Sukabumikita.id

Tag: Pemerintah Kota Sukabumi

  • Pemkot Sukabumi Luncurkan Program Pencegahan Kekerasan Anak dan Pendampingan ABH

    Pemkot Sukabumi Luncurkan Program Pencegahan Kekerasan Anak dan Pendampingan ABH

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat perlindungan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan, meluncurkan program Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Sekolah, serta Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

    Kegiatan ini dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan Prestasi Tingkat Jawa Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh DP2KBP3A Kota Sukabumi, Jumat (17/10/2025), di Aula DP2KBP3A.

    Penguatan Komitmen Perlindungan Anak

    Dalam sambutannya, Kepala DP2KBP3A Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni penghargaan, tetapi langkah awal memperkuat kesadaran bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.

    “Kami memberikan apresiasi kepada para penerima penghargaan tingkat provinsi sekaligus memulai gerakan baru agar setiap kelurahan memiliki kesadaran kolektif dalam melindungi anak,” ujar Yadi.

    Ia menambahkan, kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Selabatu yang melibatkan sekitar 80 warga, menjadi model awal pembentukan kelurahan ramah anak di Kota Sukabumi. “Kami berharap Selabatu bisa menjadi contoh nyata bahwa perlindungan anak berawal dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga dan masyarakat,” imbuhnya.

    Wali Kota Sukabumi Tekankan Sinergi Lintas Sektor

    Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengapresiasi kerja sama lintas sektor dalam memperkuat program perlindungan anak dan keluarga. Ia menilai, keberhasilan program ini tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat hukum dan keluarga.

    “Perlindungan anak tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, aparat hukum, dan tentu saja keluarga,” tegasnya.

    Ayep juga menargetkan Kelurahan Selabatu sebagai wilayah percontohan ramah anak, di mana masyarakat aktif dalam mencegah kekerasan, memberikan pendampingan dan menciptakan lingkungan yang aman serta sehat bagi anak-anak.

    “Kita ingin memastikan tidak ada anak di Kota Sukabumi yang merasa takut di lingkungannya sendiri. Anak-anak harus tumbuh dengan rasa aman dan penuh kasih sayang,” ujarnya.

    Perlindungan Anak Dimulai dari Ketahanan Keluarga

    Dalam arahannya, Ayep menyoroti bahwa banyak kasus kekerasan anak berawal dari persoalan ekonomi rumah tangga. “Banyak kasus sosial muncul dari ketidakseimbangan ekonomi keluarga. Dari sana bisa muncul konflik, kekerasan, bahkan stunting. Karena itu, penguatan ekonomi dan ketahanan keluarga adalah bagian penting dari perlindungan anak,” jelasnya. (Cr5)

  • BPBD Kota Sukabumi Intensifkan Pemantauan Titik Rawan Banjir di Selabatu

    BPBD Kota Sukabumi Intensifkan Pemantauan Titik Rawan Banjir di Selabatu

    SUKABUMIKITA.ID – Menghadapi potensi cuaca ekstrem dan banjir limpasan akibat intensitas hujan yang meningkat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sukabumi melakukan pemantauan lapangan ke sejumlah titik rawan banjir, salah satunya di Kelurahan Selabatu, Kecamatan Cikole.

    Langkah ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana dini, untuk mengantisipasi dampak curah hujan tinggi yang kerap menimbulkan genangan air di wilayah perkotaan.

    Fokus Pemantauan di Kawasan Jalan Kabandungan

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik menjelaskan, bahwa kegiatan pemantauan difokuskan di Jalan Kabandungan RT 02/RW 06, yang termasuk kawasan dengan kerentanan genangan air cukup tinggi setiap kali hujan deras melanda.

    “Tim regu dua BPBD diterjunkan dengan enam personel untuk melakukan monitoring langsung di lapangan,” ungkap Novian, Kamis (16/10/2025).

