Sukabumikita.id

Penulis: Redaksi

  • 21 Pejabat Pemkot Sukabumi Resmi Dilantik, Wali Kota Ayep Zaki Tekankan Profesionalisme dan Penyegaran Organisasi

    21 Pejabat Pemkot Sukabumi Resmi Dilantik, Wali Kota Ayep Zaki Tekankan Profesionalisme dan Penyegaran Organisasi

    SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 21 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi resmi menempati jabatan barunya usai dilantik oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, di Ruang Utama Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (21/08/2025).

    Dalam pelantikan tersebut, terdiri dari 5 pejabat eselon II dan 16 pejabat eselon III yang mendapatkan rotasi maupun promosi jabatan. Wali Kota menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

    “Ya, hari ini ada 5 pejabat eselon II dan 16 eselon III yang dilantik. Ke depan juga akan ada pelantikan kembali untuk mengisi kekosongan jabatan yang masih ada,” ujar Ayep.

    Rotasi untuk Penyegaran Organisasi

    Menurut Ayep, mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah strategis untuk menjaga kinerja organisasi pemerintahan agar tetap segar dan produktif. Hal ini sesuai dengan aturan, di mana kepala daerah baru hanya bisa melakukan pelantikan setelah enam bulan menjabat.

    “Kita akan terus melakukan rotasi jabatan untuk penyegaran organisasi. Karena batas waktu enam bulan kewenangan kepala daerah untuk melantik langsung baru bisa dimulai hari ini,” jelasnya.

    Ia juga berpesan agar pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab barunya, serta menjunjung tinggi aturan yang berlaku.

    “Pesan saya kepada para pejabat yang baru dilantik, agar mengingat aturan yang sudah baku baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah. Kita juga memiliki struktur organisasi tata kerja serta standar operasional yang wajib dipatuhi,” tegas Ayep.

    Daftar Pejabat Baru Eselon II

    Beberapa pejabat eselon II yang menempati posisi baru, di antaranya:

    • Tejo Condro Nugroho dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Sukabumi.

    • Rahmat Sukandar, sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).

    • Endah Aruni dipercaya menjadi Kepala Diskominfo Kota Sukabumi.

    • Abdul Rachman, sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), kini menjadi Staf Ahli Wali Kota bidang hukum, politik, dan pemerintahan.

    • Punjul Saepul Hayat mengisi posisi Kepala Disnaker Kota Sukabumi.

    Dengan pelantikan ini, Pemkot Sukabumi berharap kinerja birokrasi semakin optimal dalam mendukung program pembangunan daerah. (Cr5)

  • IRT Tertangkap Selundupkan Sabu ke Lapas Sukabumi, Disembunyikan dalam Mulut

    IRT Tertangkap Selundupkan Sabu ke Lapas Sukabumi, Disembunyikan dalam Mulut

    SUKABUMIKITA.ID – Upaya penyelundupan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi berhasil digagalkan petugas, Rabu (20/08/2025). Seorang ibu rumah tangga (IRT) kedapatan menyembunyikan sabu di dalam mulutnya saat hendak melakukan kunjungan tatap muka.

    Kejadian bermula sekitar pukul 10.30 WIB ketika petugas penggeledahan wanita, Amellya Safitri, melakukan pemeriksaan badan terhadap pengunjung perempuan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan benda mencurigakan berupa plastik bening yang dibungkus hansaplas dan disembunyikan di bagian atas mulut pelaku.

    Pelaku sempat melakukan perlawanan ketika barang bukti hendak diamankan, namun akhirnya menyerah dan mengeluarkan satu bungkusan dari mulutnya. Setelah diperiksa, bungkusan tersebut berisi kristal putih yang diduga kuat narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5 gram.

