Penulis: Redaksi

SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi bergerak cepat menanggapi berbagai persoalan strategis yang dinilai bisa menghambat laju pembangunan daerah. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi terbatas yang digelar di Ruang Oproom Setda, Jumat (11/07/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan Wakil Wali Kota, Bobby Maulana.

Rapat yang dihadiri Sekda Andang Tjahjandi, asisten daerah, staf ahli, dan sejumlah kepala dinas tersebut membahas lima isu krusial yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan saat ini.

Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa persoalan-persoalan seperti pengelolaan TPA sampah, revitalisasi Pasar Pelita, sistem parkir, manajemen PDAM, hingga iklim investasi yang terhambat birokrasi, tak bisa lagi dibiarkan berlarut.

“Jika lima masalah ini tidak segera ditangani secara sistematis, pelayanan publik akan terganggu dan investasi tidak akan tumbuh. Ini harus jadi atensi seluruh jajaran,” ujar Ayep dengan tegas.

Fokus Masalah

1. TPA Sampah
   Ayep menyoroti buruknya pengelolaan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yang sudah lebih dari satu dekade tak mendapatkan penanganan signifikan. Kondisi ini dinilai sudah kritis dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan jika tidak segera diperbaiki.

2. Pasar Pelita
   Terkait mandeknya proyek Pasar Pelita, Pemkot membuka opsi menjual sebagian saham kepada investor baru karena pengembang saat ini dinilai kesulitan keuangan. Langkah ini diharapkan bisa menghidupkan kembali denyut ekonomi kawasan pasar tersebut.

3. Sistem Parkir
   Wali kota juga menekankan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola parkir di sejumlah ruas jalan strategis, seperti Jalan Lettu Bakri, Julius Usman, dan Pasundan. Target penyelesaian penataan ini dijadwalkan rampung hingga Oktober 2026.

4. PDAM
   Masalah keempat adalah buruknya kinerja manajemen PDAM. Dengan terus mencatatkan kerugian, BUMD ini dinilai belum optimal dalam memberikan layanan air bersih kepada warga. Sekda diminta segera melakukan perombakan manajerial yang terukur.

5. Iklim Investasi
   Ayep menilai lambannya respons birokrasi terhadap investor dan pengembang justru menjadi penghambat kemajuan. Ia meminta OPD untuk memperbaiki sistem perizinan dan komunikasi agar dunia usaha merasa didukung, bukan dipersulit.

“Kalau tidak ada kejelasan dan kepastian, jangan harap investor akan datang. Ini masalah pelayanan dan mental birokrasi kita,” tegas Ayep.

Kolaborasi Diperkuat

Wakil Wali Kota Bobby Maulana memperkuat pernyataan Ayep dengan menekankan bahwa kehadiran proyek-proyek besar seperti Tol Bocimi Sesi 3 akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, ia meminta OPD menyiapkan respons cepat dan mental pelayanan yang lebih proaktif.

“Kalau kita lambat, peluang akan diambil daerah lain. Rencana pembangunan besar jangan sampai sia-sia hanya karena birokrasi tidak siap,” tegas Bobby.

Ia juga menyinggung kebutuhan revisi RTRW yang sempat dikeluhkan warga. Menurutnya, pemerintah harus memiliki jawaban teknis dan legal yang kuat agar bisa memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

Komitmen Pemerintah

Melalui forum ini, Pemkot Sukabumi menunjukkan komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, adaptif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Seluruh permasalahan yang dibahas akan masuk dalam agenda prioritas Pemkot untuk diselesaikan sebelum akhir tahun anggaran.

“Langkah-langkah struktural harus segera ditempuh. Kita bangun sistem yang sehat, bukan reaktif, demi mewujudkan Sukabumi Bercahaya yang kita cita-citakan bersama,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

Komitmen tersebut ditegaskan dengan kehadiran langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kamis (10/07/2025), di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh para kepala daerah dari enam provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.

Dari Kota Sukabumi, turut hadir Ketua DPRD Wawan Juanda, Sekda Andang Tjahjandi, serta Inspektur Yudi Yustiawan, menandakan keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan komitmennya dalam menjalankan seluruh arahan strategis dari KPK. Ia menargetkan agar Kota Sukabumi tidak hanya menurunkan potensi korupsi, tetapi menjadi salah satu daerah dengan tingkat korupsi paling rendah di Indonesia.

“Insyaallah Kota Sukabumi akan menjalankan setiap arahan dari KPK. Kami ingin menjadi salah satu kota terendah bahkan nol korupsi. Ini bukan hanya mimpi, tapi target yang harus diwujudkan bersama,” ujar Ayep Zaki usai rapat.

Pemberantasan Korupsi Dimulai dari Pelayanan Publik

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, yang juga hadir dalam forum ini menyampaikan bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari pelayanan publik yang jujur dan anggaran yang dikelola secara terbuka.

Menurutnya, mengganti kepala daerah bukan satu-satunya solusi. Yang dibutuhkan adalah perubahan pola pikir menyeluruh, baik di kalangan pejabat maupun masyarakat. Ia juga mendorong keterbukaan anggaran sebagai salah satu solusi konkret agar tidak menimbulkan kecurigaan di mata publik.

“Kepala daerah harus punya daya tahan. Tapi bagaimana dengan SKPD? Kita perlu membangun ekosistem antikorupsi secara kolektif,” ujar Dedi.

Ia juga mengusulkan agar anggaran kepala daerah dijadikan satu plot besar yang fleksibel, agar dapat digunakan untuk situasi insidentil tanpa tersandung masalah administrasi.

KPK RI dalam kegiatan ini menekankan pentingnya memperkuat pengawasan internal, membangun budaya integritas, dan melibatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran.

