Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPK), dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang mewakili Wali Kota Sukabumi, secara virtual dari Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Rabu (15/10/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Kantor Pajak Pratama Sukabumi, serta sejumlah pejabat terkait dari jajaran pemerintah daerah.

    Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Dalam arahannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan amanat undang-undang yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan terpadu antara DJP, DPK, dan pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengelolaan pajak.

    Kegiatan penandatanganan PKS OP4D Tahap VII ini diikuti oleh 109 pemerintah kabupaten/kota dan enam provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi fiskal lintas wilayah.

    Momentum Strategis Tingkatkan Kepatuhan Pajak

    Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa OP4D menjadi momentum penting dalam meningkatkan optimalisasi pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

    “Koordinasi yang solid antara DJP dan pemerintah daerah melalui kantor wilayah pajak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerimaan pajak yang berkeadilan dan transparan,” ujarnya.

    Bimo juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur pajak melalui lebih dari 500 kegiatan sosialisasi sistem kolektif perpajakan di berbagai daerah.

    Komitmen Sukabumi Wujudkan Keuangan Daerah Transparan

    Setelah resmi menandatangani PKS OP4D Tahap VII, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak secara optimal.

    “Kerja sama ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian fiskal Sukabumi,” ujar Bobby.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menambahkan, perjanjian tersebut membuka peluang besar dalam pemanfaatan pertukaran data perpajakan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dorong Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

    Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola keuangan daerah dapat semakin adaptif terhadap tantangan ekonomi dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Sinergi antara pajak pusat dan daerah tidak hanya diharapkan meningkatkan penerimaan negara dan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Kota Sukabumi serta Indonesia secara keseluruhan. (Cr5)

  • Komisi II DPRD Soroti Kepala BPKPD Kota Sukabumi: ‘Sudah Berulang Kali Langgar Etika’

    Komisi II DPRD Soroti Kepala BPKPD Kota Sukabumi: ‘Sudah Berulang Kali Langgar Etika’

    SUKABUMIKITA.ID – Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Muchendra, menyoroti keras sikap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi yang dinilainya berulang kali melakukan tindakan tanpa koordinasi dan mengabaikan etika pemerintahan.

    Sorotan ini muncul setelah Komisi II menemukan adanya pergeseran anggaran dalam Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan tanpa pemberitahuan atau konsultasi terlebih dahulu kepada pihak legislatif, khususnya Komisi II yang membidangi keuangan dan aset daerah.

    Menurut Muchendra, praktik semacam ini bukan hal baru. Ia menyebut sudah beberapa kali terjadi dalam kegiatan pembangunan di Kota Sukabumi, mulai dari pembangunan Gedung Dekranasda, tugu gapura kota, hingga beberapa paket pekerjaan baru dalam APBD Perubahan 2025 yang sebelumnya tidak tercantum dalam dokumen perencanaan awal.

    “Memang ada pergeseran anggaran yang seharusnya dilaksanakan pada anggaran murni, namun karena tidak bisa dilakukan akhirnya dimasukkan ke anggaran perubahan. Nilainya sekitar Rp1,380 miliar, yang semula terdiri dari enam kegiatan, kini dijadikan tiga kegiatan,” ujar Muchendra kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (14/10).

    Muchendra menjelaskan, tiga paket kegiatan yang dimaksud meliputi pembangunan Recording Center BPKPD senilai Rp460 juta, rehabilitasi Gedung Sekretariat Pramuka Kota Sukabumi senilai Rp460 juta, dan rehabilitasi Gedung Pengarsipan Cikujang senilai Rp460 juta.

    Menurut penjelasan Kepala BPKPD, kata Muchendra, perubahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

    “Secara aturan memang sah, karena tidak ada penambahan anggaran, hanya pergeseran dari pos kegiatan yang belum bisa terlaksana di anggaran murni. Tapi persoalannya bukan hanya soal sah atau tidak, ini soal etika dan penghormatan terhadap lembaga DPRD,” tegasnya.

