Sukabumikita.id

Blog

  • Pemilihan Ketua Kadin Kota Sukabumi 2025, Yoga Mahpudin Nilai Muskot Tak Transparan

    Pemilihan Ketua Kadin Kota Sukabumi 2025, Yoga Mahpudin Nilai Muskot Tak Transparan

    SUKABUMIKITA.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Sukabumi kini memiliki kepemimpinan baru. Fetty Mulya ditetapkan sebagai Ketua Kadin Kota Sukabumi untuk periode 2025–2030 dalam Musyawarah Kota (Muskot) yang berlangsung pada Selasa malam, 8 Juli 2025 di Hotel Taman Sari. Namun di balik pelantikannya, muncul kritik tajam dari sejumlah anggota yang menyebut proses pemilihan ini melanggar aturan organisasi.3000

    Dalam keterangannya, Fetty menyampaikan tekad untuk membawa Kadin Sukabumi lebih kolaboratif dan aktif bersinergi dengan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, dengan melibatkan pelaku usaha dari berbagai skala.

    “Kami akan segera membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan baru dan merumuskan program kerja jangka menengah,” ujar Fetty di hadapan peserta Muskot.

    Langkah awal ini, lanjutnya, akan dilanjutkan dengan rapat kerja guna merumuskan arah strategis organisasi selama lima tahun ke depan. Saat ini, Kadin Sukabumi menaungi sekitar 58 anggota, mulai dari pengusaha UMKM hingga pelaku bisnis skala besar.

    Namun, jalannya Muskot tak sepenuhnya berlangsung mulus. Sejumlah keberatan muncul dari internal, termasuk dari salah satunya datang dari Yoga Mahpudin, anggota aktif Kadin Kota Sukabumi sekaligus Sekretaris Gapensi Kota Sukabumi. Ia menyebut pelaksanaan Muskot cacat secara administratif dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

    “Saya memiliki KTA Kadin yang masih aktif, tapi tidak menerima undangan atau pemberitahuan resmi tentang pelaksanaan Muskot. Ini jelas melanggar aturan. Selain Gapensi, juga ada Gapeksindo dan Aspeknas yang turut menyuarakan hal ini,” tegas Yoga.

    Menurut Yoga, tahapan-tahapan penting dalam penyelenggaraan Muskot seperti pengumuman jadwal, proses pendaftaran peserta dan calon ketua, hingga hasil verifikasi tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota. Ia mengaku mengetahui informasi Muskot hanya dari selebaran digital di media sosial.

    Kritik lain juga diarahkan kepada mantan Ketua Kadin Kota Sukabumi, Ade Wahyudin. Nama Ade sempat kembali muncul dalam flyer sebagai salah satu tokoh dalam Muskot, padahal ia telah diberhentikan oleh Kadin Jawa Barat karena tidak mampu menyelenggarakan Muskot sesuai tenggat yang ditentukan.

    Dokumen resmi Kadin Jawa Barat mencatat bahwa masa kepemimpinan Ade berakhir pada Januari 2024. Meski sempat mendapat perpanjangan hingga Juli 2024, permohonan perpanjangan kedua ditolak dan Ade dinyatakan melanggar Peraturan Organisasi Nomor 279 dan 285. Kadin Jawa Barat bahkan menunjuk seorang caretaker untuk memimpin Kadin Kota Sukabumi pasca-pembekuan tersebut.

    Tak hanya itu, Yoga juga menyoroti absennya undangan kepada asosiasi usaha sebagai anggota luar biasa Kadin, yang seharusnya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam Muskot.

    “Ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, tapi juga bentuk pengabaian terhadap regulasi organisasi. Kami mendesak Kadin Indonesia untuk segera turun tangan,” tegasnya.

    Situasi ini menimbulkan kegelisahan di kalangan dunia usaha lokal. Sejumlah pihak menilai langkah Agung Suryamal sebagai pengarah kegiatan Muskot telah menimbulkan kegaduhan dan berpotensi merusak kredibilitas Kadin di mata publik dan pelaku usaha.

    Meyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Sukabumi, Andri L Kusuma menegaskan, bahwa seluruh tahapan Muskot sudah dijalankan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Mereka merasa belum diikut sertakan, tetapi peserta Muskot ini terkait dengan PO organisasi. Dan yang bisa menjadi peserta ini adalah anggota yang terdaftar,” jelas Andri.

    Lanjutnya, terkait disinggung bahwa panitia tidak memberikan informasi perihal diadakannya kegiatan Muskot, dirinya membantah hal tersebut. Karena menurutnya, pihak panitia telah memberikan informasi tersebut kepada anggota yang telah terdaftar. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Lantik 21 Pejabat Baru, Dorong Percepatan Kerja dan Reformasi Pelayanan

    Wali Kota Sukabumi Lantik 21 Pejabat Baru, Dorong Percepatan Kerja dan Reformasi Pelayanan

    SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya memperkuat struktur birokrasi yang responsif dan profesional, Pemerintah Kota Sukabumi resmi melantik dan mengambil sumpah 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional, Selasa malam (08/07/2025).

    Prosesi pelantikan yang berlangsung di Ruang Utama Sekretariat Daerah itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Sekda Andang Tjahjandi, dan jajaran kepala perangkat daerah.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan bahwa mutasi dan promosi jabatan adalah bagian dari dinamika organisasi pemerintahan yang bertujuan menjaga ritme pelayanan publik tetap adaptif dan efisien.

    “Mutasi dan promosi adalah hal yang biasa, dan semua dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan serta telah mendapatkan persetujuan dari BKN, Gubernur, dan Kemendagri,” ujarnya.

    Fokus pada Percepatan dan Kolaborasi

    Wali kota menekankan bahwa pejabat yang baru dilantik harus mampu bergerak cepat, membangun sinergi antarinstansi, serta memiliki etos kerja tinggi dalam pelayanan masyarakat.

    “Saya butuh tim yang mampu menyesuaikan ritme kepemimpinan saya—cepat, sigap, dan siap hadir langsung ke lapangan,” tegasnya.

    Ia juga menambahkan, selain kerja keras, seluruh pejabat dituntut menjunjung tinggi integritas, mengedepankan nilai kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas.

    Daftar Pejabat Baru yang Dilantik

    Sebanyak 12 pejabat eselon II dan 9 pejabat fungsional resmi menduduki jabatan barunya. Beberapa nama di antaranya:

    • Galih Marelia Anggraeni – Kepala BPKPD

    • Mohammad Hasan Asari – Kepala Bappeda

    • Asep Suhendrawan – Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

    • Iskandar – Kepala Dinas Perhubungan

    • Een Rukmini – Kepala Dinas Sosial

    • Olga Pragosta – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

    • Reni Rosyida Muthmainnah – Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM

    Sementara pejabat fungsional yang turut dilantik meliputi:

    • Henry Yoswara, Ruswandi, Kunto Mahendra Dewo, dan Raden Irvan T. N. Bratasurya – Penata Kelola Bangunan

    • Arisandi, Sri Murtiningsih, dan Rahmat Huda – Penata Kelola Penanaman Modal

    • Erwan Susila Tresna – Statistisi

    • Meila Safira Ayth Thariqa – Penata Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

    Pemerintahan yang Sehat, Fiskal yang Kuat

    Dalam arahannya, Ayep Zaki menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada struktur. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih responsif, transparan, dan kolaboratif.

    “Mari kita jaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan fokus pada pelayanan yang berkualitas. Kota Sukabumi harus punya birokrasi yang sehat dan fiskal yang kuat,” katanya. (Cr5)

  • Sah, Fetty Mulya Nahkodai Kadin Kota Sukabumi Periode 2025-2030

    Sah, Fetty Mulya Nahkodai Kadin Kota Sukabumi Periode 2025-2030

    SUKABUMIKITA.ID – Musyawarah Kota (Muskot) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Sukabumi yang digelar Selasa (08/07/2025) di Hotel Taman Sari melahirkan pemimpin baru.