    Dari hasil pengamatan, genangan di kawasan tersebut disebabkan oleh pendangkalan saluran air serta curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir.
    Kondisi ini menjadi perhatian BPBD untuk melakukan pemantauan rutin dan langkah-langkah pencegahan sebelum intensitas hujan meningkat lebih tinggi.

    Langkah Mitigasi dan Koordinasi dengan Warga

    Menurut Novian, kegiatan pemantauan semacam ini merupakan bagian penting dari strategi mitigasi bencana yang dilakukan BPBD menjelang puncak musim hujan.
    Selain pemetaan wilayah rawan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Kami terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan dan berkoordinasi dengan kelurahan serta masyarakat agar lebih waspada,” tambahnya.

    BPBD juga memastikan kesiapan personel dan peralatan tanggap darurat, termasuk pompa air portabel dan kendaraan operasional, guna mempercepat penanganan apabila terjadi genangan atau luapan air.

    Imbauan: Jaga Kebersihan Lingkungan dan Saluran Air

    Selain upaya teknis, BPBD Kota Sukabumi juga mengimbau warga agar tidak membuang sampah ke saluran air atau sungai, karena kebiasaan tersebut menjadi penyebab utama penyumbatan aliran air.

    “Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai masih perlu ditingkatkan. Kami masih menemukan banyak sampah di aliran air,” tegas Novian.

    BPBD berharap warga dapat aktif menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah dan rutin membersihkan selokan agar air hujan dapat mengalir lancar.
    Langkah kecil tersebut dinilai dapat mengurangi risiko banjir lokal yang sering terjadi di kawasan padat penduduk.

    Upaya Pencegahan Berkelanjutan

    Pemkot Sukabumi melalui BPBD juga berencana memperluas pemantauan ke wilayah lain seperti Kecamatan Warudoyong, Citamiang, dan Gunungpuyuh.
    Langkah ini menjadi bagian dari rencana aksi cepat tanggap bencana (contingency plan) menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, BPBD optimistis risiko bencana di Kota Sukabumi dapat ditekan secara signifikan. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh peran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana,” pungkas Novian. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Siapkan Evaluasi Satu Data Indonesia, Targetkan Kualitas Data Lebih Akurat

    Pemkot Sukabumi Siapkan Evaluasi Satu Data Indonesia, Targetkan Kualitas Data Lebih Akurat

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat tata kelola data melalui program Satu Data Indonesia (SDI). Sebagai langkah awal, Forum Satu Data Kota Sukabumi menggelar rapat persiapan evaluasi SDI, Kamis (16/10/2025), di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi.

    Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Endah Aruni, selaku Wali Data Kota Sukabumi. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi.

    Pastikan Kesiapan Menjelang Evaluasi Nasional

    Dalam arahannya, Endah Aruni menegaskan bahwa rapat ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memastikan kesiapan Kota Sukabumi menghadapi evaluasi penyelenggaraan SDI tingkat kota yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat.

    “Rapat ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita semua siap dalam menghadapi evaluasi SDI. Kita harus memastikan bahwa data yang kita kelola akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Endah.

    Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tahun sebelumnya, di mana Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kota Sukabumi tercatat berpredikat baik dengan skor 79,61.

    Endah menambahkan bahwa pencapaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas data dan memperkuat sistem pengelolaan informasi publik di seluruh perangkat daerah.

    Bahas Penguatan Portal dan Integrasi Data

    Rapat koordinasi juga membahas berbagai progres penting dalam implementasi SDI di Kota Sukabumi. Di antaranya adalah pengembangan portal data daerah, optimalisasi aplikasi pengelolaan data sektoral, serta peningkatan kualitas data statistik dan spasial agar lebih mudah diakses dan dimanfaatkan lintas instansi.

    Selain itu, forum juga menjadi ruang berbagi pengalaman antar perangkat daerah terkait pengumpulan, verifikasi, dan standardisasi data.
    Peserta sepakat bahwa koordinasi dan sinkronisasi antarlembaga menjadi kunci dalam mewujudkan data yang valid dan terpadu.

