Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • PKS Jawa Barat Umumkan Susunan Pengurus DPTD 2025–2030, Danny Ramdhani Pimpin PKS Kota Sukabumi

    PKS Jawa Barat Umumkan Susunan Pengurus DPTD 2025–2030, Danny Ramdhani Pimpin PKS Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat secara resmi mengumumkan susunan Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) untuk 27 kabupaten/kota periode 2025–2030. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat, Iwan Suryawan, pada Kamis (14/08/2025).

    Langkah ini menjadi titik awal dalam menggerakkan mesin partai secara terstruktur dan solid, khususnya untuk menghadapi agenda politik lima tahun mendatang.

    Struktur Lengkap Pengurus DPTD PKS Kota Sukabumi

    Ketua DPW PKS Jabar sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, menjelaskan bahwa setiap DPTD mencakup delapan unsur penting kepengurusan, mulai dari jajaran eksekutif hingga pengawasan etik internal.

    Untuk PKS Kota Sukabumi, susunan kepengurusan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

    • Majelis Pertimbangan Daerah (MPD): Ketua HAbdul Fatah, Sekretaris, Wawan Juanda.

    • Dewan Etik Daerah (DED): Ketua Beni Gondana, Sekretaris Achmad Syaeful Kohar.

    • Dewan Pengurus Daerah (DPD): Ketua Umum Danny Ramdhani, Sekretaris Abdul Kohar, Bendahara Iwan Sutiawan, dan Ketua Bidang Kaderisasi M. Isa Anshori.

    Pemilihan Demokratis dan Transparan

    Iwan menegaskan bahwa pemilihan dan penetapan DPTD PKS di seluruh Indonesia dilaksanakan secara demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

    “Proses ini menjadi cermin komitmen PKS dalam menerapkan Good Party Governance atau tata kelola organisasi partai yang baik,” ujarnya.

    Regenerasi Jadi Agenda Utama

    Ketua DPD PKS Sukabumi yang baru, Danny Ramdhani, menekankan bahwa regenerasi kepemimpinan adalah agenda penting dan utama di internal PKS.

    “PKS memegang teguh tradisi regenerasi. Pergantian kepemimpinan dari masa ke masa terus berjalan sebagai wujud hidupnya organisasi, sehatnya kaderisasi, dan berjalannya proses demokrasi,” kata Danny.

    Danny juga memastikan PKS akan terus melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kader agar visi besar partai dapat diwujudkan secara optimal.

    Melalui keterangan resmi, PKS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya partai dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berkeadaban.

    PKS juga berkomitmen menjaga keterbukaan informasi kepada publik, salah satunya dengan mengumumkan susunan kepengurusan ini secara resmi dan terbuka kepada media. (Cr5)

  • Agus Samsul, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari PKB Sediakan Ambulans Gratis

    Agus Samsul, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari PKB Sediakan Ambulans Gratis

    SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Agus Samsul, menyediakan layanan mobil ambulans gratis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kapan saja.

    Program ini merupakan bentuk pengabdian nyata dirinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong.

    Agus yang merupakan legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan, ambulans gratis ini siap melayani berbagai kebutuhan darurat, mulai dari mengantar pasien gawat darurat, menjemput atau mengantar jenazah, hingga membantu penanganan tanggap darurat bencana.

    “Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan untuk antar jemput jenazah dan bisa juga digunakan untuk tanggap darurat bencana, silakan gunakan layanan mobil ambulans gratis ini. Sekali lagi, layanan ambulans ini gratis untuk masyarakat,” ujar Agus, Jumat (15/08/2025).

    Ia menegaskan, keberadaan mobil ambulans ini lahir dari rasa kepedulian dirinya pribadi bersama Fraksi PKB, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    “Pengabdian yang tulus adalah bukti nyata untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat. Sebab, saya juga menjadi anggota dewan dipilih oleh masyarakat,” tegasnya.

    Agus berharap layanan ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya mereka yang kesulitan mendapatkan transportasi medis saat menghadapi situasi darurat. Ia pun mengajak warga yang membutuhkan layanan ini untuk langsung menghubungi nomor 0856-9335-5452 (Ruslan).

    “Layanan ambulans gratis ini full 24 jam siap melayani masyarakat,” pungkasnya. (Cr5)

  • Sah, Danny Ramdhani Nahkodai DPD PKS Kota Sukabumi

    Sah, Danny Ramdhani Nahkodai DPD PKS Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan Danny Ramdhani sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Sukabumi periode 2025–2030. Pengumuman jajaran pengurus DPD PKS Kota Sukabumi dibacakan DPW PKS Jawa Barat pada Kamis (14/08/2025).