    Fetty Mulya resmi ditetapkan sebagai Ketua Kadin Kota Sukabumi untuk masa bakti 2025–2030, menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Pemilihan berlangsung kondusif dengan dukungan penuh dari para anggota Kadin, yang saat ini tercatat berjumlah 58 orang dari berbagai sektor usaha.

    Mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga pengusaha berskala besar turut berpartisipasi dalam momen penting lima tahunan ini.

    Dalam sambutannya usai terpilih, Fetty menyampaikan tekadnya untuk membangun sinergi yang kuat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam membangun perekonomian Kota Sukabumi yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami tidak bisa berjalan sendiri. Intinya, Kadin harus menjadi mitra strategis pemerintah. Akan ada program-program nyata yang kami jalankan, dimulai dengan pembentukan tim formatur dan perumusan struktur organisasi baru,” ujar Fetty kepada awak media.

    Langkah pertama yang akan ditempuh di bawah kepemimpinan Fetty adalah membentuk tim formatur untuk menyusun jajaran pengurus Kadin periode 2025–2030.

    Setelah struktur terbentuk, agenda selanjutnya adalah menggelar Rapat Kerja (Raker) guna merumuskan arah kebijakan serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

    Fetty menegaskan bahwa Kadin bukan sekadar forum pengusaha, melainkan wadah yang bertugas aktif mengawal pertumbuhan ekonomi, terutama dalam mendukung sektor-sektor produktif lokal yang potensial.

    “Kami akan petakan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah, termasuk menguatkan peran UMKM, menarik investasi sehat, dan menciptakan ruang usaha yang kondusif,” jelasnya.

    Dalam arahannya, Fetty juga menyoroti tantangan struktural yang dihadapi Kota Sukabumi, mulai dari keterbatasan lahan, terbatasnya sumber daya, hingga populasi yang relatif kecil.

    Di tengah tantangan tersebut, ia menilai bahwa upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa hanya bergantung pada sektor pajak dan retribusi.

    Ia mendorong agar pengembangan UMKM modern dan optimalisasi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) turut dijadikan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat memberi kontribusi langsung pada PAD.

    “Kami mendukung penuh program Wali Kota dalam memperluas sumber PAD. Ekonomi daerah yang kuat hanya bisa tercapai jika ada kolaborasi yang nyata antara sektor publik dan swasta,” ucapnya.

    Dengan semangat kepemimpinan baru, Fetty berharap Kadin tidak hanya menjadi organisasi simbolik, tapi benar-benar hadir sebagai mitra pembangunan yang aktif.

    Ia mengajak seluruh anggota Kadin untuk berkontribusi lebih, terutama dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    “Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan penonton. Kadin harus responsif terhadap tantangan zaman, terutama di era digital dan ekonomi hijau,” pungkasnya. (Cr5)

  • Sampah Jadi Tabungan Emas, Legislator PKS Dorong Pengelolaan Mandiri di Tingkat Kelurahan

    Sampah Jadi Tabungan Emas, Legislator PKS Dorong Pengelolaan Mandiri di Tingkat Kelurahan

    SUKABUMIKITA.ID – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni, menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Sukabumi telah mencapai level kritis. Menurutnya, solusi jangka panjang harus dimulai dari skala terkecil, yakni lingkungan kelurahan dan RW.

    Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah menjadi tabungan emas yang digelar di Gedung Serbaguna RW 14 Perumahan Taman Asri, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Sabtu (05/07/2025).

    “Masalah sampah di TPSA sudah sangat mendesak. Karena itu, perlu ada inisiatif dari masyarakat agar sampah bisa diolah sejak dari rumah,” ujarnya.

    Melalui kegiatan resesnya di wilayah Citamiang, Inggu menemukan antusiasme warga cukup tinggi terhadap keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Unit (TPSU) mandiri. Ia berharap upaya seperti ini bisa mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA).

