Blog

SUKABUMIKITA.ID – Warga di sekitar aliran Sungai Ciseureuh, Jalan KH Ahmad Sanusi, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dibuat resah setelah Tembok Penahan Tanah (TPT) di bantaran sungai tersebut ambruk pada Senin (11/08).

Ambruknya TPT menyebabkan material longsoran bercampur dengan tumpukan sampah rumah tangga dan batang pohon besar yang tumbang, sehingga aliran air sungai tersumbat. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga akan risiko banjir jika tidak segera ditangani.

BPBD Kerahkan Tim Reaksi Cepat

Kepala Pelaksana BPBD Kota Sukabumi, Novian Rahmat Taufik, menyampaikan pihaknya langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) setelah menerima laporan dari warga.

“Kami menemukan pohon besar dan tumpukan sampah yang menghalangi laju air. Pembersihan harus dilakukan segera untuk menghindari kerusakan lebih parah,” ujar Novian, Rabu (13/08/2025).

Sekitar sepuluh personel BPBD dikerahkan untuk melakukan pembersihan. Namun, medan lokasi yang sempit membuat alat berat tidak bisa digunakan, sehingga seluruh material harus diangkat secara manual.

Fokus utama penanganan adalah membersihkan pohon tumbang dan mengangkut sampah yang menyumbat agar aliran sungai kembali normal.

Penanganan Sementara dan Rencana Perbaikan Permanen

Novian menegaskan bahwa upaya yang dilakukan saat ini bersifat sementara. Untuk perbaikan permanen TPT, BPBD akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sukabumi.

Selain itu, Novian juga mengingatkan warga agar tidak lagi membuang sampah ke sungai karena bisa mempercepat kerusakan infrastruktur sekaligus meningkatkan risiko banjir.

“Kebiasaan membuang sampah sembarangan harus dihentikan. Kalau sungai tersumbat, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat sendiri,” tegasnya. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan anggota DPR RI Komisi II, Heri Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Heri Gunawan, atau yang akrab disapa Hergun, sebelumnya duduk sebagai anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2023.

Namun, langkah KPK tersebut memicu perdebatan. Pasalnya, sejumlah pihak menilai bahwa dana CSR BI dan OJK bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga legitimasi hukum dalam kasus ini dipertanyakan.

Ketua LSM Gerakan Aktivis Penyelamat Uang Negara, Hakim Adonara, menegaskan bahwa dana CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial lembaga kepada masyarakat, bukan dana publik.

“Jika objek perkara bukan dana publik, tuduhan korupsi harus diuji secara ekstra hati-hati. Tidak cukup hanya mengikuti jejak aliran dana. Harus ada bukti niat jahat, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara yang nyata serta terukur,” kata Hakim, Senin (11/08/2025).

Unsur Korupsi Dinilai Belum Jelas

Hakim menilai tanpa adanya bukti mens rea (niat jahat) serta kerugian negara yang konkret, maka proses hukum terhadap Hergun berpotensi kehilangan legitimasi. Sejumlah pengamat hukum juga mengingatkan agar KPK tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangka, terlebih tanpa paparan detail temuan yang menguatkan dugaan tindak pidana.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum membeberkan secara rinci bukti-bukti yang melandasi penetapan tersangka terhadap Hergun.

Pakar hukum menilai, pembuktian adanya kerugian negara dalam kasus dana CSR BI dan OJK bukanlah hal sederhana. Status dana yang berasal dari surplus keuntungan lembaga di luar skema APBN/D membuat pembuktian hukum menjadi semakin kompleks.

Kekhawatiran Politisasi Kasus

Selain itu, di tengah situasi politik yang memanas jelang pemilu, sejumlah kalangan mewanti-wanti agar proses hukum ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

“Garis antara hukum dan politik sering kali kabur. Kasus ini bisa menjadi preseden penting bagi arah penegakan hukum di Indonesia,” ungkap seorang pengamat politik.

Kini, perhatian publik tertuju pada KPK. Lembaga antirasuah itu ditantang untuk membuktikan tuduhannya dengan bukti yang kuat, objektif, dan tak terbantahkan, demi memastikan proses pemberantasan korupsi berjalan sesuai prinsip hukum yang adil dan transparan. (Cr5)

SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, meninjau langsung lokasi banjir di Kampung Ciseureuh RT 01 RW 01, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Sabtu malam (09/08). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi warga pasca bencana sekaligus menyerahkan bantuan kebutuhan pokok.

Bobby datang membawa bantuan berupa bahan makanan, minuman, dan perlengkapan pokok yang diperkirakan mencukupi untuk tujuh hari. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bergotong royong sejak malam kejadian.

“Atas nama Wali Kota, saya mengapresiasi warga, RT, RW, lurah, dan camat yang bergotong royong pasca bencana. Terima kasih juga kepada anggota dewan yang standby sejak malam kejadian,” ujarnya, Minggu (10/08/2025).

Bobby juga menyampaikan duka cita dan salam dari Wali Kota Ayep Zaki yang tengah bertugas di Makassar. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah.

“Pengolahan sampah harus dimulai dari rumah tangga agar tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan berpotensi memicu bencana,” tegasnya. Instruksi ini, kata Bobby, akan dituangkan dalam surat edaran kepada dinas terkait.

Baca Juga: Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Munas I ASWAKADA, Dorong Sinergi Pembangunan Daerah

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari dapil III, Agus Samsul, yang juga hadir di lokasi, menjelaskan kronologi terjadinya banjir. Menurutnya, air mulai menggenang sesaat setelah shalat Isya dengan ketinggian mencapai 60–100 sentimeter di dalam rumah warga.

“Tiga anak sempat terjebak di rumah yang terendam. Alhamdulillah semuanya berhasil dievakuasi dengan selamat,” ungkap politisi Partai PKB tersebut.

Hasil penelusuran lapangan menunjukkan banjir disebabkan oleh tersumbatnya saluran air di Sungai Ciseureuh akibat batang pohon dan sampah. Agus menyayangkan perilaku warga yang membuang limbah sembarangan ke aliran sungai.

“Penyumbatan ini terjadi karena ulah oknum yang membuang batang pohon dan sampah ke sungai. Akibatnya, air meluap ke pemukiman,” jelasnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Een Rukmini, menambahkan pihaknya bersama BPBD, kecamatan, dan Kesra Setda sedang memetakan wilayah terdampak serta kebutuhan warga. Bantuan yang sudah disalurkan meliputi natura, kasur, selimut, dan beras untuk kebutuhan satu hingga dua hari kedepan. (Cr5)