    Lebih jauh, Muchendra menilai langkah sepihak BPKPD menunjukkan lemahnya komunikasi antar lembaga penyelenggara pemerintahan. Ia mengaku, selama ini Komisi II DPRD tidak pernah diberitahu mengenai pergeseran atau parsialisasi anggaran APBD, padahal hal itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

    “Kami, Komisi II, tidak pernah diberitahukan. Kalau pun tidak ke Komisi II, minimal ke Ketua DPRD Kota Sukabumi. Karena ini menyangkut pelaksanaan APBD yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya dengan nada tegas.

    Menurutnya, kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi karena akan mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas publik. “Kami merasa tidak dihargai. Secara pribadi maupun kelembagaan, saya sudah menyampaikan langsung kepada Ibu Kepala BPKPD agar ke depan tidak lagi mengulangi tindakan seperti ini. Semua pergeseran atau perubahan anggaran harus dikomunikasikan dengan DPRD. Ini soal etika pemerintahan, bukan hanya soal administrasi,” tambahnya. (Cr5)

  • Kepala Disdikbud Kota Sukabumi Fokus Benahi Tata Kelola Pendidikan

    Kepala Disdikbud Kota Sukabumi Fokus Benahi Tata Kelola Pendidikan

    SUKABUMIKITA.ID – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Novian Restiadi, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pendidikan di Kota Sukabumi. Ia menyampaikan hal itu usai resmi di lantik oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, pekan lalu.

    Novian menuturkan, dirinya akan fokus pada kerja nyata yang hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan satuan kerja di bawah Disdikbud.

    “Saya akan melakukan kerja-kerja nyata yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan memastikan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan pelayanan administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berjalan tertib, baik, dan lancar,” ujarnya, Minggu (12/10).

    Tiga Fokus Utama Kerja

    Novian memaparkan tiga fokus utama yang akan menjadi arah kerja awal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Pertama, penataan data pendidikan agar lebih akurat. Kedua, peningkatan disiplin dan pelayanan guru. Ketiga, penguatan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan mitra dunia pendidikan.

    “Fokus awalnya ada tiga: penataan data pendidikan yang akurat, penguatan disiplin dan layanan guru, serta memperkuat kolaborasi dengan orang tua dan mitra dunia pendidikan untuk mendukung pembelajaran,” jelasnya.

    Ia menilai, data pendidikan yang valid menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data yang akurat, proses perencanaan dan evaluasi program dapat dilakukan lebih efektif dan terukur.

    Guru Jadi Ujung Tombak Kualitas Pendidikan

    Novian menegaskan pentingnya disiplin dan etos kerja guru. Menurutnya, guru yang berdisiplin tinggi akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

    “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Ketika kedisiplinan dan etos kerjanya baik, maka kualitas pembelajaran di sekolah juga meningkat,” ungkapnya.

    Bangun Ekosistem Pendidikan Kolaboratif

    Selain aspek data dan kedisiplinan, Novian juga menyoroti pentingnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Ia menilai, kolaborasi yang kuat akan membentuk ekosistem pendidikan yang sehat dan berkelanjutan.

    “Pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat harus berjalan beriringan untuk membangun generasi Sukabumi yang unggul dan berkarakter,” tegasnya. (Cr5)

  • Ayep Zaki Dorong Gerakan Wakaf Jadi Fondasi Ekonomi Sukabumi

    Ayep Zaki Dorong Gerakan Wakaf Jadi Fondasi Ekonomi Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Di bawah kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki, arah pembangunan daerah kini bergerak menuju paradigma baru. Kota ini tidak lagi hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mengandalkan partisipasi sosial berbasis keikhlasan melalui gerakan wakaf uang.

    Konsep besar bertajuk “Kota Sukabumi Menuju Kota Wakaf” lahir dari pandangan visioner Ayep Zaki. Ia meyakini, wakaf bukan sekadar ibadah individu, tetapi sistem ekonomi peradaban yang mampu melahirkan dana abadi bagi generasi mendatang.

    “Kita ingin Kota Sukabumi menjadi kota yang dibangun atas dasar cinta dan keikhlasan. Wakaf adalah jalan untuk mewujudkannya,” ujar Ayep Zaki dalam berbagai kesempatan publik, Minggu (12/10).