    “Kalau warga bisa menyelesaikan urusan sampah di lingkungannya, TPSA tidak akan terlalu terbebani,” tambahnya.

    Inggu juga menyoroti keberadaan Bank Sampah sebagai salah satu pendekatan efektif yang mulai dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Ia menyebut, jumlah nasabah bank sampah meningkat dua kali lipat, dari sekitar 50 orang menjadi lebih dari 100 nasabah aktif.

    “Bank sampah ini membuka harapan baru. Sekarang ibu-ibu sudah terbiasa memilah sampah karena tahu ada nilai ekonomi yang bisa ditabung. Bahkan kas bank mereka buka 24 jam,” katanya.

    Namun begitu, ia menekankan perlunya dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam bentuk tambahan armada angkut dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kebersihan.

    “Tidak cukup hanya program Sukabumi terang kalau masalah sampah tidak selesai. Apalagi dengan beroperasinya Tol Bocimi, Kota Sukabumi akan menjadi kota persinggahan. Kesan pertama yang harus dijaga adalah kebersihan,” ujar Inggu.

    Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi kepada Bank Sampah Unit (BSU) Mandiri yang berada di Perumahan Taman Asri. BSU ini telah menjadi percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

    “Program ini sangat sejalan dengan misi Pak Wali Kota, Ayep Zaki, dalam menjadikan Sukabumi sebagai kota yang bersih dan bercahaya,” katanya.

    Sementara itu, Lurah Subangjaya, Jumyati, turut mengakui dampak positif dari keberadaan BSU Mandiri di wilayahnya. Ia menyebut, tingkat partisipasi warga dalam memilah dan mengelola sampah kini jauh meningkat.

    “Setiap Jumat warga rutin melakukan kerja bakti. Bahkan sudah ada kolaborasi dengan Puskesmas untuk kegiatan cek kesehatan,” ungkapnya.

    Jumyati juga menginformasikan bahwa sejumlah titik pembuangan sampah liar yang sebelumnya berada di pinggir jalan, kini berhasil ditertibkan berkat kerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    “Alhamdulillah, sekarang di pinggir jalan sudah tidak terlihat lagi sampah-sampah yang menumpuk seperti dulu,” tutupnya. (Cr5)

     

  • APBD 2024 Kota Sukabumi Disetujui DPRD, Pemkot Kembali Raih WTP ke-11 Kali Berturut

    APBD 2024 Kota Sukabumi Disetujui DPRD, Pemkot Kembali Raih WTP ke-11 Kali Berturut

    SUKABUMIKITA.ID — Pemerintah Kota Sukabumi bersama DPRD Kota Sukabumi resmi menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Jumat (4/7/2025) di ruang rapat utama DPRD.

    Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Sekda Andang Tjahjandi, Ketua DPRD Wawan Juanda, unsur Forkopimda, serta pimpinan SKPD dan tamu undangan.

    Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama yang telah dibangun dalam pengawasan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

    “Apresiasi saya sampaikan kepada Panitia Khusus dan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan objektif dan membangun selama proses pembahasan Raperda ini,” ujar Ayep Zaki.

    Kota Sukabumi Kembali Raih Opini WTP dari BPK

    Salah satu poin penting yang disampaikan dalam rapat ini adalah keberhasilan Kota Sukabumi dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemda Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

    Namun, wali kota menegaskan bahwa keberhasilan meraih WTP tidak menjadikan pemerintah daerah berpuas diri.

    “Ada catatan-catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian serius. Kita siapkan tindak lanjut melalui rencana aksi terstruktur, penguatan SPIP dan APIP, serta peningkatan kualitas koordinasi antar perangkat daerah,” tegasnya.

    Prioritaskan Pelayanan dan Transparansi

    Wali kota juga menekankan bahwa APBD adalah instrumen pembangunan dan pelayanan publik, bukan sekadar laporan administrasi. Oleh karena itu, setiap belanja dan program yang dianggarkan harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.

