Dilantik

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri acara pelantikan pengurus baru Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Daerah (Orda) Kota Sukabumi periode 2025–2030.

    Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi, Rabu (11/06/2025), dan turut dihadiri oleh Ketua ICMI Organisasi Wilayah (Orwil) Jawa Barat, Prof. Dr. H. Sutarman, beserta jajaran tokoh dan cendekiawan Muslim daerah.

    Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan bahwa kehadirannya mewakili Wali Kota Sukabumi yang sedang mengikuti pertemuan tingkat tinggi bersama Gubernur Jawa Barat. Meski demikian, ia menyampaikan rasa bahagia bisa bersilaturahmi dan berdialog langsung dengan para tokoh cendekiawan Muslim Sukabumi.

    “Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum penting untuk menguatkan kontribusi para cendekiawan Muslim dalam membangun Kota Sukabumi yang lebih baik,” ungkap Bobby.

    Dorong Peran Strategis ICMI untuk Masa Depan Sukabumi

    Bobby menekankan bahwa ICMI memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, tiga nilai utama ICMI yang mencerminkan kecendekiawanan, keislaman, dan keindonesiaan harus terus diimplementasikan dalam setiap langkah pengurus ke depan.

    Ia juga mendorong ICMI agar berperan aktif dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2025–2030, terutama dalam memberikan sumbangan gagasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

    “Saya menyambut baik pandangan dan masukan dari Prof. Sutarman. Pemikiran beliau sangat penting untuk menjadi dasar dalam membangun Sukabumi yang lebih IMAN, yakni Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis,” tambahnya.

    Pemkot Sukabumi Paparkan Berbagai Capaian Strategis

    Dalam kesempatan yang sama, Bobby juga menyampaikan beberapa capaian kinerja Pemerintah Kota Sukabumi dalam beberapa tahun terakhir. Di antaranya:

    • Kota Sukabumi menempati peringkat ke-6 nasional sebagai kota paling toleran

    • Menempati peringkat ke-3 se-Jawa Barat sebagai kota antikorupsi

    • Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 61 persen

    • Pembangunan gedung pelayanan KRIS di RSUD R. Syamsudin, SH

    • Menjadi peringkat pertama nasional dalam pembentukan Koperasi Merah Putih

    Capaian tersebut, menurut Bobby, tidak lepas dari kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pelayanan publik yang prima.

    Harapan untuk Pengurus Baru ICMI Orda Kota Sukabumi

    Bobby menutup sambutannya dengan ucapan selamat kepada seluruh pengurus ICMI Orda Kota Sukabumi yang baru saja dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menghasilkan program-program strategis yang bisa memberikan dampak nyata bagi umat dan masyarakat luas.

    “Saya yakin ICMI Orda Kota Sukabumi akan terus menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban yang cerdas, religius, dan nasionalis,” tutupnya. (Cr5)

  • Pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 Tembus Cibolang, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

    Pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 Tembus Cibolang, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

    SUKABUMIKITA.ID – Progres pembangunan Jalan Tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) terus menunjukkan perkembangan positif. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa pengerjaan Seksi 3 yang menghubungkan Parungkuda hingga Cibolang kini tengah dikebut dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, Selasa (10/06/2025).
    “Alhamdulillah untuk Seksi 3 Tol Bocimi, itu sudah dimulai pembangunannya dan harapan kami akhir tahun ini bisa selesai menembus sampai Cibolang,” ujar Heri Gunawan kepada wartawan beberapa waktu lalu.
    Terkait dengan proses pembebasan lahan, Heri menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI.
    “Adapun terkait pembebasan lahan, itu dilakukan oleh LMAN. Tentunya bekerja sama juga dengan BPN selaku mitra Komisi II DPR RI,” jelasnya.
    Meski progres pembebasan lahan sudah cukup signifikan, Heri mengakui masih ada sebagian kecil bidang tanah yang belum sepenuhnya terbebaskan. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak menjadi hambatan besar dalam proses konstruksi.
    “Berdasarkan data terakhir, memang masih ada beberapa titik yang belum terbebaskan secara utuh. Sudah dibebaskan tapi belum utuh. Jika dilihat dari persentase, itu di bawah lima persen, dan itu bukan kendala besar,” tegasnya.
    Optimisme terhadap penyelesaian proyek ini juga diperkuat dengan dimulainya tahapan awal pembangunan Seksi 4. Menurut Heri, proses pemetaan dan pembebasan lahan untuk Seksi 4 sudah mulai dilakukan, dengan harapan pembangunan dapat segera berjalan lancar.
    “Kita yakin semoga tahun ini Seksi 3 yang dari Parungkuda ke Cibolang bisa selesai. Bahkan sampai hari ini juga sudah mulai pembebasan untuk Seksi 4 dan sudah ada pemetaannya. Mungkin nanti Seksi 4 ini akhirnya sampai di Sukaraja,” tambahnya.
    Namun demikian, Heri menekankan bahwa kemajuan pembangunan infrastruktur ini harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah daerah, baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
    Ia mengingatkan bahwa setelah pintu tol Cibolang dibuka, potensi lonjakan volume kendaraan akan meningkat, terutama saat hari libur dan hari besar nasional.
    “Intinya ini adalah sebuah tantangan bagi Kota dan Kabupaten Sukabumi. Karena nanti pada saat pintu tol Cibolang terbuka, akses jalan dan fasilitas lain yang mendukung harus segera diperbaiki. Kalau tidak, akan menjadi penumpukan kendaraan, terlebih lagi pada saat hari-hari besar maupun hari libur,” ujarnya.
    Heri menambahkan, infrastruktur tol yang baik akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, ia berharap seluruh elemen pemerintahan daerah turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
    “Kemajuan infrastruktur ini harus didukung oleh pemerintah daerah agar bisa memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Kemungkinan nanti ke depan wisatawan juga akan memilih berlibur ke Sukabumi jika akses jalan tol ini sudah rampung,” pungkasnya.
    Proyek Tol Bocimi sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat menghubungkan wilayah Sukabumi dengan pusat ekonomi dan pemerintahan di Jakarta dan sekitarnya secara lebih efisien dan cepat. (Cr5)