Sukabumikita.id

Kategori: BERITA

  • Jabar Siapkan 4.500 Tenaga Kerja Terampil untuk Pabrik Kendaraan Listrik BYD di Subang

    Jabar Siapkan 4.500 Tenaga Kerja Terampil untuk Pabrik Kendaraan Listrik BYD di Subang

    SUKABUMIKITA.ID – Sebanyak 4.500 tenaga kerja terampil sedang dipersiapkan untuk bekerja di pabrik kendaraan listrik BYD yang berlokasi di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

    Kepastian ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menegaskan bahwa sertifikat keterampilan bagi ribuan tenaga kerja tersebut akan diberikan pada September 2025.

    “Dalam dua minggu ke depan saya juga akan memberikan sertifikat pada 4.500 anak-anak yang lagi saya persiapkan untuk kerja di BYD,” kata KDM, dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Selasa (09/09/2025).

    Fokus Penuhi Kebutuhan Investor

    Dedi menjelaskan, upaya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain SDM, ia menekankan pentingnya pelayanan perizinan yang cepat, keamanan yang terjamin, serta kepastian lahan bagi investor.

    “Jadi hari ini saya mencoba membuka investasi agar ramah masuk di Jawa Barat. Saya ngurus perizinannya tidak boleh berliku-liku dan berlama-lama. Saya pastikan keamanan terjamin, tidak boleh ada premanisme. Negara harus hadir dalam setiap hal,” tegasnya.

    Menurut KDM, ada tiga fokus utama untuk mendukung investor: kemudahan perizinan, kepastian lahan, dan ketersediaan tenaga kerja lokal. “Pemerintah harus punya rencana itu. Dalam setiap waktu dia harus bisa membaca, menjemput, dan memastikan kebutuhan industri terpenuhi,” tambahnya.

    Harapan Jabar Jadi Provinsi Ramah Investasi

    Dengan langkah ini, KDM berharap Jawa Barat mampu menjadi provinsi yang ramah investasi sekaligus melahirkan SDM industri yang profesional dan handal.

    Ia mengakui, persoalan tenaga kerja dan investasi sebelumnya sering terhambat oleh perizinan yang berbelit. “Kalau gubernurnya tidak rajin mengorkestrasi, turun ke bawah, ngurusin pembebasan lahan, naik lagi ketemu menteri, investasi bisa melambat,” ujarnya.

    Salah satu contohnya adalah persoalan lahan pertanian di Subang yang sempat membelit investasi BYD dan Vinfast selama hampir 10 bulan. KDM turun langsung menemui Menteri Pertanian untuk mencari solusi.

    “Kayak kemarin saya menemui Menteri Pertanian. Itu problemnya lama banget, hampir 10 bulan tidak selesai-selesai. Saya take over langsung bertemu menteri cari solusi,” pungkasnya. (Cr5)

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Buka Assessment Seleksi Terbuka JPT Pratama

    Wakil Wali Kota Sukabumi Buka Assessment Seleksi Terbuka JPT Pratama

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi terus mematangkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang saat ini masih kosong. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, secara resmi membuka tahap assessment kompetensi seleksi terbuka di Puspenkom ASN BKN, Rabu (10/09/2025).

    Kegiatan tersebut merupakan tahapan kedua dari empat rangkaian seleksi. Sebanyak 22 peserta mengikuti proses penilaian ini, dengan melibatkan jajaran asesor dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Bajoe Loedi Hargono, Asesor Ahli Utama Suryawana Yusuf, jajaran asesor ahli madya dan muda, Kepala BKPSDM Kota Sukabumi, serta pejabat eselon III dan pejabat ahli madya Pemkot Sukabumi.

    Assessment ini digelar untuk menjaring pemimpin perangkat daerah yang kompeten guna mengisi beberapa jabatan penting yang lowong. Posisi tersebut meliputi:

    • Kepala Dinas Kesehatan

    • Kepala Dinas Pendidikan

    • Direktur Rumah Sakit Daerah

    • Kepala BKPSDM (yang akan purna tugas per 1 Oktober 2025)

    Dalam sambutannya, Bobby Maulana menegaskan bahwa seleksi terbuka ini bukan hanya formalitas. Menurutnya, mekanisme tersebut dirancang agar menghasilkan calon terbaik dengan kapasitas, integritas, dan komitmen tinggi.