    Abdul Fatah, Ketua DPD PKS Kota Sukabumi sebelumnya, dipercaya menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPD) PKS Kota Sukabumi. Posisi Sekretaris DPD PKS Kota Sukabumi diisi Abdul Kohar, dan Bendahara diemban Iwan Sutiawan.

    Ketua DPD PKS Kota Sukabumi, Danny Ramdhani menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas amanah yang diterima.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ini merupakan amanah yang tidak ringan. Mohon doa dan dukungan dari seluruh senior, pengurus, dan kader PKS agar DPD Kota Sukabumi bisa lebih baik dan sukses ke depan. Saya bukan yang terbaik, namun ini adalah keputusan partai yang melalui proses panjang dan melibatkan banyak pertimbangan,” ujarnya.

    Danny menjelaskan, sesuai arahan Presiden PKS, dalam waktu 14 hari pihaknya akan merampungkan susunan kepengurusan MPD, DED, dan DPD untuk kemudian disahkan oleh DPP. PKS juga berencana menggelar Musyawarah Daerah (Musda) secara serentak di seluruh Indonesia pada 6 atau 7 September mendatang.

    Terkait arah perjuangan partai di Kota Sukabumi, ia menegaskan akan tetap berpegang pada visi dan misi PKS sebagai partai pelopor yang berjuang sesuai tujuan bangsa Indonesia.

    “Kita ingin memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kontribusi kader di semua lini. Dari struktur, anggota, hingga kader di lapangan, semuanya harus bergerak bersama,” tegasnya. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi: Pondok Pesantren Jadi Pilar Pemersatu dan Pembangunan Daerah

    Wali Kota Sukabumi: Pondok Pesantren Jadi Pilar Pemersatu dan Pembangunan Daerah

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki peran sentral dalam menyatukan dan membangun daerah. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Halaqoh Transformasi untuk Kebangkitan Pondok Pesantren yang digelar di salah satu hotel di Kota Sukabumi, Kamis (14/08/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, K.H. Ma’ruf Amin, Wakil Bupati Sukabumi Andreas, serta puluhan ajengan dan kiai dari berbagai wilayah Sukabumi. Acara tersebut menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pesantren demi mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Sukabumi ini dipersatukan oleh pondok pesantren. Kita bersama-sama membangun Sukabumi,” ujar Ayep Zaki dalam sambutannya.

    Ayep menegaskan, Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen menjadikan pesantren sebagai mitra strategis dalam mewujudkan visi Masyarakat Kota Sukabumi yang Inovatif, Mandiri, Agamis, dan Nasionalis tahun 2025–2030. Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga benteng moral dan penggerak ekonomi umat.

    “Peran pesantren harus terus diperkuat, baik sebagai pusat pendidikan berbasis agama, maupun sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita ingin pesantren mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman,” tegas Ayep.

    Sementara itu, K.H. Ma’ruf Amin mengajak pesantren untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan jati diri keislamannya. Menurutnya, pesantren harus menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan vokasi dan teknologi.

    “Pesantren harus menjadi pusat pendidikan agama sekaligus mengembangkan pendidikan vokasi dan teknologi,” ujar Ma’ruf.

    Ia juga menekankan pentingnya peran pesantren sebagai pusat dakwah Islam rahmatan lil ‘alamin yang santun, sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. “Pesantren dapat membentuk koperasi atau badan usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan dukungan pemerintah daerah, pesantren akan menjadi pilar kemajuan daerah yang tetap menjaga nilai keislaman dan kebangsaan,” pungkasnya. (Cr5)

  • Kasus DBD Mengintai, Bobby Maulana: Fogging Prioritas, Masyarakat Harus Aktif Cegah DBD

    Kasus DBD Mengintai, Bobby Maulana: Fogging Prioritas, Masyarakat Harus Aktif Cegah DBD

    SUKABUMIKITA.ID Peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Sukabumi mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan pihaknya telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk segera mengambil langkah preventif, termasuk penyemprotan fogging di wilayah rawan penyebaran penyakit.

    “Kami sudah menginstruksikan para camat dan lurah untuk melaksanakan tindakan-tindakan. Kalau belum terjadi, sifatnya preventif. Kalau sudah terjadi, ya penyelesaian, di antaranya fogging. Fogging itu nomor satu,” ujar Bobby kepada wartawan, Rabu (13/08/2025).

    Pencegahan DBD: Fogging dan PSN

    Selain fogging, Pemkot Sukabumi juga mengimbau masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui kegiatan membersihkan jentik di bak penampungan air, menutup wadah air, serta menjaga lingkungan agar bebas dari genangan.