    Barang bukti kemudian dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP) dan diteruskan kepada Kalapas Kelas IIB Sukabumi. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

    Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menyampaikan apresiasi atas kesigapan jajarannya dalam menggagalkan upaya penyelundupan narkoba tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi kewaspadaan petugas, khususnya petugas penggeledahan yang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ini. Kejadian ini menjadi bukti komitmen kami dalam menjaga Lapas Bersinar (Bersih dari Narkoba) serta menjamin keamanan dan ketertiban di dalam lapas,” ungkap Budi.

    Ia menambahkan, pihaknya terus berkomitmen mendukung pemberantasan narkoba dengan memperketat pengawasan serta melibatkan elemen masyarakat untuk mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

    Menurut Budi, keberhasilan ini juga sejalan dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, khususnya poin pertama mengenai pemberantasan narkoba dan berbagai modus penipuan di lapas/rutan.

    Selain itu, langkah tegas ini merupakan tindak lanjut dari 21 Perintah Harian Dirjen Pemasyarakatan Drs. Mashudi serta instruksi Kakanwil Ditjenpas Jawa Barat, Kusnali, terkait penguatan keamanan di lapas. Proses serah terima pelaku beserta barang bukti kepada aparat kepolisian berjalan aman, tertib, dan kondusif.

    “Keamanan lapas harus menjadi prioritas. Jangan beri ruang sedikit pun bagi peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan,” tegas Budi. (Cr5)

  • Catat, 2026 Pemerintah Kota Sukabumi Gratiskan Biaya Puskesmas

    Catat, 2026 Pemerintah Kota Sukabumi Gratiskan Biaya Puskesmas

    SUKABUMIKITA.ID – Warga Kota Sukabumi tak perlu lagi membayar biaya pendaftaran di seluruh Puskesmas mulai tahun 2026 mendatang. Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, usai menghadiri kegiatan bersama Ketua RW se-Kota Sukabumi di Gedung Juang, Rabu (20/08/2025).

    Ayep menyatakan, pembebasan biaya ini berlaku khusus untuk warga yang memiliki KTP Kota Sukabumi. Selama ini, tarif pendaftaran di Puskesmas masih dikenakan sebesar Rp15 ribu per kunjungan.

    “Ya, nanti mulai tahun 2026 kita akan gratiskan biaya pendaftaran di Puskesmas untuk warga yang ber-KTP Kota Sukabumi,” tegas Ayep.

    Menurut Ayep, kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Ia menilai, kesehatan merupakan hak setiap warga yang harus dijamin negara, termasuk pemerintah daerah.

    “Ini komitmen saya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi tidak boleh ada hambatan biaya untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya.

    Saat ditanya mengenai dampak kebijakan ini terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Ayep mengakui pembebasan biaya retribusi pendaftaran Puskesmas akan mengurangi potensi pendapatan Kota Sukabumi. Namun hal itu, menurutnya, bukan masalah utama.

    “PAD kota pasti akan berkurang dari gratisnya retribusi Puskesmas, tapi nanti akan kita tingkatkan dari sektor lainnya. Seperti rumah sakit Bunut, nanti akan kita tingkatkan pendapatannya,” pungkasnya. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Kembali Putuskan P2RW Tetap Dilanjutkan

    Wali Kota Sukabumi Kembali Putuskan P2RW Tetap Dilanjutkan

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi memastikan kembali melanjutkan program Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) pada tahun anggaran 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam pertemuan bersama seluruh Ketua RW se-Kota Sukabumi, Rabu (20/08/2025).

    Dalam acara yang berlangsung di Gedung Juang tersebut, Ayep menegaskan bahwa setiap RW tetap akan mendapatkan dana sebesar Rp25 juta. Dana hibah tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.

    “Ya, tadi sudah disepakati bersama. Seluruh Ketua RW siap menandatangani surat pernyataan sehingga dana P2RW dapat digunakan secara transparan dan akuntabel,” ujar Ayep.

