{"id":19088,"date":"2025-09-04T20:01:13","date_gmt":"2025-09-04T13:01:13","guid":{"rendered":"https:\/\/sukabumikita.id\/?p=19088"},"modified":"2025-09-04T20:01:13","modified_gmt":"2025-09-04T13:01:13","slug":"ngoppy-sukabumi-bahas-pajak-pad-hingga-polemik-lapangan-merdeka","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/id.sukabumikita.id\/2025\/09\/04\/ngoppy-sukabumi-bahas-pajak-pad-hingga-polemik-lapangan-merdeka\/","title":{"rendered":"Ngoppy Sukabumi Bahas Pajak, PAD, hingga Polemik Lapangan Merdeka"},"content":{"rendered":"

id.sukabumikita.id\/<\/strong><\/span><\/a> \u2013 Pemerintah Kota Sukabumi kembali menggelar forum dialog Ngoppy (Ngobrol Happy) Bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi edisi kedua.\u00a0 Acara ini berlangsung pada Kamis (04\/09\/2025) petang di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan, LSM, perwakilan mahasiswa, hingga seluruh unsur SKPD.<\/p>\n

Dengan tema \u201cSukabumi Kini dan Nanti\u201d<\/strong><\/span>, forum ini dipandu moderator Dedi Suryadi. Suasana berlangsung santai namun serius, menegaskan komitmen pemerintah membuka ruang aspirasi dan kritik publik.<\/p>\n

\u201cNgoppy kali ini berbeda. Pemerintah menjadi pendengar, dan kritik adalah vitamin untuk membangun. Forum ini membuktikan bahwa pemerintah tidak anti keterbukaan,\u201d kata Dedi dalam sambutannya.<\/p>\n

Aspirasi Publik Mengalir<\/span><\/h2>\n

Dalam sesi pertama, berbagai organisasi menyampaikan masukan strategis.<\/p>\n

    \n
  • \n

    KAHMI<\/strong><\/span> menyoroti maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan mendorong solusi berbasis dialog.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    IMM<\/strong><\/span> mempertanyakan kebijakan perpajakan dan meminta penerapan asas keadilan sosial.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    HIMASI<\/strong><\/span> menyoroti kenaikan tunjangan DPRD di tengah keterbatasan APBD serta mendorong optimalisasi retribusi.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Gerakan Pemuda Ansor<\/strong><\/span> menekankan perlunya komunikasi publik yang jelas terkait dana wakaf dan dana abadi umat.<\/p>\n<\/li>\n

  • \n

    Jaga Budaya Indonesia<\/strong><\/span> meminta transparansi penggunaan tambahan PAD sebesar Rp20 miliar.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki<\/strong><\/span> menegaskan bahwa kebijakan pajak yang dijalankan bukanlah kenaikan, melainkan normalisasi kewajiban yang sebelumnya tidak dibayar.<\/p>\n

    \u201cKita hanya menormalkan pajak yang dulu tidak dibayar menjadi dibayar. Tidak ada kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n

    Ayep juga memaparkan capaian PAD hingga September 2025 yang sudah mencapai Rp90 miliar, serta rencana pembenahan BUMD agar memiliki strategi bisnis yang jelas dengan keuntungan sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat. Ia menekankan komitmen anti-KKN dengan memastikan tidak ada titipan jabatan atau proyek dalam pengelolaan BUMD.<\/p>\n

    Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, Yudi Febriansyah<\/strong><\/span>, turut menjelaskan Perwal Nomor 2 Tahun 2025 tentang tunjangan DPRD. Menurutnya, aturan tersebut sudah melalui mekanisme appraisal, difasilitasi Biro Hukum Jabar, dan mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri.<\/p>\n

    Isu Transparansi dan Lingkungan<\/span><\/h2>\n

    Pada sesi kedua, berbagai organisasi kembali memberikan masukan.<\/p>\n

      \n
    • \n

      FITRA<\/strong><\/span> meminta estimasi PAD yang lebih realistis serta pengawasan ketat terhadap kebocoran anggaran.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      YLCS<\/strong> <\/span>menyoroti aturan penggunaan Lapangan Merdeka yang dinilai membingungkan.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Sahabat Lingkungan<\/strong><\/span> mengusulkan sistem pemilahan sampah, sanksi tegas bagi pembuang sembarangan, serta inovasi mesin pemilah berbasis insentif di sekolah.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      KNPI<\/strong> <\/span>menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sekaligus menilai kritik mahasiswa sebagai bentuk kepedulian pembangunan.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n

      Ayep juga menyinggung keberadaan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan (TKPP)<\/strong> <\/span>yang disebut berhasil menghemat dana lebih dari Rp80 miliar tanpa menggunakan APBD. \u201cSaya tegaskan TKPP bukan keluarga saya, ini tim profesional yang sudah lama membantu,\u201d katanya.<\/p>\n

      Sementara itu, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana<\/strong><\/span> memberikan penjelasan terkait regulasi Lapangan Merdeka. Ia menegaskan Perda Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata sehingga konser dan hiburan dapat digelar, menggantikan aturan lama dalam Perwal Nomor 4 Tahun 2017.<\/p>\n

      Komitmen Pemerintah Terbuka<\/span><\/h2>\n

      Dari forum yang berlangsung hampir dua jam ini, mengemuka sejumlah kesimpulan penting: pemerintah kota berkomitmen terhadap keterbukaan, profesionalisme birokrasi tanpa KKN, transparansi anggaran, serta komunikasi publik yang lebih jelas.<\/p>\n

      Organisasi masyarakat dan mahasiswa menyatakan siap menjadi mitra kritis, sementara Pemkot berjanji menindaklanjuti masukan terutama terkait pajak, PAD, pengelolaan aset, hingga penanganan sampah.<\/p>\n

      Ngoppy edisi kedua ini sekaligus menegaskan tekad Pemkot Sukabumi membangun kota inklusif, partisipatif, dan berdaya saing dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan.\u00a0(Cr5)<\/strong><\/span><\/p>\n