Sukabumikita.id

Tag: Pemkot Sukabumi

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Pisah Sambut Komandan Denpom III/1 Bogor

    Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Pisah Sambut Komandan Denpom III/1 Bogor

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menghadiri acara Pisah Sambut Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/1 Bogor yang digelar di Hotel Salak, Kota Bogor, Jumat (17/10/2025) pagi.

    Acara ini menjadi momen serah terima jabatan dari Letkol CPM Aditya Mahdi, S.I.P. kepada Letkol CPM Anggi Hardiyanto, yang kini resmi menjabat sebagai Komandan Denpom III/1 Bogor yang baru. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran TNI, unsur Forkopimda, serta perwakilan pemerintah daerah se-Bogor Raya, termasuk Pemerintah Kota Sukabumi.

    Apresiasi untuk Letkol Aditya Mahdi atas Dedikasi dan Sinergi Wilayah

    Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada Letkol CPM Aditya Mahdi atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat sebagai Komandan Denpom III/1 Bogor.

    Menurutnya, selama kepemimpinan Letkol Aditya, sinergi antara Denpom dan Pemerintah Kota Sukabumi berjalan dengan sangat baik, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan aparat di wilayah.

    “Pemerintah Kota Sukabumi menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan kontribusi positif Letkol Aditya Mahdi selama ini. Semoga sukses di tempat pengabdian yang baru,” ujar Bobby.

    Ia menilai, kinerja Denpom selama ini turut memberikan kontribusi penting dalam mendukung stabilitas wilayah dan mewujudkan situasi kondusif bagi masyarakat Sukabumi dan sekitarnya.

    Harapan Baru Bersama Letkol CPM Anggi Hardiyanto

    Pada kesempatan yang sama, Bobby juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Letkol CPM Anggi Hardiyanto, yang kini resmi memimpin Denpom III/1 Bogor.

    “Kami berharap, Denpom III/1 Bogor terus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum militer yang berintegritas, solid, dan berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat serta negara,” ungkapnya.

    Menurut Bobby, kehadiran pemimpin baru di tubuh Denpom diharapkan membawa semangat baru, dalam memperkuat profesionalisme dan kerja sama lintas wilayah. Termasuk dengan Pemerintah Kota Sukabumi.

    Ia menambahkan, Pemerintah Kota Sukabumi siap memperkuat kolaborasi dengan aparat militer, dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Terutama, dalam hal pembinaan masyarakat, penegakan disiplin, dan keamanan lingkungan.

    Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah, Pilar Stabilitas Wilayah

    Acara pisah sambut ini tidak hanya menjadi momentum pergantian jabatan, tetapi juga ajang mempererat hubungan kelembagaan antara TNI dan pemerintah daerah di wilayah Bogor Raya, termasuk Sukabumi. Sinergi tersebut, dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah.

    Bobby menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk terus membangun kerja sama erat dengan seluruh unsur TNI dan Polri demi mewujudkan wilayah yang aman, tertib, dan sejahtera. “Kegiatan ini menjadi simbol semangat kebersamaan dalam menjaga stabilitas wilayah dan memperkuat sinergi antarinstansi,” tutupnya. (Cr5)

  • Program Makanan Bergizi Gratis di Sukabumi Diperketat, Pemkot Terapkan Sistem Pemantauan Digital

    Program Makanan Bergizi Gratis di Sukabumi Diperketat, Pemkot Terapkan Sistem Pemantauan Digital

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), melalui Rapat Koordinasi Satuan Tugas MBG yang digelar di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, bersama para kepala perangkat daerah, camat, kepala Puskesmas, kepala SPPG, ahli gizi, serta mitra pelaksana program MBG.

    Rapat koordinasi ini bertujuan, memperkuat sinergi lintas sektor dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan, gizi seimbang, serta tanggung jawab sosial bagi anak-anak penerima manfaat.

    Bobby Maulana: Program MBG Bukan Sekadar Rutinitas, tapi Tanggung Jawab Moral

    Dalam arahannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar kegiatan rutin pemerintah, melainkan komitmen bersama dalam menjaga hajat hidup dan masa depan generasi muda.

    Ia mengingatkan bahwa, kasus keracunan makanan yang sempat terjadi menjadi peringatan serius bagi seluruh pelaksana, agar lebih disiplin terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan. “Program ini bukan hanya soal makan siang, tetapi menyangkut nyawa dan masa depan anak-anak kita,” tegas Bobby.

    Menurutnya, Pemerintah Kota Sukabumi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan program dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

    SPPG Diminta Jalankan Program dengan Integritas dan Disiplin

    Bobby menjelaskan, seluruh Satuan Pelaksana Pangan dan Gizi (SPPG) di lapangan wajib memastikan setiap menu yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, DKP3, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam mengawasi proses penyediaan makanan.

    “Kami ingin pelaksanaan MBG benar-benar sesuai dengan konsep kualitas gizi yang baik. Tolong dipantau, dijamin, dan diawasi bersama,” ujarnya. Dapur utama MBG yang tersebar di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi, juga diminta beroperasi dengan standar higienitas tinggi dan pengawasan ketat dari instansi terkait.