    Langkah strategis ini semakin nyata ketika Ayep memasukkan program Wakaf Dana Abadi Kota Sukabumi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keputusan tersebut menjadikan Sukabumi sebagai kota pertama di Indonesia yang secara resmi mengintegrasikan konsep wakaf ke dalam kebijakan pembangunan daerah.

    Gerakan Wakaf Terus Menguat di Tengah Masyarakat

    Gerakan wakaf yang dipelopori Pemerintah Kota Sukabumi kini mendapat dukungan luas dari masyarakat dan para wakif. Tren perolehan wakaf uang terus meningkat seiring tumbuhnya literasi wakaf di masyarakat.

    Semua pelaksanaan program mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan turunannya. Melalui regulasi tersebut, Pemkot Sukabumi berupaya menghadirkan tata kelola wakaf yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

    Sinergi Pemerintah dan Lembaga Wakaf

    Ayep Zaki menyadari bahwa keberhasilan gerakan wakaf membutuhkan lembaga pelaksana yang kuat dan kredibel. Karena itu, ia memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Wakaf Doa Bangsa (LWDB) sebagai nazhir resmi yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

    Tak berhenti di situ, Ayep juga menggagas pembentukan Badan Eksekutif Wakaf Daerah (BEWARA) sebagai wadah koordinasi antar lembaga wakaf. Melalui kolaborasi ini, Pemkot Sukabumi kini bersinergi dengan BWI Perwakilan Kota Sukabumi, Kementerian Agama, bank-bank syariah LKS-PWU, serta komunitas sosial dan kampung wakaf.

    Program Qardhul Hasan: Modal Usaha Tanpa Bunga

    Salah satu langkah nyata dari gerakan wakaf Kota Sukabumi adalah peluncuran Program Qardhul Hasan. Program ini memberikan pembiayaan tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dengan dana yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf uang.

    Bekerja sama dengan LWDB, ratusan pelaku UMK telah menerima bantuan Qardhul Hasan senilai Rp250 ribu per penerima dengan tenor sepuluh bulan. Dana tersebut berasal dari kontribusi pribadi Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta para donatur lainnya.

    Program Qardhul Hasan tidak sekadar bantuan modal. Inisiatif ini menjadi bentuk nyata ekonomi berbasis nilai rahmatan lil ‘alamin—membangun kesejahteraan umat tanpa jeratan riba.

    Ayep Zaki tak hanya mengampanyekan gerakan wakaf lewat kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan pribadi. Ia merupakan salah satu wakif aktif yang rutin hadir dalam kegiatan sosial seperti peresmian Kampung Wakaf, santunan anak yatim, dan sosialisasi wakaf uang di berbagai kecamatan.

    Dengan cara ini, Ayep menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak cukup hanya memberi imbauan, melainkan harus menggerakkan perubahan dengan tindakan nyata.

    Sukabumi Jadi Model Kota Wakaf di Indonesia

    Gagasan pembangunan daerah berbasis wakaf yang digagas Ayep Zaki mulai menarik perhatian daerah lain di Indonesia. Konsep ini menempatkan Kota Sukabumi sebagai model pembangunan ekonomi umat yang berpadu dengan nilai spiritualitas dan keikhlasan.

    “Wakaf bukan sekadar sedekah abadi, tetapi peradaban yang menegakkan kesejahteraan umat. Kota Sukabumi harus menjadi contoh kebaikan bagi kota-kota lain di Indonesia,” tegasnya.

    Dengan visi yang memadukan spiritualitas dan pembangunan ekonomi, Ayep Zaki berhasil menempatkan Sukabumi sebagai kota yang tumbuh bukan hanya dari anggaran, tetapi juga dari keikhlasan warganya. (Cr5)

  • Relawan Tagana Kota Sukabumi Dapat Pembekalan Triase dari MSN Training, Fokus pada Penanganan Korban Massal

    Relawan Tagana Kota Sukabumi Dapat Pembekalan Triase dari MSN Training, Fokus pada Penanganan Korban Massal

    SUKABUMIKITA.ID – Dalam rangka memperkuat kapasitas relawan dalam menghadapi situasi darurat kebencanaan, MSN Training menggelar pelatihan triase bagi relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) Kota Sukabumi, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam meningkatkan kemampuan teknis relawan, terutama dalam menangani korban bencana secara cepat dan tepat.