    Ia menambahkan bahwa pembahasan yang dilakukan DPRD, baik dalam bentuk pandangan umum fraksi maupun rekomendasi teknis, akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam siklus anggaran selanjutnya.

    “Kritik dan saran dewan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab,” katanya.

    Raperda Diserahkan ke Gubernur untuk Dievaluasi

    Setelah disetujui oleh DPRD, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Raperda.

    Proses ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan vertikal untuk memastikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.

    Penguatan Kemitraan Eksekutif dan Legislatif

    Di akhir sambutannya, Wali Kota kembali menegaskan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Ia berharap, sinergi yang sudah terjalin ini dapat semakin kuat untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

    “Kita wujudkan Kota Sukabumi Bercahaya melalui kerja bersama, bukan sekadar bekerja bersama-sama,” pungkasnya. (Cr5)

  • Lewat Program Jumling, Ayep Zaki Dorong Koperasi dan PAD Jadi Andalan Ekonomi Warga

    Lewat Program Jumling, Ayep Zaki Dorong Koperasi dan PAD Jadi Andalan Ekonomi Warga

    SUKABUMIKITA.ID — Upaya membangun komunikasi langsung dengan masyarakat kembali dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi melalui kegiatan Jum’at Keliling (Jumling), yang kali ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muslim, Kecamatan Lembursitu, Jumat (04/07/2025). Momen tersebut juga dirangkaikan dengan pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Sukabumi Raya.

    Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki hadir secara langsung, didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Daerah III, Camat Lembursitu, para lurah, serta unsur pesantren dan tokoh masyarakat setempat.

    Dalam sambutannya, Ayep Zaki menegaskan bahwa Jumling bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana untuk mendengar langsung suara masyarakat, memperkuat sinergi antarwilayah, serta menyampaikan program strategis yang tengah dijalankan pemerintah kota.

    “Kami turun langsung ke masjid-masjid di setiap kelurahan agar pemerintah terasa hadir di tengah warga. Ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga bentuk pelayanan aktif,” ucap Ayep Zaki.

    Fokus Utama: Wakaf, Insentif, dan Ekonomi Kerakyatan

    Salah satu pokok bahasan utama dalam kegiatan tersebut adalah penguatan gerakan wakaf. Ayep menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji politiknya yang murni berbasis kesukarelaan warga.

    “Tidak ada unsur paksaan dalam gerakan wakaf. Ini adalah ruang untuk berbuat baik bagi mereka yang mampu dan ikhlas,” tegasnya.

    Selain wakaf, Wali Kota juga menyampaikan bahwa insentif bagi elemen masyarakat terus ditingkatkan. Tahun ini, Pemkot telah mengalokasikan dana untuk RT, RW, hansip, kader posyandu, guru ngaji, dan marbot masjid. Untuk tahun 2026, guru jam’iyah juga ditargetkan masuk dalam daftar penerima manfaat.

    “Ini langkah konkret kami untuk menggerakkan ekonomi dari bawah. Pemerintah tidak hanya bicara, tapi bertindak,” katanya.

    PAD Jadi Andalan Pembangunan

    Ayep Zaki juga menekankan bahwa pembangunan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana dari pusat. Oleh karena itu, ia mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tulang punggung pembiayaan program prioritas, termasuk sektor pendidikan, sosial, dan pelayanan publik.

    “Kita fokus memperbaiki kinerja BUMD dan BLUD agar memberi kontribusi nyata bagi keuangan daerah,” ujarnya.

    Normalisasi BUMD disebut penting agar pelayanan publik, khususnya yang menyangkut air, transportasi, dan sektor strategis lainnya, dapat berjalan optimal dan profesional.

    Peran Koperasi Jadi Prioritas

    Di hadapan para tokoh masyarakat dan santri, Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi lokal, khususnya koperasi. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, Pemkot akan mengalokasikan hibah untuk koperasi di setiap kelurahan melalui APBD.