    “Forum ini menjadi wadah penting bagi kita semua untuk memperkuat sinergi. Data yang baik bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tetapi hasil kerja sama seluruh perangkat daerah,” jelas Endah. (Cr5)

  • Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    Bimtek P2RW Citamiang, Wali Kota Sukabumi: P2RW Adalah Bukti Uang Rakyat Kembali untuk Rakyat

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Pemberdayaan Rukun Warga (P2RW) Kecamatan Citamiang Tahun 2025 yang digelar di Aula Kecamatan Citamiang, Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) I Fajar Rajasa, Camat Citamiang Aris Ariandi, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (TAPEM), perwakilan Inspektorat, para Ketua RW, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Citamiang.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa Program P2RW merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan secara langsung.

    “P2RW adalah bukti bahwa masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan. Ini bukan proyek, tapi uang rakyat yang kembali untuk rakyat,” tegasnya.

    Fokus pada Pembangunan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

    Wali kota menjelaskan, pelaksanaan Program P2RW tahun 2025 difokuskan pada bidang-bidang prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga. Beberapa di antaranya mencakup penanganan sampah, pembangunan talud, jalan lingkungan, posyandu, drainase, dan tempat ibadah.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan sampah mandiri di tingkat RW, agar tidak menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Pemerintah, katanya, akan terus mendorong adanya inovasi dan kreativitas warga dalam pengelolaan sampah, termasuk melalui sayembara atau inisiatif lokal.

    “Kami ingin setiap RW memiliki kesadaran dan sistem pengelolaan sampah yang baik. Bukan hanya bersih, tapi juga bisa memberi manfaat ekonomi bagi warga,” ujar Ayep Zaki.

    Anggaran P2RW 2025 Capai Rp9 Miliar, Insentif RT/RW Rp12 Miliar

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Ayep Zaki mengungkapkan bahwa anggaran Program P2RW tahun 2025 mencapai sekitar Rp9 miliar di luar biaya administrasi, sementara insentif untuk RT dan RW mencapai Rp12 miliar, seluruhnya bersumber dari dana masyarakat melalui APBD Kota Sukabumi.

    “Insentif yang diterima para RT dan RW harus disyukuri, karena itu adalah bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Jangan jadikan P2RW sebagai proyek, tapi sebagai tanggung jawab sosial dalam menjaga kebersamaan dan lingkungan,” katanya.

    Ia juga menyampaikan bahwa RW berprestasi akan mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Kota Sukabumi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dalam membangun lingkungan yang bersih, tertib, dan inovatif.

    P2RW Sudah Berjalan 12 Tahun, Terus Disesuaikan dengan Evaluasi

    Sementara itu, Asisten Daerah I Fajar Rajasa menambahkan bahwa P2RW merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Sukabumi yang telah berjalan selama 12 tahun dan terus disesuaikan dengan hasil evaluasi setiap tahunnya. Menurut Fajar, setiap penerima hibah diwajibkan menandatangani fakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan transparansi pelaksanaan program.

    “Target pencairan dana P2RW tahun ini ditetapkan pada bulan Oktober, dengan jumlah penerima sebanyak 547 RW, yang terbagi dalam enam bidang garapan. Prosesnya terus kami kawal agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.

    Camat Citamiang Fokus pada Infrastruktur dan Posyandu

    Di sisi lain, Camat Citamiang, Aries Ariandi, menyampaikan bahwa dari 43 RW di wilayahnya, prioritas pembangunan tahun ini difokuskan pada peningkatan jalan lingkungan, pengembangan posyandu, sarana keagamaan, serta penanganan sampah lingkungan.

