Viral! Warga Sukabumi Keluhkan RSUD Palabuhanratu, Kini Malah Diduga Diintimidasi

id.sukabumikita.id/ – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul viralnya keluhan dari seorang warga, Nurlela, yang mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan.

Berdarasakan keterangan yang dikatakannya, perlakuan tersebut berasal dari oknum tenaga medis, saat dirinya mendampingi orang tuanya menjalani perawatan di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut.

Dalam keterangannya kepada media, Nurlela mengungkapkan bahwa insiden pertama terjadi saat orang tuanya dirawat inap. Ia merasa diperlakukan secara tidak sopan oleh salah satu perawat yang bertugas.

“Saya sudah laporkan ke manajemen rumah sakit agar sikap seperti itu diubah,” ujarnya, Minggu (25/05/2025).

Namun, belum sempat melihat perbaikan, kejadian serupa kembali terjadi, kali ini melibatkan oknum dokter saat kunjungan ke poli rawat jalan. Merasa kecewa, Nurlela kembali mengadukan ke bagian Humas RSUD Palabuhanratu, namun bukan permintaan maaf yang ia inginkan.

“Saya bilang, tidak perlu minta maaf, tapi perbaikilah sistem pelayanannya,” kata Nurlela.

Keluhannya tak berhenti pada sikap petugas medis. Nurlela juga mengeluhkan seringnya obat tidak tersedia di apotek rumah sakit, meski dirinya menggunakan layanan BPJS Kesehatan.

“Saya sampai harus beli obat sendiri di apotek luar. Lalu gunanya BPJS buat apa kalau obat kosong terus?” keluhnya.

Karena tidak menemukan solusi melalui jalur internal, Nurlela akhirnya membuat surat terbuka di media sosial. Unggahannya pun viral dan memicu reaksi publik, termasuk dari Bupati Sukabumi dan sejumlah anggota DPRD.

“Alhamdulillah akhirnya dapat perhatian juga. Pak Bupati langsung memberi instruksi ke pihak rumah sakit untuk memperbaiki layanan,” ucapnya.

Namun, alih-alih melakukan perbaikan secara sistemik, muncul dugaan adanya upaya pembungkaman dari oknum pegawai rumah sakit. Nurlela menyebut bahwa beredar broadcast message di aplikasi WhatsApp internal RSUD, yang mengajak para pegawai untuk melaporkan akun media sosial miliknya secara massal.

“Jadi malah dibalas seperti itu. Ini bentuk pembungkaman! Harusnya kritik dijadikan bahan evaluasi, bukan malah diintimidasi,” tegasnya.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten Sukabumi juga membenarkan bahwa pelayanan di RSUD Palabuhanratu, termasuk soal ketersediaan obat, tengah menjadi sorotan dewan. Ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang dialami Nurlela bukan kasus tunggal.

Kasus ini menjadi peringatan serius bagi manajemen RSUD Palabuhanratu dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang, kritik dari masyarakat tidak bisa dianggap sebagai serangan, melainkan sebagai pengingat akan tanggung jawab pelayanan publik yang profesional, manusiawi, dan transparan. (Cr5)