    “Koperasi itu pilar ekonomi rakyat. Kalau ini kuat, maka masyarakat kecil pun bisa tumbuh bersama,” ucapnya.

    Dukungan Bagi Pemuda Islam

    Dalam penutupan sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musda GPII Sukabumi Raya yang digelar bersamaan dengan kegiatan Jumling. Ia berharap organisasi ini mampu mencetak kader-kader muda yang tangguh secara akhlak dan cerdas secara intelektual.

    “GPII harus menjadi kawah candradimuka bagi calon pemimpin masa depan yang berintegritas dan berjiwa nasionalis-religius,” tuturnya.

    Kegiatan Jumling kali ini bukan hanya mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga menggarisbawahi komitmen Pemkot Sukabumi dalam membangun daerah secara menyeluruh: dari masjid, pesantren, hingga koperasi dan anggaran. (Cr5)

  • Wali Kota Sukabumi Dorong Sinergi Puskesmas dan PD Waluya untuk Tingkatkan PAD

    Wali Kota Sukabumi Dorong Sinergi Puskesmas dan PD Waluya untuk Tingkatkan PAD

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang inklusif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya melalui program inovatif di sektor kesehatan, yang dikolaborasikan bersama PD Waluya dan seluruh Puskesmas di Kota Sukabumi.

    Langkah strategis tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam kegiatan Sosialisasi Program Peningkatan PAD yang digelar Jumat, 4 Juli 2025 di Opproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Hadir dalam kesempatan itu para camat, lurah, kepala Puskesmas, serta Asda II dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.

    Dalam arahannya, Ayep Zaki menekankan pentingnya membangun sinergi antar lembaga untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kontribusi ekonomi daerah.

    “Program ini bukan hanya pelayanan kesehatan, tapi juga bagian dari strategi fiskal. Dengan BPJS Kacamata, masyarakat terbantu, PAD pun meningkat,” ujar Wali Kota.

    Skema BPJS Kacamata Jadi Inovasi Baru

    Melalui program ini, masyarakat bisa mengakses layanan kacamata secara gratis dengan mendaftar melalui Puskesmas setempat. Setelah mendapatkan rekomendasi medis, klaim akan diajukan oleh PD Waluya melalui mekanisme BPJS Kesehatan.

    Sebagai langkah percepatan dan pemerataan manfaat, Wali Kota menetapkan target minimal 100 warga per kelurahan setiap bulan dapat terlayani melalui program ini.

    “Program ini sepenuhnya tanpa membebani warga. Kita ingin manfaat ekonomi dan sosial bisa dirasakan bersama,” tambah Ayep Zaki.

    PD Waluya Diminta Terus Tingkatkan Kinerja

    Wali Kota juga meminta Direktur PD Waluya, Gulam Zakiya, untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas manajemen, serta memperkuat kolaborasi dengan layanan kesehatan lainnya.

    Ia menekankan bahwa peran BUMD dan BLUD sangat krusial dalam mendorong kemandirian fiskal daerah dan menciptakan dampak langsung terhadap kualitas hidup warga.

    “BUMD bukan sekadar pengelola aset, tapi bagian dari mesin pembangunan daerah,” ujarnya.

     Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci Keberhasilan

    Ayep Zaki menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan tidak cukup hanya dengan cepat dan ramah. Pemerintah ingin agar pelayanan Puskesmas ke depan terintegrasi secara digital, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

    Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara kelurahan, Puskesmas, serta unit usaha daerah untuk mengakselerasi setiap program pembangunan.

    “Pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri. Butuh dukungan semua pihak agar Sukabumi benar-benar bergerak maju,” tegasnya.