    Direktur MSN Training, Nurhayati, yang akrab disapa Nunu, menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar program pembekalan, tetapi juga bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

    “Kegiatan hari ini adalah pelatihan triase untuk para relawan Kota Sukabumi, khususnya dari Tagana. Ini merupakan bentuk pengabdian kami dari MSN Training kepada masyarakat, sekaligus bagian dari tridharma perguruan tinggi,” ungkap Nunu.

    Nunu yang juga tengah menempuh studi di Program Magister Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menambahkan, bahwa pelatihan tersebut untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada para relawan kebencanaan.

    “Kita tahu, Kota Sukabumi ini sangat rawan terhadap bencana, mulai dari longsor, banjir, hingga gempa. Karena itu, kami ingin membekali relawan dengan pengetahuan yang relevan agar mampu bertindak cepat dan tepat saat menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.

    Pelatihan ini di fokuskan pada satu materi utama, yakni START (Simple Triage And Rapid Treatment). Yakni, sebuah metode sederhana namun efektif dalam memilah korban bencana, berdasarkan tingkat keparahan luka dan prioritas penanganan.

    “Kami ingin melihat perkembangan kemampuan peserta secara objektif. Dari hasil post test nanti, kita bisa tahu sejauh mana materi terserap,” tambahnya. Menurut Nunu, kegiatan seperti ini merupakan langkah penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

    Relawan Tagana Apresiasi Pelatihan: Bermanfaat dan Harus Jadi Agenda Rutin

    Ketua Forum Komunikasi Tagana Kota Sukabumi, Dede Kuswelly, memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan pelatihan tersebut. Ia menilai pelatihan triase menjadi salah satu bentuk peningkatan kapasitas yang sangat di butuhkan oleh para relawan.

    “Kami sebagai relawan Tagana yang berada di bawah naungan Dinas Sosial Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini. Pelatihan triase ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas kami dalam menangani korban bencana, terutama jika terjadi situasi dengan korban massal,” tutur pria yang akrab disapa Welly.

    Ia menegaskan, pelatihan semacam ini memberikan pengetahuan praktis yang bisa langsung di terapkan di lapangan. “Kami sangat bersyukur karena bisa di latih langsung oleh tim profesional dari MSN Training. Materinya jelas, aplikatif, dan sangat relevan dengan situasi yang sering kami hadapi di lapangan. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin agar kemampuan relawan semakin meningkat,” ujarnya. (Cr5)

  • [Cek Fakta] Video Megawati Ngamuk Karena Diperiksa KPK Ternyata Hoaks, Ini Penjelasannya

    [Cek Fakta] Video Megawati Ngamuk Karena Diperiksa KPK Ternyata Hoaks, Ini Penjelasannya

    SUKABUMIKITA.ID – Sebuah video pendek yang menampilkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tengah berbicara lantang kembali viral di media sosial. Dalam video tersebut, narasi yang beredar menyebut Megawati marah karena menjadi target pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Akun Facebook bernama “Andi Kajang” mengunggah video berdurasi 14 detik itu pada 1 Oktober 2025 dan menambahkan teks dalam unggahannya.

    “Ibu Megawati ngamuk karena dijadikan target pemeriksaan KPK siap melawan tuduhan yang tidak benar.”

    Unggahan tersebut juga menampilkan kolase foto Megawati bersama Puan Maharani, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Hingga Senin (06/10/2025), lebih dari 238 ribu orang telah menonton video itu, 2.300 pengguna memberi tanda suka, dan 1.300 lainnya menulis komentar di Facebook. Banyak warganet langsung mempercayai narasi yang menyertai video tersebut.

    Benarkah Megawati marah karena diperiksa KPK?

