{"id":37896,"date":"2025-11-03T16:44:55","date_gmt":"2025-11-03T16:44:55","guid":{"rendered":"https:\/\/sukabumikita.id\/?p=37896"},"modified":"2025-11-03T16:44:55","modified_gmt":"2025-11-03T16:44:55","slug":"honorer-rs-bunut-tolak-tawaran-jadi-tki-tuntut-kepastian-status-dari-pemkot-sukabumi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/?p=37896","title":{"rendered":"Honorer RS Bunut Tolak Tawaran Jadi TKI, Tuntut Kepastian Status dari Pemkot Sukabumi"},"content":{"rendered":"

id.sukabumikita.id\/<\/strong><\/a><\/span> \u2013 Ratusan tenaga honorer di RSUD R Syamsudin SH (Bunut) Kota Sukabumi menolak wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi yang membuka peluang kerja ke luar negeri bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (03\/11\/2025).<\/p>\n

Melalui Forum Komunikasi Administrasi dan Pegawai Non PNS (FKAP), mereka menyatakan kebijakan itu tidak menjawab masalah utama, yaitu ketidakjelasan status kepegawaian yang belum terselesaikan sejak lama.<\/p>\n

“Kami menolak tawaran itu. Bukan itu solusi yang kami harapkan,” ujar Ketua FKAP RSUD R Syamsudin SH, Noki Kurnia Megantara, saat audiensi dengan BKPSDM Kota Sukabumi di Aula Balai Kota, belum lama ini.<\/p>\n

Dedikasi Tinggi Tanpa Kepastian Status<\/span><\/h2>\n

Noki menegaskan, para tenaga honorer telah bekerja penuh tanggung jawab selama bertahun-tahun. Mereka tetap melayani pasien meski belum memiliki kepastian status dari pemerintah daerah. “Kami memahami kondisi keuangan daerah. Tapi pemerintah juga harus melihat pengabdian kami,” katanya.<\/p>\n

Ia menilai alasan keterbatasan anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak tenaga honorer. Mereka tetap menjadi garda terdepan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan.<\/p>\n

FKAP juga menyoroti kebijakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam rekrutmen sebelumnya, tidak ada formasi untuk RSUD R Syamsudin SH. Akibatnya, banyak tenaga honorer kehilangan kesempatan mengikuti seleksi di instansi tempat mereka bekerja.<\/p>\n

“Banyak dari kami memilih tidak mendaftar ke tempat lain karena ingin tetap mengabdi di rumah sakit ini,” tutur Noki.<\/p>\n

734 Honorer Terancam Tanpa Status Setelah 2025<\/span><\/h2>\n

Data FKAP mencatat, ada 734 pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja di RSUD R Syamsudin SH. Kondisi ini menjadi semakin genting setelah Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan tenaga honorer akan dihapus dari seluruh instansi pemerintah mulai Desember 2025.<\/p>\n

FKAP meminta Pemkot Sukabumi dan BKPSDM segera membuka dialog terbuka. Mereka ingin pemerintah memperjuangkan formasi PPPK penuh maupun paruh waktu untuk tenaga administrasi dan kesehatan yang telah lama mengabdi.<\/p>\n

“Kami hanya ingin keadilan, kepastian, dan penghargaan. Jika tidak ada tanggapan, kami akan mengirim surat ke Wali Kota, Gubernur Jawa Barat, Kemenpan-RB, BKN, dan Kementerian Kesehatan,” tegas Noki.<\/p>\n

Ancaman Aksi Damai Jika Tak Ada Respons<\/span><\/h2>\n

FKAP berencana menggelar aksi damai dan konferensi pers terbuka jika langkah dialog tidak di respons. Mereka menilai wacana pengiriman pegawai non-ASN menjadi TKI tidak relevan dengan kondisi tenaga honorer.<\/p>\n

Banyak pihak juga menilai kebijakan itu justru menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga honorer yang telah lama berkontribusi di sektor pelayanan publik.<\/p>\n

“Kami bukan menolak kesempatan, tapi kami ingin dihargai. Kami sudah lama bekerja untuk masyarakat dan berharap diakui sebagai bagian dari pembangunan daerah,”
pungkas Noki.\u00a0(Cr5)<\/strong><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

id.sukabumikita.id\/ \u2013 Ratusan tenaga honorer di RSUD R Syamsudin SH (Bunut) Kota Sukabumi menolak wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi yang membuka peluang kerja ke luar negeri bagi pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (03\/11\/2025). Melalui Forum Komunikasi Administrasi dan Pegawai Non PNS (FKAP), mereka menyatakan kebijakan itu tidak menjawab masalah utama, yaitu ketidakjelasan status kepegawaian […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":37897,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[22],"tags":[64,224,243,246,516,1250,1320,1502,1639,1796,1800,1849,1854],"class_list":["post-37896","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pemerintahan","tag-aksi-honorer","tag-berita-sukabumi-hari-ini","tag-bkn","tag-bkpsdm-sukabumi","tag-fk-ap-sukabumi","tag-pegawai-non-asn","tag-pemkot-sukabumi","tag-pppk","tag-rsud-r-syamsudin-sh","tag-sukabumi-news","tag-sukabumikita","tag-tenaga-honorer","tag-tenaga-kesehatan"],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37896","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=37896"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/37896\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/37897"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=37896"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=37896"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=37896"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}