    Ia juga berharap seluruh kelurahan segera melengkapi verifikasi administrasi agar pencairan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat segera direalisasikan. “Kami siap mendampingi setiap RW agar pelaksanaan program berjalan lancar dan hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Aris.

    Kolaborasi Pemerintah dan Warga untuk Sukabumi yang Bersih dan Sejahtera

    Melalui program P2RW, Pemerintah Kota Sukabumi berharap kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan sejahtera.

    Program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Kota Sukabumi dilaksanakan secara partisipatif, dengan semangat gotong royong sebagai fondasi utama. “Pembangunan tidak bisa hanya dari atas ke bawah, tapi harus dari bawah ke atas, dari masyarakat untuk masyarakat,” pungkas Wali Kota Ayep Zaki. (Cr5)

  • Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    Ayep Zaki Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Fondasi Pembangunan Kota Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia, yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pangan, CPPD, dan bantuan bibit di Taman Cikondang, Kota Sukabumi, pada Kamis (16/10/2025).

    Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala DKP3, Kadiskumindag, Kepala Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Dalduk, serta para camat dan lurah se-Kota Sukabumi.

    Menurut Ayep Zaki, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa penguatan sektor pangan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, melalui sinergi lintas sektor dan edukasi kepada masyarakat.

    “Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan makanan, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kemandirian,” ujar Ayep Zaki.

    Pemkot Sukabumi Komitmen Perkuat Sektor Pangan

    Momentum Hari Pangan Sedunia ini, menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat sektor pangan di tengah tantangan ekonomi global.
    Wali Kota juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung penguatan sektor pangan, baik dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat. Dengan gotong royong dan inovasi, Sukabumi bisa membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.

    Ayep Zaki juga menegaskan bahwa penggunaan bibit unggul, inovasi pertanian perkotaan, serta partisipasi masyarakat dalam gerakan pangan lokal, menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Prestasi Nasional Bukti Komitmen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

    Meski tidak memiliki sumber daya alam besar seperti tambang atau industri berat, Kota Sukabumi tetap mampu mencatatkan berbagai prestasi nasional. Hal itu berkat kreativitas dan kerja keras seluruh jajaran pemerintah.

    Hal tersebut juga dibuktikan dengan diraihnya APBD Award tingkat nasional, di mana Kota Sukabumi berhasil masuk dalam 40 kota terbaik di Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Capaian ini merupakan hasil kerja nyata seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang produktif, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Simbol Kepedulian dan Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat

    Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Sukabumi juga menyalurkan bantuan pangan, CPPD dan bibit pertanian secara simbolis kepada perwakilan warga dari Kecamatan Citamiang.

    Penyerahan bantuan ini menjadi simbol kolaborasi, antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

    Momentum ini juga mempertegas komitmen Pemkot Sukabumi, dalam memastikan ketersediaan dan keberlanjutan pangan bagi seluruh warga, sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian daerah.

    Pangan Tangguh, Masyarakat Sejahtera

    Peringatan Hari Pangan Sedunia 2025 di Kota Sukabumi, menjadi pengingat penting bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.

    Melalui sinergi, inovasi dan kepedulian bersama, Sukabumi diharapkan mampu membangun ekosistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh warganya. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana Teken PKS OP4D Tahap VII Secara Virtual

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi kembali menunjukkan komitmennya, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VII antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPK), dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Kegiatan penandatanganan tersebut diikuti oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, yang mewakili Wali Kota Sukabumi, secara virtual dari Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, pada Rabu (15/10/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Kantor Pajak Pratama Sukabumi, serta sejumlah pejabat terkait dari jajaran pemerintah daerah.

    Sinergi Pusat dan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Dalam arahannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menegaskan bahwa penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah merupakan amanat undang-undang yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ia menekankan pentingnya integrasi data dan pengawasan terpadu antara DJP, DPK, dan pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas pengelolaan pajak.

    Kegiatan penandatanganan PKS OP4D Tahap VII ini diikuti oleh 109 pemerintah kabupaten/kota dan enam provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi fiskal lintas wilayah.