    HASIL CEK FAKTA

    Tim riset Sukabumikita.id menelusuri video tersebut dengan menggunakan Google Image Search untuk melacak konteks aslinya. Hasil pencarian menunjukkan bahwa video identik dengan durasi lebih panjang berasal dari kanal YouTube METRO TV, dengan judul:

    “Membara! Megawati Sindir Pemimpin Pengecut: Jangan Jadikan Saya Target!”

    Video asli ini merupakan dokumentasi resmi kegiatan penyerahan dukungan calon kepala daerah gelombang III PDIP di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta, 26 Agustus 2024.

    Rekaman lengkapnya tersedia di kanal YouTube Antara News. Dalam pidato tersebut, Megawati tidak membahas KPK, tetapi menyinggung praktik kecurangan dalam kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024 yang ia sebut sebagai tindakan pengecut.

    “Saya suka mikir, orang yang tega melakukan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) itu orang pengecut. Tidak punya karakter. Kok bangsanya sendiri dibegitukan? Saya tidak terima,” ujar Megawati dalam pidatonya.

    KONTEKS SEBENARNYA

    Dalam konteks utuh, Megawati berbicara untuk memotivasi kader PDIP agar menghadapi pemilihan kepala daerah dengan semangat jujur dan berintegritas. Tidak ada satu pun pernyataan yang menyinggung KPK atau pemeriksaan hukum.

    Hasil penelusuran Sukabumikita.id juga tidak menemukan laporan resmi dari media kredibel maupun situs KPK yang menyatakan lembaga antirasuah itu sedang atau pernah memeriksa Megawati.

    KESIMPULAN

    Fakta membuktikan klaim bahwa Megawati Soekarnoputri marah karena diperiksa KPK salah dan menyesatkan (false and misleading). Video yang beredar sebenarnya berasal dari pidato politik Megawati pada Agustus 2024 dalam acara PDIP di Jakarta.

    Akun Facebook tertentu memelintir potongan video itu dengan narasi palsu untuk memancing perhatian publik. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dan memeriksa sumber serta konteks sebelum mempercayai informasi yang viral di media sosial. (Cr5)

  • Resmi Diluncurkan, Segini Prediksi Harga Xiaomi 17 Pro dan 17 Pro Max di Indonesia

    Resmi Diluncurkan, Segini Prediksi Harga Xiaomi 17 Pro dan 17 Pro Max di Indonesia

    SUKABUMIKITA.ID – Xiaomi kembali mengguncang pasar smartphone global dengan meluncurkan dua ponsel flagship terbarunya, Xiaomi 17 Pro dan Xiaomi 17 Pro Max. Kedua perangkat ini langsung mencuri perhatian karena membawa desain futuristik dan fitur inovatif yang berpotensi menyaingi iPhone 17 series dari Apple.

    Peluncuran ini menjadi langkah berani Xiaomi untuk memperkuat dominasinya di segmen ponsel premium. Pasalnya, kedua model tersebut menghadirkan layar kedua di bagian belakang yang terletak di dekat modul kamera — fitur yang belum dimiliki oleh kompetitornya.

    Layar Kedua Jadi Daya Tarik Utama

    Layar tambahan di bagian belakang Xiaomi 17 Pro dan 17 Pro Max memiliki fungsi menarik. Pengguna bisa melihat waktu, notifikasi, dan pesan masuk tanpa menyalakan layar utama. Lebih dari itu, layar ini juga mendukung mode swafoto dengan kamera utama, bahkan dapat digunakan untuk memainkan game ringan.

    Dengan fitur ini, Xiaomi ingin menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih efisien dan serbaguna. Tak heran jika banyak pengamat teknologi menilai bahwa seri terbaru ini bisa menjadi penantang serius bagi dominasi iPhone di pasar global.

    Spesifikasi Xiaomi 17 Pro dan 17 Pro Max

    Untuk urusan performa, Xiaomi tidak main-main. Xiaomi 17 Pro mengusung layar AMOLED 6,3 inci dengan resolusi 1220 x 2656 piksel. Ponsel ini mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang terkenal bertenaga. Kamera utamanya berkonfigurasi tiga sensor 50 MP, sementara daya tahan baterainya mencapai 6.300 mAh. Ponsel ini memakai sistem operasi Android 16.