    Menurutnya, ada enam jenis kegiatan yang diperbolehkan dibiayai menggunakan dana P2RW. Antara lain perbaikan talud, drainase, jalan lingkungan, penanganan sampah, posyandu, dan sarana keagamaan.

    “Pencairan akan dimulai pada Oktober setelah Perubahan APBD Kota Sukabumi 2025 ditetapkan,” tambahnya.

    Lebih jauh, Ayep memaparkan bahwa total anggaran Pemkot Sukabumi untuk kegiatan kemasyarakatan pada tahun 2025 mencapai Rp30 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp21 miliar dialokasikan untuk insentif RT dan RW, sedangkan Rp8,9 miliar digunakan untuk mendanai P2RW.

    Sebelumnya, sempat mencuat wacana penghapusan P2RW dan menggantinya dengan program padat karya. Namun mayoritas Ketua RW menolak rencana tersebut, mengingat P2RW telah berjalan selama bertahun-tahun dan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

    Di hadapan Ketua RW, Ayep juga berpesan agar seluruh pengelola program P2RW tertib dalam urusan administrasi.

    “Saya minta nanti kepada seluruh Ketua RW untuk disiplin dalam pelaporan. Jangan sampai ada laporan yang tidak benar, karena bisa menjadi temuan BPK,” tegasnya.

    Dengan kepastian dilanjutkannya program P2RW, pemerintah berharap peran serta masyarakat melalui RW dapat semakin nyata dalam mendukung pembangunan di tingkat lingkungan. (Cr5)

  • 285 Pelaku IRTP Kota Sukabumi Dapat Edukasi Keamanan Pangan dari Dinkes

    285 Pelaku IRTP Kota Sukabumi Dapat Edukasi Keamanan Pangan dari Dinkes

    SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 285 pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Kota Sukabumi mengikuti Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Tujuannya, memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM lokal.

    Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kota Sukabumi, Banyu Citra Anggara, menegaskan PKP sebagai langkah penting menjaga mutu produk. Ia menilai tren pertumbuhan IRTP di Sukabumi pesat dan butuh peningkatan kualitas.

    “Per 2025, terdapat 283 IRTP dengan total 898 produk pangan di Kota Sukabumi. Jumlah itu terus bertambah. Karena itu, pelatihan PKP penting agar pelaku usaha benar-benar memenuhi standar mutu dan perizinan,” ujar Banyu, Selasa (19/08/2025).

    Dorong UMKM Penuhi Standar

    Mayoritas UMKM di Kota Sukabumi bergerak di bidang pangan rumah tangga. Agar bisa memasarkan produknya lebih luas, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT). “Peserta yang sudah punya NIB dan SPPIRT tetap harus ikut PKP. Setelah lulus, mereka akan menerima sertifikat resmi,” tegas Banyu.

    Selain itu, Dinkes juga menekankan pentingnya tata cara produksi yang baik, standar keamanan, hingga strategi pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman. Dengan begitu, pelaku usaha menghasilkan produk sehat sekaligus mampu menembus pasar yang lebih kompetitif.

    Bekali UMKM dengan Sertifikasi Halal

    Untuk memperkaya materi, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menghadirkan narasumber dari Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Narasumber ini memberikan penjelasan terkait sertifikasi halal serta mekanisme pendampingan proses produksi.

    Banyu menilai, sertifikasi halal penting untuk menambah kepercayaan konsumen. Lebih dari itu, langkah ini juga mendukung program pemerintah dalam menjadikan Sukabumi sebagai salah satu pusat pengembangan UMKM halal di Jawa Barat.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa keamanan pangan bukan hanya soal regulasi, melainkan juga berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. “Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mendorong UMKM Kota Sukabumi naik kelas melalui produk yang sehat dan berkualitas,” pungkas Banyu. (Cr5)

  • Yayasan Tidar Biru Sejahtera Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis di Gunungguruh

    Yayasan Tidar Biru Sejahtera Luncurkan Program Makanan Bergizi Gratis di Gunungguruh

    SUKABUMIKITA.ID – Upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat kembali mendapat perhatian serius. Yayasan Tidar Biru Sejahtera melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Bencoy RT01/01, Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Selasa (19/08/2025).