    Momentum Strategis Tingkatkan Kepatuhan Pajak

    Sementara itu, Dirjen Pajak Kemenkeu, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa OP4D menjadi momentum penting dalam meningkatkan optimalisasi pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak, serta peningkatan kepatuhan masyarakat.

    “Koordinasi yang solid antara DJP dan pemerintah daerah melalui kantor wilayah pajak menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan penerimaan pajak yang berkeadilan dan transparan,” ujarnya.

    Bimo juga mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas aparatur pajak melalui lebih dari 500 kegiatan sosialisasi sistem kolektif perpajakan di berbagai daerah.

    Komitmen Sukabumi Wujudkan Keuangan Daerah Transparan

    Setelah resmi menandatangani PKS OP4D Tahap VII, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggali potensi penerimaan pajak secara optimal.

    “Kerja sama ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang membangun sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan mampu menopang kemandirian fiskal Sukabumi,” ujar Bobby.

    Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi menambahkan, perjanjian tersebut membuka peluang besar dalam pemanfaatan pertukaran data perpajakan, yang berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    Dorong Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan

    Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Sukabumi berharap tata kelola keuangan daerah dapat semakin adaptif terhadap tantangan ekonomi dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Sinergi antara pajak pusat dan daerah tidak hanya diharapkan meningkatkan penerimaan negara dan PAD, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi masyarakat Kota Sukabumi serta Indonesia secara keseluruhan. (Cr5)

  • Penataan Kawasan Pusat Kota, Pemkot Sukabumi Mulai Bangun Pagar Lapang Merdeka

    Penataan Kawasan Pusat Kota, Pemkot Sukabumi Mulai Bangun Pagar Lapang Merdeka

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mulai membangun pagar di kawasan Lapang Merdeka, Jalan Baksir. Langkah ini menjadi bagian dari program penataan pusat kota agar lebih tertib, aman, dan indah.

    Kepala Bidang Tata Bangunan, Jasa Konstruksi, dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi, Muhammad Sahid, menjelaskan bahwa pembangunan pagar merupakan arahan langsung dari Wali Kota Sukabumi.

    Tujuannya untuk memperkuat fungsi ruang publik dan menjaga keindahan Lapang Merdeka sebagai ikon kota. “Sekarang kegiatan pemasangan pagar sudah berjalan. Ini kebijakan langsung dari kepala daerah agar kawasan lebih aman dan terlihat lebih estetis,” ujar Sahid, Senin (06/10).

    Sahid menuturkan, setelah pembangunan pagar selesai, pedagang kaki lima (PKL) tidak boleh lagi berjualan di dalam area Lapang Merdeka. Pemerintah juga akan menertibkan kendaraan sepeda listrik, yang sering melintas di jalur in line track di sekitar lapangan. “Ke depannya, setelah pagar selesai, PKL tidak bisa masuk lagi ke dalam Lapang Merdeka. Sepeda listrik juga tidak boleh beroperasi di jalur in line track,” tegasnya.

    Selain pagar, pemerintah juga membangun empat gerbang utama yang menjadi pintu keluar-masuk pengunjung. Dengan desain lebih rapi, pemerintah menargetkan Lapang Merdeka terlihat lebih representatif sebagai ruang publik kebanggaan warga Sukabumi.

    Sahid menambahkan, proyek ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama memakai dana APBD murni sebesar Rp250 juta untuk membangun pagar sepanjang 117 meter. Tahap kedua memanfaatkan anggaran perubahan senilai Rp425 juta untuk pembangunan pagar sepanjang 200 meter.

    “Ada dua tahap pembangunan pagar Lapang Merdeka. Tahap pertama sepanjang 117 meter dengan dana Rp250 juta, dan tahap kedua sepanjang 200 meter dengan dana Rp425 juta,” jelas Sahid. (Cr5)