    “Seleksi ini bertujuan memastikan pejabat yang terpilih memiliki kompetensi dan integritas. Dari seluruh pelamar akan dipilih tiga nama terbaik untuk setiap formasi jabatan, yang kemudian diserahkan kepada kepala daerah,” ujar Bobby.

    Ia menambahkan, penetapan pejabat hasil seleksi tetap menjadi kewenangan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Bobby menekankan percepatan pengisian jabatan kosong sangat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

    “Organisasi perangkat daerah tidak boleh berjalan pincang karena kekosongan jabatan. Oleh sebab itu, seleksi ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

    Pemerintah Kota Sukabumi berharap, proses seleksi terbuka ini dapat melahirkan pemimpin yang adaptif, profesional, serta mampu membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    “Pejabat yang terpilih nantinya harus mampu berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan Kota Sukabumi,” pungkas Bobby. (Cr5)

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, Mahfud MD: Tanda Presiden Dengar Aspirasi Rakyat

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Mahfud MD: Tanda Presiden Dengar Aspirasi Rakyat

    SUKABUMIKITA.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang merombak Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri.

    Melalui podcast “Terus Terang” di kanal YouTube resminya, Mahfud menilai reshuffle ini sebagai tanda positif. Ia menilai Presiden mulai mendengar aspirasi rakyat setelah hampir 10 bulan memimpin. “Alhamdulillah. Kalau boleh memberi isyarat kegembiraan saya, saya beri dua jempol,” ujar Mahfud, Rabu (10/09/2025).

    Mahfud menambahkan, selama ini masyarakat menyampaikan berbagai tuntutan melalui aksi demonstrasi, tetapi kerap tidak mendapat respons yang memadai. Ia menduga hambatan tersebut muncul karena beberapa menteri tidak peka terhadap kebutuhan rakyat atau bahkan membatasi akses aspirasi ke Presiden.

    “Sehingga aspirasi masyarakat macet terus. Sekarang, setelah terjadi demo dan kerusuhan di berbagai daerah, Pak Prabowo merespons cepat,” kata mantan Menko Polhukam itu.

    Dengan kata lain, reshuffle kabinet menjadi jawaban atas kondisi tersebut. Mahfud menilai, dengan mengganti menteri yang tidak memenuhi syarat, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik.

    Lima Menteri Diganti

    Presiden Prabowo mengumumkan reshuffle pada Senin (08/09/2025) sore. Ia menempatkan lima posisi penting dalam kabinet dengan menteri baru, yaitu:

    • Menteri Keuangan: Presiden menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani.

    • Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Presiden memilih Mukhtarudin menggantikan Abdul Kadir Karding.

    • Menteri Koperasi: Presiden menetapkan Fery Juliantono menggantikan Budi Arie Setiadi.

    • Menko Polhukam: Presiden belum mengumumkan penggantinya.

    • Menpora: Presiden belum mengumumkan penggantinya.

    Perombakan ini menimbulkan beragam reaksi publik. Namun Mahfud menekankan, langkah tersebut menunjukkan bahwa Presiden sip menata ulang pemerintahannya agar lebih responsif terhadap rakyat. “Menurut saya, ini langkah bagus. Presiden menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mendengar suara mereka,” ujar Mahfud. (Cr5)

  • Kapolres Sukabumi Kota Tekankan Anggota Polri Jaga Citra di Era Digital

    Kapolres Sukabumi Kota Tekankan Anggota Polri Jaga Citra di Era Digital

    SUKABUMIKITA.ID – Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, menegaskan pentingnya menjaga citra positif Polri di tengah derasnya arus informasi di era digital dan meningkatnya dinamika politik. Hal ini ia sampaikan saat memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Mapolres Sukabumi Kota, Rabu (10/09/2025).