    Sementara itu, Xiaomi 17 Pro Max tampil lebih besar dan tangguh. Ponsel ini membawa layar AMOLED 6,9 inci beresolusi 1200 x 2608 piksel, serta ditenagai oleh chipset yang sama. Xiaomi membekali model ini dengan baterai 7.500 mAh, sistem operasi Android 16, dan bobot 219 gram.

    Dengan spesifikasi tersebut, Xiaomi menargetkan pengguna yang menginginkan performa tinggi untuk produktivitas maupun hiburan.

    Harga Xiaomi 17 Pro dan 17 Pro Max di China

    Untuk pasar China, Xiaomi menetapkan harga yang cukup kompetitif. Berikut daftarnya:

    • Xiaomi 17 Pro 12 GB/256 GB – 5.000 yuan (sekitar Rp11,7 juta)

    • Xiaomi 17 Pro 12 GB/512 GB – 5.300 yuan (sekitar Rp12,4 juta)

    • Xiaomi 17 Pro 16 GB/512 GB – 5.600 yuan (sekitar Rp13,1 juta)

    • Xiaomi 17 Pro 16 GB/1 TB – 6.000 yuan (sekitar Rp14,1 juta)

    • Xiaomi 17 Pro Max 12 GB/512 GB – 6.000 yuan (sekitar Rp14,1 juta)

    • Xiaomi 17 Pro Max 16 GB/512 GB – 6.300 yuan (sekitar Rp14,8 juta)

    • Xiaomi 17 Pro Max 16 GB/1 TB – 7.000 yuan (sekitar Rp16,4 juta)

    Harga tersebut tentu masih bisa berubah tergantung pasar dan ketersediaan stok. (Cr5)

  • Bappeda Kota Sukabumi Siapkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III 2025

    Bappeda Kota Sukabumi Siapkan Evaluasi Kinerja Pembangunan Triwulan III 2025

     SUKABUMIKITA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah. Saat ini, Bappeda tengah menyiapkan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (PEKPD) untuk Triwulan III Tahun 2025. Langkah ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, Asep Supriad, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan seluruh SKPD sebagai bentuk persiapan.

    “Kami sudah menggelar pertemuan dengan seluruh SKPD sebagai langkah awal persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan triwulan ketiga tahun 2025,” ujar Hasan, Senin (06/10/2025).

    Evaluasi untuk Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran

    Hasan menegaskan bahwa kegiatan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administrasi. Evaluasi triwulanan berperan penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

    “Dengan evaluasi yang terstruktur, kami dapat memantau capaian program, menemukan hambatan, dan menyusun strategi percepatan yang efektif,” jelasnya.

    Menurut Hasan, pengendalian kinerja pembangunan harus dilakukan secara disiplin agar setiap program dapat terukur hasilnya. Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

    Sinergi SKPD dan Transparansi Pembangunan

    Seluruh SKPD memiliki peran penting dalam keberhasilan evaluasi. Karena itu, Bappeda menjadikan forum evaluasi sebagai ruang kolaborasi antarperangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan mempercepat pelaksanaan program prioritas.

    “Hasil evaluasi akan menjadi bahan penyempurnaan perencanaan ke depan. Kami ingin setiap program lebih tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan warga,” tambah Hasan.

    Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

    Pemanfaatan Sistem Digital SIPEKA

    Untuk meningkatkan efisiensi, Bappeda kini memanfaatkan sistem digital SIPEKA (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja). Melalui aplikasi ini, data capaian pembangunan dapat di kumpulkan dan di analisis dengan lebih cepat serta akurat.

    “Kami mendorong semua SKPD untuk melaporkan capaian dan kendala secara terbuka. Dengan begitu, solusi bisa segera diambil dan masalah cepat teratasi,” kata Hasan.