    Pemkot Terapkan Sistem Pemantauan Digital untuk Awasi MBG

    Untuk memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaan program, Pemerintah Kota Sukabumi akan memperkuat sistem pengawasan melalui Computer Assessment Test System (CATS) berbasis digital.

    Melalui sistem ini, pelaksanaan MBG di lapangan dapat dipantau secara real-time, termasuk evaluasi kualitas menu, kecukupan gizi, serta kebersihan dapur dan peralatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Sukabumi untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan efektivitas program sosial.

    Program MBG Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal

    Selain meningkatkan kesehatan anak, program MBG juga diharapkan memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Menurut Bobby, jika dikelola dengan baik, program MBG dapat memperkuat rantai pasok pangan lokal, membuka lapangan kerja baru, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

    “Pelaksanaan MBG harus sejalan dengan penguatan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Jika dieksekusi dengan baik, dampaknya akan jauh lebih luas,” tuturnya.

    Ajak Semua Pihak Pegang Komitmen Bersama

    Menutup arahannya, Bobby mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga komitmen moral dan tanggung jawab sosial sebagaimana telah disepakati dalam forum koordinasi tingkat Provinsi Jawa Barat.

    “Mari kita pegang teguh komitmen ini. Program MBG bukan hanya soal tanggung jawab kerja, tetapi juga tanggung jawab moral untuk masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.

    Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, penerapan sistem digital, dan komitmen bersama, Kota Sukabumi diharapkan dapat menjadi contoh daerah lain dalam pengelolaan program pangan bergizi yang aman, transparan, dan berkelanjutan. (Cr5)

  • Efisiensi Besar-Besaran, Pemkot Sukabumi Revisi Rencana Pembangunan Tahun 2026

    Efisiensi Besar-Besaran, Pemkot Sukabumi Revisi Rencana Pembangunan Tahun 2026

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi akan melakukan efisiensi besar-besaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menyesuaikan dan memangkas anggaran di seluruh kabupaten/kota.

    Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menyampaikan bahwa hasil rapat bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung pada Senin (6/10) menetapkan pemangkasan sebesar Rp159 miliar dari total APBD Kota Sukabumi yang sebelumnya mencapai Rp1,32 triliun. Dengan demikian, APBD 2026 Kota Sukabumi akan menjadi sekitar Rp1,17 triliun.

    “Pemangkasan APBD ini sudah diumumkan di Bandung kemarin. Kota Sukabumi dipangkas Rp159 miliar dari total APBD Rp1,32 triliun, jadi tinggal Rp1,17 triliun,” ujar Ayep Zaki kepada wartawan.

    Menurut Ayep, penyesuaian anggaran ini akan berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang selama ini menjadi prioritas utama Pemkot Sukabumi. Beberapa proyek yang telah direncanakan untuk tahun depan terpaksa ditunda bahkan dibatalkan karena keterbatasan dana.

    “Kita akan mengefisiensikan APBD sebesar Rp159 miliar. Rencana anggaran akan segera dikonsultasikan dengan DPRD Kota Sukabumi. Banyak kegiatan di tahun 2026 yang tertunda karena pemangkasan ini,” jelasnya.

    Meski menghadapi pengetatan fiskal, pemerintah pusat akan membantu dengan mengambil alih sejumlah proyek infrastruktur strategis. Infrastruktur tersebut mencakup pengembangan kawasan strategis, pembangunan jalan dan drainase lingkungan, pengelolaan air limbah dan sampah, penyediaan ruang publik, sarana sosial dan umum, fasilitas perdagangan, serta penguatan infrastruktur pendukung Transit Oriented Development (TOD).

    “Untuk pengembangan kawasan strategis akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Hanya saja, saya belum mengetahui secara teknis bagaimana pelaksanaannya nanti,” terang Ayep.

    Selain infrastruktur, Ayep juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran memengaruhi program bantuan ekonomi masyarakat. Pemerintah membatalkan rencana bantuan untuk Koperasi Merah Putih karena keterbatasan anggaran.

    “Yang paling besar dipangkas memang infrastruktur. Termasuk dana untuk Koperasi Merah Putih tidak jadi saya berikan karena tidak ada anggarannya. Tapi belanja rutin tetap kita amankan,” tambahnya.

    Layanan Publik Tidak Akan Berkurang

    Meski demikian, Pemkot Sukabumi memastikan pelayanan publik dan kebutuhan dasar pemerintahan tetap berjalan normal. Pemerintah akan memprioritaskan belanja rutin dan menjaga agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

    Ayep menegaskan, pemerintah akan segera berkonsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi untuk membahas hasil evaluasi dan menetapkan prioritas anggaran baru agar mencapai kesepakatan bersama. Setelah itu, pemerintah akan menyampaikan rincian efisiensi anggaran secara terbuka kepada publik.

    “Lebih teknisnya nanti akan saya sampaikan ke publik setelah konsultasi dengan DPRD Kota Sukabumi,” pungkasnya.

    Rencana pemangkasan APBD ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi sejumlah program pembangunan strategis yang tengah berjalan. Namun, Pemkot Sukabumi berkomitmen mencari solusi agar pengurangan anggaran tidak menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2026. (Cr5)