    Menurut Rita, media sosial saat ini memegang kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Persoalan kecil bisa cepat membesar jika masyarakat atau pihak terkait tidak mengelolanya dengan baik.

    “Setiap anggota Polri dituntut berhati-hati dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Walaupun mendapat caci maki, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia,” ujarnya.

    Ia menambahkan, menjaga citra Polri bukan hanya soal kinerja teknis, tetapi juga bagaimana aparat tampil lebih humanis dan dekat dengan masyarakat. Salah satu caranya ialah memperbanyak publikasi kegiatan positif yang aparat lakukan, terutama di tingkat Bhabinkamtibmas.

    “Banyak pengabdian Polri yang masyarakat belum ketahui karena publikasi kurang maksimal. Saya minta setiap kegiatan aparat koordinasikan dengan Humas agar masyarakat bisa melihat sisi positif Polri,” tegasnya.

    Selain menyoroti pentingnya citra, Rita juga mengingatkan jajarannya untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Menurutnya, olahraga dapat meningkatkan kebugaran, memperkuat soliditas internal, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.

    “Olahraga membentuk disiplin, kerja sama, dan semangat juang. Nilai-nilai ini selaras dengan tugas kepolisian yang menuntut profesionalisme,” ungkap Kapolres.

    Peringatan Haornas di Polres Sukabumi Kota berlangsung meriah dengan upacara, senam bersama, serta berbagai pertandingan olahraga internal. Acara ini sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen Polri untuk selalu hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. (Cr5)

  • Hingga Triwulan III 2025, Hampir 3 Ribu Kendaraan Jalani Uji KIR di Sukabumi

    Hingga Triwulan III 2025, Hampir 3 Ribu Kendaraan Jalani Uji KIR di Sukabumi

    SUKABUMIKITA.ID – Ribuan kendaraan di Kota Sukabumi menjalani uji kelayakan (KIR) sepanjang tahun 2025. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Kota Sukabumi mencatat data tersebut pada Selasa (10/09/2025).

    Kepala UPTD PKB, Endro, menyebutkan, hingga akhir triwulan ketiga 2025, pihaknya menguji 2.983 kendaraan. Ia merinci, petugas memeriksa 1.118 kendaraan pada triwulan pertama, 1.094 kendaraan pada triwulan kedua, dan 773 kendaraan pada triwulan ketiga.

    Endro menambahkan, tren uji KIR muncul akibat beberapa faktor. Misalnya, tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap aturan, kesadaran akan keselamatan, serta kondisi ekonomi masyarakat.

    “Uji KIR ini tidak sekadar kewajiban administrasi. Pemeriksaan memastikan kendaraan laik jalan dan melindungi pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lain,” jelas Endro.

    Ia menegaskan, Dishub terus mendorong pemilik kendaraan—terutama angkutan umum dan kendaraan barang—mengikuti uji berkala sesuai jadwal. Langkah ini membantu pemerintah menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang tidak layak jalan.

    “Dengan digitalisasi, masyarakat bisa lebih cepat dan mudah mengakses layanan. Harapannya, kesadaran pemilik kendaraan meningkat, dan jumlah kendaraan yang mengikuti uji terus bertambah. Ini menjadi investasi keselamatan bersama,” pungkas Endro. (Cr5)

  • Bobby Maulana: Pemimpin Sejati Harus Hadir dengan Solusi dan Dekat dengan Masyarakat

    Bobby Maulana: Pemimpin Sejati Harus Hadir dengan Solusi dan Dekat dengan Masyarakat

    SUKABUMIKITA.ID – Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa pelatihan kepemimpinan tidak cukup hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi harus dilengkapi dengan pengalaman lapangan.

    Hal itu ia sampaikan saat menyambut peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) PPSDM Regional Bandung di Hotel Horison Sukabumi, Senin (08/09/2025) malam.