    Program yang diresmikan langsung oleh Ketua Yayasan Tidar Biru Sejahtera, Muhammad Sayid Agil, ini menjadi implementasi nyata dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pemenuhan gizi masyarakat.

    “Dapur SPPG Mangkalaya hari ini resmi diluncurkan. Program makanan bergizi gratis ini adalah wujud nyata implementasi program prioritas Pak Presiden dalam pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Sayid Agil seusai acara peresmian.

    Sayid Agil menjelaskan, program MBG akan menyasar anak-anak sekolah dasar, TK, PAUD, ibu hamil, hingga masyarakat kurang mampu di tiga desa di Kecamatan Gunungguruh, yakni Desa Mangkalaya, Desa Cibentang, dan Desa Cibolang.

    “Total penerima manfaat yang sudah terdata mencapai 3.567 orang. Distribusi makanan bergizi ini akan dilakukan lima hari dalam sepekan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

    Selain masyarakat umum, yayasan juga berkomitmen menyalurkan sebagian bantuan kepada kelompok lain yang membutuhkan.

    “Sebagian dari program ini juga akan diberikan kepada guru ngaji, anak yatim, kaum dhuafa, dan jompo di sekitar SPPG Mangkalaya. Itu sudah menjadi komitmen kami,” tambahnya.

    Tidak hanya program makan gratis, Yayasan Tidar Biru Sejahtera juga menyiapkan bantuan pendidikan berupa beasiswa tahunan sebesar Rp500 ribu bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

    “Beasiswa ini bukan dari pemerintah, melainkan dari hasil pengelolaan yayasan, termasuk sewa aset yang kami kelola. Meski kecil, kami berharap bisa membantu meringankan beban keluarga,” kata Sayid Agil.

    Masyarakat pun tidak perlu meragukan kualitas makanan yang akan disalurkan. SPPG Mangkalaya disebut telah mengantongi nomor identitas resmi dan mendapatkan verifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat.

    “Insyaallah tidak akan ada kasus keracunan seperti di daerah lain, karena semua proses pengolahan makanan diawasi secara ketat,” tegasnya.

    Hari pertama pendistribusian makanan bergizi gratis dijadwalkan berlangsung pada Rabu (20/08). Sayid Agil memastikan dirinya akan turun langsung mengawasi jalannya distribusi agar tepat sasaran.

    “Besok kami mulai mendistribusikan makanan. Saya akan turun langsung untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Harapan kami, masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (Cr5)

  • Terbongkar! 10 Pegawai RSUD Kota Sukabumi Terjerat Narkoba, Empat di Antaranya ASN

    Terbongkar! 10 Pegawai RSUD Kota Sukabumi Terjerat Narkoba, Empat di Antaranya ASN

    SUKABUMIKITA.ID – Kasus dugaan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang melibatkan 10 pegawai RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi mendapat perhatian serius Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki.

    Ayep menegaskan, siapa pun yang terlibat, baik Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga kerja kontrak (TKK), maupun pegawai outsourcing, wajib diberikan sanksi kedisiplinan sesuai aturan yang berlaku.

    “Udah menerima (laporan) langsung aja ke Bunut, yang jelas kita akan menegakkan kedisiplinan siapapun tanpa melihat latar belakang dari mana. Pokoknya kalau tidak disiplin, ya harus sesuai aturan,” ujar Ayep melalui pesan singkatnya, Selasa (19/08/2025).