    Sebagai penutup, Wali Kota mengajak seluruh elemen masyarakat dan ASN untuk mendoakan keberkahan bagi Kota Sukabumi, serta menjaga semangat kolaboratif demi kemajuan bersama. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Munas I ASWAKADA, Dorong Sinergi Pembangunan Daerah

    Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Munas I ASWAKADA, Dorong Sinergi Pembangunan Daerah

    SUKABUMIKITA.ID — Sebanyak 289 wakil kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia berkumpul dalam ajang Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (ASWAKADA) yang digelar di Hotel Safir, Yogyakarta, Kamis (03/07/2025). Salah satu peserta yang hadir adalah Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.

    Acara ini berlangsung selama tiga hari dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar wakil kepala daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah masing-masing.

    Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Munas ini tidak hanya berfungsi sebagai forum organisasi, namun juga menjadi wadah tukar pikiran, berbagi pengalaman, dan menginisiasi berbagai program kolaboratif lintas daerah.

    “Agenda pertama adalah pemilihan Ketua Umum ASWAKADA dan kami sepakat memilih Wakil Wali Kota Surabaya karena dianggap mampu mengayomi. Setelah itu dilanjutkan dengan gala dinner di mana kami berbagi potensi dan menjajaki sinergi antarwilayah,” ujar Bobby.

    Sinergi dan Inovasi Jadi Sorotan

    Menurut Bobby, berbagai ide kreatif dan gagasan inovatif muncul dalam forum tersebut. Ia menilai pentingnya kekompakan antarwakil kepala daerah untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Harapan saya, melalui forum ini kita bisa solid, bersatu, dan kompak. Bersama kepala daerah dan seluruh OPD, mari kita terus menata kebaikan dan kemajuan untuk daerah masing-masing,” ungkapnya.

    Acara Resmi Dibuka Pemerintah Pusat

    Pembukaan Munas I ASWAKADA ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik. Sebelumnya, sambutan pembuka diberikan oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah, serta Gubernur D.I. Yogyakarta yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, Dr. Sukamto.

    Kegiatan ini merupakan Munas perdana yang diselenggarakan ASWAKADA sejak dibentuk. Forum ini diharapkan mampu menjadi platform kolaboratif bagi wakil kepala daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, kapabilitas, serta tanggung jawab strategis mereka dalam mendukung roda pemerintahan daerah.

    “ASWAKADA bukan sekadar organisasi, tetapi menjadi ruang sinergi untuk menciptakan terobosan dan mendorong keadilan pembangunan di seluruh penjuru negeri,” tutup Bobby Maulana. (Cr5)

  • Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank BJB dan BP Tapera Gencarkan Sosialisasi FLPP di Sukabumi

    Dukung Program 3 Juta Rumah, Bank BJB dan BP Tapera Gencarkan Sosialisasi FLPP di Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Bank BJB Sukabumi bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menggelar kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembiayaan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), Kamis (03/07/25).

    Acara ini dilangsungkan di Aula Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Kegiatan ini terselenggara atas inisiatif dan kerja sama antara BP Tapera, Bank BJB, dan APERSI Korwil 6 Sukabumi-Cianjur.

    Ketua APERSI Korwil 6 Sukabumi-Cianjur, Asep Abdulqodir, menyampaikan bahwa kegiatan ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya ASN dan para pekerja dari berbagai perusahaan di wilayah Sukabumi. Sebanyak 25 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk para HRD dari perusahaan-perusahaan lokal.

    “Kami ingin menekankan pentingnya FLPP bagi MBR. Ini sejalan dengan program Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yaitu pembangunan 3 juta rumah. Di Sukabumi sendiri, kebutuhan rumah masih sangat tinggi. APERSI membangun sekitar 600 unit rumah per tahun untuk wilayah Kabupaten Sukabumi,” kata Asep.

    Kepala Subdivisi Pemasaran Pembiayaan Tapera, Ikhsan Damali menjelaskan, bahwa FLPP terbuka untuk siapa saja yang belum memiliki rumah, baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap. Selama memenuhi kriteria kelayakan KPR dan belum memiliki rumah, mereka bisa mengakses program ini.