    Menurut Bobby, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang teori atau jabatan, melainkan kemampuan untuk melayani, menghadirkan solusi, serta membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

    “Pelatihan kepemimpinan tidak cukup hanya di ruang kelas, tetapi harus dilengkapi dengan pengalaman lapangan. Pemimpin yang baik adalah mereka yang berani mengambil keputusan, tetapi tetap dekat dengan masyarakat yang dipimpinnya,” tegasnya.

    Bobby menekankan pentingnya pemimpin yang memahami dinamika sosial dan kebutuhan publik secara langsung. Melalui studi lapangan, para peserta diharapkan dapat melihat secara nyata praktik tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Sukabumi.

    Dengan demikian, pengalaman ini bisa memperkuat kapasitas kepemimpinan yang lebih adaptif dan solutif di instansi masing-masing.

    Selain memperkaya wawasan, kegiatan ini juga menjadi ajang saling berbagi praktik terbaik (best practices) antar daerah.

    “Kita bisa belajar dari pengalaman satu sama lain, sehingga mampu melahirkan inovasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” jelas Bobby.

    Ia berharap kehadiran peserta PKA dan PKP di Sukabumi membawa semangat kolaborasi dalam membangun birokrasi yang profesional, responsif, dan akuntabel. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Kukuhkan Bunda PAUD dan Pokja, Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini

    Pemkot Sukabumi Kukuhkan Bunda PAUD dan Pokja, Perkuat Pendidikan Anak Usia Dini

    SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi menggelar acara pengukuhan Bunda PAUD dan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Kota Sukabumi di Ruang Pertemuan Setda, Selasa (9/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, Bunda PAUD Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, Ketua Bidang I TP-PKK, Kia Florita, serta jajaran terkait.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Ayep Zaki menegaskan komitmennya terhadap penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

    “Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya, sebagai laki-laki yang paling menyukai PAUD, merasa sangat senang dengan adanya PAUD ini. Karya saya membangun PAUD dimulai sejak 2010, dan hingga hari ini PAUD masih terus berjalan,” ungkapnya.

    Ayep juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak usia dini agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi generasi emas.

    Menurutnya, Kota Sukabumi harus menjadi kota ramah anak, dengan dukungan hibah maupun peningkatan PAD untuk memperkuat layanan PAUD di berbagai wilayah. “Sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, anak-anak yang kita persiapkan hari ini akan menjadi generasi emas Kota Sukabumi,” tambahnya.

    Sementara itu, Bunda PAUD Kota Sukabumi, Ranty Rachmatilah, usai mengukuhkan para Bunda PAUD Kecamatan, menegaskan bahwa masa usia dini merupakan fase emas perkembangan anak yang menentukan masa depan mereka.

    “Pada masa ini, anak mudah menyerap berbagai informasi, sehingga peran lembaga PAUD sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan stimulasi yang tepat, pendidikan bermakna, dan pembentukan karakter sejak awal,” ujarnya.

    Ranty menekankan tantangan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, yang menuntut lembaga PAUD beradaptasi. Ia menyebut perlunya memperkuat kompetensi pendidik, menciptakan lingkungan belajar ramah anak, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta memperluas akses layanan PAUD hingga kelurahan dan desa.

    “Dengan dikukuhkannya para Bunda PAUD hari ini, saya berharap kolaborasi kita semakin kuat dalam mengembangkan layanan PAUD yang berkualitas, merata, dan relevan dengan kebutuhan zaman,” jelasnya.

    Ia juga mengajak seluruh pihak—pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga orang tua—untuk bersinergi dalam memajukan PAUD sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.

    Acara pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan PAUD di Kota Sukabumi. Dengan dukungan lintas sektor, layanan pendidikan anak usia dini diharapkan semakin berkualitas sehingga lahir generasi cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. (Cr5)

  • Tren Positif, Investasi Kota Sukabumi Capai Rp918,9 Miliar hingga Agustus 2025

    Tren Positif, Investasi Kota Sukabumi Capai Rp918,9 Miliar hingga Agustus 2025

    SUKABUMIKITA.ID – Pertumbuhan investasi di Kota Sukabumi terus menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) tercatat telah menembus Rp918,9 miliar.

