SUKABUMIKITA.ID – Harga bahan pokok dan penting (bapokting) di pasar tradisional Kota Sukabumi hingga saat ini masih stabil. Berdasarkan pemantauan terbaru dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumindag) Kota Sukabumi per tanggal 26 Oktober 2024, belum terlihat adanya perubahan signifikan pada harga-harga komoditas ini.
Kasi Perdagangan Diskumindag Kota Sukabumi, Moh Rifki, menyatakan pemantauan dilakukan di Pasar Pelita Sukabumi dan Pasar Tipar Gede.
“Kondisi harga bahan pokok hari ini terpantau belum ada perubahan harga,” ujar Rifki dalam keterangannya, Sabtu (26/10/2024).
Untuk daging ayam broiler yang sempat naik dalam dua minggu terakhir, saat ini masih berada pada harga Rp37.000 per kilogram. Adapun harga bahan pokok lainnya, seperti beras ciherang Sukabumi kelas 1 seharga Rp15.000 per kilogram dan daging sapi berkisar Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogram, juga tercatat tidak mengalami perubahan sejak pemantauan sebelumnya.
Pantauan Harga Bapokting Kota Sukabumi Hari Ini: 1. Beras Ciherang Sukabumi – Rp15.000/kg 2. Daging Sapi – Rp130.000 hingga Rp140.000/kg 3. Daging Ayam Broiler – Rp37.000/kg 4. Telur Ayam Negeri – Rp26.000/kg 5. Cabe Merah Lokal*- Rp35.000/kg 6. Bawang Merah – Rp28.000/kg 7. Minyak Curah – Rp18.000/kg
SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan pentingnya kajian menyeluruh terkait rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung yang hendak mengatur ulang jam masuk sekolah dan kerja. Menurut Bey, rencana ini perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi lalu lintas di Bandung serta ketersediaan transportasi umum.
“Rencana ini harus dikaji secara mendalam sebelum diterapkan. Terutama perhatikan juga transportasi umum yang ada saat ini,” ujar Bey dalam pernyataannya di Bandung, Kamis (24/10) (dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Sukabumi).
Bey menilai, kajian ini akan menghindari risiko munculnya polemik di masyarakat. “Jangan sampai anak-anak berangkat saat kondisi masih gelap. Hal ini riskan, terlebih banyak siswa yang rumahnya tidak dekat dari sekolah,” katanya.
Sebagai langkah awal, Bey menyarankan agar Pemkot Bandung menguji coba pengaturan jam ini terlebih dahulu di lingkungan Balai Kota. Menurutnya, dengan memulai di kantor wali kota, dapat dilihat lebih dulu kelebihan dan kekurangannya sebelum diterapkan pada masyarakat luas.
“Kalau mau coba, uji saja di kantor Pak Wali. Lihat dampaknya setelah sebulan. Tanyakan juga ke pegawai, apakah nyaman dengan masuk lebih pagi,” lanjut Bey.
Bey menambahkan, daripada membuat kebijakan yang belum tentu efektif, lebih baik Pemkot Bandung memprioritaskan program jangka panjang untuk mengatasi kemacetan, seperti pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.
“Mending fokus ke BRT. Jangan coba-coba kebijakan yang justru kontraproduktif,” tegas Bey. Ia juga mengingatkan bahwa tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi, sehingga ketersediaan transportasi umum yang memadai sangat penting.
Di sisi lain, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara, menjelaskan bahwa pengaturan jam operasional berbagai sektor seperti pendidikan, perkantoran, dan kendaraan barang akan disosialisasikan dalam dua minggu ke depan. Menurut Koswara, penyesuaian jam ini diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi pada jam-jam sibuk.
“Setiap kali ada liburan sekolah, kita melihat kemacetan jauh berkurang. Ini menunjukkan bahwa jam operasional sekolah dan kerja sangat berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas,” ungkap Koswara (dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat).
Sebagai langkah awal, Pemkot Bandung akan mengatur jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) terlebih dahulu. Harapannya, perubahan ini bisa mendistribusikan arus lalu lintas secara merata sepanjang hari. Setelah itu, penyesuaian jam operasional untuk kendaraan barang juga akan diterapkan, mengingat seringnya kendaraan besar menyebabkan kepadatan di jalur utama kota.
“Kami akan terus mengevaluasi dan melakukan uji coba, agar kebijakan ini bisa efektif dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung,” ucap Koswara. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam sidang tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama tim dan konsolidasi internal di setiap kementerian dan lembaga.
“Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” ujar Presiden dalam pengantarnya.