    Namun, Bobby menekankan bahwa penanganan sampah juga sangat penting dalam mengendalikan penyebaran DBD. Menurutnya, sampah yang menumpuk dapat memicu genangan air dan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti.

    Pengelolaan Sampah dan Program Biopori

    Saat ini, Pemkot Sukabumi tengah menindaklanjuti instruksi Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan praktik open dumping di TPA Cikundul sebelum Desember 2025. Pengelolaan sampah akan diubah dengan sistem control and fill sesuai skema yang sudah disiapkan pemerintah.

    “Masalah sampah ini berkaitan erat dengan banjir, kondisi sungai, dan kebiasaan buang sampah sembarangan. Maka dari itu, pemerintah akan menggalakkan pengelolaan sampah dari rumah tangga,” jelasnya.

    Salah satu program yang digencarkan adalah pembuatan sumur resapan biopori di seluruh wilayah. Program ini dimulai dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang membuat video imbauan, kemudian diteruskan kepada camat, lurah, hingga RT.

    Sampah organik akan dimanfaatkan melalui biopori, sementara sampah non-organik dipilah untuk mengurangi beban TPA. Pemkot juga membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, termasuk perusahaan SCG di Kabupaten Sukabumi, guna mendukung pengelolaan sampah dari hulu.

    Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci

    Bobby menegaskan, keberhasilan pencegahan DBD tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan menjadi kunci utama.

    “Tindakan pemerintah saat ini meliputi fogging, sosialisasi penutupan bak air, pembersihan, dan pengurasan. Tapi selebihnya kembali kepada masyarakat masing-masing. Saya yakin masyarakat Kota Sukabumi paham tentang bahaya DBD. Hidup sehat itu pilihan, sakit itu pasti. Kalau mau hidup sehat, itu pilihan,” tegasnya.

    Sebelumnya, tiga warga Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, dilaporkan terjangkit DBD. Satu di antaranya meninggal dunia akibat penyakit tersebut. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Paparkan Strategi Fiskal dalam Rapat Sosialisasi DAK 2026 di Kemendagri

    Wali Kota Sukabumi Paparkan Strategi Fiskal dalam Rapat Sosialisasi DAK 2026 di Kemendagri

    SUKABUMIKITA.IDWali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Conference Room Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Acara ini dihadiri Plh. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Haris Panjaitan, perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, serta sejumlah pejabat terkait. Dalam forum tersebut, Wali Kota Sukabumi memaparkan strategi agar Kota Sukabumi dapat menjadi prioritas penerima DAK sesuai kebutuhan daerah dan tetap selaras dengan agenda pembangunan nasional.

    Strategi Fiskal dan Kenaikan PAD

    Ayep Zaki menegaskan bahwa kondisi fiskal Kota Sukabumi masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat dan provinsi, mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Namun, ia optimis setelah adanya capaian kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni sebesar 60 persen dalam enam bulan terakhir, disertai langkah penguatan BUMD, BLUD, dan Perusahaan Daerah (Perusda).

    “Saya menjanjikan kepada Kemendagri, insya Allah selama lima tahun ke depan kita akan berupaya meningkatkan posisi fiskal dari kategori lemah menjadi sedang bahkan kuat. Saat ini perbandingan PAD kita baru 35 persen, sedangkan transfer daerah mencapai 65 persen. Targetnya, PAD bisa di atas 50 persen dalam tempo lima tahun,” ungkap Ayep melalui pesan singkat, Rabu (13/08/2025).

    BLUD dan Tantangan Layanan Publik

    Meski ada penurunan pendapatan di sektor BLUD akibat aturan baru BPJS dan kegiatan rehabilitasi KRIS yang mengurangi pemanfaatan ruang layanan, Ayep menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap meningkat.

    Kemendagri, kata Ayep, mengingatkan agar seluruh BLUD, BUMD, dan Perusda di Kota Sukabumi tetap sehat secara finansial dan melaporkan kinerjanya secara rutin.

    “Saya berjanji melaporkan kinerja BLUD, BUMD, maupun Perusda dua kali setahun, yaitu akhir tahun dan pertengahan tahun. Untuk tahun ini, laporan akan saya sampaikan akhir Agustus untuk periode hingga Juli 2025,” jelasnya.