    Data tersebut dirilis oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sukabumi. Kepala Bidang Penanaman Modal, Teten Agus Sugihan, mengatakan capaian ini memberi dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. “Alhamdulillah, perkembangan investasi di Kota Sukabumi tergolong tumbuh dengan baik,” ujar Teten, Rabu (10/09/2025).

    21 Ribu Tenaga Kerja Terserap

    Berdasarkan catatan DPMPTSP, hingga kini 21.133 tenaga kerja telah terserap dari 8.358 perusahaan yang beroperasi di Kota Sukabumi. Perusahaan tersebut terdiri dari 7.066 usaha mikro, 1.199 usaha kecil, 52 usaha menengah, dan 41 usaha besar. “Masuknya investasi tentu berdampak pada perekrutan tenaga kerja, meskipun jumlahnya masih terbatas,” kata Teten.

    Kemudahan Perizinan Lewat OSS

    Untuk menjaga tren positif ini, DPMPTSP terus mendorong promosi potensi daerah serta memberikan kemudahan layanan perizinan. Pemerintah Kota Sukabumi juga meyakinkan para investor bahwa daerah ini layak dijadikan destinasi investasi.

    “Kami lakukan pendampingan perizinan. Selain itu, sistem OSS (Online Single Submission) yang sudah terintegrasi secara nasional memudahkan para pelaku usaha. Mereka bisa mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja,” jelas Teten.

    Bacile Jadi Wilayah Paling Prospektif

    Dari tujuh kecamatan yang ada, tiga wilayah dinilai memiliki prospek investasi paling besar, yakni Baros, Cibeureum, dan Lembursitu atau dikenal dengan singkatan Bacile. Ketiga wilayah tersebut memiliki ketersediaan lahan lebih luas dibanding kecamatan lainnya.

    Namun, Teten menegaskan bahwa investasi di Sukabumi dibatasi hanya untuk industri non-polutan serta industri pengolahan skala kecil dan menengah.

    Kondisi tersebut membuat sektor jasa dan perdagangan, termasuk properti, masih menjadi dominasi utama dalam profil investasi Kota Sukabumi. “Investasi kita memang lebih banyak pada sektor jasa dan perdagangan, salah satunya properti,” pungkasnya. (Cr5)

  • Pemkot Sukabumi Dorong KIM Tingkatkan Kapasitas Melawan Hoaks dan Lindungi Data Pribadi

    Pemkot Sukabumi Dorong KIM Tingkatkan Kapasitas Melawan Hoaks dan Lindungi Data Pribadi

    SUKABUMIKITA.ID – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi terus memperkuat keberadaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjangkau publik hingga tingkat kelurahan.

    Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, melalui Pranata Humas, Sri Siswanti, menjelaskan bahwa KIM merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara mandiri, kreatif, dan partisipatif.

    Landasan hukumnya mengacu pada Permenkominfo RI No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010. “Fungsinya bukan sekadar menyebarkan informasi, tapi juga menjadi ruang edukasi dan pemberdayaan warga,” ujar Wanti, Rabu (10/09/2025).

    KIM Jadi Perpanjangan Tangan Pemerintah

    Menurut Wanti, KIM berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan program kerja, kegiatan, serta capaian pembangunan. Jejaring KIM sendiri sudah terbentuk di tujuh kecamatan di Kota Sukabumi.

    Selain menyalurkan informasi, KIM juga berfungsi sebagai saluran komunikasi dua arah, sehingga aspirasi masyarakat dapat diteruskan ke pemerintah daerah secara lebih efektif.

    Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital

    Untuk meningkatkan kapasitas anggotanya, Diskominfo Kota Sukabumi secara rutin memberikan pembekalan dan pelatihan, di antaranya:

    • EdukAsyik Literasi Digital

    • Training of Trainer (ToT)

    • Edukasi Komunikasi Antarpribadi

    Dalam kegiatan terbaru, sebanyak 30 peserta perwakilan KIM se-Kota Sukabumi mendapat materi mengenai komunikasi antarpribadi, empat pilar literasi digital, strategi melawan hoaks, serta keamanan data pribadi.