Lebih lanjut, Prabowo juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pembekalan di Magelang, Jawa Tengah, dalam beberapa hari mendatang. Kegiatan tersebut, yang akan dilakukan di kawasan Akademi Militer, yang dinilai akan memperkuat kerja sama tim dan semangat patriotisme dalam menjalankan tugas negara.
“Daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Dipenogoro di antara lima gunung itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta Tanah Air,” ungkap Prabowo.
Dalam sidang tersebut, Prabowo juga menjelaskan struktur kabinet yang terdiri dari 48 menteri dan beberapa badan strategis, yang lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Meskipun demikian, menurut Presiden, jumlah ini diperlukan untuk mengelola negara dengan wilayah sebesar Eropa Barat dan penduduk terbanyak keempat di dunia.
“ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Ia meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden juga menjelaskan alasan memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan serta membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Badan-badan ini akan berperan dalam memonitor pelaksanaan proyek pemerintah dan memastikan program-program perlindungan sosial berjalan dengan efektif.
“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Presiden.
Presiden pun menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Ia meminta para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik.
“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tutur Presiden.
SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, bersama Pj Ketua PKK Kota Sukabumi, turut menghadiri acara Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah Tahun 2024 yang diadakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi.
Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2024, di Harmoni Hotel Garut dan dihadiri oleh bendahara serta kasubag keuangan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, Kusmana Hartadji menyampaikan apresiasi kepada BPKPD atas inisiatifnya dalam mengadakan evaluasi ini, yang dipandang penting untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu dasar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas.
“Akuntabilitas adalah dasar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ini adalah salah satu cara untuk merealisasikan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan bernegara,” ujar Kusmana Hartadji.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Sukabumi berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Selain itu, Kusmana juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan. Ia mendorong seluruh SKPD untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan tercatat secara akurat dalam SIPD, sehingga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terjamin.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah untuk menyelesaikan pencatatan transaksi di SIPD agar laporan keuangan tetap akurat,” tambahnya.
Kusmana juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam penatausahaan keuangan, mengingat hal ini berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah dan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia berharap seluruh pejabat terkait di setiap SKPD dapat menjalankan tugas dengan seksama dan konsisten.
Acara evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar-SKPD dalam menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperkuat fondasi pengelolaan keuangan Kota Sukabumi di masa mendatang. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, bersama Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Hasan Asari, serta jajaran pemerintahan terkait, mengikuti rapat pembahasan terkait rencana penambahan modal Pemkot Sukabumi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Rapat berlangsung pada Kamis, 24 Oktober 2024, di Restoran Widuri, Bandung.
Dalam pertemuan ini, Pemkot Sukabumi dan pihak terkait membahas aspek-aspek penting mengenai penambahan modal, termasuk regulasi, struktur penyertaan modal, serta ketersediaan dana.
Penambahan modal ini, menurut Pemkot Sukabumi, merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan sektor perbankan daerah sekaligus sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pj Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyampaikan bahwa kebijakan penambahan modal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan penyesuaian modal bagi pemegang saham daerah di Bank BJB. Ia menjelaskan, sejak 2022, kebijakan penyesuaian modal telah dimulai, dan pemenuhan modal tambahan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2026.
“Kami, bersama tim dari berbagai bidang seperti Sekda, Kepala BPKPD, Bagian Hukum, Bappeda, dan bagian ekonomi, membahas secara rinci penambahan modal ini. Ada target yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD bagi Kota Sukabumi,” ungkap Kusmana Hartadji.
Kegiatan rapat pembahasan terkait rencana penambahan modal Bank BJB.
Kusmana juga menambahkan, Pemkot Sukabumi berencana menyusun regulasi pendukung guna memperkuat kebijakan penyertaan modal ini. Regulasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD Kota Sukabumi.
Penambahan modal di Bank BJB dianggap sebagai langkah strategis bagi Pemkot Sukabumi. Selain memperkuat posisi Kota Sukabumi sebagai pemegang saham, kebijakan ini juga diharapkan dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan PAD. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sukabumi mengimbau seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif dalam upaya penanganan kasus kekerasan di kalangan pelajar.
Ajakan ini disampaikan oleh Kepala Disdikbud Kota Sukabumi, Punjul Saepul Hayat, dalam acara Coffee Morning yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi pada Jumat, 11 Oktober 2024, bertempat di Café Mokopi.
Dalam kesempatan tersebut, Punjul menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini hampir seluruh sekolah di Kota Sukabumi telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini bertugas memberikan edukasi kepada pelajar dan orang tua terkait upaya pencegahan kekerasan.
“Hampir 99,54 persen sekolah di Kota Sukabumi telah memiliki TPPK. Lewat tim ini, sosialisasi rutin dilakukan, termasuk pertemuan dengan orang tua dan komite sekolah. Kami mengedukasi siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan, bagaimana mencegahnya, serta pentingnya pelaporan jika melihat atau mengalami kekerasan,” ungkap Punjul.
