Sukabumikita.id

Tag: sukabumikita

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Tinjau Pengelolaan Sampah di Subangjaya, Warga Raup Penghasilan hingga Rp1,5 Juta per Bulan

    Wakil Wali Kota Sukabumi Tinjau Pengelolaan Sampah di Subangjaya, Warga Raup Penghasilan hingga Rp1,5 Juta per Bulan

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau secara langsung kegiatan pengelolaan sampah di Kelurahan Subangjaya, pada Kamis (16/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Sukabumi, Asep Irawan, bersama jajaran.

    Peninjauan dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni tempat pengolahan sampah organik Eco Enzyme yang dikelola oleh Widodo, serta Bank Sampah Astrajingga yang dikelola oleh Kang Deri.

    Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan bumi.

    “Ini upaya untuk merawat lingkungan dan bumi. Jika potensi ini dimaksimalkan, maka setiap wilayah akan menjadi lebih bersih dan enak dipandang. Itu adalah harga yang tak ternilai,” ujarnya.

    Sampah Jadi Sumber Ekonomi dan Kemandirian Warga

    Bobby menjelaskan bahwa sistem pengelolaan sampah di Subangjaya melibatkan warga secara langsung melalui skema tabungan kiloan dan pengumpulan oleh ketua RW.
    Sampah yang disetorkan kemudian ditimbang dan dihitung nilainya setiap bulan, dan hasilnya cukup mengesankan.

    “Rata-rata warga bisa memperoleh penghasilan hingga Rp1,5 juta per bulan dari hasil pengelolaan sampah. Ini bukan hanya menjaga lingkungan, tapi juga menambah penghasilan masyarakat,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa hasil pengelolaan sampah bahkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan secara mandiri, seperti memperbaiki fasilitas umum dan ruang terbuka hijau di wilayah masing-masing.

    Inovasi Eco Enzyme: Ubah Limbah Organik Jadi Produk Bernilai Guna

    Dalam kunjungan tersebut, Bobby juga meninjau pengolahan sampah organik menjadi produk Eco Enzyme yang dikelola oleh Widodo, Koordinator Eco Enzyme Nusantara Sukabumi.  Produk ini dihasilkan dari bahan organik seperti sisa buah dan sayur, tanpa bahan kimia tambahan, dan tidak dipatenkan agar bisa dimanfaatkan masyarakat luas.

    Eco Enzyme dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga dan pertanian, mulai dari pupuk organik, pembersih alami, hingga hand sanitizer ramah lingkungan. “Langkah seperti ini sangat inovatif dan patut ditiru. Eco Enzyme mampu mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi tanpa merusak lingkungan,” ujar Bobby.

    Menurutnya, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara kreatif dan produktif, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk mencintai bumi.

    Bank Sampah Astrajingga Jadi Inspirasi Warga

    Sementara itu, Kang Deri, pengelola Bank Sampah Astrajingga, menjelaskan bahwa penamaan “Astrajingga” terinspirasi dari tokoh wayang Cepot, yang dikenal sederhana dan dekat dengan masyarakat. Bank Sampah ini fokus pada penyortiran dan pengolahan sampah anorganik menjadi bahan setengah jadi untuk dijual kembali.

    “Kami berencana mengembangkan produk jadi seperti wadah atau papan dari sampah daur ulang, misalnya paving block. Tapi tentu membutuhkan peralatan dan mesin yang lebih memadai,” ujarnya.

    Upaya yang dilakukan Bank Sampah Astrajingga mendapat apresiasi langsung dari Bobby Maulana karena dinilai mampu mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

    Pemkot Siapkan Dukungan untuk Kembangkan Sistem Serupa

    Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi akan terus memberikan dukungan dan alokasi anggaran untuk memperluas sistem pengelolaan sampah seperti di Subangjaya ke wilayah kelurahan lain.

    “Yang penting, sampah bisa selesai di kelurahan masing-masing sehingga tidak menumpuk di TPS atau dibuang sembarangan. Dengan begitu, lingkungan bersih dan ekonomi warga pun bergerak,” pungkasnya.

    Ia menilai, jika seluruh kelurahan di Sukabumi mampu meniru pola Subangjaya, maka persoalan sampah kota bisa diatasi secara tuntas, sekaligus menghadirkan ekosistem ekonomi sirkular yang bermanfaat bagi masyarakat. (Cr5)

  • Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Kecamatan Citamiang Tahun 2025 yang digelar di Aula Kecamatan Citamiang, Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Fajar Rajasa, Camat Citamiang Aris Ariandi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM), perwakilan Inspektorat, para Ketua RW, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Citamiang.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa Program P2RW merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan secara langsung.

    “P2RW adalah bukti bahwa masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan. Ini bukan proyek, tapi uang rakyat yang kembali untuk rakyat,” tegasnya.

    Fokus pada Pembangunan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

    Wali kota menjelaskan, pelaksanaan Program P2RW tahun 2025 difokuskan pada bidang-bidang prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Beberapa di antaranya mencakup penanganan sampah, pembangunan talud, jalan lingkungan, posyandu, drainase, dan tempat ibadah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah mandiri di tingkat RW, agar tidak menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemerintah, katanya, akan terus mendorong adanya inovasi dan kreativitas warga dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui sayembara atau inisiatif lokal.

    “Kami ingin setiap RW memiliki kesadaran dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Bukan hanya bersih, tapi juga bisa memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Ayep Zaki.

    Anggaran P2RW 2025 Capai Rp9 Miliar, Insentif RT/RW Rp12 Miliar

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki mengungkapkan bahwa anggaran Program P2RW tahun 2025 mencapai sekitar Rp9 miliar di luar biaya administrasi, sementara insentif untuk RT dan RW mencapai Rp12 miliar, seluruhnya bersumber dari dana masyarakat melalui APBD Kota Sukabumi.