    “Persyaratannya jelas, tidak memiliki rumah dan masuk dalam kategori MBR. Tidak terbatas pada ASN atau pekerja formal saja, yang penting layak secara finansial untuk mengakses KPR melalui bank yang bekerja sama,” jelas Ikhsan.

    Sementara itu, Pimpinan Cabang Bank BJB Kabupaten Sukabumi, Ahmad Djuansjah, menambahkan bahwa pihaknya secara aktif mendukung program Asta Cita, termasuk target pembangunan 3 juta rumah secara nasional.

    “Bank BJB mendapat fasilitas untuk membangun 10 ribu rumah di Jawa Barat. Di Sukabumi sendiri, targetnya 100 ribu rumah, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk ASN, P3K, dan para buruh,” ujar Ahmad.

    Ia juga menekankan bahwa Bank BJB siap memfasilitasi masyarakat dari awal, mulai dari penyediaan informasi, pengajuan KPR, hingga pemilihan lokasi rumah yang sesuai dengan kebutuhan pemohon.

    “Lokasinya bebas, bisa disesuaikan dengan pusat aktivitas pemohon. Nantinya, developer yang akan membangun rumah sesuai dengan permintaan,” tambahnya.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya konkret sinergi antara pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan pengembang perumahan dalam memastikan masyarakat kecil dapat memiliki rumah layak huni.

    “Hal ini diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi backlog perumahan yang masih tinggi di wilayah Sukabumi dan sekitarnya,” pungkasnya. (Cr5)

  • Bimtek Subangjaya: Wali Kota Dorong RT-RW Jadi Penggerak Pembangunan

    Bimtek Subangjaya: Wali Kota Dorong RT-RW Jadi Penggerak Pembangunan

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Kelurahan Subangjaya kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan di tingkat paling dasar dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemberdayaan Ketua RT dan RW pada Kamis, 3 Juli 2025.

    Kegiatan yang digelar di wilayah Kelurahan Subangjaya ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan dihadiri oleh para ketua RT dan RW se-kelurahan, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.

    Dalam sambutannya, Ayep Zaki menekankan bahwa Bimtek ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas RT dan RW, sebagai elemen vital yang menjadi penghubung langsung antara masyarakat dengan pemerintah.

    “Peran RT dan RW tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik dan kunci keberhasilan program-program pemerintah, termasuk dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Ayep.

    Menurutnya, pemahaman terhadap fungsi dan tanggung jawab sangat penting agar para ketua RT dan RW mampu menjalankan tugas secara optimal dan sesuai dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

    Perkuat Sinergi, Dorong Kolaborasi

    Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara RT, RW, kelurahan, kecamatan, serta seluruh stakeholder pembangunan. Ia menyebut bahwa komunikasi dan kerja sama lintas sektor menjadi pondasi utama dalam mendorong perubahan positif di lingkungan masyarakat.

    “RT dan RW harus menjadi agen perubahan sosial, penggerak pembangunan di lingkungannya, serta menjadi garda depan dalam pelayanan kepada warga,” jelasnya.

    Ayep Zaki menambahkan bahwa Pemkot Sukabumi terus berkomitmen memperkuat aparatur pemerintahan hingga ke level paling bawah, agar kualitas pelayanan publik semakin baik dan menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

    Dukung Program Prioritas Kota Sukabumi

    Kegiatan Bimtek ini juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas Pemkot Sukabumi, khususnya dalam meningkatkan PAD dan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah. Selain itu, pembekalan ini diharapkan menjadi modal utama para ketua RT dan RW dalam menjalankan amanah di wilayahnya masing-masing.

    “Kami berharap ilmu yang diperoleh dalam bimtek ini bisa langsung diterapkan di lingkungan masing-masing. Mari kita terus bekerja bersama, bersinergi demi Sukabumi yang lebih bercahaya,” ujar Ayep Zaki menutup sambutannya.

    Kegiatan ini menjadi contoh konkret dari upaya Pemerintah Kota Sukabumi dalam membangun sistem pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Cr5)