Punjul juga menyampaikan bahwa TPPK di sekolah mendapat dukungan penuh dari Satgas TPPK di tingkat kota. Satgas ini melibatkan berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan beberapa instansi lainnya, yang bekerja bersama untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan pelajar.
“Di tingkat kota, kami sudah membentuk Satgas TPPK yang melibatkan lintas instansi, termasuk Dinas Sosial dan beberapa perangkat lainnya. Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi siswa, baik di sekolah maupun di luar,” tambah Punjul.
Meski upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah sudah berjalan dengan baik, Punjul menegaskan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam mengawasi aktivitas para pelajar di luar jam sekolah.
Ia mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan sekolah, tetapi juga masyarakat luas.
“Kita semua, termasuk media, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan. Kolaborasi berbagai pihak adalah kunci untuk melindungi anak-anak kita,” tutup Punjul.
Dengan ini, Disdikbud Kota Sukabumi berharap sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan kekerasan di kalangan pelajar demi menciptakan generasi yang lebih aman, beradab, dan bermartabat. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Polres Sukabumi Kota bersama Kodim 0607 Sukabumi berkolaborasi dalam kegiatan pembagian makanan bergizi bagi para siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
Hal ini merupakan, upaya mendukung kecerdasan generasi penerus bangsa. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (23/10/2024), di dua sekolah berbeda, yaitu SD Nangela dan MI Al-Kautsar di Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rita Suwadi, bersama Dandim 0607 Sukabumi, Letkol Inf Yudhi Hariyanto, langsung memimpin pembagian makanan bergizi kepada ratusan siswa.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk membagikan makanan bergizi secara gratis kepada anak-anak,” ujar AKBP Rita Suwadi saat diwawancarai.
Kapolres Sukabumi Kota bersama Dandim 0607 membagikan langsung makanan gratis kepada siswa.
Sebelum didistribusikan, makanan yang diberikan sudah melalui proses pengecekan guna memastikan kelayakan dan kesehatannya.
“Kami menyiapkan empat jenis makanan yang terdiri dari lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan susu. Setiap harinya, menu akan kami ganti agar variatif,” jelasnya.
Rita juga menyampaikan bahwa pembagian makanan bergizi ini disambut dengan antusias oleh para siswa dan pihak sekolah.
“Sejak kedatangan kami, anak-anak sudah sangat bersemangat. Saat mengetahui bahwa kami akan membagikan makanan gratis, mereka semakin antusias,” tambahnya.
Kegiatan ini dilakukan setelah melalui pemetaan yang cermat untuk memastikan sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.
“Kami terlebih dahulu menganalisa sekolah-sekolah yang membutuhkan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, agar bantuan ini tepat sasaran,” ungkapnya.
Kolaborasi antara Polres Sukabumi Kota dan Kodim 0607 ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencerdaskan generasi muda melalui pemenuhan gizi yang baik. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ruang Opproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi dalam pengendalian inflasi, terutama terkait komoditas pangan.
Acara yang diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hasan Asari.
Selain itu, turut hadir Kepala DKP3, Adrian Hariadi, pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, perwakilan PT Bulog, Kepala Bappeda, serta beberapa pejabat terkait lainnya.
Dalam laporannya, Kepala DKP3 Adrian Hariadi menjelaskan bahwa upaya pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama.
“Pengendalian inflasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk gerakan pangan murah yang bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga di bawah pasar,” ujar Adrian.
Pemerintah Kota Sukabumi menggelar rapat koordinasi sebagai upaya pengendalian inflasi.
Sepanjang 2024, DKP3 telah menggelar pasar murah sebanyak 18 kali, menggunakan anggaran dari APBD Kota Sukabumi. DKP3 juga telah menyalurkan lebih dari 10.769 kilogram beras cadangan pangan pemerintah kepada 336 keluarga terdampak, termasuk mereka yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.
Pemantauan harga pangan rutin dilakukan di dua pasar utama, yaitu Pasar Tipar Gede dan Pasar Pelita. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan.
Selain itu, gerakan tanam bawang merah, yang didukung oleh Kementerian Pertanian, turut dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan di tengah tantangan perubahan iklim global.
Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa Kota Sukabumi mengalami deflasi sebesar 0,19 persen per 1 Oktober 2024. Meskipun penurunan harga bahan pokok menjadi salah satu faktor penyebab, deflasi ini juga menandakan adanya penurunan daya beli masyarakat.
“Penurunan daya beli menjadi tantangan serius bagi kami dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi. Pemerintah berusaha menjaga kestabilan inflasi melalui program-program strategis, seperti Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Kusmana.