    “Dengan bekal ini, KIM diharapkan mampu menjadi agen literasi digital yang bisa mendampingi masyarakat agar lebih cerdas dalam memilah informasi,” jelas Wanti.

    Komunikasi Publik Lebih Transparan dan Inklusif

    Melalui penguatan peran KIM, komunikasi publik di Kota Sukabumi diharapkan berjalan lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. “Optimalisasi peran KIM menjadi bagian dari komitmen Pemkot Sukabumi dalam memperkuat pembangunan berbasis masyarakat,” pungkas Wanti. (Cr5)

  • BPS Catat Inflasi Kota Sukabumi 3,54 Persen, Tertinggi di Jabar Tahun Ini

    BPS Catat Inflasi Kota Sukabumi 3,54 Persen, Tertinggi di Jabar Tahun Ini

    SUKABUMIKITA.ID – Kota Sukabumi mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) sebesar 3,54 persen pada Agustus 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi di Jawa Barat, menurut rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi. Sebagai perbandingan, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Bandung dengan catatan hanya 1,46 persen.

    Kepala BPS Kota Sukabumi, Dani Jaelani, menjelaskan bahwa inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. “Kelompok dengan inflasi tertinggi adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,67 persen, disusul pendidikan 5,5 persen, makanan, minuman dan tembakau 6,02 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya 4,03 persen,” terang Dani, Selasa (09/09/2025).

    Penyumbang Utama Inflasi

    Sejumlah komoditas yang dominan mendorong inflasi di antaranya emas perhiasan, beras, kopi bubuk, rokok, bawang merah, minyak goreng, hingga biaya pendidikan perguruan tinggi. “Emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar, disusul kebutuhan pangan dan biaya sekolah,” tambah Dani.

    Meski begitu, Kota Sukabumi mencatat deflasi bulanan (month-to-month) sebesar 0,06 persen pada Agustus 2025. Penurunan harga tomat, cabai rawit, ikan asin, daging sapi, dan telepon seluler menjadi faktor utama.

    Jika dibandingkan dengan tahun lalu, inflasi Sukabumi melonjak signifikan. Pada Agustus 2024 inflasi hanya sebesar 1,83 persen, artinya tekanan harga tahun ini jauh lebih tinggi. “Sejak Januari hingga Agustus 2025, Kota Sukabumi menjadi kota kecil dengan inflasi tertinggi di Jawa Barat,” jelas Dani.

    Analisis Ekonomi: Masalah Struktural

    Ahli Ekonomi sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), Ade Sudarma, menilai tingginya inflasi di Sukabumi tidak bisa hanya diatasi dengan operasi pasar murah.

    “Inflasi yang konsisten tinggi menunjukkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Pasokan barang dan jasa, terutama pangan, tidak mencukupi permintaan, sementara biaya produksi dan distribusi naik signifikan,” jelas Ade.

    Menurutnya, kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kesejahteraan masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Daya beli melemah, kualitas hidup menurun, sementara UMKM dan sektor informal kesulitan menaikkan harga jual di tengah beban biaya produksi.

    “Dari sisi makro, inflasi yang tidak terkendali bisa membuat investasi kurang menarik, stabilitas harga terganggu, dan risiko ketimpangan semakin besar. Jika dibiarkan, Sukabumi bisa mengalami stagflasi lokal,” katanya.

    Rekomendasi Penanganan Inflasi

    Ade menegaskan perlunya langkah strategis dan multisektor. Pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar, melainkan juga harus memperkuat rantai pasok, menambah cadangan pangan lokal, memperluas akses pasar produsen lokal, serta memperketat pengawasan harga secara real time.

    “Selain itu, bantuan sosial tunai atau subsidi bersasar juga dibutuhkan agar beban masyarakat bisa berkurang. Inflasi harus dilihat sebagai peringatan ekonomi. Jika ditangani secara parsial, persoalan ini akan terus berulang,” pungkasnya. (Cr5)