    Menurut Ayep, ASN adalah contoh bagi masyarakat sehingga pelanggaran sekecil apa pun tidak boleh ditoleransi. Ia menegaskan pihaknya akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

    “Pasti evaluasi. Semua ASN yang bekerja di Pemkot harus disiplin dan ikuti aturan. Bukan hanya kasus ini, tapi seluruh Eselon II, III, IV, bahkan termasuk saya sebagai wali kota dan wakil wali kota juga harus mengikuti aturan dan konstitusi. Jadi silakan mengkritik, tapi kita harus mulai dari kepala dulu,” ungkapnya.

    Kasus ini terungkap setelah dilakukan screening narkoba secara rutin pada Juli 2025 di RSUD R Syamsudin SH. Dari hasil tes, 10 pegawai yang seluruhnya laki-laki dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Mereka terdiri dari pegawai administrasi dan perawat. Empat di antaranya adalah ASN, sementara enam lainnya merupakan tenaga kontrak dan outsourcing.

    “Jadi kami lakukan lagi screening, dan hasilnya ada penyalahgunaan Napza. Ini memang kegiatan rutin rumah sakit,” kata pihak RSUD menjelaskan.

    Berdasarkan informasi, bagi pegawai non-ASN yang terlibat, langkah pemecatan langsung dijatuhkan. Sedangkan untuk empat ASN yang terbukti positif narkoba, saat ini status mereka tengah dibebastugaskan sembari menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.

    Langkah tegas ini diambil agar menjadi pembelajaran bagi seluruh pegawai pemerintah maupun tenaga kesehatan di lingkungan RSUD R Syamsudin SH. Wali Kota Ayep Zaki menegaskan, kasus ini akan dijadikan momentum untuk memperketat pengawasan disiplin di semua sektor pemerintahan Kota Sukabumi.

    “Intinya, jangan ada lagi toleransi untuk pelanggaran disiplin. Ini menyangkut tanggung jawab dan pelayanan publik. Kalau pegawai pemerintah terjerat narkoba, bagaimana bisa dipercaya oleh masyarakat?” tegas Ayep. (Cr5)

  • Kehilangan Sosok Mentor dan Sahabat, Ayep Zaki Kenang Kedekatan dengan Almarhum IGK Manila

    Kehilangan Sosok Mentor dan Sahabat, Ayep Zaki Kenang Kedekatan dengan Almarhum IGK Manila

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, tidak kuasa menyembunyikan kesedihannya ketika kabar duka wafatnya I Gusti Kompyang (IGK) Manila, Gubernur Akademi Bela Negara Partai NasDem, sampai ke telinganya pada Senin (18/08).

    Bagi Ayep, sosok yang akrab disapa Opa Manila itu bukan sekadar tokoh senior partai, melainkan figur mentor, sahabat, sekaligus orang tua yang mendampingi perjalanan politiknya sejak awal.

    “IGK Manila untuk saya adalah sosok seorang guru dan juga orang tua yang sangat baik serta bijaksana. Beliau sering sekali memberikan saya support, baik wejangan maupun nasihat dikala saya mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI dulu,” tutur Ayep dengan suara bergetar, Senin malam melalui sambungan teleponnya.

    Ayep masih mengingat jelas pesan yang ia terima dari almarhum saat maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil IV Jawa Barat (Kota/Kabupaten Sukabumi). Kala itu, Opa Manila menekankan agar ia tidak menyerah. Namun, kenyataan berbicara lain, Ayep kalah di pemilihan legislatif saat itu.

    Dengan penuh kerendahan hati, ia kembali melaporkan hasil tersebut kepada Opa Manila. Bukannya memberi kritik, sang jenderal purnawirawan itu justru kembali memberi semangat. Dari situ, muncul gagasan agar Ayep menempuh jalan lain melalui kontestasi pilkada.

    “Waktu itu saya bilang kepada beliau, kalau saya kalah di pileg, saya ingin maju di pilkada. Dan Opa Manila langsung mengajak saya bertemu Pak Saan Mustopa untuk meminta izin agar bisa mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wali Kota Sukabumi. Dari situlah, perjalanan saya berlanjut hingga akhirnya menang di pilkada dan menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi. Semua itu tentu ada jejak dukungan besar dari beliau,” kenangnya.