    “Insentif yang diterima para RT dan RW harus disyukuri, karena itu adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Jangan jadikan P2RW sebagai proyek, tapi sebagai tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersamaan dan lingkungan,” katanya.

    Ia juga menyampaikan bahwa RW berprestasi akan mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam membangun lingkungan yang bersih, tertib, dan inovatif.

    P2RW Sudah Berjalan 12 Tahun, Terus Disesuaikan dengan Evaluasi

    Sementara itu, Asisten Daerah I Fajar Rajasa menambahkan bahwa P2RW merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi yang telah berjalan selama 12 tahun dan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi setiap tahunnya. Menurut Fajar, setiap penerima hibah diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan transparansi pelaksanaan program.

    “Target pencairan dana P2RW tahun ini ditetapkan pada bulan Oktober, dengan jumlah penerima sebanyak 547 RW, yang terbagi dalam enam bidang garapan. Prosesnya terus kami kawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.

    Camat Citamiang Fokus pada Infrastruktur dan Posyandu

    Di sisi lain, Camat Citamiang, Aries Ariandi, menyampaikan bahwa dari 43 RW di wilayahnya, prioritas pembangunan tahun ini difokuskan pada peningkatan jalan lingkungan, pengembangan posyandu, sarana keagamaan, serta penanganan sampah lingkungan.

    Ia juga berharap seluruh kelurahan segera melengkapi verifikasi administrasi agar pencairan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat segera direalisasikan. “Kami siap mendampingi setiap RW agar pelaksanaan program berjalan lancar dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Aris.

    Kolaborasi Pemerintah dan Warga untuk Sukabumi yang Bersih dan Sejahtera

    Melalui program P2RW, Pemerintah Kota Sukabumi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan sejahtera.

    Program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kota Sukabumi dilaksanakan secara partisipatif, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama. “Pembangunan tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari bawah ke atas, dari masyarakat untuk masyarakat,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

  • Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia, yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pangan, CPPD, dan bantuan bibit di Taman Cikondang, Kota Sukabumi, pada Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala DKP3, Kadiskumindag, Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk, serta para camat dan lurah se-Kota Sukabumi.

    Menurut Ayep Zaki, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penguatan sektor pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, melalui sinergi lintas sektor dan edukasi kepada masyarakat.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian,” ujar Ayep Zaki.

    Pemkot Sukabumi Komitmen Perkuat Sektor Pangan

    Momentum Hari Pangan Sedunia ini, menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat sektor pangan di tengah tantangan ekonomi global.
    Wali Kota juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penguatan sektor pangan, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat. Dengan gotong royong dan inovasi, Sukabumi bisa membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Ayep Zaki juga menegaskan bahwa penggunaan bibit unggul, inovasi pertanian perkotaan, serta partisipasi masyarakat dalam gerakan pangan lokal, menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Prestasi Nasional Bukti Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

    Meski tidak memiliki sumber daya alam besar seperti tambang atau industri berat, Kota Sukabumi tetap mampu mencatatkan berbagai prestasi nasional. Hal itu berkat kreativitas dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah.

    Hal tersebut juga dibuktikan dengan diraihnya APBD Award tingkat nasional, di mana Kota Sukabumi berhasil masuk dalam 40 kota terbaik di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini merupakan hasil kerja nyata seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang produktif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Simbol Kepedulian dan Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat

    Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Sukabumi juga menyalurkan bantuan pangan, CPPD dan bibit pertanian secara simbolis kepada perwakilan warga dari Kecamatan Citamiang.

    Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kolaborasi, antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Momentum ini juga mempertegas komitmen Pemkot Sukabumi, dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan bagi seluruh warga, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian daerah.

    Pangan Tangguh, Masyarakat Sejahtera

    Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 di Kota Sukabumi, menjadi pengingat penting bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

    Melalui sinergi, inovasi dan kepedulian bersama, Sukabumi diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPK), dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang mewakili Wali Kota Sukabumi, secara virtual dari Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Rabu (15/10/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Kantor Pajak Pratama Sukabumi, serta sejumlah pejabat terkait dari jajaran pemerintah daerah.

    Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Dalam arahannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan amanat undang-undang yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan terpadu antara DJP, DPK, dan pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengelolaan pajak.

    Kegiatan penandatanganan PKS OP4D Tahap VII ini diikuti oleh 109 pemerintah kabupaten/kota dan enam provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi fiskal lintas wilayah.

    Momentum Strategis Tingkatkan Kepatuhan Pajak

    Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa OP4D menjadi momentum penting dalam meningkatkan optimalisasi pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

    “Koordinasi yang solid antara DJP dan pemerintah daerah melalui kantor wilayah pajak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerimaan pajak yang berkeadilan dan transparan,” ujarnya.

    Bimo juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur pajak melalui lebih dari 500 kegiatan sosialisasi sistem kolektif perpajakan di berbagai daerah.

    Komitmen Sukabumi Wujudkan Keuangan Daerah Transparan

    Setelah resmi menandatangani PKS OP4D Tahap VII, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak secara optimal.

    “Kerja sama ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian fiskal Sukabumi,” ujar Bobby.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menambahkan, perjanjian tersebut membuka peluang besar dalam pemanfaatan pertukaran data perpajakan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dorong Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

    Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola keuangan daerah dapat semakin adaptif terhadap tantangan ekonomi dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Sinergi antara pajak pusat dan daerah tidak hanya diharapkan meningkatkan penerimaan negara dan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Kota Sukabumi serta Indonesia secara keseluruhan. (Cr5)