Rapat ini bukan hanya ajang koordinasi formal, tetapi juga sebagai momentum membangun kolaborasi lintas daerah demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sebagai wujud dukungan terhadap gerakan nasional ini, Pemkot Sukabumi menyatakan kesiapannya menjadi daerah percontohan dalam penerapan sistem antikorupsi yang menyentuh seluruh level birokrasi.

“Kehadiran kami bukan simbolis. Ini bagian dari langkah konkret menuju Sukabumi Bercahaya yang bersih dari korupsi dan lebih dipercaya oleh masyarakat,” tegas Ayep Zaki. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan dari tingkat paling dasar, Pemerintah Kota Sukabumi melangsungkan kegiatan pembinaan bagi 83 Ketua RT dan RW se-Kelurahan Baros, Rabu (09/07/2025), bertempat di Aula Kelurahan Baros.

Acara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, dan turut dihadiri oleh Kabag Pemerintahan Ratna Hermayanti, Camat Baros Hendaya, serta Lurah Baros Erwan Hermawan.

Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa RT dan RW bukan hanya perangkat administratif, melainkan bagian vital dalam struktur pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

“Keberhasilan setiap program daerah—mulai dari kesehatan, sosial, hingga infrastruktur—bergantung pada efektivitas RT dan RW dalam menjangkau warganya,” ujar Ayep.

Tiga Fokus Utama Pembinaan RT/RW

Wali Kota menggarisbawahi tiga pilar utama yang menjadi dasar pembinaan:

1. Peningkatan kapasitas pelayanan publik, di mana RT/RW diminta mampu menjadi penyelesai masalah (problem solver) di lingkungan masing-masing.

2. Pemahaman prinsip tata kelola yang baik (good governance). RT/RW diminta berperan bukan sekadar struktural, tetapi sebagai pemimpin komunitas yang menjunjung nilai transparansi dan keadilan sosial.

3. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, RT dan RW diimbau aktif memberikan edukasi pajak dan retribusi, serta menggali potensi ekonomi lokal yang bisa dimaksimalkan.

“RT dan RW juga bisa menjadi jembatan untuk mengedukasi masyarakat soal kewajiban pajak dan peluang ekonomi berbasis komunitas,” tambahnya.

Digitalisasi dan Keadilan Sosial Jadi Sorotan

Selain itu, Wali Kota Sukabumi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan RT dan RW, termasuk dalam hal peningkatan insentif, digitalisasi layanan publik berbasis wilayah, serta pelatihan-pelatihan berkelanjutan.

Ia juga menyinggung peran RT dan RW sebagai perekat sosial yang menjembatani keberagaman warganya, dan menciptakan iklim kepemimpinan yang adaptif dan inklusif.

“Kita butuh RT dan RW yang bukan hanya paham wilayahnya, tapi juga mampu membina harmoni sosial,” tandas Ayep.

Di akhir sambutannya, wali kota berharap bahwa setiap materi yang disampaikan dalam pembinaan ini bisa langsung diterapkan di wilayah masing-masing.

“RT dan RW adalah wajah pertama dari pemerintah di mata rakyat. Kepemimpinan mereka menentukan keamanan, ketertiban, dan produktivitas lingkungan,” tegasnya.

Membangun dari Bawah, Menuju Sukabumi Inklusif

Kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkot Sukabumi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Sinergi antara struktur pemerintahan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan Sukabumi sebagai kota yang sehat, cerdas, dan tangguh. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya memperkuat struktur birokrasi yang responsif dan profesional, Pemerintah Kota Sukabumi resmi melantik dan mengambil sumpah 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional, Selasa malam (08/07/2025).

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Ruang Utama Sekretariat Daerah itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekda Andang Tjahjandi, dan jajaran kepala perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan menjaga ritme pelayanan publik tetap adaptif dan efisien.

“Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa, dan semua dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta telah mendapatkan persetujuan dari BKN, Gubernur, dan Kemendagri,” ujarnya.

Fokus pada Percepatan dan Kolaborasi

Wali kota menekankan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu bergerak cepat, membangun sinergi antarinstansi, serta memiliki etos kerja tinggi dalam pelayanan masyarakat.

“Saya butuh tim yang mampu menyesuaikan ritme kepemimpinan saya—cepat, sigap, dan siap hadir langsung ke lapangan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, selain kerja keras, seluruh pejabat dituntut menjunjung tinggi integritas, mengedepankan nilai kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

Daftar Pejabat Baru yang Dilantik

Sebanyak 12 pejabat eselon II dan 9 pejabat fungsional resmi menduduki jabatan barunya. Beberapa nama di antaranya:

• Galih Marelia Anggraeni – Kepala BPKPD

• Mohammad Hasan Asari – Kepala Bappeda

• Asep Suhendrawan – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

• Iskandar – Kepala Dinas Perhubungan

• Een Rukmini – Kepala Dinas Sosial

• Olga Pragosta – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

• Reni Rosyida Muthmainnah – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

Sementara pejabat fungsional yang turut dilantik meliputi:

• Henry Yoswara, Ruswandi, Kunto Mahendra Dewo, dan Raden Irvan T. N. Bratasurya – Penata Kelola Bangunan

• Arisandi, Sri Murtiningsih, dan Rahmat Huda – Penata Kelola Penanaman Modal

• Erwan Susila Tresna – Statistisi

• Meila Safira Ayth Thariqa – Penata Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pemerintahan yang Sehat, Fiskal yang Kuat

Dalam arahannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada struktur. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih responsif, transparan, dan kolaboratif.

“Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan fokus pada pelayanan yang berkualitas. Kota Sukabumi harus punya birokrasi yang sehat dan fiskal yang kuat,” katanya. (Cr5)