    Kedekatan itu bukan sekadar relasi politik. Ayep mengaku kerap bertemu almarhum hingga dua kali dalam sepekan sebelum dirinya menjadi kepala daerah. Diskusi santai hingga pembahasan serius tentang politik menjadi rutinitas yang menguatkan hubungan personal keduanya.

    “Bisa dibilang, orang Sukabumi yang paling dekat dengan almarhum itu saya. Dari 2022 lalu, kami bahkan sempat berkeliling ke berbagai daerah. Saya pernah membawa beliau ke Jampang untuk panen raya kedelai, juga ke Papua, NTT, Bali, Semarang, hingga Tenjo Jaya Sukabumi untuk panen raya jagung. Itu pengalaman yang tak akan pernah saya lupakan,” ucap Ayep.

    Setelah Ayep resmi menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi, Opa Manila sempat berkunjung ke rumah dinas. Di sana, mereka kembali berbincang banyak hal positif, membicarakan masa depan bangsa, dan berbagi pengalaman hidup.

    “Bagi saya, itu momen berharga. Beliau sempat melihat saya sudah menjadi wali kota. Saya merasa, keberhasilan ini sebagian besar ada dukungan dan doa beliau,” ujar Ayep.

    IGK Manila wafat di usia 83 tahun di RS Bunda Menteng, Jakarta. Sebagai seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, ia dikenal luas memiliki dedikasi tinggi, baik dalam karier militer maupun dalam membina kader-kader politik di Partai NasDem melalui Akademi Bela Negara.

    Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, bukan hanya bagi keluarga besar Partai NasDem, tetapi juga bagi pribadi-pribadi yang pernah merasakan sentuhan tangan dinginnya, termasuk Ayep Zaki.

    “Dengan kabar duka kepergian beliau, saya merasa sangat kehilangan yang luar biasa. Bagi saya, Opa Manila bukan hanya mentor politik, tapi juga sahabat terbaik saya. Beliau orang yang selalu ada di saat suka dan duka,” tutup Ayep. (Cr5)

  • Ratusan WBP Lapas Sukabumi Terima Remisi Hari Kemerdekaan, 8 Orang Langsung Bebas

    Ratusan WBP Lapas Sukabumi Terima Remisi Hari Kemerdekaan, 8 Orang Langsung Bebas

    SUKABUMIKITA.ID – Ratusan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi menerima remisi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/08/2025). Dari jumlah tersebut, delapan orang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan Remisi Umum II.

    Penyerahan remisi berlangsung di Lapangan Lapas Sukabumi dengan dihadiri Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi.

    Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi, Budi Hardiono, menjelaskan bahwa secara keseluruhan terdapat 358 orang warga binaan yang memperoleh remisi umum, sementara 396 orang lainnya menerima remisi dasawarsa. Dari jumlah tersebut, delapan orang bebas murni, terdiri dari kasus narkotika maupun tindak pidana umum.

    “Bebas murni ada delapan orang, terdiri dari kasus narkotika maupun kriminal umum. Untuk remisi terbesar tahun ini ada enam bulan, diberikan kepada dua orang warga binaan,” ungkap Budi.

    Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa remisi bukan semata pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan bagi warga binaan yang berkelakuan baik. Ia menilai kebijakan tersebut harus menjadi motivasi agar para warga binaan terus memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat.

    “Remisi ini bukan hanya pengurangan masa pidana, tetapi juga dorongan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan bermanfaat,” ujar Ayep.

    Usai acara, Ayep menyempatkan diri meninjau hasil karya warga binaan berupa produk keset, kue kering, bakso, telur, hingga kerajinan tangan. Ia mengapresiasi kreativitas warga binaan yang tetap produktif meski berada di lingkungan terbatas.