Selain itu, Kusmana menyoroti kenaikan harga cabai di tengah pasokan beras yang tetap aman hingga akhir 2024. Menurutnya, perbedaan pola panen dan hambatan distribusi berkontribusi pada variasi harga komoditas pangan.
Kusmana juga menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh tingginya biaya transportasi, pengelolaan stok yang kurang optimal, serta faktor cuaca.
Semua ini, lanjutnya, memicu fluktuasi harga pangan dan berdampak langsung pada inflasi.
Menghadapi potensi ketidakpastian harga pangan, Kusmana berharap pemerintah terus hadir memastikan masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.
“Pemerintah Kota Sukabumi sangat mengapresiasi upaya DKP3 dalam mengendalikan inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga. Kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan inflasi di daerah ini,” pungkas Kusmana.
Dengan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan, Pemerintah Kota Sukabumi optimis mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang efektif. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar sosialisasi dan Sidang Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya di Hotel Taman Sari pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Dalam acara ini, dua bangunan, yaitu Sekolah BPK Penabur dan Yuwati Bhakti, akan diteliti lebih lanjut untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Kota Sukabumi.
Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, berharap kedua bangunan tersebut dapat dirawat dengan baik dan menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Sukabumi.
“Ada dua objek yang diduga cagar budaya yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya,” ujar Kusmana Hartadji saat membuka acara yang berlangsung pada sebuah hotel di Kota Sukabumi tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa kedua bangunan tersebut sudah melalui berbagai tahapan penelitian oleh Tim Cagar Budaya Kota Sukabumi serta tim dari Provinsi Jawa Barat.
Kusmana menambahkan bahwa bangunan cagar budaya akan mendapatkan perlakuan khusus untuk menjaga kelestariannya. Meski bangunan tersebut tetap berfungsi sebagai sekolah, pemeliharaan dan pemanfaatannya akan lebih terjamin di masa mendatang.
“Tantangan ke depan adalah perawatan bangunan cagar budaya setelah ditetapkan. Ini penting karena bangunan tersebut menjadi bagian dari sejarah bangsa, terutama di Kota Sukabumi yang memiliki banyak objek bersejarah,” jelasnya.
Sidang Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya, oleh Pemerintah Kota Sukabumi.
Selain itu, Kusmana juga menyoroti pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjaga bangunan cagar budaya agar tidak rusak, dan menjadi daya tarik wisatawan.
Ia mengingatkan bahwa melestarikan cagar budaya tidaklah mudah, dan dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak lain melalui pendekatan penta helix Plus.
Dengan penetapan bangunan cagar budaya ini, diharapkan Kota Sukabumi dapat mempertahankan julukannya sebagai “Niza Van Java” sekaligus memperkuat daya tarik wisata berbasis sejarah. (cr5)
SUKABUMIKITA.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, bersama Pj Ketua TP-PKK Kota Sukabumi, Diana Rahesti, memantau pelaksanaan pasar murah di Kantor Kecamatan Warudoyong pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Pasar Bersubsidi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Sukabumi.
Pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Kusmana menyatakan apresiasinya terhadap penyelenggaraan pasar murah ini, yang dinilai sangat membantu masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya saat meninjau stand-stand Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang turut berpartisipasi dalam pasar tersebut.
Antusiasme warga terlihat tinggi di pasar murah Kecamatan Warudoyong, dengan produk-produk seperti minyak goreng, beras, dan telur ayam menjadi incaran utama.
Banyak warga merasa terbantu karena bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan biasanya.
Dalam acara tersebut, pihak kecamatan menyediakan 2.000 paket sembako bersubsidi. Setiap paket berisi 5 kilogram beras dan 2 kilogram gula, yang dijual dengan harga Rp72.000, jauh lebih murah dari harga normal Rp109.700.
Subsidi ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan harian.
Kegiatan Pasar Murah yang diadakan Pemerintah Kota Sukabumi.
Operasi Pasar Bersubsidi ini tidak hanya berlangsung di Kecamatan Warudoyong. Program serupa juga akan diselenggarakan di Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cisarua, dan Kelurahan Gunungpuyuh selama periode 22 hingga 24 Oktober 2024.
Pemerintah Kota Sukabumi berupaya menjangkau lebih banyak warga di berbagai wilayah agar manfaat dari program ini bisa dirasakan secara merata.
Pasar murah ini diharapkan terus berlanjut, terutama menjelang hari-hari besar atau musim liburan ketika permintaan bahan pokok meningkat. Dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa khawatir terhadap lonjakan harga yang signifikan.
Kegiatan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan menciptakan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
Diharapkan, pasar murah semacam ini bisa terus digelar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Sukabumi. (Cr5)
