Kualitas Proyek Jalan DPUTR Kota Sukabumi Disorot, DPRD: Ini Bukan Uang Pribadi!

id.sukabumikita.id/ – Komisi II DPRD Kota Sukabumi melontarkan kritik keras terhadap kualitas infrastruktur jalan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Proyek pengaspalan yang belum lama rampung, namun sudah mengalami kerusakan, menjadi sorotan tajam wakil rakyat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menyebut langsung sejumlah laporan warga yang diterimanya terkait buruknya mutu pengerjaan proyek jalan.

“Seperti pengaspalan jalan, baru beberapa hari selesai dikerjakan, namun sudah rusak kembali,” ujar Inggu dengan nada geram, Senin (09/06/2025).

Inggu menyebut, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta buruknya perencanaan dalam proyek infrastruktur. Ia menilai hal ini tak bisa dibiarkan dan mendesak Inspektorat Kota Sukabumi untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek jalan yang dilaksanakan oleh DPUTR.

“Jangan sampai uang rakyat dihambur-hamburkan untuk pengerjaan proyek tidak jelas begini. Baru beberapa hari selesai, tapi sudah rusak lagi,” tegasnya.

Beberapa titik kerusakan yang disoroti di antaranya Jalan Pramuka, Jalan Pajagalan, dan Jalan Cikondang. Menurut Inggu, kondisi tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah kota akan hancur. Harus ada langkah tegas, baik evaluasi internal maupun penindakan,” tambahnya.

Inggu menekankan, audit bukan hanya untuk mengetahui kerugian, tetapi juga untuk mengevaluasi siapa yang harus bertanggung jawab dan memastikan agar praktik serupa tidak terulang di masa mendatang.

Desakan untuk melakukan audit bukan tanpa alasan. Beberapa proyek jalan yang baru selesai dikerjakan bahkan tidak mampu bertahan dalam hitungan minggu. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kelalaian dalam proses pengerjaan atau bahkan indikasi penyimpangan.

Komisi II juga mendesak agar ke depan proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur lebih transparan dan akuntabel. “Sudah saatnya orientasi proyek bukan hanya serapan anggaran, tapi juga kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat,” pungkas Inggu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPUTR maupun Inspektorat Kota Sukabumi terkait desakan audit tersebut. (Cr5)