    “Walaupun berada di tempat terbatas, warga binaan tetap berkreativitas. Ini bukti bahwa pembinaan kemandirian di Lapas Sukabumi berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Sementara itu, Kalapas Budi Hardiono menuturkan bahwa pihaknya terus memaksimalkan fungsi pembinaan dengan mengutamakan dua aspek, yakni kepribadian dan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan menggelar program pesantren setiap Senin hingga Kamis.

    Selain itu, Lapas Sukabumi juga mengembangkan berbagai program kemandirian produktif, seperti budidaya ikan lele, peternakan ayam, pembuatan keset, kue kering, hingga tanaman hidroponik.

    “Penilaian kami kepada warga binaan yang mendapat remisi mencakup kepribadian dan kemandirian. Dengan begitu, mereka tidak hanya berkelakuan baik, tetapi juga memiliki bekal keterampilan saat kembali ke masyarakat,” jelas Budi. (Cr5)

  • HUT ke-7, Bawaslu Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi Berintegritas

    HUT ke-7, Bawaslu Kota Sukabumi Tegaskan Komitmen Jaga Demokrasi Berintegritas

    SUKABUMIKITA.ID – Memperingati Hari Lahir ke-7 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia yang jatuh pada 15 Agustus 2025, Bawaslu Kota Sukabumi menggelar serangkaian kegiatan yang sarat makna.

    Perayaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi atas kiprah lembaga pengawas Pemilu dalam menjaga integritas demokrasi di Kota Sukabumi.

    Rangkaian acara dimulai dengan refleksi kinerja di Saung Jalu Selabintana. Kegiatan ini menjadi ajang evaluasi perjalanan Bawaslu Kota Sukabumi sejak berdiri pada 15 Agustus 2018, sekaligus menegaskan konsistensi peran Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi.

    Selain itu, Bawaslu juga menggelar aksi donor darah bekerja sama dengan PMI Kota Sukabumi, yang mengusung pesan kemanusiaan bahwa setetes darah mampu menyelamatkan nyawa.

    Tak berhenti di sana, lembaga ini juga mengaktivasi pengawas partisipatif dengan melibatkan penyandang disabilitas, serta memperkuat partisipasi generasi muda melalui penerimaan anggota Saka Adhyasta Pemilu.

    Mengusung tema ‘Bergerak Bersama Mengawasi’, Ketua Bawaslu Kota Sukabumi menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak hanya hadir lima tahun sekali ketika Pemilu berlangsung.

    “Demokrasi tumbuh dari komitmen jangka panjang, dari integritas yang dijaga bahkan saat tidak ada kamera, saat tidak ada tahapan. Saat ini Bawaslu Kota Sukabumi tetap menjalankan tugas kelembagaan, salah satunya mengawasi jalannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) guna meningkatkan kesesuaian data pemilih,” ujarnya.

    Masih menurut Yasti, dirinya juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam mengawasi proses demokrasi yang berlansung.

    “Bergerak bersama mengawasi memiliki arti bahwa pengawasan bukan hanya milik Bawaslu, melainkan milik seluruh rakyat Kota Sukabumi. Melalui pengawas partisipatif, kami ingin mendorong masyarakat termasuk kelompok disabilitas dan generasi muda seperti Saka Adhyasta Pemilu untuk ikut aktif memahami dan mengawasi jalannya Pemilu. Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika diawasi dan dijaga bersama-sama,” tambahnya.

    Lanjutnya, Yasti juga menegaskan bahwa demokrasi yang kuat tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari kerja konsisten dan kedekatan dengan masyarakat.

    “Demokrasi yang kuat lahir dari kerja-kerja konsisten, dari sarana dan prasarana yang menjangkau daerah terpencil, dari kantor kecil yang siap menerima aduan publik, serta dari semangat menjadikan Kota Sukabumi sebagai pilot project Kota Demokrasi,” pungkasnya. (Cr5)