    Fokus pada Kepatuhan Pajak, Bukan Kenaikan Tarif

    Terkait strategi peningkatan PAD, Pemkot Sukabumi tidak berencana menaikkan pajak daerah atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Fokus diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Seluruh laporan dan rencana tersebut disampaikan kepada Kemendagri agar Pemkot mendapatkan arahan yang tepat dalam menyusun kebijakan, sekaligus mendukung program Astacita Presiden dan program pembangunan Gubernur Jawa Barat. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Usulkan 9 Kecamatan Kabupaten Masuk Wilayah Kota, Luas Administratif Naik Tujuh Kali Lipat

    Wali Kota Sukabumi Usulkan 9 Kecamatan Kabupaten Masuk Wilayah Kota, Luas Administratif Naik Tujuh Kali Lipat

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan perkembangan rencana penggabungan sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi ke dalam wilayah administratif Kota Sukabumi. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/08/2025).

    Dalam rapat tersebut, Ayep memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan 9 kecamatan untuk masuk ke wilayah Kota Sukabumi. Kecamatan yang dimaksud meliputi Gegerbitung, Kebonpedes, Sukalarang, Sukaraja, Cireunghas, Sukabumi, Cisaat, Gunungguruh, dan Kadudampit.

    “Kajiannya sudah selesai dan sudah saya serahkan kepada Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Komisi I segera memberikan rekomendasi yang nantinya akan saya bawa kepada Komisi II DPR RI,” ujar Ayep Zaki.

    Menurutnya, respon dari Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sangat positif. Mereka mendukung rencana penataan batas wilayah yang akan memperluas luas Kota Sukabumi dari 48 kilometer persegi menjadi 378 kilometer persegi, serta menambah jumlah kecamatan dari 7 menjadi 16.

    Rapat tersebut dihadiri perwakilan tiga daerah, yakni Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Banjar, lengkap dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing. Dari pihak DPRD Provinsi Jawa Barat hadir anggota lintas fraksi, termasuk Golkar, Demokrat, Gerindra, PDIP, dan PKB, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Ayep menegaskan, setelah rekomendasi Komisi I keluar, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Ia menekankan bahwa penggabungan wilayah ini murni untuk kepentingan pembangunan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

    “Wilayah sebelah timur dan utara ini perlu segera bergabung dengan Kota Sukabumi supaya lebih cepat secara administratif. Kota Sukabumi juga sangat membutuhkan tambahan wilayah untuk pembangunan, seperti kawasan industri dan destinasi wisata,” tegasnya. (Cr5)

  • Polres Sukabumi Kota Gelar Gerakan Pangan Murah, 5 Ton Beras Ludes Diburu Warga

    Polres Sukabumi Kota Gelar Gerakan Pangan Murah, 5 Ton Beras Ludes Diburu Warga

    ,SUKABUMIKITA.ID – Polres Sukabumi Kota menggelar gerakan pangan murah di halaman Gedung Juang 45, Rabu (13/08/2025). Langkah ini bertujuan menekan inflasi sekaligus menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pangan.

    Dalam kegiatan tersebut, Polres menyediakan 5 ton beras premium dengan harga Rp60 ribu per kemasan 5 kilogram. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, menegaskan pasar murah ini memiliki dua tujuan utama: membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan terjangkau sekaligus mengendalikan inflasi daerah.

    “Hari ini kami menyediakan 5 ton beras premium untuk dijual kepada masyarakat seharga Rp60 ribu per 5 kilogram,” ujar AKBP Rita.

    Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Antusiasme warga terlihat jelas, 40 persen stok langsung ludes hanya dalam 15 menit pertama.

    “Animo masyarakat cukup tinggi karena sebelumnya sudah kami sosialisasikan, sehingga warga mengetahui adanya pasar murah ini,” ungkapnya.

    Gerakan pangan murah ini berlangsung selama dua hari. Hari pertama, kegiatan digelar di Gedung Juang 45, hari kedua dijadwalkan di Taman Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kamis (14/8/2025). Lokasi kedua dipilih karena wilayah tersebut baru saja terdampak musibah.

    “Besok kami akan menjual 5 ton lagi. Kalau kurang, akan kami ambil dari Bulog,” tegas Rita.

    BPS Kota Sukabumi mencatat inflasi Juli 2025 sebesar 0,21 persen. Kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 0,08 persen. Komoditas yang paling berpengaruh antara lain beras, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, tomat, pisang, dan sigaret putih mesin (SPM).

    Polres Sukabumi Kota menegaskan gerakan pangan murah tidak hanya untuk menekan inflasi, tetapi juga menjaga daya beli warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. (Cr5)

  • TPT Sungai Ciseureuh Ambruk, Warga Sukakarya Khawatir Risiko Banjir

    TPT Sungai Ciseureuh Ambruk, Warga Sukakarya Khawatir Risiko Banjir

    SUKABUMIKITA.ID – Warga di sekitar aliran Sungai Ciseureuh, Jalan KH Ahmad Sanusi, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dibuat resah setelah Tembok Penahan Tanah (TPT) di bantaran sungai tersebut ambruk pada Senin (11/08).