    Optimisme Menuju Pembangunan yang Lebih Baik

    Meski masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan, Hasan tetap optimistis. Ia yakin, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, pembangunan di Kota Sukabumi akan semakin efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Dengan kerja sama dan semangat pembaharuan, pembangunan Kota Sukabumi akan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga,” tutup Hasan penuh keyakinan. (Cr5)

  • Hasan Asari Tekankan Pentingnya ASN BerAKHLAK untuk Birokrasi Modern

    Hasan Asari Tekankan Pentingnya ASN BerAKHLAK untuk Birokrasi Modern

    SUKABUMIKITA.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi diminta konsisten mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam setiap tugas dan pelayanan publik.

    Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Hasan Asari, menegaskan bahwa nilai BerAKHLAK bukan hanya slogan. Nilai tersebut harus menjadi kompas moral sekaligus pedoman profesionalisme ASN dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

    “ASN BerAKHLAK harus tercermin dalam setiap langkah kerja kami. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,” ujar Hasan dalam apel pagi, Senin (06/10/2025).

    Hasan menilai birokrasi modern menuntut ASN untuk bekerja cepat, tanggap, dan berintegritas tinggi. Selain itu, ASN juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi. Karena itu, penguatan budaya kerja positif dan kolaborasi lintas bidang menjadi prioritas di lingkungan Bappeda.

    Apel rutin menjadi salah satu cara Bappeda memperkuat nilai-nilai tersebut. Kegiatan ini juga berfungsi meningkatkan kompetensi dan semangat kebersamaan seluruh ASN.

    Hasan menegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan nilai BerAKHLAK pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tinggi, kita harus mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Hasan. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran dan Berkualitas

    Pemkot Sukabumi Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tepat Sasaran dan Berkualitas

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini. Salah satu langkah konkret yang dijalankan adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tepat sasaran dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

    Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau langsung pelaksanaan program MBG di dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Cikole Cisarua 003 dan SPPG Citamiang Gedong Panjang, pada Senin (06/10). Dalam kegiatan itu, ia didampingi oleh Satuan Tugas MBG, Kepala BGN Kota Sukabumi, Asisten Daerah II, Camat Cikole, Lurah setempat, serta mitra pelaksana SPPG.

    Bobby menegaskan bahwa SPPG memiliki peran penting dalam membangun SDM yang sehat dan berkualitas. Melalui program makan bergizi gratis, pemerintah ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal karena gizi yang baik menjadi pondasi masa depan mereka.

    “SPPG adalah bagian vital dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Melalui program ini, kita ingin memastikan tumbuh kembang anak-anak berjalan optimal karena kualitas gizi sangat menentukan masa depan mereka,” ujar Bobby.

    Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG bukan sekadar rutinitas penyaluran makanan, melainkan strategi jangka panjang dalam memperkuat fondasi pembangunan manusia. Karena itu, Bobby meminta semua pihak menjaga kualitas dan konsistensi program di lapangan.

    Pengawasan Kualitas Jadi Sorotan

    Bobby juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas, kebersihan, dan kelayakan makanan. Ia menegaskan bahwa makanan bergizi dan higienis sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak.

    “Kualitas makanan harus benar-benar layak dan higienis. Ini menyangkut kesehatan anak-anak kita. Mari kita kawal bersama agar makanan yang disajikan aman, bergizi, dan menyehatkan,” tegasnya.

    Selain meninjau kesiapan pelaksanaan, Bobby turut mengapresiasi para pengelola SPPG dan tenaga pelaksana yang bekerja penuh dedikasi. Ia menilai fasilitas di dua lokasi SPPG tersebut sudah cukup representatif dan mampu mendukung keberhasilan program.

    “Saya sangat mengapresiasi kerja keras semua pihak. Kita ingin pelaksanaan MBG di Sukabumi menjadi contoh terbaik bagi daerah lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bobby menegaskan bahwa keberhasilan program terlihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang, bukan hanya dari jumlah penerima manfaat.

    “Program Makan Bergizi Gratis ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun generasi yang kuat, sehat, dan cerdas. Pemerintah akan terus memastikan program ini berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tutupnya. (Cr5)