    Ambruknya TPT menyebabkan material longsoran bercampur dengan tumpukan sampah rumah tangga dan batang pohon besar yang tumbang, sehingga aliran air sungai tersumbat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga akan risiko banjir jika tidak segera ditangani.

    BPBD Kerahkan Tim Reaksi Cepat

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik, menyampaikan pihaknya langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) setelah menerima laporan dari warga.

    “Kami menemukan pohon besar dan tumpukan sampah yang menghalangi laju air. Pembersihan harus dilakukan segera untuk menghindari kerusakan lebih parah,” ujar Novian, Rabu (13/08/2025).

    Sekitar sepuluh personel BPBD dikerahkan untuk melakukan pembersihan. Namun, medan lokasi yang sempit membuat alat berat tidak bisa digunakan, sehingga seluruh material harus diangkat secara manual.

    Fokus utama penanganan adalah membersihkan pohon tumbang dan mengangkut sampah yang menyumbat agar aliran sungai kembali normal.

    Penanganan Sementara dan Rencana Perbaikan Permanen

    Novian menegaskan bahwa upaya yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Untuk perbaikan permanen TPT, BPBD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sukabumi.

    Selain itu, Novian juga mengingatkan warga agar tidak lagi membuang sampah ke sungai karena bisa mempercepat kerusakan infrastruktur sekaligus meningkatkan risiko banjir.

    “Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan. Kalau sungai tersumbat, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat sendiri,” tegasnya. (Cr5)

  • Yosep M Yunansyah Resmi Pimpin KONI Kota Sukabumi, Fokus Persiapan BK Porprov Jabar

    Yosep M Yunansyah Resmi Pimpin KONI Kota Sukabumi, Fokus Persiapan BK Porprov Jabar

    SUKABUMIKITA.ID – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Sukabumi resmi memiliki kepengurusan baru. Yosep M Yunansyah bersama jajaran dilantik pada Selasa (12/08/2025) di GOR Merdeka Kota Sukabumi. Acara pelantikan berlangsung meriah dengan menghadirkan semangat kebersamaan dan keberagaman potensi olahraga daerah.

    Pelantikan turut dihadiri Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, Ketua KONI Jawa Barat, serta perwakilan cabang olahraga (Cabor) se-Kota Sukabumi. Dengan mengusung tema “Ayeuna Waktuna, Ngahiji Berprestasi, Kota Sukabumi Bercahaya”, acara diramaikan atraksi drum band, barongsai, taekwondo, tarung derajat, dan tinju.

    Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mendukung perkembangan olahraga. Ia mencontohkan sejumlah ajang yang sukses digelar tahun ini, mulai dari kejuaraan basket tingkat provinsi yang kembali digelar setelah lama vakum, kejuaraan inline skate tingkat nasional, hingga turnamen jujitsu dan tinju.

    “Bulan September nanti kita akan menjadi tuan rumah Babak Kualifikasi Porprov. Ini momentum penting untuk mengharumkan nama Kota Sukabumi,” ujar Bobby.

    Bobby juga menekankan bahwa olahraga memiliki dampak yang luas, bukan hanya prestasi. Event olahraga dinilai mampu menarik wisatawan, menggerakkan sektor kuliner, perhotelan, hingga penjualan produk lokal. “Olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif bisa saling menopang, menciptakan simbiosis mutualisme,” tambahnya.

    Terkait dukungan pemerintah kepada Cabor, Bobby menegaskan pentingnya ketepatan sasaran. “Kesempatan terbuka bagi semua Cabor, tapi kita akan memprioritaskan yang produktif dan berprestasi agar bantuan hibah benar-benar efektif,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua KONI Kota Sukabumi yang baru, Yosep M Yunansyah, membawa visi perubahan paradigma. Ia menegaskan bahwa ke depan KONI bukanlah pihak yang “memiliki” Cabor, melainkan sebaliknya. “Justru Cabor yang memiliki KONI. Dengan begitu, rasa memiliki dan tanggung jawab antar-Cabor akan lebih kuat,” ungkap Yosep.

    Menjelang Babak Kualifikasi Porprov Jawa Barat, Yosep memastikan persiapan terus dimatangkan, termasuk koordinasi anggaran bersama Pemkot dan DPRD. “Anggaran ini murni untuk kepentingan penyelenggaraan dan kesuksesan BK Porprov, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya. (Cr5)